GENERASI millennial yang dinamis, kritis, dan antikemapanan tak segan mempertajam perbedaan masyarakat sebagai karakter media sosial (medsos) dewasa ini, tak lepas dari tren global menguatnya politik populisme sejak Trump menang. Karena itu, kalau Anies Baswedan mengangkat kata "pribumi" dalam pidato politik pertamanya, itu tak lepas dari tren populisme global yang telah membuat dirinya memenangi Pilkada DKI.

Artinya, pendekatan politik populisme sebagai tren global adalah realitas yang tak bisa dielakkan. Apalagi, di Indonesia yang sejak zaman Clifford Geertz sudah terbiasa dengan pemilahan tajam struktur masyarakat abangan, santri, dan priayi dalam realitas politik. Tak ayal, sifat dan sikap generasi millennial bukanlah ahistoris, tapi justru kembali ke ekspresi asali masyarakatnya.
Memang, ekspresi politik sedemikian mundur jauh ke belakang, setidaknya ke era penelitian Geertz 1950-an. Konon lagi Anies, kalau benar yang ia maksud pribumi itu di zaman kolonial Belanda, mundurnya lebih jauh lagi. Padahal, sejak Geertz saja terminologi populisme dalam politik Indonesia sudah berkembang luas, semisal "wong cilik", "putra daerah" (dalam pilkada), dan lebih banyak lagi dalam kaitannya dengan primordialisme kesukuan.
Namun, meski Anies berusaha menyelubungi "pribumi" dari relevansi kekiniannya dengan menarik jauh ke zaman Belanda, nyatanya hanya beberapa hari setelah itu ia berkuasa tak mampu lagi menutupi praktik politik populisme dirinya. Yakni, ketika pengadilan memenangkan gugatan warga korban penggusuran Bukit Duri, Anies secara tegas menyatakan Pemprov DKI tidak mengajukan naik banding.
Politik populisme dalam wujudnya yang paling nyata, prorakyat itu, jelas amat kuat mengikat simpati dan dukungan rakyat pada suatu kepemimpinan. Sang pemimpin pun akan memuncak popularitasnya, sehingga jaminan masa depan kekuasaannya juga semakin kuat.
Terpenting dicatat, politik populisme prorakyat seperti itu tidak ada salahnya. Asalkan, di sisi lain tidak diwarnai diskriminasi seperti dilakukan Trump. Kelompok di luar ras dan agama penguasa dibatasi dalam banyak hal, bahkan dimusuhi.
Populisme model Trump yang diskriminatif amat berbahaya jika diterapkan di Indonesia yang sangat heterogen, karena bisa menyulut perpecahan bangsa. Namun, jika diamalkan dengan fair, tidak membatasi atau merugikan kelompok lain, heterogenitas itu sendiri bisa melahirkan banyak jenis populisme untuk bersaing sehat dalam demokrasi. ***

Selanjutnya.....

TRAGEDI tewasnya 47 buruh dalam ruang pabrik terkunci saat terjadi kebakaran akibat ledakan di Kosambi, Tangerang, menyayat pedih hati bangsa. Laporan media menunjukkan kelengahan negara cukup fatal dalam berbagai hal atas buruknya tempat kerja berbahan baku sejenis bubuk peledak untuk membuat mercon dan kembang api.

