PEMANGKASAN target angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi indikator kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Beberapa tahun belakangan, dua indikator ini acap tidak tercapai. (Kompas, 25/4/2016)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan target angka kemiskinan pada 2017 adalah 9,5%—10,5% dari total jumlah penduduk. Itu lebih rendah dari target tahun ini 9%—10%. Sedang target TPT pada 2017 ditetapkan 5,3%—5,6%, juga lebih rendah dari target tahun ini 5,2%—5,5%.
Lebih rendahnya target kemiskinan dan TPT 2017 dari target awal itu, menurut Ketua Program Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Atma Jaya Jakarta YB Suhartoko, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari target.
Namun, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengatakan pelambatan pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu linear dengan pelambatan pengurangan angka kemiskinan dan TPT. Jika pemerintah benar-benar ingin mencapai batas bawah target angka kemiskinan dan TPT, kebijakan pemerintah pun harus disesuaikan.
"Pelambatan pertumbuhan ekonomi adalah satu hal. Kebijakan ekonomi adalah hal lain. Dalam arti, pemerintah tetap bisa mencapai target batas bawah dari angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang kebijakan yang menyasarnya benar-benar agresif," ujar Revrisond.
Pemerintahan Jokowi-JK memang harus lebih fokus dalam menurunkan angka kemiskinan dan TPT. Pengalaman 2015 tak layak terulang, aura sukses kerja-kerja-kerja pemerintah ternoda oleh kenaikan angka kemiskinan dari 10,96% pada 2014 menjadi 11,13% pada 2015. Sedang TPT dari 5,94% pada 2014 menjadi 6,18% pada 2015.
Lebih fokus dalam arti pengurangan angka kemiskinan dan TPT lewat sesuatu yang benar-benar dilakukan secara maksimal di titik-titik kritis kemiskinan dan TPT, sebagai inti dari semua kegiatan untuk itu yang telah dilakukan terakhir ini—PKH, KIS, KIP, BOS, beasiswa miskin SD-SMP-SMA.
Mungkin tidak harus membuat lembaga baru untuk dijadikan inti kegiatan menurunkan angka kemiskinan dan TPT. Tapi, cukup menambah bobot PKH dan memadunya dalam unit kelompok usaha bersama (KUB) di tempat-tempat yang butuh wadah kegiatan sosial-ekonomi membangun kekuatan warga miskin untuk berusaha bangkit dan mentas sendiri dari jurang kemiskinan.
Jadi bukan bantuan yang membuat warga miskin tidur menanti jadwal dana cair. ***
Lebih rendahnya target kemiskinan dan TPT 2017 dari target awal itu, menurut Ketua Program Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Atma Jaya Jakarta YB Suhartoko, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari target.
Namun, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengatakan pelambatan pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu linear dengan pelambatan pengurangan angka kemiskinan dan TPT. Jika pemerintah benar-benar ingin mencapai batas bawah target angka kemiskinan dan TPT, kebijakan pemerintah pun harus disesuaikan.
"Pelambatan pertumbuhan ekonomi adalah satu hal. Kebijakan ekonomi adalah hal lain. Dalam arti, pemerintah tetap bisa mencapai target batas bawah dari angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang kebijakan yang menyasarnya benar-benar agresif," ujar Revrisond.
Pemerintahan Jokowi-JK memang harus lebih fokus dalam menurunkan angka kemiskinan dan TPT. Pengalaman 2015 tak layak terulang, aura sukses kerja-kerja-kerja pemerintah ternoda oleh kenaikan angka kemiskinan dari 10,96% pada 2014 menjadi 11,13% pada 2015. Sedang TPT dari 5,94% pada 2014 menjadi 6,18% pada 2015.
Lebih fokus dalam arti pengurangan angka kemiskinan dan TPT lewat sesuatu yang benar-benar dilakukan secara maksimal di titik-titik kritis kemiskinan dan TPT, sebagai inti dari semua kegiatan untuk itu yang telah dilakukan terakhir ini—PKH, KIS, KIP, BOS, beasiswa miskin SD-SMP-SMA.
Mungkin tidak harus membuat lembaga baru untuk dijadikan inti kegiatan menurunkan angka kemiskinan dan TPT. Tapi, cukup menambah bobot PKH dan memadunya dalam unit kelompok usaha bersama (KUB) di tempat-tempat yang butuh wadah kegiatan sosial-ekonomi membangun kekuatan warga miskin untuk berusaha bangkit dan mentas sendiri dari jurang kemiskinan.
Jadi bukan bantuan yang membuat warga miskin tidur menanti jadwal dana cair. ***
0 komentar:
Posting Komentar