"MENKO Perekonomian Chairul Tanjung (CT) Kamis menerima Kamar Dagang dan Industri Internasional, termasuk AS, Korea Selatan, dan Australia," ujar Umar. "Mereka menyampaikan keluhan atas hambatan investasi di Indonesia, soal kepastian hukum, dan proses perizinan.
Mereka juga banyak membahas soal ketenagakerjaan di Indonesia!" (Kompas.com, 19/6)
"Filosofisnya, jelas CT, permasalahan yang mereka hadapi sama dengan yang dihadapi pengusaha Indonesia, bahkan BUMN juga," timpal Amir. "Permasalahan itu bukan hanya spesifik untuk foreign investor. Karena itu, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan masalah secara sistemik, karena kalau case by case permasalahan akan terjadi lagi."
"Dengan kenyataan itu CT mengibaratkan Indonesia seperti gadis cantik tapi punya kebiasaan buruk sehingga meski menarik bagi banyak orang tak ada yang berani menyuntingnya!" tukas Umar.
"Untuk itu, kebiasaan buruk gadis itu perlu dibenahi agar orang berani meminangnya!
Dan itu, terkait perlunya pembenahan dari BKPM, kementerian-kementerian di pusat, dan pemerintah daerah!"
"Diagnosis CT yang juga pelaku bisnis atas masalahnya cukup kena!" sambut Amir. "Tapi sayang, waktu CT terlalu singkat untuk membereskan semua masalah itu, dari pucuknya di pusat sampai akarnya di daerah!
Dalam waktu singkat itu mungkin CT cuma bisa membuat rangka sistemnya yang nyambung ke pemerintah baru!"
"Konektivitas sistem dengan pemerintah baru—siapa pun presidennya—ada pada e-governance, proses izin investasi sampai final dilakukan online!" tegas Umar.
"Sedang masalah kepastian hukum dan ketenagakerjaan, sebagian justru di luar kewenangan Menko perekonomian!"
"Artinya, kalau rangka perizinan online dari pusat sampai daerah bisa rampung di-install oleh programer sistemnya dalam sisa waktu CT, mungkin sudah sangat besar sumbangannya bagi proses investasi online di Indonesia!" ujar Amir.
"Salah satu keluhan sudah bisa diatasi! Dua keluhan lainnya, soal kepastian hukum dan perburuhan, mungkin perlu dibuatkan saran implementatif agar kondusif!"
"Soal kepastian hukum bagi investor amat diperlukan terutama di daerah, karena sebagaimana sejumlah pengalaman di Lampung, investor tak bisa berkutik saat lahan investasinya dijarah massa!" tukas Amir.
"Sedang soal perburuhan, setelah Gubernur DKI Jokowi menaikkan UMP 44% terbukti pengusaha tak masalah dengan upah relatif tinggi—tapi aksi buruh yang tak henti bisa mengganggu produksi!" ***
0 komentar:
Posting Komentar