Gudang yang dijadikan pabrik itu hanya punya satu pintu, di dalamnya bekerja seratusan buruh. Satu-satunya pintu gudang itu dikunci majikan, mungkin karena berbagai kekhawatiran. Pertama, khawatir karena pabrik yang baru jalan itu sama sekali belum memiliki izin operasional, termasuk syarat-syarat administrasinya dari izin tempat usaha, fasilitas anti-kebakaran, dan lain-lain.
Kedua, tidak punya izin penggunaan bubuk peledak yang masif dalam industrinya. Padahal, orang membuat bom ikan dengan bahan herbal saja bisa dijerat penyalahgunaan bahan peledak. Sedangkan ini langsung menggunakan sejenis bubuk peledak dalam jumlah besar. Banyak orang jualan petasan saja dagangannya disita.
Ketiga, menggunakan buruh murah, sehari digaji Rp40 ribu. Berarti, sebulan 28 hari kerja hanya Rp1.120.000, padahal UMK di Tangerang di kisaran Rp3 juta sebulan.
Bahkan, setelah 47 buruh tewas terkurung dalam kebakaran gudang dan 46 prang lainnya menderita luka bakar hingga 80%, aparat pemerintahan negara yang terkait dengan penegakan hukum atas berbagai pelanggaran fatal itu dengan enteng berdalih, karena perusahaan itu baru beroperasi dua bulan belum melaporkan usaha dan daftar pekerjanya, maka para pejabat itu belum punya datanya.
Kalau aparat pemerintah sebagai penyelenggara negara bersifat pasif begitu, menunggu laporan dari pelaku kejahatan, bisa jadi jika pusat pemerintahan telah direbut monyet dari planet lain, aparat tidak tahu karena monyetnya belum melapor. Hal seperti itu tentu tak boleh terjadi, karena negara telah membagi habis semua tanggung jawab negara ke semua struktur pemerintahan untuk secara aktif menjalankan fungsi negara mengayomi dan melayani rakyat. Sebab, jika di satu titik fungsi negara bocor halus, keseluruhan fungsi negara bisa ikut kandas.
Dari tragedi Kosambi terlihat bukan hanya keserakahan pengusaha masalahnya, tapi kelalaian organ-organ struktural negara dalam menjalankan fungsinya secara aktif justru menjadi pokok soalnya. Sebab, fungsi mengayomi rakyat harus dijalankan aparatur negara secara aktif lewat upaya pencegahan, bukan menunggu penjahat melapor. ***

Selanjutnya.....

CHIEF Executive Officer (CEO) Tokopedia William Tanuwijaya menyangkal anggapan pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia menjadi penyebab menurunnya industri ritel, khususnya ritel konvensional. Sebab, menurut dia, saat ini transaksi e-commerce di Indonesia baru sebesar 1% dari total transaksi jual-beli sektor ritel keseluruhan di Indonesia.

"Sekilas terlihat perkembangan e-commerce akhir-akhir ini sangat pesat. Tapi berdasarkan data PwC research and insight, tahun lalu kontribusi transaksi e-commerce terhadap total (transaksi) retel di Indonesia baru 1%. Artinya, di Indonesia hanya 1 dari 100 transaksi dilakukan secara online," ujar William. (Kompas.com, 16/10/2017)
Menurut William, dibandingkan dengan di Tiongkok dan Amerika Serikat, transaksi e-commerce di Indonesia masih kecil. "Di Amerika Serikat dan Tiongkok angkanya sudah mencapai 14%. Jadi 1 dari 7 transaksi sudah dilakukan secara online," tambahnya.
Kesan e-commerce menjadi pengalihan belanja dari ritel konvensional sehingga omzet ritel menurun, salah satunya pada tulisan Renald Kasali (Kompas.com, 29/7/2017). Kesan itu juga mencari jawaban sebenarnya menurunnya omzet ritel bukan semata akibat terpuruknya daya beli masyarakat.
Kesan itu dipetik oleh pemerintah untuk retorika menangkis tudingan adanya penurunan daya beli. Bukan daya beli yang turun, melainkan pergeseran kebiasaan orang belanja dari ritel ke daring.
Fakta yang dikemukakan William kontribusi e-commerce baru 1% itu, mengingatkan pada pernyataan Perry Tristianto, raja bisnis factory outlet (FO) yang dikutip tulisan Renald Kasali di atas. Bahwa penurunan penjualan FO yang terus memburuk dari tahun ke tahun terjadi akibat perubahan gaya hidup masyarakat.
Perubahan gaya hidup itu bisa beralih belanja ke daring. Tapi itu hanya salah satunya, pernyataan Perry terbuka untuk banyak gaya hidup kekinian.
Salah satu gaya hidup kekinian dikemukakan Kepala BPS Suhariyanto saat merilis pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2017, orang-orang berduit cenderung menahan diri dari membelanjakan uangnya, tapi lebih baik menyimpan uangnya di bank. Itu tampak pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan, seperti di BNI pada kuartal III 2017 DPK tumbuh 19,6% (Tribunnews, 12/10/2017).
Rangkaian fakta itu menunjukkan, turunnya omzet ritel bukan semata karena e-commerce, juga bukan pertanda daya beli merosot, tapi akibat perubahan gaya hidup yang beranjak meninggalkan konsumerisme. ***

Selanjutnya.....

