PARA pemimpin negara-negara G20 yang hadir dalam KTT di Jerman sepakat memperbarui komitmen untuk melaksanakan kesepakatan Paris tentang perubahan iklim, meski AS mencabut dukungannya. Pernyataan resmi KTT G20 yang diumumkan pada Sabtu (8/7/2017) mengatakan, "Kami mencatat keputusan AS untuk memarik diri dari persetujuan Paris".
Para pemimpin G20 menyatakan kesepakatan negara-negara dunia untuk membatasi kenaikan suhu tidak bisa diubah. Dalam konferensi pers penutupnya, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan dia masih menyesalkan sikap Presiden AS Donald Trump terhadap kesepakatan Paris, tetapi dia bersyukur 19 negara lainnya menentang upaya negosiasi ulang. (Kompas.com, 9/7/2017)
Pada awal berkuasanya, Trump menarik AS mundur dari perjanjian Paris tentang penurunan suhu global yang diikuti 195 negara di dunia. Alasannya, AS membayar terbesar untuk kesepakatan itu. Sejalan janji kampanye pilpres untuk menjadikan America The First, negara yang lemahlah yang harus membayar kepada yang kuat.
Terkesan AS kembali ke cara berpikir zaman taklukan, yang lemah membayar upeti kepada yang kuat sebagai centengnya. Dengan gaya centeng itu, Trump tidak mau peduli bahwa AS merupakan penyumbang terbesar emisi karbon global, yakni 15%.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmamuel Macron masih berharap bisa meyakinkan Presiden Trump untuk mengubah pikirannya. "Saya tidak pernah putus asa untuk meyakinkannya karena saya pikir ini adalah tugas saya," ujar Macron.
Dia mengumumkan Paris akan menjadi tuan rumah KTT pada 12 Desember yang dia harapkan bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam kesepakatan iklim serta masalah pembiayaannya.
Mendukung upaya perbaikan iklim global menurunkan suhu itu. Indonesia sejak era SBY telah melakukan moratorium penebangan hutan. Namun, pengorbanan kita itu tidak dihormati negara maju, yang dicerminkan parlemen Eropa dengan resolusi sawitnya yang menghambat pasar sawit dan biodiesel Indonesia.
Resolusi sawit itu terakhir diadopsi parlemen Norwegia, yang menyerukan penghentian sawit dan biodiesel berbasis sawit karena mengakibatkan masalah lingkungan, korupsi, HAM, dan perdagangan anak. Hal yang sangat mengada-ada itu semestinya sejak jauh hari bisa diselesaikan melalui kerja sama antarparlemen.
Namun sayang, parlemen kita lebih sibuk menyakiti hati rakyat dengan ngeribeti KPK memberantas korupsi. Pengorbanan rakyat untuk moratorium perbaikan iklim malah dipelintir jadi kejahatan kemanusiaan. ***
Pada awal berkuasanya, Trump menarik AS mundur dari perjanjian Paris tentang penurunan suhu global yang diikuti 195 negara di dunia. Alasannya, AS membayar terbesar untuk kesepakatan itu. Sejalan janji kampanye pilpres untuk menjadikan America The First, negara yang lemahlah yang harus membayar kepada yang kuat.
Terkesan AS kembali ke cara berpikir zaman taklukan, yang lemah membayar upeti kepada yang kuat sebagai centengnya. Dengan gaya centeng itu, Trump tidak mau peduli bahwa AS merupakan penyumbang terbesar emisi karbon global, yakni 15%.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmamuel Macron masih berharap bisa meyakinkan Presiden Trump untuk mengubah pikirannya. "Saya tidak pernah putus asa untuk meyakinkannya karena saya pikir ini adalah tugas saya," ujar Macron.
Dia mengumumkan Paris akan menjadi tuan rumah KTT pada 12 Desember yang dia harapkan bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam kesepakatan iklim serta masalah pembiayaannya.
Mendukung upaya perbaikan iklim global menurunkan suhu itu. Indonesia sejak era SBY telah melakukan moratorium penebangan hutan. Namun, pengorbanan kita itu tidak dihormati negara maju, yang dicerminkan parlemen Eropa dengan resolusi sawitnya yang menghambat pasar sawit dan biodiesel Indonesia.
Resolusi sawit itu terakhir diadopsi parlemen Norwegia, yang menyerukan penghentian sawit dan biodiesel berbasis sawit karena mengakibatkan masalah lingkungan, korupsi, HAM, dan perdagangan anak. Hal yang sangat mengada-ada itu semestinya sejak jauh hari bisa diselesaikan melalui kerja sama antarparlemen.
Namun sayang, parlemen kita lebih sibuk menyakiti hati rakyat dengan ngeribeti KPK memberantas korupsi. Pengorbanan rakyat untuk moratorium perbaikan iklim malah dipelintir jadi kejahatan kemanusiaan. ***
0 komentar:
Posting Komentar