KETEGANGAN mencekam Malaysia. Pemerintahan Malaysia menyesalkan langkah Mahathir Mohamad menghadiri aksi demonstrasi Bersih 4 di Kuala Lumpur, Sabtu (29/8).
Penguasa menyebut Mahathir telah melewati “garis batas”. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden partai berkuasa—UMNO—Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein yang juga menjadi Menteri Pertahanan Malaysia. (Kompas.com, 30/8) Menurut Hishammuddin, kehadiran mantan Presiden UMNO itu ke demonstran tidak konsisten dengan ucapannya 1998, bahwa demonstran tidak perlu didukung. "Saya pikir dia telah melanggar prinsip perjuangan yang telah dia ucapkan sebelumnya. Apa yang dia lakukan berkebalikan dengan yang telah dia umumkan saat menjadi Perdana Menteri," tukas Hishammuddin sembari menegaskan kehadiran Mahathir di antara demonstran tidak bisa diterima.
Sedang Mahathir menyatakan kehadirannya di tengah massa bukan karena ia mendukung Gerakan Bersih 4, melainkan untuk menyokong aspirasi warga. Ia mengaku tidak peduli tuntutan massa yang lain. "Saya hanya ingin Najib mengundurkan diri," kata tokoh senior yang memerintah Malaysia selama 22 tahun itu dikutip AFP dan Malayanonline. (MI, 31/8) Mahathir yang eranya berhasil memajukan ekonomi Malaysia secara signifikan, setelah Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar 700 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib, menyalahkan Najib dan kabinetnya atas masalah ekonomi dan politik yang saat ini menimpa negerinya.
"Satu-satunya cara untuk mengembalikan aturan hukum adalah dengan melengserkan perdana menteri ini (Najib) dan untuk menjatuhkan dia, orang-orang harus menunjukkan kekuatan rakyat," tegasnya sembari menambahkan, "Kami harus membawa mosi tidak percaya di parlemen." Meski demikian, sekalipun jumlah demonstran hari Sabtu dilaporkan mencapai 200 ribu orang, stelsel kekuasaan Malaysia amat kuat sehingga amat kecil kemungkinannya untuk bisa menjatuhkan Perdana Menteri.
Apalagi Badan Pencegahan Korupsi Malaysia sudah mengklarifikasi, meski tanpa jelas menyebut sumber dananya, telah menyatakan dana yang masuk rekening Najib itu sumbangan. Di Indonesia, itu bisa dijerat pasal gratifikasi. Apalagi penguasa Malaysia punya perisai kekuasaan dari aksi massa, yakni Internal Security Act (ISA), justru demonstran yang sudah ditangkap bakal meringkuk lama di penjara. Kekuasaan di Malaysia terlalu steril untuk bisa dijatuhkan oleh aksi massa. Sedang bagaimana nasib Mahathir, jadi teka-teki resolusi sistem politik Malaysia. ***
0 komentar:
Posting Komentar