"PENAS—Pekan Nasional—Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) XIV 7—12 Juni 2014 dibuka Presiden SBY di Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/6)," ujar Umar. "Di luar arena, gema semarak acara tersebut tak seperti dahulu, ada siaran langsung yang disimak penuh antusiasme penonton di seluruh negeri dialog antara petani dan nelayan dari seluruh Tanah Air dengan Presiden didampingi para menteri!"
"Kesan Penas KTNA sekarang lebih hambar memang terasa, lebih-lebih bagi orang yang berada di luar arena!" timpal Amir. "Seolah acara itu sekadar untuk rutinitas tecermin dari SK Menteri Pertanian No. 4748-2013 sebagai dasar pelaksanaannya, Penas merupakan wahana petani dan nelayan Indonesia membangkitkan semangat, tanggung jawab, dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan sistem dan agrobisnis. Tampak, relevansi komunikasinya dengan pemerintah tak lagi ditegaskan!"
"Memang ironis, meski acaranya dibuka Presiden dan dihadiri menteri-menteri kabinetnya, realitasnya belakangan terlihat petani-nelayan jalan sendiri, juga pemerintah jalan sendiri! Pemerintah di satu pihak sering tanpa bicara dengan petani dan nelayan membuat keputusan yang merugikan petani dan nelayan, dari impor aneka produk pangan, seperti beras, jagung, kacang-kacangan, termasuk daging sapi dan ikan laut, sampai membebaskan bea masuk impor biji cokelat!" tegas Umar.
"Sehingga timbul kesan, petani dan nelayan Indonesia bukan butuh perlindungan dari sistem perdagangan bebas global, melainkan justru amat butuh perlindungan dari perilaku aneh para pejabat pemerintah negerinya sendiri!"
"Kenyataan seperti itu cukup membuat miris bangsa ini!" kata Amir.
"Lebih-lebih ketika Penas KTNA yang pelaksanaannya didasari SK Menteri Pertanian itu, sebelum dibuka sudah dimanfaatkan sebagai arena kampanye dengan mendatangkan salah seorang capres.
Penyelenggaraannya pun telah diperpolitisasi hingga bukan lagi murni demi tujuan petani dan nelayan!"
"Apalagi kalau politisasi itu diprotes keras peserta di lokasi acara, seperti oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih. (kabarpublik.com, 8/6)" timpal Umar.
"Dari semua itu jelas, baik pemerintah maupun KTNA, diharapkan bisa mengembalikan relevansi Penas KTNA pada kepentingan murni petani dan nelayan seluruh negeri, terutama dengan kenyataan hidup mayoritas petani dan nelayan kita yang belum sejahtera!" ***
0 komentar:
Posting Komentar