TANPA kewenangan Mendagri membatalkan perda penghambat investasi, setelah gugatan asosiasi pemda dikabulkan MK, hambatan kultur kekuasaan lokal terhadap investasi semakin nyata. Bank Dunia dalam Laporan Perkembangan Ekonomi RI Semester I 2017 mengungkap rumitnya peraturan perizinan investasi di pemerintah daerah menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Dalam laporan yang dirilis Kamis (29/6/2017) itu, Bank Dunia menilai investasi asing di Indonesia masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Merujuk data The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), rata-rata penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment/FDI) pada 2013-2014 di Thailand mencapai 3,2% dari PDB, Malaysia 3,5%, Vietnam 5,15%, sementara Indonesia hanya 2,2% dari PDB. (detik-finance, 30/6/2017)
"Identifikasi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menarik lebih banyak FDI, dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk menarik lebih banyak FDI ke Indonesia," tulis Bank Dunia.
Pemahaman yang lebih itu sebenarnya sudah relatif memadai pada pemerintah pusat. Selain telah membuat belasan paket kebijakan yang memangkas hambatan birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, juga membatalkan ribuan perda yang menghambat investasi maupun memberatkan rakyat dengan beban pungutan. Namun pemahaman tersebut belum mampu mencerahkan kultur kekuasaan lokal yang berkarat orientasinya pada kepentingan melanggengkan kekuasaan elite daerah. Debirokratisasi dan deregulasi itu pun dikandaskan, sehingga Mendagri cuma bisa menonton bancakan elite daerah.
Layak disimak lebih saksama kultur kekuasaan lokal yang dipresentasikan dengan praktik politik demokrasi perwakilan dan pemilihan langsung dewasa ini. Justru melalui proses pemilihan langsung, sistem primordial dengan hubungan patron-client melembaga, elite menjadi bapak penyantun dan massa sebagai konstituennya.
Elite yang butuh dukungan politik suara pemilih tampil dermawan menyantuni massa melarat yang butuh santunan untuk bertahan hidup, survival. Hubungan saling membutuhkan, namun melestarikan kemiskinan..
Namun dalam hubungam patron-client ini, untuk mempertahankan posisi sosial politiknya, para elite perlu mengatur pemenuhan kebutuhan mereka melalui rekayasa aturan sesuai dengan kekuasaan yang mereka miliki. Inilah yang berdasar laporan Bank Dunia belum berhasil diatasi pemerintahan Jokowi-JK. ***
Merujuk data The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), rata-rata penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment/FDI) pada 2013-2014 di Thailand mencapai 3,2% dari PDB, Malaysia 3,5%, Vietnam 5,15%, sementara Indonesia hanya 2,2% dari PDB. (detik-finance, 30/6/2017)
"Identifikasi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menarik lebih banyak FDI, dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk menarik lebih banyak FDI ke Indonesia," tulis Bank Dunia.
Pemahaman yang lebih itu sebenarnya sudah relatif memadai pada pemerintah pusat. Selain telah membuat belasan paket kebijakan yang memangkas hambatan birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, juga membatalkan ribuan perda yang menghambat investasi maupun memberatkan rakyat dengan beban pungutan. Namun pemahaman tersebut belum mampu mencerahkan kultur kekuasaan lokal yang berkarat orientasinya pada kepentingan melanggengkan kekuasaan elite daerah. Debirokratisasi dan deregulasi itu pun dikandaskan, sehingga Mendagri cuma bisa menonton bancakan elite daerah.
Layak disimak lebih saksama kultur kekuasaan lokal yang dipresentasikan dengan praktik politik demokrasi perwakilan dan pemilihan langsung dewasa ini. Justru melalui proses pemilihan langsung, sistem primordial dengan hubungan patron-client melembaga, elite menjadi bapak penyantun dan massa sebagai konstituennya.
Elite yang butuh dukungan politik suara pemilih tampil dermawan menyantuni massa melarat yang butuh santunan untuk bertahan hidup, survival. Hubungan saling membutuhkan, namun melestarikan kemiskinan..
Namun dalam hubungam patron-client ini, untuk mempertahankan posisi sosial politiknya, para elite perlu mengatur pemenuhan kebutuhan mereka melalui rekayasa aturan sesuai dengan kekuasaan yang mereka miliki. Inilah yang berdasar laporan Bank Dunia belum berhasil diatasi pemerintahan Jokowi-JK. ***
0 komentar:
Posting Komentar