“DEMOKRASI bukan sekadar alat, melainkan wujud kedaulatan rakyat!" tegas Umar. "Sebagai wujud kedaulatan rakyat itu, demokrasi yang berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan atau pemerintahan) tak bisa dikesampingkan, apalagi dihapus demi suatu tujuan yang dianggap lebih penting oleh penguasa!"
"Tujuan penguasa hasil pemilihan yang demokratis, harus yang ditetapkan secara demokratis pula, hasil permusyawaratan/perwakilan sehingga tak boleh ditetapkan justru mematikan demokrasinya!" timpal Amir. "Adanya usaha penguasa untuk menjadikan demokrasi hanya sebagai alat harus ditolak tegas, apalagi jika tujuannya menjadi otoriter atau fasis!"
"Penegasan itu penting karena dalam era pilpres ini sempat melintas gagasan demokrasi sekadar alat, maupun memuja fasisme, hingga bukan mustahil nantinya demi tujuan yang dianggap lebih penting oleh penguasa otoriter fasis, demokrasi dikesampingkan!" tukas Umar.
"Ide begitu harus ditolak karena mengesampingkan demokrasi demi tujuan yang dianggap lebih penting penguasa itu mereduksi bahkan meniadakan kedaulatan rakyat!" "Tanpa kedaulatan rakyat, kemerdekaan bangsa secara de facto sirna karena esensi kemerdekaan adalah adanya rakyat yang berdaulat!" timpal Amir. "Itu bertolak dari prinsip demokrasi pemerintahan berdasar kekuasaan rakyat, dengan semua warga negaranya punya hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka! Jadi, setiap usaha mereduksi hak kesetaraan warga negara (diskriminatif) harus ditolak!"
"Sebaliknya, rakyat melalui simpul-simpul civil society, ormas dan LSM, mengontrol amanah yang rakyat berikan kepada eksekutif dan legislatif agar menjalankan pemerintahan sesuai asas demokrasi yang substantif, berorientasi kepentingan rakyat yang memilihnya!" tegas Umar. "Pelaksanaan amanah rakyat dilakukan sungguh-sungguh, bukan cuma seolah-olah (pseudomatis) seperti era Orde Baru, atau sebatas retorika pada era reformasi!" "Akibatnya, baik di era Orde Baru maupun reformasi, praktik demokrasi substantif yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat tak terwujud!" timpal Amir.
"Elite di eksekutif dan legislatif masih lebih mengutamakan kepentingan sendiri sehingga yang terjadi justru praktik aristokratis, lawan demokrasi, dengan sekelompok kecil elite (meski dipilih) menjalankan kekuasaan untuk memuaskan kepentingan sendiri! Dengan begitu, demokrasi juga masih dijadikan sekadar alat pemuas hidup elite!" ***
Pernah diterbitkan pada edisi 8 Juli 2014
"Ide begitu harus ditolak karena mengesampingkan demokrasi demi tujuan yang dianggap lebih penting penguasa itu mereduksi bahkan meniadakan kedaulatan rakyat!" "Tanpa kedaulatan rakyat, kemerdekaan bangsa secara de facto sirna karena esensi kemerdekaan adalah adanya rakyat yang berdaulat!" timpal Amir. "Itu bertolak dari prinsip demokrasi pemerintahan berdasar kekuasaan rakyat, dengan semua warga negaranya punya hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka! Jadi, setiap usaha mereduksi hak kesetaraan warga negara (diskriminatif) harus ditolak!"
"Sebaliknya, rakyat melalui simpul-simpul civil society, ormas dan LSM, mengontrol amanah yang rakyat berikan kepada eksekutif dan legislatif agar menjalankan pemerintahan sesuai asas demokrasi yang substantif, berorientasi kepentingan rakyat yang memilihnya!" tegas Umar. "Pelaksanaan amanah rakyat dilakukan sungguh-sungguh, bukan cuma seolah-olah (pseudomatis) seperti era Orde Baru, atau sebatas retorika pada era reformasi!" "Akibatnya, baik di era Orde Baru maupun reformasi, praktik demokrasi substantif yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat tak terwujud!" timpal Amir.
"Elite di eksekutif dan legislatif masih lebih mengutamakan kepentingan sendiri sehingga yang terjadi justru praktik aristokratis, lawan demokrasi, dengan sekelompok kecil elite (meski dipilih) menjalankan kekuasaan untuk memuaskan kepentingan sendiri! Dengan begitu, demokrasi juga masih dijadikan sekadar alat pemuas hidup elite!" ***
Pernah diterbitkan pada edisi 8 Juli 2014
0 komentar:
Posting Komentar