"DALAM debat calon presiden di televisi Minggu (15/6), selain mempromosikan kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, Jokowi juga menyatakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Ia pada tahun pertama sebagai Gubernur DKI menaikkan upah minimum provinsi (UMP) buruh Jakarta 44%!" ujar Umar.
"Itu peningkatan upah minimum tertinggi yang pernah dilakukan oleh gubernur!"
"Semula, kata Jokowi, pihak pengusaha keberatan!" timpal Amir. "Tapi setelah ia jelaskan dalam lima tahun terakhir upah buruh tidak naik secara berarti, akhinya kalangan pengusaha bisa memahami!"
"Standar UMP Jakarta itu kemudian diikuti kawasan industri sekitarnya, Bodetabek dan pantura Jabar!" tegas Umar. "Itu diutarakan Jokowi untuk membuktikan komitmennya pada usaha peningkatan kesejahteraan rakyat, dari buruh, buruh tani, petani, nelayan, PKL, pedagang pasar tradisional dan lain-lain yang ia sebut satu per satu saat memulai penyampaian visi-misi di debat capres tersebut!"
"Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat sebagai penyempurnaan 'sekolah gratis' dan 'berobat gratis' yang telah dijalankan pemerintah nasional maupun daerah, terlihat pada praktiknya di DKI!" timpal Amir.
"Kartu Jakarta Pintar itu ATM, setiap siswa dapat satu, bisa mengambil uang kapan perlu—untuk murid SD per bulan Rp300 ribu! Dengan kartu Jakarta Sehat pelayanan yang diperoleh pasien jauh lebih baik dari sekadar berobat gratis, itu yang dirasakaan warga Jakarta hingga RS kewalahan di awalnya karena dokter dan petugas kesehatan dapat tunjangan khusus dari Jakarta Sehat!"
"Dengan kartu Indonesia Sehat dan Pintar, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dimulai dari pembangunan manusianya, sekaligus mengatasi kemiskinan melalui pembuatan sistemnya!" tukas Umar.
"Produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia rendah karena warganya banyak sejak dalam kandungan sudah rawan gizi! Dengan kartu Indonesia Sehat, ibu hamil sejak dini dapat pelayanan!"
"Tepatnya, kemiskinan sebagai lingkaran kebodohan dan penyakitan yang membelit warga turun-temurun, dengan dua kartu itu warga dibebaskan secara sistemik dari lingkaran tersebut!" lanjut Amir.
"Menurut Jokowi, praktiknya amat berbeda dari pengentasan kemiskinan dengan mengguyurkan banyak uang (pada APBN tahun-tahun terakhir lebih Rp80 triliun), karena uang yang banyak itu bisa nyasar ke mana saja! Sedang dengan kedua kartu tersebut, cukup dengan mengefektifkan anggaran yang sudah ada di APBN!" ***
0 komentar:
Posting Komentar