DALAM perubahan esensi teknologi informasi yang menuntut penyesuaian, kuartal I 2016 Samsung Mobile justru mencatat laba 4,6 miliar dolar AS atau Rp60,7 triliun melalui Galaxy S7 dan S7 Edge. Sedang Facebook mencatat laba 1,5 miliar dolar AS atau Rp19,7 triliun berkat iklan mobile virtual reality. (detiknet/Kompas.com, 28/4/2016)

Fenomena Samsung Mobile dan Facebook itu mencuat saat kuatnya tuntutan penyesuaian teknologi informasi yang berakibat Intel mem-PHK 12 ribu karyawan, IBM beralih ke Cloud, Yahoo rugi karena perubahan pola iklan mobile. (Buras, 23/4/2016)

Laba Samsung Mobile itu kenaikan 14% dari periode sama tahun lalu dan 40% dari kuartal sebelumnya. Samsung bertahan dengan anggaran riset yang besar. Pada 2015 menghabiskan dana riset hingga 14,1 miliar dolar AS atau Rp183 triliun, dibanding dengan Google 9,8 miliar dolar AS, dan Apple 6 miliar dolar AS. 

Samsung Mobile hanya satu sisi dari Samsung Electronic, yang juga hanya divisi dari kerajaan bisnis Samsung yang menguasai 17% ekonomi Korea Selatan, dengan 489 ribu karyawan. Samsung aktif dalam pembuatan kapal laut, alat berat, dan peralatan militer serta konstruksi. Kapal yang dibuatnya ukuran 400 ribu meter persegi atau seluas 52 ribu lapangan sepak bola yang jadi kesatuan. 

Dalam peralatan militer, Samsung membuat pesawat jet tempur KF-16, helikopter, hingga tank K9 Thunder, yang mampu menembakkan peluru sejauh 40 km. Sedang dalam konstruksi, gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa (828 m), Gedung Taipei 101 (508 m), dan Menara Petronas 2 (451,9 m), dibangun oleh Samsung. 

Laba Facebook Inc tercapai dari total pendapatan kuartal I 2016 sebesar 5,38 miliar dolar AS (Rp70 triliun), naik dari 3,54 miliar dolar AS pada periode sama tahun lalu. Pendapatan iklan Facebook tumbuh 56,8% jadi 5,20 miliar dolar AS. Pendapatan iklan mobile menyumbang 82% dari total pendapatan iklan, dibanding dengan 73% pada kuartal I 2015. 

Peningkatan itu sejalan dengan peningkatan users, pada kuartal I 2016 menjadi 1,65 miliar orang menggunakan Facebook, dibanding dengan 1,44 miliar orang pada kuartal I 2015. 

"Pengguna menghabiskan lebih dari 50 menit per hari untuk mengakses Facebook, Instagram, dan messenger. Ini waktu yang besar dibanding dengan jutaan aplikasi lainnya yang tersedia untuk pengguna," ujar CEO Facebook Mark Zukerberg. 

Dari fenomena ini tampak bukan kemampuan mengantisipasi perkembangan saja yang diperlukan, tapi kemampuan menjadi pengarah pekembangan kunci suksesnya. ***

Selanjutnya.....

TERORIS kelompok Abu Sayyaf di Filipina telah mengeksekusi satu sandera, John Ridsdel (60), asal Kanada. John dieksekusi lima jam setelah tenggat pembayaran tebusan berakhir.

Detiknews mengutip AFP, Selasa (26/4/2016), beberapa jam setelah akhir masa pembayaran tebusan, petugas polisi Filipina melihat dua orang yang mengendarai sepeda motor menurunkan sebuah kantong berisi kepala dekat pusat Kota Jolo, Pulau Sulu. "Kami menemukan kepala dalam kantong plastik," kata Kepala Polisi Provinsi Wilfredo Cayat. 

John Ridsdel bersama seorang turis Kanada lainnya, Robert Hall, kekasih Hall yang warga Filipina, dan manajer resort, Kjartan Sekkingstad, asal Norwegia diculik kelompok Abu Sayyaf 7 bulan lalu, 21 September 2015. 

Enam minggu setelah penculikan, penyandera mengunggah video ke media sosial, minta tebusan untuk masing-masing sandera 21 juta dolar AS. Dalam video terakhir, kelompok itu mengancam akan mengeksekusi John Ridsdel jika tebusan sebesar 6,4 juta dolar AS tak dibayar hingga 25 April 2016. 

Eksekusi sandera ini bisa dimaknai sebagai lonceng yang dibunyikan kelompok teroris. Tak perlu ditanya buat siapa lonceng berbunyi. Indonesia sebagai negara yang 14 warganya disandera teroris Abu Sayyaf pantas menyikapinya dengan lebih waspada. 

Apalagi, untuk 10 sandera pertama yang diculik 26 Maret 2016, kepada pihak PT Patria Maritim Lines, pemilik Kapal Brahma 12 dan tongkang Anand 12 yang 10 awaknya disandera, sejak kontak pertama teroris telah menetapkan tebusan 50 juta peso atau Rp15 miliar, dengan tenggat pembayaran tebusan 8 April 2016. 

Memang, saat tenggat itu tiba, tidak ada tindakan dari teroris. Tapi, itu tetap harus diartikan sudah lampu kuning. Satu kali lagi isyarat datang, tak bisa ditawar lagi. Eksekusi Ridsdel contohnya. 

Namun, kagum pada ketenangan Pemerintah Indonesia menghadapi masalah ini, dengan serangkai alasannya. Pertama, sesuai dengan saran Filipina, Pemerintah Indonesia tak akan membayar tebusan. Urusan tebusan diserahkan kepada perusahaan pemilik kapal, tanpa peduli soal kemampuan memenuhinya. 

Kedua, sesuai dengan konstitusi Filipina, pasukan Indonesia tak bisa masuk membebaskan sandera—meski sudah siap di perbatasan. Kalaupun minta izin, harus dengan persetujuan parlemennya. Dengan serangkai alasan itu, Pemerintah Indonesia dengan sendirinya lepas dari tanggung jawab, atau tidak bisa disalahkan, andai terjadi sesuatu atas sandera. Karena, dengan begitu, pemerintah memang tak bisa berbuat banyak! ***

Selanjutnya.....

PEMANGKASAN target angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi indikator kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Beberapa tahun belakangan, dua indikator ini acap tidak tercapai. (Kompas, 25/4/2016)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan target angka kemiskinan pada 2017 adalah 9,5%—10,5% dari total jumlah penduduk. Itu lebih rendah dari target tahun ini 9%—10%. Sedang target TPT pada 2017 ditetapkan 5,3%—5,6%, juga lebih rendah dari target tahun ini 5,2%—5,5%. 

Lebih rendahnya target kemiskinan dan TPT 2017 dari target awal itu, menurut Ketua Program Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Atma Jaya Jakarta YB Suhartoko, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari target. 

Namun, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengatakan pelambatan pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu linear dengan pelambatan pengurangan angka kemiskinan dan TPT. Jika pemerintah benar-benar ingin mencapai batas bawah target angka kemiskinan dan TPT, kebijakan pemerintah pun harus disesuaikan. 

"Pelambatan pertumbuhan ekonomi adalah satu hal. Kebijakan ekonomi adalah hal lain. Dalam arti, pemerintah tetap bisa mencapai target batas bawah dari angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang kebijakan yang menyasarnya benar-benar agresif," ujar Revrisond. 

Pemerintahan Jokowi-JK memang harus lebih fokus dalam menurunkan angka kemiskinan dan TPT. Pengalaman 2015 tak layak terulang, aura sukses kerja-kerja-kerja pemerintah ternoda oleh kenaikan angka kemiskinan dari 10,96% pada 2014 menjadi 11,13% pada 2015. Sedang TPT dari 5,94% pada 2014 menjadi 6,18% pada 2015. 

Lebih fokus dalam arti pengurangan angka kemiskinan dan TPT lewat sesuatu yang benar-benar dilakukan secara maksimal di titik-titik kritis kemiskinan dan TPT, sebagai inti dari semua kegiatan untuk itu yang telah dilakukan terakhir ini—PKH, KIS, KIP, BOS, beasiswa miskin SD-SMP-SMA. 

Mungkin tidak harus membuat lembaga baru untuk dijadikan inti kegiatan menurunkan angka kemiskinan dan TPT. Tapi, cukup menambah bobot PKH dan memadunya dalam unit kelompok usaha bersama (KUB) di tempat-tempat yang butuh wadah kegiatan sosial-ekonomi membangun kekuatan warga miskin untuk berusaha bangkit dan mentas sendiri dari jurang kemiskinan. 

Jadi bukan bantuan yang membuat warga miskin tidur menanti jadwal dana cair. ***

Selanjutnya.....

PENERBITAN sukuk global di Timur Tengah, Malaysia, Indonesia, Turki, Singapura, dan Pakistan pada kuartal I 2016 mencapai 11,1 miliar dolar AS, atau mencapai 39,3% dari total obligasi yang diterbitkan negera-negara tersebut pada periode sama.

Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mencatat, capaian kuartal I 2016 itu merupakan rekor dalam kurun 8 tahun terakhir. Capaian itu tumbuh 22% dibanding dengan kuartal IV 2015, atau tumbuh 21% dibanding dengan periode sama tahun lalu. Sementara total penerbitan nonsukuk di negara-negara tersebut mencapai 17,1 miliar dolar AS, turun 23% secara kuartalan dan 45% year on year. (Kompas.com, 25/1/2016) 

Pencapaian rekor pada kuartal I 2016 itu, menurut Firch Ratings, didorong oleh sovereign dan supranasional, termasuk 2,5 miliar dolar AS oleh Pemerintah Indonesia dan 1,5 miliar dolar AS oleh Bank Pembangunan Islam. Proporsi tertinggi itu sebagai puncak dari proporsi penerbitan sukuk dalam 5 dari 6 kuartal terakhir yang berada di atas rata-rata sejak 2009. 

Sukuk itu obligasi syariah. Sedang obligasi, surat utang yang dibuat negara, bank, atau korporasi. Berarti, semakin besar jumlah sukuk diterbitkan, kian besar pula utang yang digali. Dan kalau rekor utang dicapai berkat sukuk yang diterbitkan pemerintah Indonesia, utang Indonesia juga mencatat rekor. 

Rekor utang pemerintah Indonesia itu bisa dibandingkan dengan masa lima kuartal pemerintahan Jokowi-JK yang menggeber pembangunan infrastruktur di segala dimensi, padahal kondisi perekonomian di bawah tekanan pelemahan global, penerimaan pajak tidak mencapai target, harga komoditas turun drastis—termasuk harga minyak bumi yang merupakan andalan penerimaan negara dengan produksi 860 ribu barel per hari. 