GENERASI millennial mereka yang kini berusia 20—35 tahun. Setidaknya ada dua cirinya, yaitu tumbuh dalam krisis multidimensi penyulut reformasi 1998, dan berkembang dalam era digital. Generasi yang tumbuh-kembang dalam dua dimensi itu bisa dipastikan memiliki sifat yang dinamis dan kritis, cenderung bersikap antikemapanan.

Sifat dinamis-kritis dan sikap antikemapanan generasi millennial yang sedemikian menjadi karakter media sosial (medsos) dewasa ini. Dinamis dan kritisnya dicemaskan rawan perpecahan karena mudah melihat dan menajamkan perbedaan antara kelompoknya dengan kelompok lain. Atas perbedaan itu tak segan saling tuding dan saling caci-maki. Sedang sikap antikemapanan bisa dirasuki radikalisme, untuk membongkar kemapanan yang dianggap menghalangi langkah mereka ke masa depan.
Sifat dan sikap generasi millennial seperti itu jelas tidak selaras dengan Sumpah Pemuda yang menjadikan perbedaan sebagai hikmah untuk menjalin persatuan (Bhinneka Tunggal Ika). Tapi politik identitas, yang mempertegas perbedaan antarkelompok masyarakat bangsa sebagai dasar pilihan politik, justru secara diam-diam dipraktikkan politikus untuk meraih kekuasaan.
Harus diakui, justru generasi millennial yang menjadi generator mesin politik identitas di medsos belakangan ini. Utamanya dalam kancah pemilihan kepala daerah. Sehingga, untuk bicara tentang Sumpah Pemuda pada generasi millennial, perlu pendekatan khusus untuk menumpulkan ketajamannya pada perbedaan itu.
Maksudnya, untuk menyelaraskan sifat dan sikap bawaan zaman generasi millennial yang sedemikian rupa, tidaklah cukup hanya lewat upacara-upacara seremonial. Betapa, dalam acara seremonial segalanya bisa diatur, tapi di balik itu generasi millennial akan kembali berperan sebagai generator mempertajam perbedaan di medsos.
Kecenderungan generasi millennial itu jelas merupakan antitesis dari kehidupan normal berbangsa yang rutin dalam kemapanan. Jadi yang bukan harus mengantagoniskan tesis dan antitesis tersebut, tapi justru menyintesiskannya, yakni politik identitas, politik populis, dan sejenisnya adalah realitas masyarakat kita. Kalau selama ini dalam pilkada dipakai secara terselubung atau malu-malu, silakan dipakai secara terbuka. Dengan kebinekaan yang ada, bangsa ini tidak akan terbelah Islam dan nonislam misalnya. Karena, kelompok Islam sendiri akan terbagi dalam banyak kelompok, lunak dan keras, Nusantara dan puritan, dan seterusnya. Itulah sintesisnya. ***

Selanjutnya.....

SEORANG pejabat Lampung Selatan akhirnya meminta maaf kepada keluarga nahdliyin atas pidatonya di Hari Santri, Minggu lalu, yang dinilai melecehkan warga nahdliyin. "Bahwa ucapan saya tersebut tidak bermaksud untuk menebar kebencian atau menyinggung ketua umum PBNU dan keluarga besar nahdliyin seluruh Indonesia," demikian permohonan maafnya di iklan surat kabar.

