KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta pemerintah mengalokasikan 10% APBN untuk keuangan syariah. Kata Ma'ruf, anggaran ini nantinya dapat mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
"Kami ingin keuangan syariah masuk APBN sekitar 10%. Kami harapkan ada intensifikasi dan ekstensifikasi," ujar Ma'ruf di gedung BI, Senin. (Kompas.com, 24/7/2017)
Selama ini, menurut dia, pemerintah belum memberi perhatian lebih kepada industri syariah. Meski di sisi lain, industri syariah menyumbang pendapatan negara, seperti makanan halal, fashion halal, wisata syariah, rumah sakit syariah, dan lain-lain.
Untuk dapat menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia, dibentuklah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Dengan membentuk KNKS, kebijakan bisa lebih dirumuskan. Kami optimistis ekonomi syariah jadi pilar utama penguatan ekonomi kami," ujar Ma'ruf. Nantinya MUI akan menerbitkan fatwa mengenai instrumen syariah dan ekonomi syariah diyakini akan semakin berkembang di Indonesia.
Berdasarkan data Bank Indonesia, total aset keuangan syariah pada akhir 2016 mencapai Rp891 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 23% per tahun. Pertumbuhan pembiayaan 16,41% dan dana pihak ketiga tumbuh 20,84%.
Menurut Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D Hadad saat meluncurkan roadmap keuangan syariah 2017—2019 Juni lalu, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia kini telah melampaui garis paikologis 5%, tepatnya 5,18%. Namun, dalam skala global masih urutan 10 dengan Malaysia di peringkat pertama ditopang market share 30%.
Namun, Indonesia bukan pendatang baru di industri syariah. Bank Muamalat sudah ada di Artaloka sejak 1970-an. Nyaris semua bank pemerintah, swasta, bahkan bank asing di Indonesia membuat divisi syariah. Selain perbankan syariah, segala instrumen keuangan syariah telah dihadirkan. Asuransi syariah, bursa saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan beraneka usaha syariah. Semua tumbuh pesat, tapi skalanya dalam perekonomian nasional masih relatif kecil.
Semula mimpi bisnis syariah dapat limpahan petro dolar Arab. Nyatanya merembesnya kecil sekali, bahkan ketika Raja Arab datang pun. Belakangan banjir dana Tiongkok untuk infrastruktur, tapi sulit dikaitkan ke industri syariah karena asal-usulnya tidak syariat.
Akhirnya, APBN diandalkan jadi pendorong industri syariah masuk arus utama ekonomi nasional. ***
Selama ini, menurut dia, pemerintah belum memberi perhatian lebih kepada industri syariah. Meski di sisi lain, industri syariah menyumbang pendapatan negara, seperti makanan halal, fashion halal, wisata syariah, rumah sakit syariah, dan lain-lain.
Untuk dapat menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia, dibentuklah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Dengan membentuk KNKS, kebijakan bisa lebih dirumuskan. Kami optimistis ekonomi syariah jadi pilar utama penguatan ekonomi kami," ujar Ma'ruf. Nantinya MUI akan menerbitkan fatwa mengenai instrumen syariah dan ekonomi syariah diyakini akan semakin berkembang di Indonesia.
Berdasarkan data Bank Indonesia, total aset keuangan syariah pada akhir 2016 mencapai Rp891 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 23% per tahun. Pertumbuhan pembiayaan 16,41% dan dana pihak ketiga tumbuh 20,84%.
Menurut Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D Hadad saat meluncurkan roadmap keuangan syariah 2017—2019 Juni lalu, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia kini telah melampaui garis paikologis 5%, tepatnya 5,18%. Namun, dalam skala global masih urutan 10 dengan Malaysia di peringkat pertama ditopang market share 30%.
Namun, Indonesia bukan pendatang baru di industri syariah. Bank Muamalat sudah ada di Artaloka sejak 1970-an. Nyaris semua bank pemerintah, swasta, bahkan bank asing di Indonesia membuat divisi syariah. Selain perbankan syariah, segala instrumen keuangan syariah telah dihadirkan. Asuransi syariah, bursa saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan beraneka usaha syariah. Semua tumbuh pesat, tapi skalanya dalam perekonomian nasional masih relatif kecil.
Semula mimpi bisnis syariah dapat limpahan petro dolar Arab. Nyatanya merembesnya kecil sekali, bahkan ketika Raja Arab datang pun. Belakangan banjir dana Tiongkok untuk infrastruktur, tapi sulit dikaitkan ke industri syariah karena asal-usulnya tidak syariat.
Akhirnya, APBN diandalkan jadi pendorong industri syariah masuk arus utama ekonomi nasional. ***
0 komentar:
Posting Komentar