Meski, porsi sukuk masih kecil dalam skema utang pemerintah dibanding obligasi Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Utang Negara (SUN), serta utang-utang terkait kerja sama bilateral dan multirateral. Karena itu, peluang sukuk yang bebas riba sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional masih terbuka. Fitch Ratings memprediksi penerbitan sukuk masih dalam tren penguatan, terutama untuk menutupi penerimaan dari minyak yang lemah. 

Namun, ngebut mengutang karena sumbernya menganga juga kurang baik. Lebih lagi kalau penggunaannya tidak optimal, seperti pemanfaatan APBN di daerah—DPRD Jabar beli 4 Prado dan 96 Fortuner, tingkat pengembalian dari hasil utangan nantinya tidak sebanding. Generasi mendatang bisa bangkrut memikul utang seperti Yunani. ***

Selanjutnya.....

ERA keterbukaan informasi telah mengubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang melek politik dan melek hukum. Namun, di era yang serbaterbuka ini pula keganasan kekuasaan belum bisa dijinakkan.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyebut ganasnya kekuasaan itu adalah korupsi. Kewenangan masih menjadi komoditas yang kerap diperdagangkan. Bahkan, celah korupsi bisa semakin lebar sebab jumlah anggaran pemerintah yang tersedia kini begitu besar. Kira-kira, sepuluh kali lipat dari Orde Baru. (Kompas.com, 22/4/2016)

Tapi memang, tukas Kalla, yang korupsi orang tinggi. Ada 9 menteri, ada 19 gubernur, ada ratusan bupati, ada 40 anggota DPR, ratusan anggota DPRD. Memang banyak. 

Kalla yakin korupsi dan kekuasaan selalu punya benang merah. Korupsi dan kekuasaan punya keterkaitan yang kuat, begitu erat. "Sebenarnya kalau kita bicara korupai, tentu korupsi itu ya bicara kekuasaan," ujarnya. 

Ada kekuatan dari kekuasaan yang selalu menjadi celah untuk korupsi, yakni kewenangan. Selama ini, tuturnya, para pemegang kekuasaan kerap kali menggunakan kewenanganya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Di situlah, kewenangannya justru menjadi komoditas. 

"Kalau Anda tidak punya kewenangan, ya Anda tidak bisa korup. Karena yang diperdagangkan ialah kewenangan," tegas Kalla. "Kalau wartawan mau korupsi, korupsi apa? Anda tidak punya kewenangan memutuskan orang mendapat apa, atau meringankan apa-apa." 

Orang terjerumus melakukan korupsi antara lain karena angkuh hingga lupa diri. Angkuh merasa kekuasaan yang didapatnya semata hasil kepintaran dan kemampuannya sehingga ia memanfaatkan kekuasaan sebagai bukti kehebatan dirinya itu. 

Ketika keangkuhan sudah menyekap dirinya, ia lupa diri bahwa sekecil apa pun kekuasan itu merupakan delegasi kekuasaan dari Yang Mahakuasa untuk mengatur dunia. Dia lupa, tak sesuatu pun di dunia ini di luar kekuasaan-Nya. 

Karena itu, orang bijak jika menerima kekuasaan mengucap "inalillah!" Kekuasaan diemban sebagai amanah bersifat ilahiah. Artinya, bukan semata sebagai bukti kehebatan dirinya. Sebagai amanah sedemikian itu, bukan cuma tidak korupsi, tapi setiap langkah kekuasaan dijalankan di atas etika dan moral. 

Etika berarti sesuai kepatutan berdasarkan kepentingan orang banyak, tidak sok kuasa dan mentang-mentang semaunya sendiri saja. Sedang moral, menjalankan kekuasaan berdasar amar makruf nahi mungkar! 

Dengan tegak di atas prinsip inalillah itu, kekuasaan dijamin bebas dari korupsi. ***

Selanjutnya.....

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Muhaimin Iskandar mengatakan, media massa di era demokrasi yang terbuka ini mengalahkan peran partai politik (parpol). "Media dominan mengalahkan parpol untuk pencitraan, untuk membangun tingkat kepercayaan publik," ujar Muhaimin dalam International Conference of Asian Political Parties 2016 di Senayan, Sabtu. (Kompas.com, 22/4/2016)

Hal itu diangkat Muhaimin sebagai salah satu sisi negatif demokrasi terkait persaingan tokoh untuk mencari popularitas yang kian terbuka. Selain itu, menurut dia, para politikus tak jarang menggunakan politik uang untuk mendekatkan diri ke masyarakat demi mencari popularitasnya. 

Mengapa di era demokrasi yang terbuka ini media massa mengalahkan peran parpol, terutama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan kepentingan publik, mungkin harus dilihat dari perbedaan realitas hidup kedua lembaga tersebut. 

Media massa atau pers eksis dengan pemilihan umum lewat pasar yang berlangsung setiap hari (electoral market system). Ia dipilih oleh rakyat (dilanggani pembaca atau diikuti audiensnya) berdasarkan siarannya yang mencerminkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan publik. 

Ketika sebuah media tak lagi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, dia akan ditinggalkan pembaca atau audiensnya. Itu berarti dukungan finansial untuk kehidupan media tersebut berakhir. Dengan begitu media massa selalu setia memperjuangkan aspirasi dan kepentingan publik justru sebagai syarat mutlak untuk bertahan hidup. 

Sedangkan parpol, eksistensi dan perannya ditentukan hasil pemilu lima tahun sekali untuk lolos parliament tresholds. Untuk lolos itu, para politikus kader parpol, seperti dikatakan Muhaimin, menggunakan politik uang agar rakyat memilih dirinya. 

Celakanya, ada politikus yangmenganggap dengan politik uang itu ia telah membeli tuntas suara pemilihnya. Sehingga, saat duduk di legislatif atau eksekutif tak memperjuangkan aspirasi rakyat dan kepentingan publik, tapi lebih asyik dengan kepentingan pribadi dan golongannya. Tak peduli itu merugikan rakyat, seperti menghapus hak rakyat dalam UU Pemilukada--yang dikoreksi MK. 

Lebih dari itu, media massa dominan merekrut wartawannya pakai standar kualitas, dengan kredibilitas dan profesionalitas diuji sungguh-sungguh, mulai dari IPK kelulusan minimum 3, tes psikologis special assesment, tes lanjutan selama pelatihan.

Hasilnya, Muhaimin menilai media dominan mengalahkan parpol!***

Selanjutnya.....

SETELAH Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis 32 feedloter (perusahaan penggemukan sapi) bersalah melakukan praktik kartel harga daging sapi, harga daging sapi harus diturunkan dari Rp100 ribu/kg sekarang ke tingkat yang wajar, setara harga daging di pasar internasional 5 dolar AS per kg. 

Sebelum harga daging sapi melonjak ke Rp 100 ribu/kg pada 2013, harganya di pasar dalam negeri Rp40 ribu—Rp50 ribu/kg, atau setara 5 dolar AS waktu itu. Lonjakan harga terjadi saat itu akibat pemerintah membatasi impor sapi bakalan 50%, karena berdasar data statistik yang valid, dengan pembatasan itu jumlah sapi lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. 

Maka, di televisi pun intens iklan pencanangan swasembada daging sapi lokal. Ternyata bukan salah data statistik, melainkan kultur petani tidak menjual sapi kapan saja. Petani menjual sapi jantan pada saat tertentu saja, seperti mau mantu, membayar biaya sekolah anak, atau membangun rumah. 

Akibatnya, stok sapi lokal yang diprioritaskan untuk dipotong itu menipis. Dengan stok sapi eks impor di penggemukan juga dibatasi, pasar jadi kekurangan pasokan. Sapi indukan pun dipotong. Harga daging sapi jadi melambung dua kali lipat, di kisaran Rp100 ribu/kg. 

Krisis pasokan daging sapi itu menjadi peluang memenuhinya secara instan lewat impor daging beku. Kuota impor daging beku pun diperebutkan, jadi ajang permainan kekuasaan. Sehingga, saat itu, seorang politikus terjerat kasus korupsi pendistribusian kuota impor daging sapi. 

Krisis pasokan itu kemudian berhasil diatasi dengan membuka kembali kran impor sapi bakalan sesuai kebutuhan pasar. Namun, dengan pasokan yang sudah seimbang dengan kebutuhan, harganya tak kunjung normal kembali ke setara harga daging di pasar internasional. Rupanya, harga bertahan mahal itu, dibuktikan oleh KPPU karena kalangan feedloter melakukan praktik kartel. 

Tentu tidak cukup hanya sampai di situ. Pemerintah yang telah memicu kenaikan harga daging sapi dengan iklan swasembada sapi lokal itu harus bisa mengembalikan harga daging sapi ke level wajar. Dan itu dengan mengembalikan dasar penentuan harga pada harga timbang hidup, yang kini di kisaran Rp35 ribu—Rp40 ribu/kg. 

Rakyat butuh daging sapi dengan harga wajar. Mahalnya daging sapi mengatrol naik harga ayam potong dari semula Rp17.500/kg, kini jadi sekitar Rp35 ribu/kg. Kekeliruan pemerintah sekali waktu, akibatnya mencekik rakyat berkepanjangan hingga sekarang! ***

Selanjutnya.....

BANYAK perusahaan raksasa dunia terimbas pelemahan ekonomi global. Intel, produsen komputer, mem-PHK 12 ribu karyawan. Laba Goldman Sach, bank besar AS, anjlok 60%.

Kemudian penjualan IBM terburuk dalam 14 tahun. Yahoo merugi hingga mencari investor. (Kompas.com, 20/42016) Sementara Chevron mengurangi 1.750 karyawan di Indonesia. (detiknews, 18/4/2016) 

Menyadari jatuhnya bisnis komputer pribadi atau PC, CEO Intel, Brian Krzanich, melakukan restrukturisasi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 12 ribu karyawan. "Sebagai hasil dari restrukturisasi ini, Intel akan dapat menekan beban mencapai 1,4 miliar dolar AS per tahun pada pertengahan 2017. Tahun itu akan mewujudkan pendapatan tertinggi per karyawan dalam sejarah Intel," ujarnya. (Kompas.com, 20/4/2016) 

Kini Intel fokus di sekitar cloud dan semua perangkat yang terhubung dengan cloud. Intel juga investasi di luar PC, tetapi sangat berperan bagi kesuksesan Intel, yakni data center, bisnis terkait internet yang tumbuh 22% tiap tahun, memori, dan konektivitas. 