Bisa diyakini, permintaan maaf itu tulus dalam arti memang sebenarnya dia tidak punya niat sedikit pun untuk melecehkan ketua umum PBNU dan warga nahdliyin. Kemungkinannya, ia salah kutip dari video rekayasa di media sosial (medsos). Sebab, dasar protes warga nahdliyin adalah video penuh pernyataan Said Aqil Siroj yang isinya justru positif tentang jenggot (https://youtu.be/be_SVX8Fayg).
Peristiwa ini tentu membawa hikmah bagi masyarakat, terutama mereka yang gandrung menelan informasi mentah-mentah dari medsos. Di medsos memang sering muncul video hasil rekayasa, video orang bicara baik-baik dikerjai—diutak-atik—hingga ucapannya berubah jadi buruk dan negatif.
Masalah rekayasa terhadap vodeo di medsos itu tidaklah sederhana karena ada yang bukan semata keusilan seseorang. Namun, dilakukan oleh buzer terlatih yang terorganisasi sebagai kegiatan dengan modus tertentu, dari bersifat politis sampai komersial, seperti yang diduga dilakukan kelompok Saracen.
Untuk itu, kewaspadaan pengguna medsos diperlukan, agar tidak terjebak penilaian keliru atas isi video yang ditontonnya. Pengguna medsos dituntut lebih bijak untuk mengecek isi video tersebut dengan berusaha mencari sumber aslinya, agar bisa mendapat jaminan lebih kuat isi informasinya. Apalagi kalau isi informasi itu akan dipetik sebagai bahan pidato di depan publik, akurasi informasinya harus kuat.
Di sisi lain, para pengguna medsos juga harus menghindarkan diri dari mengutak-atik video atau isi medsos lainnya untuk diviralkan. Sebab, yang dilakukan oleh buzer terlatih saja—seperti Saracen—akhirnya terlacak juga. Apalagi kalau dilakukan oleh orang yang tidak terlatih, bisa cepat ketahuan pelakunya.
 Seperti yang dilakukan M Ali Amin Said, warga Penengahan, Lampung Selatan, hanya karena usil menulis hal negatif tentang Kapolri di akun medsosnya, harus meringkuk 1 tahun dalam penjara sesuai vonis PN Tanjungkarang, Senin (23/10/2017). Hikmah vonis itu, agar pengguna medsos tidak mudah terpancing buzer ikut menebar kebencian. Apalagi mengutip karya buzer untuk pidato di lapangan. ***

Selanjutnya.....

TAKSI daring GrabCar beroperasi secara resmi (legal) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sejak Senin (23/10/2017). GrabCar bandara ini bergabung dalam Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) dan diberi stiker khusus. Taksi daring yang tidak memakai stiker khusus hanya boleh mendrop (menurunkan) penumpang, tidak boleh mengambil atau mencari penumpang di Bandara Soetta.Dalam sambutan pada peresmian operasional GrabCar, Commercial Executive Manager Bandara Soetta Sukesta Ganewati mengatakan, "Ini merupakan kerja sama yang telah lama dinanti-nantikan, karena banyak sekali peminat transportasi online ini. Kami mohon maaf kalau sebelumnya sopir taksi online kami proses. Dengan kerja sama ini, tidak lagi seperti itu karena statusnya sudah resmi." (Kompas.com, 23/10/2017). 

Sukesta menjelaskan pengemudi GrabCar yang tergabung dalam Inkoppol ini dipastikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya mobil menjalani KIR, berstiker khusus, dan pengemudinya punya SIM A Umum. Namun, menurut Sukesta, jika pihaknya menemukan armada taksi online yang tidak berstiker dan memenuhi syarat, petugas Aviation Security akan tetap menindak dan memproses pengemudinya karena dianggap ilegal.
"Stiker itu sebagai penanda bahwa armada tersebut adalah yang resmi beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Sukesta. Ke depan, pihaknya membuka kemungkinan bagi perusahaan serupa, seperti Go-Jek maupun Uber, untuk bekerja sama dengan bergabung ke Inkoppol untuk bisa beroperasi resmi di area bandara.
Resminya operasi taksi daring di Bandara Soetta tentu memberi tambahan pilihan bagi konsumen. Cukupnya pilihan itu penting, karena Bandara Soetta merupakan pintu gerbang utama bagi pengguna jasa angkutan udara dari seluruh Tanah Air yang datang ke Ibu Kota. Banyak konsumen membutuhkan pilihan yang relatif lebih meringankan.
Faktor lebih ringannya tarif ini yang telah teruji pada transportasi daring selama ini. Tanpa kecuali, sekalipun mengikuti aturan tarif pemerintah tentang tarif batas atas dan batas bawah, ada varian harga pada jam sibuk dan jam-jam tertentu yang meringankan konsumen.
Contoh kesempatan bagi transportasi daring di Ibu Kota itu, akan mengimbas ke daerah dan menjadi masalah. Pasalnya, meski konsumen membutuhkan, para pelaku transportasi konvensional di daerah belum siap menerima angkutan daring. Untuk itu, kepala daerah dituntut membuat dua sisi kepentingan berjalan seiring dengan rukun. ***

Selanjutnya.....

