"USAHA memberantas mafia pangan, yang memainkan harga hingga mahal, menjadi perhatian kedua capres!" ujar Umar, "Tim ekonomi Prabowo-Hatta, Fary Jemi Francis, menyatakan mafia pangan akan mereka berantas dengan menyerahkan penanganan subsidi pertanian kepada kalangan profesional! Mafia pangan dan subsidi harus menjadi masukan, harus jadi perhatian khusus." (Kompas.com, 23/6)
"Lain hal tim ekonomi Jokowi-Kalla, Erik Satrya Wardhana, menyatakan cara memberantas mafia pangan dengan redistribusi aset produktif. Ada dua tahap yang harus dilakukan, yakni on farm dan off farm," timpal Amir.
"On farm, negara harus memberikan jaminan beberapa hal, misalnya benih, pupuk, kebijakan subsidi, dan infrastruktur pertanian. Tidak adanya pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan selama ini membuat tingkat kerusakan di perdesaan mencapai 70%."
"Sedang off farm, berupa kebijakan untuk menolong petani dari kesulitan!" lanjut Umar.
"Erik memberi contoh petani sawit rakyat. Jika bea keluar CPO naik, menekan harga tandan buah segar (TBS), petani tak bisa mengompensasi apa pun, sedangkan perkebunan besar kompensasi ke hilir!"
"Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria menyebut mafia pangan dengan kartel," tukas Amir.
"Ada tiga penyebab kartel tumbuh subur di Indonesia, ujar Arif. Pertama, distribusi pangan sangat mahal.
Kedua, lemahnya kontrol pemerintah terhadap stok pangan yang dikuasainya. Ketiga, ketakmampuan pemerintah menumbuhkan sektor produksi pangan strategis."
"Lucunya, bukan cuma kontrol pemerintah lemah, vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Maret lalu tegas dan jelas menyebut Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri terlibat kartel bawang putih bersama importir!" (Kompas.com, 21/3) timpal Umar.
"Tentu saja sang menteri membantah! Tapi, realitas kartel sudah dibuktikan secara hukum oleh KPPU dan akibat kartel dirasakan rakyat dengan membayar jauh lebih mahal kebutuhan hidupnya!"
"Selain berharap pada pemerintahan baru memberantas mafia pangan, diharapkan KPPU bisa mengungkap dan menghukum kartel-kartel lain demi menolong rakyat yang tercekik harga!" ujar Umar.
"Salah satu yang tak proporsional harganya daging sapi!
Di pasar internasional 5 dolar AS/kg atau Rp60 ribu, biaya produksi di penggemukan Rp30 ribu/kg timbang hidup, dan sapi rakyat Rp37.500/kg timbang hidup, tapi daging sapi di pasar lokal Rp100 ribu/kg." ***
0 komentar:
Posting Komentar