Goldman Sachs, bank AS sekelas Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, dan Citigroup, demi penyesuaian pada imbas pelambatan global, menurunkan biaya operasional hingga 29%, pendapatan bersih kuartal pertama 2016 turun jadi 1,14 miliar dolar AS, dari 2,84 miliar dolar AS pada priode sama tahun lalu. 

Sementara raksasa IBM perlahan memangkas bisnis perangkat keras tradisional dan beralih ke bisnis baru yang lebih canggih, layanan berbasis cloud, perangkat lunak untuk keamanan, dan analitik data. Namun sayang, pendapatan bisnis baru gagal menutupi penurunan di segmen tradisional. Pada kuartal I 2016, sektor baru tumbuh 14%, tetapi sektor lama—perangkat keras dan layanan—anjlok 43% dan 21,8%. 

Lain hal Yahoo, layanan internet terkemuka, tampak gagal untuk tetap relevan di beberapa pasar utamanya karena bertahan dari perubahan lanskap iklan di internet. Akibatnya, Yahoo rugi 99 juta dolar AS pada kuartal I 2016, dibanding laba 21,2 juta dolar AS pada periode sama tahun lalu. 

Akhirnya Chevron melakukan penyesuaian akibat turunnya harga minyak bumi dari lebih 100 dolar AS per barel, jadi tinggal sekitar 40 dolar AS. PT Chevron Pacific Indonesia memberi opsi 1.750 pegawai atau 25% dari total 7.000 pegawainya untuk mengundurkan diri dengan pensiun dini. 

Demikian pelambatan ekonomi global dengan dampak perubahan bawaannya mengimbas banyak perusahaan raksasa dunia untuk melakukan penyesuaian. ***

Selanjutnya.....

PANGLIMA Kostrad Letjen Edy Rahmayadi mengatakan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI AD kini telah bersiap di perairan perbatasan Malaysia—Filipina untuk masuk ke Sulu, Filipina, menyelamatkan 14 WNI dengan membebaskan mereka dari penyanderaan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf.

Menurut Edy, laporan intel tentara Filipina telah memastikan keberadaaan sandera di Sulu, pulau tempat kelahiran pendiri Moro National Liberation Front (MNLF) Nur Misuari 77 tahun lalu. Itu berarti, andai laporan intel itu benar, upaya pembebasan sandera secara militer juga tidak mudah. Mungkin karena itu militer Filipina tidak kunjung menyerbu ke Sulu untuk membebaskan sandera, bantuan yang telah dijanjikan presiden, menlu, dan panglima angkatan bersenjata Filipina kepada Menlu RI Retno Marsudi. 

Masalahnya, selain kelompok Abu Sayyaf sendiri teroris terlatih yang didirikan ratusan jebolan gerilyawan mujahidin Afghanistan mengusir pendudukan Uni Soviet sehingga pasukan elite Filipina tak sembarangan menghadapinya, Sulu juga markas besar MNLF. 

Alexis Romero melaporkan di Philstar.com 8 Februari 2016, komandan pasukan militer gabungan wilayah Sulu Brigjen Alan Arrojado mengatakan pendiri MNLF Nur Misuari Minggu itu bertemu 2.000 pengikutnya, termasuk pimpinan komite revolusioner negara MNLF, para komandan unit angkatan bersenjata Bangsa Moro dan para anggota komite sentral parlemen MNLF di Indanan, Sulu. 

Bukan mustahil, dengan cerdik kelompok Abu Sayyaf menyembunyikan sandera di sarang pasukan bersenjata Bangsa Moro, yang sukar ditembus pasukan Filipina. Jangankan ke sarang MNLF, di Basilan saja pasukan elite Filipina pekan lalu kehilangan 18 prajuritnya ketika mendekati kawasan teroris. 

Namun, semua itu tentu sudah diperhitungkan TNI yang punya banyak reputasi dalam tugas membebaskan sandera. Kekuatan Abu Sayyaf yang terlatih sekelas mujahidin eks gerilyawan Afghanistan dengan kemampuan mengusir pasukan Uni Soviet mundur pulang kampung itu, justru merangsang untuk menguji ketangguhan pasukan unggulan TNI AD, PPRC. 

Ketangguhan pasukan unggulan TNI AD itu layak disampaikan ke pemerintah Filipina agar mereka yakin penugasannya menyelamatkan sandera ada jaminan akan berhasil! Jaminan kemampuan menyelamatkan sandera itu penting karena bagi pemerintah Filipina tentunya, tidak asal serbu tapi malah mencelakakan sandera. Itu sebabnya mungkin militer Filipina tidak tergesa bertindak membebaskan sandera. ***

Selanjutnya.....

BPS—Badan Pusat Statistik—melaporkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin menyempit. Itu tampak pada indeks kesenjangan distribusi pengeluaran atau gini ratio September 2015 pada 0,40. Angka ini menurun 0,01 dibandingkan posisi Maret 2015 pada 0,41.

"Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," ujar Kepala BPS Suryamin, Senin. (Kompas.com, 18/4/2016) 

Data BPS mencatat, gini ratio Indonesia memburuk sejak 2008 (0,35), 2009 (0,37), 2010 (0,38), 2011 (0,41), 2012 (0,41), dan 2013 (0,413). 

Suryamin mengatakan telah terjadi perubahan distribusi pengeluaran penduduk per kapita. Pada posisi September 2015, pengeluaran 40% penduduk terbawah sebesar 17,45% dari total pengeluaran. Persentase ini meningkat dari Maret 2015 sebesar 17,10% dari total pengeluaran. 

Sementara 40% penduduk menengah menikmati 34,70% dari total pengeluaran, membaik 0,05 poin dari Maret 2015. Sementara distribusi pengeluaran kelompok 20% teratas turun dari 48,25% menjadi 47,84%. 

BPS mencatat sejumlah faktor yang menurunkan kesenjangan distribusi pengeluaran si kaya dan si miskin. Antara lain, penaikan upah buruh pertanian, upah buruh bangunan, serta peningkatan jumlah pekerja bebas, baik pertanian maupun nonpertanian dari 11,9 juta orang pada Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015. 

Berdasar data Susenas, kenaikan pengeluaran kelompok bawah lebih cepat dari kelompok atas periode Maret—September 2015. Kenaikan kelompok bawah, kata Suryamin, tidak lepas dari upaya pembangunan infrastrukrur padat karya, bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah. 

Terakhir, terjadi migrasi penduduk desa ke kota yang menyebabkan makin tingginya upah yang diterima buruh kasar. Indikasi ini, ujar dia, berdasarkan proyeksi kenaikan persentase penduduk perkotaan, dari 52,55% pada Maret menjadi 53,19% September 2015. Penurunan ketimpangan pada gini ratio 0,01 itu jelas kecil sekali. Namun, sebagai isyarat bahwa kebijakan pemerintah telah berada di atas jalur yang benar, amat penting artinya. 

Dengan demikian, pemerintah diyakinkan untuk terus meningkatkan segala bentuk program yang berorientasi ke masyarakat bawah, terutama peningkatan nilai bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab, program tersebut selain benar-benar dinikmati mereka yang amat membutuhkan, juga telak meningkatkan angka distribusi pengeluaran kelompok masyarakat terbawah. ***

Selanjutnya.....

KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz yang namanya tercantum dalam Panama Papers menyatakan investasi di Indonesia kurang menarik. Itu alasan banyak orang kaya melarikan modalnya ke luar negeri, yang seperti dirinya, namanya masuk Panama Papers. Dana itu ingin ditarik ke dalam negeri melalui UU Tax Amnesty—pengampunan pajak.

"Investasi di sini (Indonesia) saya rasa memang kurang menarik sehingga para pemilik modal berbondong-bondong menanamkan modalnya di luar negeri," ujar Harry kepada Kompas.com, Sabtu (16/4/2016).

Nama Harry Azhar Aziz dalam Panama Papers pertama kali diungkap Koran Tempo, Rabu (13/4/2016). Koran itu menyebut Harry pemilik salah satu perusahaan offshore, Sheng Yue International Limited. Diduga perusahaan ini didirikan di negara suaka pajak dengan tujuan menghindari pembayaran pajak kepada negara sendiri. (Kompas.com, 14/4/2016) 

Masalahnya, benarkah investasi di Indonesia kurang menarik seperti kata Ketua BPK? Penilaian itu mudah dimentahkan dengan data GainScope Forex (www.gainscope.co.id), saat ini investor asing masih mendominasi hingga 65% pasar modal Indonesia. 

Tidak mungkin demikian besar investor asing investasi di Indonesia kalau kurang menarik. Dominasi investor asing itu termasuk kepemilikan SBN—surat berharga negara. (Beritasatu.com, 2/12/2015) 

Jadi, tak bisa dibantah asumsi publik bahwa orang-orang kaya Indonesia itu melarikan modalnya ke luar negeri seperti yang terdaftar dalam Panama Papers untuk menghindari pajak buat negaranya sendiri. Mereka tak peduli bangsanya membutuhkan dana itu untuk memajukan ekonomi bagi banyak warga miskin dan penganggur yang butuh lapangan kerja. 

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, jumlah uang orang Indonesia yang beredar di luar negeri lebih besar dari PDB kita, Rp11.400 triliun. (Tempo.co, 5/4/2016) 

Di Singapura saja, kata Dirut Bank Mandiri Budi G Sadikin (Kompas.com, 26/8/2014), ada Rp3.000 triliun, sama dengan total dana pihak ketiga (DPK) perbankan Indonesia. 

Demikianlah besar dana yang ingin ditarik kembali ke Tanah Air lewat UU Tax Amnesty. Namun, bagi Partai Gerindra dan PKS yang hari ini belum setuju UU Tax Amnesty, lebih seru jika setiap nama di Panama Papers—seperti Harry Azhar Aziz—dipersilakan melakukan pembuktian terbalik sesuai UU Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) dari mana didapat uang triliunan rupiah yang dia sembunyikan di luar negeri itu. ***

Selanjutnya.....

SEPULUH WNI yang disandera sejak 26 Maret 2016 belum dibebaskan, dua pembajakan lagi menculik warga Malaysia dan WNI dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Filipina Selatan. Untuk keamanan kawasan laut itu selanjutnya, pasukan Indonesia, Filipina, dan Malaysia akan patroli bersama.