SISA 42 orang terakhir teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) kelompok Maute di Kota Marawi, Filipina Selatan, ditemukan jadi jenazah setelah pertempuran dengan tentara Filipina akhir pekan lalu. Maka, tamatlah riwayat teroris yang bebaiat setia kepada ISIS yang mendirikan kekalifahan Asia Tenggara di kota tersebut pada 23 Mei 2017.

"Mereka adalah kelompok terakhir yang bertahan dari Maute dan mereka ditemukan dalam satu gedung. Dan, setelah pertempuran berakhir, mereka semua habis," tegas Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dikutip AFP. "Semua jenazah dipastikan adalah kelompok teroris. Untuk para tawanan semua berhasil diselamatkan," tambahnya (Kompas.com, 23/10/2017).
Dengan itu, Lorenzana mengumumkan pertempuran melawan ISIS di Marawi telah berakhir. "Kini kami umumkan berakhirnya segala bentuk operasi pertempuran di Marawi," ujarnya, Senin (23/10/2017).
Sisa kekuatan kelompok Maute tumpas setelah awal pekan lalu pemimpin mereka, Isnilon Hapilon, tewas tertembak. Tewasnya Hapilon disambut Presiden Rodrigo Duterte dengan mengumumkan Marawi sudah terbebas dari pendudukan pasukan ISIS, Selasa (17/10/207).
Hapilon masuk daftar teroris yang paling dicari Pemerintah AS. Keberhasilan tentara Filipina menewaskannya dan mengakhiri perlawanan ISIS di Marawi mendapat apresiasi Menteri Pertahanan AS James Mattis, dengan langsung mengunjungi Filipina Selatan.
"Hal pertama yang akan saya lakukan sesampainya di sana adalah memberi selamat kepada militer Filipina yang telah berhasil membebaskan Marawi dari teroris," ujar Mattis sesaat sebelum bertolak ke Filipina.
Sejak kelompok Maute berbaiat setia ke ISIS dan menduduki Kota Marawi pekan akhir Mei 2017, lebih 1.000 orang tewas dan 400 ribu rumah hancur. Ratusan ribu warga muslim mayoritas penghuni Marawi dan sekitarnya mengungsi ke wilayah aman di sekitarnya.
Duterte langsung menjanjikan rehabilitasi bagi Kota Marawi begitu berita kematian Hapilon diterimanya, yang diyakininya menjadi kunci akhir kekuatan kelompok Maute. Dengan basah kuyup di bawah guyuran hujan ia rayakan kemenangan bersama tentara Filipina setelah kematian Hapilon.
"Saudara-saudara, dengan ini saya menyatakan Marawi telah dibebaskan dari pengaruh teroris dan kini memulai masa rehabilitasi," kata Duterte.
"Saya berjanji kepada kalian hal semacam ini tak akan terulang," tambah Duterte sambil memberi hormat pada tentara dari atas panggung sebuah gedung olahraga yang atapnya hancur. ***

Selanjutnya.....

INDONESIA termasuk 17 negara penyandang masalah gizi serius, menurut Global Nutrition Report 2014. Akibatnya, 2015 sebanyak 29,6% bayi lahir stunting, tubuh terlalu pendek akibat kurang gizi.

