"SUARA rakyat bukan hanya yang terucap atau diteriakkan dalam demo, melainkan juga yang terekspresi lewat tindakan nyata!" ujar Umar. "Contohnya yang dilakukan warga sebuah kecamatan di Kabupaten Tulangbawang, Lampung, yang pada akhir Mei lalu telah melunasi 100% pajak bumi bangunan (PBB) mereka!"
"Bahkan, tujuh dari delapan kampung di kecamatan itu telah menyelesaikan 100% pekerjaan gotong royong membangun desa untuk program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) canangan Pemkab, satu desa sisanya 80%!" timpal Amir. "Dengan itu, kalau dana program GSMK Rp200 juta per kampung setahun segera mereka terima, panjang jalan GSMK yang dibangun bisa lebih panjang!"
"Rata-rata pelaksanaan GSMK di semua kampung kabupaten itu 2013 mendekati 120%," tegas Umar. "Angka 100% adalah panjang jalan yang selesai dibangun jika pengerjaannya oleh Dinas PU diserahkan pada kontraktor!
Kelebihan dari 100% realisasi program GSMK sebagai hasil gotong royong rakyat kampung, baik kerja bakti maupun sumbangan material!"
"Lantas apa sebenarnya suara rakyat di balik pelunasan PBB 100% secepat itu yang jumlahnya dari delapan kampung sebesar Rp154,5 juta dan pengerjaan GSMK yang cepat itu?" tukas Amir.
"Jawabnya, karena dengan melunasi kewajiban PBB Rp154,5 juta itu, mereka berharap Pemkab Tulangbawang segera mencairkan dana GSMK 2014 sebesar Rp200 juta setiap kampung, total untuk delapan kampung Rp1,6 miliar! Guyuran dana sebesar itu ke delapan kampung jelas menyegarkan ekonomi rakyat!"
"Dari pengalaman di kecamatan itu bisa terlihat apa yang dimaksud Jokowi dalam debat capres bahwa mendengar suara rakyat dan melaksanakannya merupakan usaha menegakkan kedaulatan rakyat!" tegas Umar.
"Wujud kedaulatan rakyat itu ketika kewajiban dan hak-hak mereka terpenuhi secara optimal-proporsional! Dalam contoh di atas, mereka melunasi kewajiban PBB Rp154,5 juta, mendapatkan hak mereka Rp1,6 miliar!"
"Realisasi hak warga atas pembangunan lewat program GSMK di Tulangbawang dan hasil blusukan Jokowi merelokasi warga bantaran waduk ke apartemen serta mengubah kawasan kumuh jadi kampung deret di Jakarta, membuktikan efektifnya demokrasi dengan mendengar suara rakyat!" timpal Amir.
"Kebiasaan penguasa tak menggubris rakyat berteriak-teriak demo bertahun-tahun, seperti korban lumpor Sidoarjo, harus diakhiri dan tak boleh terulang lagi!" *** (Habis)
0 komentar:
Posting Komentar