Rencana itu dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Nantinya TNI mengawal wilayah dari perbatasan sampai zona ekonomi eksklusif. Setelah masuk wilayah Filipina menjadi tanggung jawab Filipina, begitu pula setelah masuk wilayah Malaysia. Tetapi jika terjadi sesuatu di wilayah Filipina atau Malaysia, akan dilakukan koordinasi siapa yang tercepat sampai lokasi, ujarnya, Minggu (17/4/2016). (Metrotvnews, 17/42016) 

Terkesan, prioritas patroli bersama untuk menjaga kapal niaga dari perompak yang menculik awaknya untuk mendapatkan tebusan. Jadi bukan untuk mengatasi pokok masalahnya, membasmi teroris. Ini senada ucapan Menko Polhukam Luhut Panjaitan pada Minggu (Metrotv, 17/4/2016), motif penculikan awak kapal Indonesia itu lebih bersifat ekonomi, bukan politik. 

Membuat kesan pemerintah Indonesia tak ada masalah dengan kelompok Abu Sayyaf bisa dipahami, sejauh demi keselamatan jiwa WNI yang disandera. Juga bisa dipahami patroli hanya sampai perbatasan laut negara sahabat, untuk menghormati kedaulatannya. Sehingga, militer Indonesia juga menahan diri tidak masuk Filipina membebaskan WNI yang disandera. Semua diserahkan kepada Filipina. 

Sikap sedemikian tentu amat menguntungkan Abu Sayyaf. Sebab, dengan begitu Abu Sayyaf yang sejak 2001 dilabeli AS sebagai kelompok teroris jaringan Al Qaeda, jadi nyaman di tempatnya gerilya sejak 1989 nyempal dari Moro Islamic Liberation Front (MILF), tak tertumpas tuntas militer Filipina. 

Mulanya Moro Nasional Liberation Front (MNLF) 1970 didirikan Nur Misuari, alumnus University of Philippines kelahiran Maret 1939. Lalu, pada 1978 Syaikh Salamat Hasyim, intelektual dari Al Azhar Kairo kelahiran Mindanao Juli 1942, menilai MNLF terlalu moderat, mendirikan MILF. Pada 1989, 300-an pejuang MILF yang baru kembali dari Afghanistan membantu Mujahidin melawan Soviet, keradikalannya tak terwadahi MILF, dipimpin Abdulrajak Janjalani, putra ulama di Basilan, lulusan Universitas di Arab Saudi, juga khatam hukum Islam di Ummul Quro, Mekah, mendirikan gerakan Abu Sayyaf, yang berarti sang pengayun pedang! 

Para teroris jebolan Afghanistan itulah yang diuntungkan sikap Indonesia seolah tak punya masalah dengan Abu Sayyaf. ***

Selanjutnya.....

MESKI pertumbuhan kuartal I 2016 masih melambat jadi 6,7% (year to year/yoy) dari kuartal sebelumnya 6,8%, perekonomian Tiongkok mencapai indikasi turning point (titik balik) dari penurunan panjang berakhirnya pertumbuhan dua digit selama dua dekade.

Juru bicara Biro Statistik Nasional (NBS) Tiongkok Sheng Laiyun dikutip Antara dari Xinhua (15/4/2016) mengatakan, indikator awal untuk itu pada investasi aset tetap (fixed asset) naik 10,7% (yoy) pada kuartal I 2016, suatu ekspansi yang lebih cepat dari tahun lalu 10%. Investasi di sektor properti tumbuh 6,2%, lebih cepat dari 1,0% untuk seluruh tahun lalu. 

Indikator berikutnya pada priode sama, output produksi industri tumbuh 5,8%, percepatan dari 5,4%. Lalu sektor jasa tumbuh 7,6%, melampaui kenaikan 2,9% di industri primer maupun 5,8% di industri sekunder. Produksi industri dan jasa ini menyumbang 56,9% dari perekonomian secara keseluruhan (PDB), naik 2,0% dari tahun sebelumnya. Pada 2015, produksi industri saja menyumbang 40,5% pada total PDB Tiongkok. 

Khusus Maret, produksi industri naik 6,8% dari tahun sebelumnya, tertinggi sejak Juni. Pada basis bulanan, Maret itu naik 0,64% dari Februari. Bahkan produksi industri teknologi tinggi naik 9,2%, disusul peralatan manufaktur 7,5%. Produksi manufaktur tumbuh 6,5%, naik dari 6,0% di dua bulan pertama. Juga penjualan ritel, naik 10,3% dari 10,2% pada dua bulan awal tahun. 

Demikian sejumlah indikator dari Biro Statistik Tiongkok, menunjukkan penurunan panjang ekonomi negeri itu telah mencapai titik balik untuk bangkit dan melaju lagi. Seiring indikator positif itu, Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok 0,2% untuk 2016 dan 2017 dari perkiraan yang dirilis awal tahun. 

Namun Sheng mengingatkan, semua itu bisa terpengaruh oleh bertahannya tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global. Serta, beratnya perubahan struktural negeri itu menggeser pendekatan pertumbuhan yang berporos pada produksi menjadi produksi yang didorong konsumsi dan kewirausahaan. 

Indikasi positif ekonomi Tiongkok itu penting artinya sebagai mitra dagang utama Indonesia. Kebangkitan industrinya bisa mengatrol ekspor komoditas Indonesia. Ini menjadi kompensasi, saat menurut survei BI (metrotvnews, 11/4/2016) industri pengolahan Indonesia mengalami kontraksi hingga kuartal I-2016 pada 46,69%. Bisa dipahami kalau di KEK Bitung saja, efektif tinggal 7% dari kapasitas terpasang. ***

Selanjutnya.....

GEMPA bumi berkekuatan 6,4 skala Richter (SR) berakibat kerusakan masif seperti di Bantul, Yogyakarta, 2006, terjadi di Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, Kamis (14/4/2016) malam.

Gempa Bantul 2006 menewaskan lebih dari 5.000 jiwa, ribuan rumah ambruk. Di Jepang yang standar mayoritas bangunan “sadar gempa”, gempa 2016 ini menewaskan 9 orang, 761 orang luka, juga banyak bangunan runtuh sehingga lebih 44 ribu warga harus dievakuasi. (detiknews, 15/4/2016) 

"Sejauh yang bisa kami kabarkan melalui citra inframerah dari helikopter polisi, sejumlah besar rumah warga hancur atau roboh sebagian. Ada kekhawatiran jumlah korban luka terus bertambah," kata Taro Kono, Menteri Urusan Bencana Jepang. 

Kantor Prefektur (Gubernur) Kumamoto, seperti dilansir CNN, melaporkan sedikitnya 44.449 warga terpaksa dievakuasi untuk mengungsi di sekolah-sekolah dan pusat komunitas warga. 

Lebih 3.000 tentara, polisi, dan petugas pemadam dikerahkan ke lokasi gempa. Sebagian besar korban tewas berasal dari Kota Mashiki yang berpenduduk 34 ribu jiwa. Kota ini dekat pusat gempa. Menurut laporan Badan Meteorologi Jepang, gempa 6,4 SR ini berpusat di koordinat 32,7 lintang utara dan 130,8 bujur timur, tepatnya 12 km arah selatan Kumamoto dengan kedalaman hiposenter 10 km. 

Menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, gempa Jepang itu tercatat pukul 22.03.47 WIB. Berdasar kedalaman hiposenternya, gempa Kumamoto ini jenis gempa bumi dangkal, yang memiliki karakteristik berpotensi menimbulkan kerusakan. Gempa Kumamoto diduga dipicu sesar aktif Futagawa. Perbesaran guncangan yang meningkatkan kerusakan juga dipicu oleh lunaknya tanah kawasan gempa. 

Karakteristik gempanya mirip Bantul, Daryono mengingatkan semua kota di Indonesia yang berada di dataran sedimen tersusun material aluvium yang lokasinya dekat sesar aktif, potensi kerusakan akibat gempa amat besar. "Contohnya adalah gempa Bantul, Yogyakarta, tahun 2006, magnitudo gempa relatif kecil hanya 6,4 SR, tapi membunuh lebih dari 5.000 orang," ujarnya. 

Peringatan Daryono layak disimak karena dengan karakteristik, skala, dan kerusakan akibat gempa yang relatif sama, di Jepang hanya 9 orang tewas, di Bantul lebih 5.000 orang. Pembedanya, kesadaran orang Jepang terhadap gempa lebih baik. Mayoritas mereka membangun rumah dengan material yang serbaringan, sekat kamar kertas, atap pelat ringan, runtuhan bangunan tidak mematikan. Itu hikmah yang layak dipetik. ***

Selanjutnya.....

KONFLIK di perairan Natuna antara kapal patroli Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan coastguard Tiongkok diselesaikan secara damai. Kemesraan bak bulan madu hubungan RI-Tiongkok yang sempat terusik oleh konflik tersebut pun pulih dan berlanjut. Sekretaris Kabinet Pramomo Anung, Rabu (13/4/2016), mengatakan, "Hal itu sudah dianggap selesai dan dianggap ada kesalahpahaman." Indonesia dan Tiongkok sama-sama mendukung penyelesaian insiden di Natuna dengan jalan damai. (Kompas.com, 13/4/2016) 

Kapal nelayan Tiongkok KM Kway Fey yang ditangkap kapal patroli Indonesia di kawasan Natuna ditabrak coastguard Tiongkok, Sabtu (19/3/2016). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Minggu menggelar konferensi pers, protes kerasnya Senin diteruskan Menlu Retno Marsudi ke kuasa usaha Tiongkok. Tapi Beijing justru menuduh kapal nelayannya di perairan tradisional tempat mereka menangkap ikan diserang kapal bersenjata RI, dan meminta delapan nelayan mereka segera dibebaskan. 

Insiden itu mengusik kemesraan hubungan RI-Tiongkok. Indonesia mendapat banyak bantuan Tiongkok untuk proyek infrastruktur yang dibanggakan Jokowi-JK, dari jalan tol trans-Sumatera dilengkapi jalur kereta api, jalur KA trans-Sulawesi, KA cepat Jakarta—Bandung dan lainnya. 

Untuk memulihkan bulan madu itulah, konflik yang sempat dibuat serius oleh pihak kita itu cepat diselesaikan secara damai. Dan Menteri Susi yang paling sewot atas insiden itu tak bereaksi pada putusan Istana memilih jalan damai. 