Di Lampung bahkan jauh lebih buruk dari rata-rata nasional itu, yakni 42%. Namun, itu masih lebih baik dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh, yakni 44%.
Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi. Namun, guru besar Ilmu Gizi IPB, Hardinsyah, menolak kemiskinan sebagai biang keladinya. Sebab, angka kemiskinan nasional BPS hanya 10,64% pada Maret 2017, sedangkan angka stunting tiga kali lipatnya (CNNI, 8/10/2017).
Kemungkinannya banyak orang yang tidak miskin, tetapi de facto kurang gizi. Banyak yang tidak miskin, tetapi kurang gizi, bisa jadi karena pola hidup sederhana dengan konsumsi yang amat hemat. Hal itu terjadi karena berkat amat hemat dan hidup sederhana itulah mereka bisa mentas dari kemiskinan, sehingga setelah kaya mereka tetap hidup hemat untuk bertahan kaya. Jadi, untuk sebagian bisa disebut stunting akibat kultur hidup hemat, konsumsinya asal bisa hidup.
Lain hal kelompok yang nyaris miskin, mereka kurang gizi memang akibat tidak berdaya karena pada dasarnya mereka juga miskin, tetapi tidak dihitung sebagai orang miskin. Ini karena garis kemiskinan yang diterapkan BPS mungkin terlalu rendah, sehingga justru lebih banyak orang yang konsumsinya sedikit di atas garis kemiskinan tidak masuk bilangan orang miskin, padahal konsumsinya masih belum cukup gizi.
Itu terlihat pada garis kemiskinan Maret 2017 pada konsumsi per kapita Rp374,478, kalau kurs per dolar AS Rp13.300, konsumsi per bulan itu cuma jadi 28,156 dolar AS, atau masih di bawah 1 dolar per hari, jauh dari garis kemiskinan Bank Dunia, konsumsi 2 dolar AS per orang per hari.
Dari gambaran itu mungkin lebih tepat kalau garis kemiskinan bukan lagi pakai jumlah konsumsi per kapita per bulan, melainkan berapa besar persentase kelahiran bayi stunting. Atau, kalau mau pakai angka konsumsi juga, dihitung pada tingkat konsumsi berapa sebenarnya bayi-bayi tidak lahir stunting lagi. Mungkin garis kemiskinan ini lebih adil bagi generasi baru, lahir tidak terlalu pendek lagi.
Untuk itu, secara kultural perlu ditumbuhkan dalam masyarakat kebiasaan menetapkan standar tinggi untuk setiap capaian dalam kehidupan. Kalau tidak dibiasakan berjuang mencapai standar tinggi, sehingga selalu puas dengan standar rendah, masyarakatnya akan selalu tertinggal dan kalah bersaing. ***

Selanjutnya.....

RENCANA Kapolri yang membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) ternyata menuai keberatan. Keberatan itu dari Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani, meski rencana tersebut muncul atas dorongan dari kalangan DPR yang punya gagasan KPK tugasnya hanya supervisi dan pencegahan.

Wapres Kalla menilai rencana pembentukan Densus Tipikor Polri dianggap belum waktunya. Kalla berpendapat saat ini tidak perlu ada tim baru untuk memberantas korupsi. "Toh, sebenarnya polisi dan kejaksaan masih bisa menjalankan tugas. Itu bisa, tidak berarti ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang sekarang ada juga bisa," kata Kalla (Kompas, 18/10/2017).
Menurut Kalla, KPK, Kepolisian, dan kejaksaan masih bisa diberdayakan dengan maksimal. Karena itu, sebaiknya pemberantasan korupsi sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada lembaga-lembaga tersebut.
Pembentukan Densus Tipikor, lanjut Kalla, berpotensi menimbulkan ketakutan karena akan ada anggapan semua orang bisa ditangkap karena korupsi, di mana saja dan kapan saja. Karena ketakutan ini, kinerja birokrasi menjadi lamban sehingga pelayanan publik pun terkendala. "Jangan sampai isu pemberantasan korupsi menimbulkan ketakutan bagi pejabat pembuat kebijakan," ujar Kalla.
Alasan Kalla itu berdasar pengalaman di tahun awal pemerintahan Jokowi-JK, para pejabat takut melaksanakan proyek karena takut terjerat kasus korupsi. Akibatnya, penyerapan anggaran tersendat dan nyaris memperlambat petumbuhan ekonomi. Hal itu bisa terulang, bahkan mungkin lebih parah, jika pejabat di semua tingkat dikerubuti Densus Tipikor.
Sementara Ahmad Muzani menyatakan keberatan pembentukan Densus Tipikor dan Satgas jaksa dari Kejaksaan Agung untuk membantu densus, karena sudah ada KPK. "Pada akhirnya anggaran negara banyak dihabiskan untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tindakan tersebut sudah dilakukan lembaga lain," ujar Muzani.
Tak sebatas itu, ia khawatir jika rencana itu direalisasikan ketiga institusi penegak hukum yang ada akan tumpang tindih. "Pokok masalahnya adalah pemberantasan korupsi tidak tuntas, tapi justru muncul problem baru, ketiga lembaga itu berebut kewenangan," ujarnya.
Namun, keberatan itu selain masih bersifat pendapat pribadi, juga karena Kapolri belum menyampaikan rencana tersebut secara komprehensif di rapat kabinet. Kalau urgensi pembentukan Densus Tipikor diterima rapat kabinet, bisa lain ceritanya.

