MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhir pekan lalu menggelar Chief Editor Meeting, menunjukkan ketegaran dirinya menghadapi tekanan dengan berkilah dari surat Wapres Jusuf Kalla (JK) yang meminta dia mengevaluasi sejumlah kebijakannya.
"Saya yakin beliau (Wapres) membuat surat untuk mengingatkan, tetapi kami juga bekerja tidak sembrono," ujar Susi malam itu. (Kompas.com, 3/4/2016)
Mengonter data dalam surat JK yang menyebut akibat kebijakan Susi pengangguran dan kemiskinan meningkat (Buras, 1/4/2016), Susi menunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang PDB sektor perikanan kuartal IV 2015 tumbuh 8,6% dibanding dengan kuartal sama 2014 tumbuh 8,2%. Lalu sektor perikanan deflasi 0,42% saat sektor lain inflasi. Juga nilai tukar nelayan (NTN) naik dari 102 menjadi 107. NTN tertinggi di Bitung, mencapai 111.
Di Bitung, dalam surat JK disebut produksi ikan Januari—Februari 2016 hanya 7% dari kapasitas terpasang. Mungkin, karena pasokan kecil harga ikan naik, NTN jadi meroket. Sedang deflasi, sejak jauh hari JK mengingatkan deflasi bisa berbahaya sebagai pertanda tumpasnya daya beli masyarakat. (Buras, 3/3/2016)
Tapi itulah konter Susi. Tentang pernyataan jubir JK bahwa Presiden Jokowi sudah meminta Susi mengevaluasi kebijakannya sesuai dengan permintaan JK, Susi menegaskan semua kebijakannya sudah dapat restu dari Presiden Jokowi.
Jawaban itu mengesankan dalam persepsi Susi, presiden dan wakil presiden bukan dwitunggal seperti dipahami dalam sistem kenegaraan kita. Jadi, kurang pada tempatnya "mengadu" keduanya, apalagi menggelar jumpa pemred untuk membantah data dari pasangan dwitunggal itu.
Susi juga tegar menghadapi demo 20 ribu nelayan dari Pantura Jawa ke Istana Negara rencananya Rabu (6/4/2016) memprotes kebijakan Susi yang menyengsarakan nelayan. Mereka mau tanya Presiden, "...salah apa nelayan sampai dikasih hadiah menteri kayak begini?" Tapi di forum pemred itu Susi menganggap demo nelayan sebagai hal yang biasa.
Selain itu, Senin (4/4/2016), Paguyuban Nelayan Bali demo ke DPRD Bali memprotes kebijakan Susi. "Hari ini kami perang habis-habisan menyatakan untuk mendapatkan hak kami," tegas Ketua Paguyuban, Ketut Aryanayasa. (Kompas.com, 4/4/2016)
Demikianlah, tekanan semakin keras dari segala penjuru. Tapi Susi tetap tegar, menganggap jeritan penderitaan jutaan nelayan itu sebagai hal yang biasa saja. ***
Mengonter data dalam surat JK yang menyebut akibat kebijakan Susi pengangguran dan kemiskinan meningkat (Buras, 1/4/2016), Susi menunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang PDB sektor perikanan kuartal IV 2015 tumbuh 8,6% dibanding dengan kuartal sama 2014 tumbuh 8,2%. Lalu sektor perikanan deflasi 0,42% saat sektor lain inflasi. Juga nilai tukar nelayan (NTN) naik dari 102 menjadi 107. NTN tertinggi di Bitung, mencapai 111.
Di Bitung, dalam surat JK disebut produksi ikan Januari—Februari 2016 hanya 7% dari kapasitas terpasang. Mungkin, karena pasokan kecil harga ikan naik, NTN jadi meroket. Sedang deflasi, sejak jauh hari JK mengingatkan deflasi bisa berbahaya sebagai pertanda tumpasnya daya beli masyarakat. (Buras, 3/3/2016)
Tapi itulah konter Susi. Tentang pernyataan jubir JK bahwa Presiden Jokowi sudah meminta Susi mengevaluasi kebijakannya sesuai dengan permintaan JK, Susi menegaskan semua kebijakannya sudah dapat restu dari Presiden Jokowi.
Jawaban itu mengesankan dalam persepsi Susi, presiden dan wakil presiden bukan dwitunggal seperti dipahami dalam sistem kenegaraan kita. Jadi, kurang pada tempatnya "mengadu" keduanya, apalagi menggelar jumpa pemred untuk membantah data dari pasangan dwitunggal itu.
Susi juga tegar menghadapi demo 20 ribu nelayan dari Pantura Jawa ke Istana Negara rencananya Rabu (6/4/2016) memprotes kebijakan Susi yang menyengsarakan nelayan. Mereka mau tanya Presiden, "...salah apa nelayan sampai dikasih hadiah menteri kayak begini?" Tapi di forum pemred itu Susi menganggap demo nelayan sebagai hal yang biasa.
Selain itu, Senin (4/4/2016), Paguyuban Nelayan Bali demo ke DPRD Bali memprotes kebijakan Susi. "Hari ini kami perang habis-habisan menyatakan untuk mendapatkan hak kami," tegas Ketua Paguyuban, Ketut Aryanayasa. (Kompas.com, 4/4/2016)
Demikianlah, tekanan semakin keras dari segala penjuru. Tapi Susi tetap tegar, menganggap jeritan penderitaan jutaan nelayan itu sebagai hal yang biasa saja. ***
0 komentar:
Posting Komentar