Sikap Menteri Susi terakhir sekali memang sedikit melunak. Meski sempat melansir kontraisu lewat Chief Editorial Meeting di kantornya atas pernyataan Wapres Kalla agar Susi mengevaluasi kebijakannya, hal sama diperkuat Presiden Jokowi, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR Rabu (13/4/2016), Susi mau menyepakati revisi Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan, dengan menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat nelayan—pada demo Hari Nelayan 6 April. (Kompas.com, 13/4/2016) 

Evaluasi dan revisi kebijakan Susi sudah semestinya, karena menurut data BPS, ekspor komoditas perikanan 2015 anjlok paling dalam (25%) dari 4,79 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 3,6 miliar dolar AS pada 2015, dibanding penurunan seluruh ekspor pada periode yang sama 14,62%. 

Kesalahpahaman yang harus dikoreksi bukan hanya atas insiden Natuna, melainkan juga kebijakan yang tak sesuai dengan janji kampanye Jokowi-JK meningkatkan kesejahteraan rakyat. ***

Selanjutnya.....

LAZADA, pasar online (retail dan marketplace) terkemuka Indonesia, tempat para pengusaha nasional memajang daftar barang, harga, dan promosi produk nasional dan eks impor untuk konsumen domestik maupun cross border, saham mayoritasnya dicaplok raksasa multibisnis online Tiongkok, Alibaba.

Dengan akuisisi senilai 500 juta dolar AS (setara Rp6,5 triliun) dalam bentuk investasi equity capital, Alibaba Group Holding Ltd Selasa (12/4/2016) mengalih kuasa saham Lazada termasuk dari sejumlah pemegang saham lain. Para pemegang saham lain itu termasuk Rocket Internet dan Kinnevik yang sudah melepas seluruh sahamnya di Lazada. Namun, Tesco, operator supermarket asal Inggris, masih mempertahankan sahamnya sebesar 8,3%. (Kompas.com, 12/4/2016)

 Masuknya Alibaba dalam multibisnis online Indonesia jelas bisa menjadi pemacu laju e-commerce di Tanah Air. Usaha menjadikan bisnis digital sebagai pilar perekonomian nasional ke depan, seperti harapan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, semakin rasional. Termasuk perkiraannya, kisaran bisnis digital Indonesia 2016 akan mencapai 26 miliar dolar AS. 

Grup Alibaba itu perusahaan publik yang terdaftar di bursa Wallstreet (NYSE) dengan nama BABA. Didirikan oleh Jack Ma pada 4 April 1999 di Hangzou, Zhejiang, RRT, dengan kegiatan aneka bisnis online. Mempekerjakan 34.985 orang (Maret 2015), melantai di bursa New York sejak 19 September 2014 dengan kapitalisasi, menurut wikipedia, sebesar 212 miliar dolar AS pada akhir 2015. 

Grup online ini pemegang 80% pangsa pasar aneka bisnis online di Tiongkok (September 2014), dari consumer to consumer (C2C, seperti olx), business to consumer (B2C), dan B2B lewat portal internet, sampai pengelola transaksi e-money yang terbesar di negeri itu. Maret 2013 sudah menangani lebih 60% kiriman paket di Tiongkok. 

Tak bisa dihindari, raksasa bisnis digital kelas jawara dunia itu sudah hadir di negeri kita, di tengah para pesaing lokal sekelas Tokopedia yang baru berkembang. Harapan ke depan justru pada barisan “anak bawang” yang masih dalam inkubator angel investor, para pemodal yang membantu generasi muda mewujudkan ide mengembangkan perusahaan rintisan digital atau startup. 

Diam-diam memang Indonesia telah memiliki banyak angel investor yang mendukung para startup (Kompas.com, 6/4/2016). Namun, menghadapi raksasa itu, mampukah anak-anak bawang startup itu seperti Jabang Tetuko, menjadi perisai bangsa untuk tidak jadi kacung asing? ***

Selanjutnya.....

HASIL autopsi tim dokter forensik dari Komite Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap jenazah terduga teroris Siyono asal Klaten, Jawa Tengah, menyimpulkan Siyono mengalami penganiayaan sebelum meninggal. Jenazahnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda bekas perlawanan (Kompas, 12/4/2016). 

"Tidak ditemukan upaya perlawanan dari Siyono. Kondisi otak juga baik. Namun, rusuk di dekat jantung dan tulang dada patah hingga berakibat fatal pada Siyono," kata anggota Komnas HAM, Siane Indriani, mengumumkan hasil autopsi tersebut di Jakarta, Senin (11/4/2016). 

Siyono (35) ditangkap Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri pada Selasa, 8 Maret 2016, usai salat magrib berjemaah di masjid dekat rumahnya, Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, dalam kondisi sehat. Beberapa hari kemudian, jasadnya diantar polisi pulang ke rumahnya sudah jadi jenazah. 

Sebelumnya, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menyatakan dari pemeriksaan awal, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Siyono sudah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku oleh Densus 88. 

Kekerasan, lanjut Dwi, terjadi ketika petugas membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan, Yogyakarta. Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus 88 sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan Siyono tewas karena pendarahan di bagian kepala (Kompas, 2/4/2016). 

Namun, hasil autopsi dokter forensik menyebut kematian Siyono akibat tulang dada patah ke arah jantung. Menurut Siane, memang ada terdapat luka di bagian kepala akibat benturan, tapi tidak sampai mengakibatkan kematian dan pendarahan hebat (MI, 12/4/2016).

 Keterangan yang dibeberkan Muhammadiyah dan Komnas HAM itu dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kebenaran di tengah ketidakjelasan terkait kematian Siyono. 

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan Densus 88 menduga seseorang sebagai teroris. "Kami mempermasalahkan kematian korban serta perlakuan kemanusiaan dan keadaban yang seharusnya dilakukan aparat dalam menangani kasus terorisme," ujarnya. 

Bagaimanapun, hasil autopsi Siyono ini bisa menjadi bahan introspeksi bahwa Densus 88 juga manusia, yang tidak luput dari kesalahan. Tugas Densus 88 Antiteror itu jelas untuk melindungi setiap manusia dari kekejian teroris sehingga tidak layak jika malah bertindak sekeji teroris itu sendiri. ***

Selanjutnya.....

KENAPA meski Menteri Pertanian mengimbau Bulog agar segera menyerap maksimal gabah petani saat panen raya, penyerapannya selalu tidak seperti diharapkan? Akibatnya, harga gabah yang tercatat di situs Kementerian Pertanian (www.pertanian.go.id) pada hari terakhir, tak satu daerah pun yang menyentuh harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700/kg. (Metrotvnews, 11/4/2016)

Sebenarnya bukan karena Bulog kurang duit untuk menahan gabah petani tidak melorot dari HPP. Melainkan, karena Bulog fasih soal anomali harga beras, jadi tidak buru-buru mengatrol naik harga gabah petani saat jatuh. 

Anomali itu, jika harga gabah petani naik sedikit saja, harga beras di pasar melonjak jauh tinggi secara tidak rasional. Sebaliknya, saat harga gabah petani anjlok amat dalam, harga beras di pasar hanya turun tipis sekali. 

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) ini contoh disparitas perubahan harga dalam anomali itu. Pada Maret 2016, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 9,76% dibanding dengan Februari 2016. Harga beras di tingkat penggilingan pada periode sama hanya turun 1,84%, di pedagang grosir hanya turun 0,44%, dan di tingkat pedagang eceran hanya turun 0,56%. 

Dilematisnya, anomali harga beras itu tidak terlepas dari fungsi Bulog. Pertama, Bulog wajib menjaga harga beras tetap murah agar gaji buruh yang rendah bisa bertahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. 

Kedua, dengan menekan harga beras tetap rendah, inflasi sebagai fundamental ekonomi nasional terkendali. Penguasa nyaman dan bangga jika terjadi deflasi, seperti ketika harga gabah anjlok. Karena itu, Bulog harus menjaga kenyamanan hati penguasa dalam suasana deflasi tersebut. Bulog tidak harus buru-buru menyerap maksimal gabah petani pada HPP. 

Dilema itu yang jadi penyebab dari zaman ke zaman, siapa pun penguasanya, tak bisa mengatasi anjloknya harga gabah petani saat panen raya. Dan itu bukan karena Bulog tak mampu menyerap maksimal gabah petani pada HPP, melainkan karena fungsi eksistensialnya, menekan inflasi dan menjaga harga beras tetap murah, sebagai ekspresi naluriahnya. 

Itu menunjukkan mata rantai tata niaga beras yang panjang sebagai penyebab anomali harga beras, sebenarnya hanya kambing hitam. Si kambing hitam itu dilahirkan oleh dorongan kondisional fungsi eksistensial Bulog. Artinya, mata rantai tata niaga beras yang panjang itu turunan sistemik Bulog—harus ada yang hadir menggantikan Bulog yang selalu datang terlambat menyerap gabah petani. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan Gubernur Bank Indonesia (BI) serta Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (11/4/2016), ke Brebes, Jawa Tengah, meresmikan sinergi aksi ekonomi meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, petani, peternak, nelayan, dan mengatasi kemiskinan.

Sinergi berbagai kementerian dan lembaga itu untuk mendukung dan mempermudah warga desa dari sertifikasi lahan, inklusi keuangan untuk modal kerja dan usaha, proses produksi, sampai pemasaran hasil pertanian, ternak, hasil tangkap atau budi daya ikan. Pengelolaan sinergitas yang meretas semua jaringan pengisap petani, peternak, nelayan itu dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian, model yang nantinya diterapkan secara nasional. Menurut Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinasyah Tuwo, di antara program yang disinergikan dalam kegiatan peluncuran ini sinergi program KUR dengan financial inclusion atau pendalaman pasar keuangan, memudahkan akses layanan keuangan di desa. (metrotvnews, 11/4/2016)

Selain itu, pemerintah mulai mengenalkan petani pada e-commerce, pola hidup dengan aplikasi online untuk menunjang kegiatan usaha tani—seperti di Lampung, distribusi pupuk bersubsidi untuk petani sudah dilakukan dengan aplikasi online. Kata Lukita, saat ini sudah banyak dikembangkan aplikasi untuk petani. Contohnya limakilo.id yang menawarkan kemudahan distribusi untuk petani memasarkan hasil panennya. 

"Misalnya, dia menawarkan pada petani bisa menyediakan bawang yang lebih berkualitas. Jadi mereka menyortir bawang yang bagus. Ini kemudian di-upload dipasarkan limakilo.id. Setelah di-upload akan ada pembeli yang tertarik, nanti ada kurir, semacam Gojek dan sebagainya," jelas Lukita. 

Dengan mekanisme itu, berbagai biaya dalam mata rantai distribusi kebutuhan hidup dan sarana produksi serta penjualan hasilnya, yang selama ini dinikmati tengkulak, terpangkas jadi lebih utuh diterima rakyat produsen. Selain di Brebes, model ini juga dibuat di Bima (NTB) dan Ponorogo (Jatim). 