Selanjutnya.....

BERKAT kampanye “Pahlawan Ekonomi Kreatif” yang diluncurkan Bukalapak.com awal 2016, pasar daring (online marketplace) ini bukan hanya meningkatkan jumlah pelapaknya dari 500 ribu di akhir 2015 menjadi hampir 2 juta pelapak saat ini, tetapi juga meraih Tangram Award. Ini penghargaan bergengsi tingkat Asia untuk strategi pemasaran yang efektif (Asian Marketing Effectiveness and Strategy Award).

Penghargaan yang diserahkan pada 29 September 2017 di Singapura itu sebagai pertanda, startup yang diluncurkan 10 Januari 2010 oleh dua mahasiswa ITB, Achmad Zaky selaku Chief Executive Officer (CEO) dan Nugroho Herucahyono selaku Chief Technology Officer (CTO) ini, telah mengungguli para pesaing dari Thailand, Australia, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong.
"Kami sangat bangga telah berhasil meraih penghargaan ini. Kami persembahkan penghargaan ini kepada semua pelapak maupun pengguna di Bukalapak," ujar Bayu Syerly, vice president of Marketing Bukalapak. (detik.net, 9/10/2017)
Kampanye “Pahlawan Ekonomi Kreatif”, menurut Bayu juga membuat persebaran jumlah jejaring komunitas pelapak Bukalapak kian berkembang menjadi sebanyak 80 kota, dan jumlah penggerak pelapak yang tersebar di 130 daerah di Indonesia.
Para penggerak pelapak berperan menjaring pelapak baru, membina dan meningkatkan penjualan daring para pelaku UKM, serta meningkatkan kualitas pelapak baru agar dapat bersaing di pasar daring. Dengan itu diharapkan pembinaan UKM di seluruh Indonesia menjadi lebih terintegrasi.
Bukalapak memikat dengan sistem transaksi yang aman bagi penjual dan pembeli. Penjual baru mengirimkan barang setelah diberi tahu uangnya telah diterima Bukalapak. Pembeli juga dijamin uang kembali 100% jika lewat batas waktu yang ditentukan barang tidak diterima. Setelah barang diterima, pembeli memberi tahu Bukalapak barulah uangnya dikirim ke penjual.
Setahun usahanya berjalan, Bukalapak dapat suntikan modal dari Batavia Incubator, perusahaan gabungan dari Rebright Partner yang dipimpin Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corfine Group. Tahun 2012, Bukalapak mendapat tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin Kuan Hsu.
Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startups, dan Gree Ventures. (Wikipedia)
Laporan keuangan EMTEK (pemilik 49% saham Bukalapak) tahun 2015, total investasi EMTEK di Bukalapak sebesar Rp439 miliar. Namun, tahun 2015 itu Bukalapak merugi Rp299 miliar, dengan pemasukan Rp6,4 miliar. ***

Selanjutnya.....

HARI Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2017 diperingati secara nasional oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dari pengurus besar, wilayah, kabupaten/kota, hingga desa seluruh Tanah Air dengan membaca 1 miliar selawat nariyah. Selain itu, diisi berbagai kegiatan khas di setiap daerah, seperti Jalan Sehat Sarungan (JSS) di Bandar Lampung pada Minggu (22/10/2017) pagi besok.