Bisa dibayangkan, setelah program sinergi aksi ekonomi berbasis aplikasi online benar-benar memasyarakat di desa, saat butuh modal bertani, beternak, atau melaut cukup memijit handphone, akan datang laku pandai terdekat mengantar uang. Butuh pupuk, pakan ternak atau ikan, tinggal pijit handphone. Juga untuk jual hasilnya. Serbapraktis, tengkulak tak ada lagi di lapangan. Karena, tengkulak cukup sebatas mengelola aneka aplikasi online-nya. ***

Selanjutnya.....

LAMPUNG sebagai provinsi pengekspor kopi terbesar nasional tidak terwakili eksplisit dalam ajang Specialty Coffee Association of Amerika (SCAA) Expo 2016 yang digelar di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS) 14-17 April 2016. Expo ini menobatkan Indonesia sebagai Potrait Country (PC).

Sebagai PC Indonesia memantapkan branding sebagai pemilik kopi terbaik di dunia yang lolos seleksi standar tinggi yang ditetapkan SCAA. (Kompas.com, 8/4/2016) 

Untuk jadi primadona expo yang akan menjadi sorotan 12 ribu pengunjung SCAA itu, menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/4/2016), telah ditetapkan 17 jenis specialty coffee dari daerah penghasil kopi, Aceh hingga Papua. Namun, dari 17 nama specialty coffee itu tak satu pun asal Lampung. 

Ke-17 specialty coffee itu hasil pengujian kurator kopi Caswells Coffee, satu-satunya laboratorium kopi di Indonesia yang tersertifikasi standar SCAA. Ke-17 jenis kopi yang terpilih yakni, Gunung Pontang, Mekar Wangi, Manggarai, Malabar Honey, Atu Lintang, Toraja Sapan, Bluemoon Organic, Gayo Organic, Java Cibeber, Kopi Catur Washed, West Java Pasundan Honey, Arabica Toraja, Flores Golewa, Redelong, Preanger Weninggalih, Flores Ende, dan Java Temanggung. 

Kopi Luwak made in Lampung ternyata tidak jadi pilihan. Mungkin karena kopi luwak sudah terkenal di AS sejak tayang di acara Oprah Winfrey Show, juga dicoba CNN News Team. (lihat, Wibowo T. Tunardy, "Kopi Luwak, Kopi Terbaik Indonesia" (2009, www.sekedarinfo) 

Kebanyakan specialty coffee yang terpilih dari jenis kopi Arabica, beda dengan kopi Lampung jenis Robusta. 

Tak disertakannya kopi Lampung saat Indonesia jadi PC di SCAA Expo 2016, sebagai provinsi produsen terbesar kopi nasional, layak menjadi bahan introspeksi masyarakat Lampung. Terutama, terkait kualitas kopi Lampung. Kalau dilihat pada daftar harga komoditas di Halaman 9 Lampung Post selama ini, tercatat harga kopi Arabica basis Medan Rp50 ribu/kg, sedang kopi Robusta basis Lampung Rp17.000/kg. 

Bukan mesti mengganti jenis kopi dengan Arabica seperti membuat percobaan kebun kopi Arabica di Jl. Soekarno-Hatta Bandar Lampung akhir 1980-an. Tapi, meningkatkan kualitas, dari perawatan tanaman sekalian meningkatkan kuantitas produksi, sampai proses panen dan pascapanen hingga standar ekspor Lampung bukan kopi asalan lagi. Kopi punya aspek seni. Kurator rupanya kurang tertarik menguji kopi asalan yang terlihat kurang memikat. ***

Selanjutnya.....

PUTUSAN praperadilan Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (5/4/2016), yang menolak seluruhnya permohonan AMU, yang ditetapkan sebagai tersangka pidana perpajakan, menjadi momentum: saatnya menegakkan ketentuan pidana perpajakan atas orang-orang yang menyembunyikan uang atau hartanya di luar negeri untuk menghindari pajak di negaranya.

AMU, direktur CV MS, ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tersangka tindak pidana perpajakan dengan sangkaan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pengadilan menyatakan surat panggilan tersangka atas AMU adalah sah menurut hukum. Nilai kerugian negara dalam tindak pidana yang disangkakan atas AMU sekitar Rp5,3 miliar. (Metrotvnews, 7/4/2016) 

Tindakan sejenis itulah yang dilakukan oleh individu dan perusahaan asal Indonesia yang menyembunyikan uang atau hartanya di luar negeri untuk menghindari pajak. Nama mereka masuk daftar Panama Papers atau offshore companies. Mereka selama ini telah membuat surat pemberitahuan pajak secara tidak benar, tidak memasukkan uang atau harta yang mereka sembunyikan di luar negeri. Sehingga, merujuk putusan praperadilan itu, mereka juga bisa menjadi tersangka pidana perpajakan. 

Artinya, sekalipun uang itu digunakan untuk kegiatan usaha legal, investasi dan sejenisnya, dengan tidak memasukkan itu ke dalam surat pemberitahuan pajaknya, seperti AMU, sudah bisa disangka melakukan tindak pidana perpajakan. Lazimnya kegiatan atau unit usaha di luar negeri dimasukkan pembukuan perusahaan induknya di dalam negeri, hingga perhitungan pajaknya clear. 

Apalagi sengaja menyembunyikannya di luar negeri, memakai jasa firma hukum sejenis Mossack Fonseca di Panama, atau membuat perusahaan bayangan untuk menutupinya, tindak pidana perpajakannya cukup telak. 

Semua pelanggaran perpajakan itu harus diproses pidana sampai divonis hakim dan berkekuatan hukum tetap. Hanya lewat vonis hakim itu bisa lebih diharapkan untuk menarik kembali kekayaan yang disembunyikan di luar negeri. Tanpa putusan hukum, hanya tax amnesty bersifat imbauan dengan iming-iming pengampunan, bargaining-nya kurang kuat buat memaksa orang-orang kuat (secara ekonomi dan politik) untuk membayar pajak harta karun yang disembunyikan. 

Logikanya, pengampunan itu diberikan kepada orang yang telah terbukti bersalah secara hukum. Belum terbukti bersalah secara hukum diharap minta pengampunan, siapa sudi? ***

Selanjutnya.....

TAX amnesty—pengampunan pajak—yang sedang dibuat undang-undangnya di DPR, jelas suatu pelunakan sanksi hukum terhadap orang yang mengingkari kewajibannya untuk membayar pajak dengan menyelundupkan uang atau kekayaannya ke luar negeri.

Pengingkaran atau pengemplangan pajak itu merupakan tindak pidana sehingga orang yang menunggak pembayaran pajak bisa disandera, dijebloskan ke penjara sampai melunasi tunggakan pajaknya. Namun, dengan tax amnesty, pengemplang pajak yang melarikan hartanya ke luar negeri itu dimaafkan (diampuni) asalkan—setelah ada UU-nya—melaporkan kekayaan yang dia sembunyikan dan melunasi kewajiban pajak atas harta tersebut. 

Di negara maju, pengingkaran pajak tergolong pidana serius, sesuai dengan sanksi hukumnya yang berat. Dengan pengampunan terhadap kejahatan kelas berat itu asal mengakui dan membayar pajaknya, cenderung memberi keistimewaan kepada orang kaya. Sebaliknya, diskriminatif terhadap rakyat jelata, seperti ketika nenek Sinem tertangkap mencuri dua butir buah kakao yang tetap diproses pidana, atau seorang maling ayam yang bisa dipukuli massa sampai mati meski telah mengakui perbuatannya. 

Tak ayal lagi, tax amnesty menjadi justifikasi atau pembenaran terhadap pengingkaran pajak, tindak pidana serius itu, demi uang pembayar pajaknya. Celakanya, hal ini bisa membuat masyarakat jadi permisif (menilai sebagai hal yang biasa saja) tindak pidana serius pengingkaran pajak itu. Kesan demikian terasa saat bocornya Panama Papers, masyarakat tidak menilai serius kejahatan orang-orang yang menyembunyikan hartanya di luar negeri untuk mengingkari pajaknya itu, tapi sekadar dianggap kebetulan saja dengan pembahasan RUU tax amnesty. Tak ada gelora protes dan celaan memadai kepada para aktor Panama Papers asal Indonesia. 

Kepermisifan masyarakat itu meng-up grade keburukan moralitas jahat pengingkaran pajak justru menjadi “pahlawan” yang membawa peluang mendapatkan tambahan pendapatan pajak. Moralitas mata duitan, tidak mempermasalahkan moralitas orang yang melakukan kejahatan serius (pengingkaran pajak) demi mendapatkan uang. Tanpa peduli harta tersebut sebelumnya merupakan hasil menggarong kekayaan negara, baik lewat korupsi maupun kejahatan merusak alam, illegal logging dan sejenisnya. Bukan mustahil UU tax amnesty berlandaskan prinsip Robin Hood, melegalisasi hasil rampokan dan jarahan. 

Menjadikan Robin Hood, para perampok kekayaan negara, pahlawan pembayar pajak! ***

Selanjutnya.....

HARI ini, 8 April 2016, ditetapkan kelompok teroris Abu Sayyaf penyandera 10 WNI di Filipina sebagai batas akhir pembayaran tebusan untuk membebaskan sandera. Berita tentang kondisi para sandera dan negosiasi pembebasannya minim sekali yang didapat masyarakat. Semoga, saat tulisan ini terbit semua sandera telah bebas dengan selamat.

Terakhir, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi setelah menemui Presiden Filipina Benigno Aquino III, Menlu Jose Almendras, dan Panglima Angkatan Bersenjatanya Jenderal Gregorio Pio Catapang Jr, menyatakan Pemerintah Filipina berkomitmen kuat melakukan usaha terbaik untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Mindanao, Filipina. (Kompas, 6/4/2016)


Artinya, tindakan pembebasan para sandera dilakukan oleh Filipina, bukan minta izin untuk dilakukan oleh TNI seperti pembebasan sandera dari pesawat Woyla di Bangkok. 


Di Jakarta, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah menilai pembayaran tebusan kepada penyandera sebagai salah satu strategi terbaik untuk membebaskan sandera. Pembayaran tebusan yang diminta penyandera sebesar 50 juta peso atau setara Rp14,3 miliar itu, menurut Luhut, dilakukan perusahaan pemilik kapal tunda Brahma 12 yang awaknya disandera. 

"Kita tunggu dan lihat perkembangan dulu karena rencana pembayaran tebusan itu adalah hasil komunikasi langsung antara perusahaan dan penyandera. Kita lihat perkembangannya, mungkin hari-hari ini kita akan bisa lihat perkembangan terakhir," ujar Luhut. Menurut dia, pemerintah akan tetap memantau dengan cermat setiap perkembangan dalam upaya pembebasan sandera. 

Kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 yang ditariknya bermuatan 7.000 metrik ton batu bara yang 10 anak buah kapal (ABK)-nya disandera itu milik PT Patria Maritim Lines, dalam perjalanan dari Kalimantan Selatan menuju Filipina. Pada 27 Maret 2016, kantor perusahaan ini menelepon keluarga ABK, salah satunya Aidil, ayah ABK Wendi Rakhadian, yang tinggal di Padang, Sumatera Barat, memberi tahu penyanderaan terhadap kapal dan anaknya. 

Menlu Retno, Selasa (5/4/2016), mengabarkan kapal Brahma 12 yang ABK-nya disandera bersama tongkang dan muatannya ditemukan dalam keadaaan utuh di perairan Malaysia. Oleh otoritas Malaysia, kapal ditarik ke Pelabuhan Lahat, Fordesko, untuk diuji forensik 7—10 hari. 

Kapalnya sudah diselamatkan Malaysia dalam kondisi baik. Tinggal nasib 10 orang ABK-nya, menguji kebolehan pemerintah menangani penyanderaan oleh kelompok teroris. ***

Selanjutnya.....

THE Panama Papers itu 11,5 juta dokumen persembunyian harta karun para koruptor, penghindar pajak, pencucian uang kartel narkoba, dan kejahatan lain sekelasnya dari seluruh dunia sejak 1977 hingga 2015. Dari Indonesia setidaknya disebutkan ada 2.819 nama individu dan perusahaan.

Di serakan dokumen itu terdapat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tidak bisa dilacak otoritas pajak di negaranya. 

Dokumen itu dibobol lewat pusat data firma hukum Mossack Fonseca di Panama, mata rantai jaringan itu oleh tim investigasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalist, didukung lebih 100 organisasi pers dari seluruh dunia. Setidaknya ada 12 kepala negara (mantan dan masih menjabat), lebih 128 politikus dan pejabat publik dari seluruh dunia terkait berbagai perusahaan yang sengaja didirikan di wilayah tax havens—bebas pajak. (Tempo.co, 4/4/2016) 

Dokumen itu membongkar bagaimana orang-orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin mengatur transfer 2 miliar dolar AS lewat berbagai bank dan perusahaan bayangan. Atau beberapa anggota keluarga petinggi komunis Tiongkok, termasuk Presiden Xi Jinping, telah menggunakan jasa firma hukum di Panama itu untuk menyembunyikan harta karun mereka. 

Setidaknya delapan anggota atau mantan Komite Tetap Politbiro, biro politik paling berpengaruh pada Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok, diduga terlibat, menyembunyikan kekayaan di luar negeri. Di antaranya ipar Xi, yakni Deng Jiagui. Pada 2009, Xi masih anggota Politbiro dan belum presiden, Deng mendirikan dua perusahaan di Kepulauan Virgin Inggris. (Kompas.com, 4/4/2016)

Dokumen itu mengungkap perusahaan di kawasan bebas pajak (offshore companies) yang dikendalikan perdana menteri Islandia dan Pakistan, Raja Arab Saudi, dan anak-anak Presiden Azerbaijan. Ada juga perusahaan daftar hitam Pemerintah AS karena terkait kartel narkoba Meksiko, organisasi teroris seperti Hezbollah, atau negara yang mendapat sanksi internasional. 

Dari individu dan perusahaan Indonesia yang masuk daftar The Panama Papers, Kompas.com menyebut antara lain Achmad Kalla, James T Riyadi, Anindya N Bakrie, Antony Salim, Chairul Tanjung, Rachmat Gobel, dan Sandiaga Uno. Sedang perusahaan yang masuk daftar Agung Podomoro, Charoen Pokphand Indonesia, Lippo, Agung Sedayu, Bakrie & Brothers, Astra International, dan Texmaco Group. 

Rupanya, harta karun Indonesia bergunung-gunung dijurisdiksi tax havens—lolos lacakan otoritas pajak. ***

Selanjutnya.....

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhir pekan lalu menggelar Chief Editor Meeting, menunjukkan ketegaran dirinya menghadapi tekanan dengan berkilah dari surat Wapres Jusuf Kalla (JK) yang meminta dia mengevaluasi sejumlah kebijakannya.

"Saya yakin beliau (Wapres) membuat surat untuk mengingatkan, tetapi kami juga bekerja tidak sembrono," ujar Susi malam itu. (Kompas.com, 3/4/2016) 

Mengonter data dalam surat JK yang menyebut akibat kebijakan Susi pengangguran dan kemiskinan meningkat (Buras, 1/4/2016), Susi menunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang PDB sektor perikanan kuartal IV 2015 tumbuh 8,6% dibanding dengan kuartal sama 2014 tumbuh 8,2%. Lalu sektor perikanan deflasi 0,42% saat sektor lain inflasi. Juga nilai tukar nelayan (NTN) naik dari 102 menjadi 107. NTN tertinggi di Bitung, mencapai 111. 

Di Bitung, dalam surat JK disebut produksi ikan Januari—Februari 2016 hanya 7% dari kapasitas terpasang. Mungkin, karena pasokan kecil harga ikan naik, NTN jadi meroket. Sedang deflasi, sejak jauh hari JK mengingatkan deflasi bisa berbahaya sebagai pertanda tumpasnya daya beli masyarakat. (Buras, 3/3/2016) 

Tapi itulah konter Susi. Tentang pernyataan jubir JK bahwa Presiden Jokowi sudah meminta Susi mengevaluasi kebijakannya sesuai dengan permintaan JK, Susi menegaskan semua kebijakannya sudah dapat restu dari Presiden Jokowi. 

Jawaban itu mengesankan dalam persepsi Susi, presiden dan wakil presiden bukan dwitunggal seperti dipahami dalam sistem kenegaraan kita. Jadi, kurang pada tempatnya "mengadu" keduanya, apalagi menggelar jumpa pemred untuk membantah data dari pasangan dwitunggal itu. 

Susi juga tegar menghadapi demo 20 ribu nelayan dari Pantura Jawa ke Istana Negara rencananya Rabu (6/4/2016) memprotes kebijakan Susi yang menyengsarakan nelayan. Mereka mau tanya Presiden, "...salah apa nelayan sampai dikasih hadiah menteri kayak begini?" Tapi di forum pemred itu Susi menganggap demo nelayan sebagai hal yang biasa. 

Selain itu, Senin (4/4/2016), Paguyuban Nelayan Bali demo ke DPRD Bali memprotes kebijakan Susi. "Hari ini kami perang habis-habisan menyatakan untuk mendapatkan hak kami," tegas Ketua Paguyuban, Ketut Aryanayasa. (Kompas.com, 4/4/2016)

Demikianlah, tekanan semakin keras dari segala penjuru. Tapi Susi tetap tegar, menganggap jeritan penderitaan jutaan nelayan itu sebagai hal yang biasa saja. ***

Selanjutnya.....

AKHIR Maret 2016 Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pihaknya masih mendesain program kredit usaha rakyat (KUR) untuk tanaman perkebunan rakyat strategis. "Kami selesaikan dulu desainnya," ujar Darmin. (Metrotvnews, 29/3/2016)

Program KUR replanting tanaman strategis itu dirancang sebesar Rp104,9 triliun selama tujuh tahun. Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai mengikuti rapat di Kemenko Perekonomian, Selasa (29/3/2016), mengatakan pemerima KUR tanaman strategis itu petani karet, kopi, kakao, teh, dan pala. Rencananya, tahun ini disalurkan melalui tiga bank BUMN, Bank Mandiri, BRI, dan BNI, sebesar Rp30 triliun sampai Rp40 triliun dengan bunga 9% per tahun. 

Luas lahan dalam program replanting seluas 1,781 juta hektare (ha) dengan tenaga kerja 1,90 juta orang. Perinciannya, karet 700 ribu ha, kopi 270 ribu ha, kakao 130 ribu ha, teh 25 ribu ha, pala 1.200 ha, dan sawit 550 ribu ha. 

Kepastian KUR replanting ini amat penting, terutama untuk tanaman karet, yang di Lampung sejak 2013 sudah banyak petani membabat pohon karet dengan melelang batangnya ke juragan tobong bata, selanjutnya menanami lahannya dengan singkong. Gejala ini diikuti petani karet di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, juga beralih ke singkong. (Antara, 3/4/2016)

Sebelum pembabatan pohon karet oleh petani sejak 2013, pada 2010 di Lampung terdapat 50.614 ha karet rakyat, karet perkebunan negara 18.016 ha, dan perkebunan besar swasta 14.814 ha. Diharapkan, petani yang telanjur membabat pohon karetnya bisa mendapat KUR hingga bisa kembali menanam karet, sedang singkong yang telah ditanamnya menjadi tanaman sela. Dengan begitu, semua petani karet yang telah menderita selama kejatuhan harga karet, bisa mendapat kredit biaya hidup dari KUR replanting tersebut. 

Terbaik, KUR replanting tidak diserahkan sekaligus dengan bunga flat yang bisa memberatkan petani membayarnya saat jatuh tempo tujuh tahun kemudian. Tapi didesain kredit real time, disalurkan sesuai dengan kebutuhan bulanan petani selama tujuh tahun sehingga saat jatuh tempo proporsional besar bunga dari utang pokoknya. 

Mendesain kredit yang meringankan petani itu penting, mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil tanaman sela selama replanting yang juga menyumbang penghasilan lumayan buat petani. Besarnya kredit yang disalurkan setiap bulan lebih baik yang realistis, agar nantinya petani tidak terlalu berat memikul beban akibat pola hidup konsumtif saat menikmati kredit. ***

Selanjutnya.....

PERDESAAN, tempat mayoritas warga miskin, selalu didera inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional. Pada Maret 2016, inflasi perdesaan 0,95%, sedang inflasi nasional 0,19%. Januari-Desember 2015 inflasi perdesaan 4,28%, dibanding inflasi nasional 3,35%.

Itu berarti daya beli warga desa yang rendah harus menanggung beban kemahalan lebih berat. Lebih parah, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kenaikan inflasi perdesaan ini indeks tertingginya terjadi pada kelompok bahan makanan, sebesar 1,88%. Pertanda warga miskin desa tambah berat untuk bertahan hidup. 

Menurut Kepala BPS Suryamin, inflasi perdesaan yang tinggi menekan daya beli petani sehingga nilai tukar petani (NTP) pada Maret 2016 turun 0,89% menjadi 101,32 dari 102,23 pada Februari 2016. Penurunan daya beli petani terjadi di semua subsektor kecuali hortikultura yang naik 0,58%. (Kompas.com, 1/4/2016)

"Barang yang diproduksi (petani) banyak. Tapi petani membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup dan proses produksi dengan harga agak tinggi," jelas Suryamin. Sebagian besar barang yang dikonsumsi petani didatangkan dari kota, produk UMKM maupun industri besar. Beberapa barang asal impor. 

Suryamin menyatakan, inflasi perdesaan perlu dikontrol karena berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Itu disebabkan banyak warga miskin tinggal di perdesaan. 

Inflasi perdesaan juga menggerus kenaikan upah buruh tani. Catatan BPS, upah buruh tani secara riil turun, dari Rp37.586 per hari pada Desember menjadi Rp37.372 per hari pada Januari 2016. 

Ekonom Didiek J. Rachbini dikutip Kompas.com (2/4/2016) mengatakan, selalu lebih tingginya inflasi perdesaan dibanding inflasi nasional lantaran harga barang-barang di perdesaan sangat terpengaruh infrastruktur. Infrastruktur sangat penting untuk memperlancar arus barang antardaerah, antardesa. Inflasi perdesaan lebih tinggi dari nasional itu indikasi infrastruktur antardesa, antarwilayah harus terus diperbaiki. 

Tampak, tingkat inflasi perdesaan bisa menjadi petunjuk sejauh mana sukses pembangunan infrastruktur. Betapa, infrastruktur yang buruk mengakibatkan kurang efisiennya distrubusi perdagangan antardaerah. Ketidakefisienan itu harus dibayar mahal warga desa, semakin jauh pelosok pedalaman lokasi desanya, semakin mahal harga barang harus dibayar. 

Tol laut pun, kata Didiek Rachbini, hanya menjangkau pesisir. Inflasi perdesaan yang selalu lebih tinggi dari nasional menyingkap, infrastruktur pelosok pedalaman mendesak untuk diperbaiki. ***

Selanjutnya.....

PERTANDA kemajuan diberikan pemerintahan Jokowi-JK: petani tanaman padi di seluruh Indonesia diberi jaminan atau asuransi gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan serangan hama. Pelaksanaannya diserahkan ke asuransi BUMN, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

"Banyak petani yang gagal panen, kami siapkan asuransi sebesar 1 juta hektare untuk seluruh Indonesia," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Tegal, Kamis. Nilai asuransi untuk setiap petani yang gagal panen, jelas Amran, sekitar Rp2 juta. Namun ia berharap petani tetap berupaya keras sehingga tanaman padinya tidak mudah kena hama. (Metrotvnews, 31/3/2016)

Amran menambahkan, "Saya sudah berpesan kepada pihak Asuransi Jasindo untuk mempermudah petani saat mendaftar dan mencairkan asuransinya," ujarnya. 

Sebagai hal baru, semestinya asuransi Jasindo yang ditugasi pemerintah mengelola asuransi gagal panen itu memberikan penyuluhan luas kepada petani, bagaimana aturan dan tata cara mengajukan klaim. Siapa yang memverifikasi, siapa pula yang menyetujui pembayaran klaim. 

Penyuluhan penting bagi petani yang umumnya relatif belum mengenal asuransi. Tujuannya tentu program ini berjalan optimal sehingga setiap petani yang dirundung gagal panen bisa menerima bantuan pemerintah melalui asuransi untuk memperingan penderitaannya.

Dana sebesar Rp2 juta itu cukup besar artinya bagi melipur lara petani yang sedang gagal panen. Bak seteguk air bagi orang kehausan di padang pasir. 

Namun, gagal panen sering tidak menyisakan bekal untuk mengatasi kebutuhan rutin, biaya hidup keluarga selama menanam kembali dan menjalani paceklik hingga panen berikutnya. 

Karena itu, jasa asuransi gagal panen yang telah dimulai dengan rintisan pemerintah itu layak dikembangkan oleh kalangan asuransi. Dikembangkan agar klaimnya bisa lebih besar, mencukupi untuk bekal usai gagal panen sampai panem berikutnya. Bentuknya mungkin sejenis asuransi kecelakaan yang preminya relatif murah sehingga mampu dibayar petani setiap awal musim tanam, tapi klaimnya lumayan besar. 

Untuk penyesuaian risiko, pihak asuransi membuat klasifikasi nilai premi yang harus dibayar petani sesuai kondisi sawahnya. Pada kondisi sawah irigasi teknis yang baik, hingga risiko gagal panennya rendah, preminya lebih rendah ketimbang sawah yang tak sebaik itu. 

Dengan double cover asuransi, dari pemerintah dan yang preminya dibayar petani sendiri, gagal panen bukan lagi musibah yang menyengsarakan. ***

Selanjutnya.....

DALAM penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar yang hanya turun Rp500/liter mulai 1 April 2016, pemerintah tidak konsisten dengan janji untuk menetapkan sebesar rata-rata harga tiga bulan sebelumnya, seperti pada awal 2016. Kalau konsisten pada janji tersebut, turunnya harga BBM bisa lebih besar lagi.

Tidak disesuaikan pada rata-rata harga tiga bulan terakhir, juga harga keekonomiannya, menurut Said Didu, mantan Sekretaris Menteri BUMN yang mengikuti proses penetapan harga BBM terakhir, karena menghindari terjadinya penaikan lonjakan harga barang yang signifikan pada bulan puasa dan Lebaran (Metrotvnews, 30/3/2016). 

Maksudnya, karena tren harga minyak dunia kembali naik dan kini sudah di kisaran 40 dolar AS per barel. Kalau awal Juli nanti pola itu dipakai dan harga BBM naik, bisa menyulut lonjakan signifikan harga barang. Lebih lagi, kenaikannya simultan akibat puasa dan Lebaran, beban masyarakat akan terlalu berat. 

Menurut Said Didu, itu ditempuh pemerintah karena ada kebiasaan buruk di masyarakat: kalau harga BBM naik, harga barang melonjak melebihi rasionya; kalau harga BBM turun, tidak serta-merta diikuti penurunan harga barang. 

Langkah itu mencerminkan pemerintah cukup bijaksana mengantisipasi beban rakyat ke depan. Namun, dilihat dari tindakan pemerintah mengingkari janjinya sendiri, amatlah buruk bagi pembangunan moral masyarakat. Pengingkaran janji bukan saja kontraproduktif dengan program revolusi mental yang digagas pemerintah, malah bertentangan dan menjadi contoh buruk bagi masyarakat. 

Penetapan harga BBM yang masih lebih tinggi dari harga keekonomiannya itu, menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, sungguh aneh. Sebab, harga premium oktan 88 di Indonesia lebih mahal dari oktan 92 dan 94 di Malaysia dan Amerika. 

Menurut hitungan KSPI, kata Said Iqbal, harga premium semestinya turun jadi Rp5.000/liter dan solar Rp4.500/liter sehingga biaya transportasi, sewa rumah, dan harga kebutuhan pokok turun sekitar 15%—20%. 

Artinya, penurunan pada harga keekonomian BBM akan meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat, meningkatkan konsumsi domestik, dan secara bersamaan pertumbuhan ekonomi. Itu, kata Said Iqbal, bisa mencegah gelombang PHK lanjutan periode Januari—Maret 2016 yang sudah 22.680 orang. 

Dengan penetapan harga BBM tidak konsisten pada janji dan jauh di atas harga keekonomian itu, pemerintah merugi simultan: moral dan daya beli. ***

Selanjutnya.....

WAPRES Jusuf Kalla (JK) pekan lalu mengirim surat ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. JK meminta Susi mengevaluasi berbagai kebijakannya karena telah membuat angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah daerah meningkat.

Pekan lalu pula, kata Jubir Wapres, Husain Abdullah, JK bertemu Presiden Jokowi dan Susi terkait persoalan itu. Kata Jokowi, ia sudah minta Susi mengevaluasi berbagai kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. (Kompas.com, 29/3/2016) 

Namun, Susi menegaskan semua yang ia lakukan, moratorium kapal eks asing, larangan transhipment, dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah dapat restu Presiden Jokowi. "Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," tegas Susi. 

Surat Wapres menyebut kebijakan moratorium, larangan transhipment, dan pengaturan sertifikat kapal telah mengakibatkan ribuan kapal nelayan besar, baik eks asing maupun milik nasional, tidak bisa menangkap ikan. Akibatnya, hasil produksi dan ekspor ikan sangat menurun. 

Terjadi pengangguran pekerja kapal, pabrik pengolahan, dan cold storage. Di Ambon, produksi hanya 30% dari kapasitas. Di Bitung, produksi Januari—Februari 2016 hanya 7% dari kapasitas terpasang. Bahkan di Tual, produksi berhenti sama sekali. 

Seiring itu, ekspor turun drastis. Nilai ekspor ikan dan udang di Maluku turun dari 90,10 juta dolar AS pada 2014, jadi 3,75 juta dolar AS pada 2015. 

Lebih terpukul, nelayan kecil silih berganti ke Komisi IV DPR. Nelayan Cilincing, Jakarta, menyoal larangan alat tangkap cantrang yang sudah digunakan sejak dahulu kala. (Lampost.co, 18/9/2015) 

"Kami dilarang pakai cantrang karena merusak biota laut. Padahal kalau terkena karang, jaring kami yang rusak," keluh Iway, jubir nelayan Cilincing. 


Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyatakan berdasar data di komisinya, "Setidaknya ada 637 ribu nelayan yang menganggur karena aturan itu." 

Kepada 30 asosiasi nelayan dari se-Indonesia yang ke Komisi IV pada 25 Februari 2016, Daniel mengatakan Norwegia dan Australia membolehkan penggunaan cantrang. Selain itu, nelayan budi daya juga mengeluh kehilangan pasar akibat larangan kapal asing pengangkut ikan masuk ke Indonesia. 

Menurut Bupati Natuna Hamid Rizal, sebagian besar pembeli ikan hasil budi daya berasal dari Hong Kong dan Tiongkok. Dengan kebijakan ini kredit macet nelayan budi daya meningkat. (Kompas.com, 28/3/2016) 

Kalau semua pihak dari segala penjuru Tanah Air jadi menderita, untuk siapa aturan-aturan itu sebenarnya dibuat? ***

Selanjutnya.....