Tanggal 22 Oktober ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Hari Santri Nasional, didasarkan sejarah pada tanggal tersebut tahun 1945, pendiri NU KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang menegaskan, “Membela Tanah Air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap orang."
Resolusi Jihad itu dikeluarkan karena telah mendarat di Surabaya pasukan Belanda yang mengatasnamakan Sekutu untuk menduduki kembali Indonesia yang telah merdeka 17 Agustus. Dengan Resolusi Jihad itu, para santri berintikan tentara rakyat menyerang markas Brigade 49 Mahratta di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern Mallaby.
Dalam pertempuran tiga hari, 27, 28, dan 29 Oktober 1945, Jenderal Mallaby tewas dan 2.000 tentara brigadenya kucar-kacir banyak yang tewas. Tewasnya Mallaby membuat Belanda didukung Sekutu melakukan pembalasan dengan serangan besar pada 10 November 1945, banyak putra terbaik bangsa gugur untuk mengusir penjajah demi mempertahankan bumi Indonesia merdeka.
Selawat nariyah disusun oleh Nariyah, salah saru sahahat Rasulullah. Ada sebuah riwayat tentang Nariyah yang rajin berselawat di malam hari, saat ia meminta surga diiyakan oleh Rasulullah. Saat seorang sahabat lain yang mendengar itu juga meminta surga, ditolak Rasul dengan alasan, "Sudah diberikan kepada Nariyah." (Google, dari Portal Kementerian Agama).
Selawat nariyah berisi doa untuk kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna bagi Rasulullah, para keluarga, para sahabat, dan umatnya. Dengan berkah-Nya segala macam buhulan (kendala, kesusahan) dilepaskan, segala hajat tercapai, dan husnul khatimah dicurahkan. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah selawat kepadaku karena bisa memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan."
Hadis rimayat Ibnu Mundah dari Jabir Rasulullah bersabda, "Siapa membaca selawat kepadaku 100 kali, Allah swt akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat dan 30 di dunia."
 Dengan 1 miliar selawat, bisa diharapkan bangsa ini terlepas dari segala buhulan, tercapai segala hajatnya, dan segala niat baik mencapai akhir yang baik—husnul khatimah. ***

Selanjutnya.....

LAMPUNG menjadi tuan rumah Olimpiade Sains Muhammadiyah Seluruh Indonesia 2017 yang akan berlangsung pada 26—29 Oktober di Bandar Lampung. Lebih dari 1.000 peserta akan berebut medali dalam 21 tangkai lomba dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Sains memang merupakan salah satu sisi yang menonjol dari Muhammadiyah. Selain fokus pengabdian masyarakatnya pada pendidikan dan kesehatan, dalam menetapkan awal Ramadan misalnya, Muhammadiyah teguh pada hasil hisab menurut sains.
Olimpiade sains, juga bukan hal asing bagi Muhammadiyah. Dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN), banyak siswa dari sekolah Muhammadiyah menjadi peserta mewakili provinsinya. Bukan sekadar menjadi peserta, melainkan menyabet medali emas dan meraih tiket ke olimpiade sains internasional.
Salah satu contohnya Satria Widyanto, siswa Kelas XII IPA-1 Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, meraih medali emas untuk bidang fisika dalam OSN-XVI di Pekanbaru 2—8 Juli 2017. Ini medali emas kelima bagi Satria dari berbagai lomba tingkat nasional lainnya, antara lain dari Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Nasional 2016. Lewat OSN Pekanbaru itu pula, Satria meraih tiket untuk mengikuti olimpiade sains internasional. (Muhammadiyah.or.id, 8/7/2017)
Sedang untuk tingkat SD, dari OSN Pekanbaru mencuat nama Arimbi Kurniasari siswi SD Muhammadiyah Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum ke OSN Pekanbaru, Arimbi telah menjadi finalis jurusan fisika Olimpiade IPA UNNES.
Dari pengalaman berbagai olimpiade sains, peran guru pendamping yang sekaligus melakukan pembimbingan terhadap murid cerdas, merupakan dimensi pendidikan terpenting. Karena, guru pembimbing untuk anak-anak genius itu bukan sekadar mencekoki anak dengan teori dan rumus. Tapi lebih penting mengeksplorasi kelebihan sang anak hingga mampu melahirkan teori atau rumus baru. Itulah level olimpiade sains.
Untuk itu, layak jadi bandingan pengalaman Arif Alfatah, pembimbing fisika Satria Widiyanto di Madrasah Mu'alimin Yogya. Menurut Arif, bekal terpenting yang dimiliki Arif adalah ketekunan dan kemauan kuat dalam belajar sehingga mudah menangkap arahan yang diberikan pembimbing untuk secara autodidak belajar mandiri.
"Pembimbing hanya sedikit memberi bimbingan, arahan, dan masukan serta memfasilitasi apa yang diperlukan, tapi Satria mampu berusaha secara maksimal melebihi apa yang diharapkan," ungkap Arif.
Itulah olimpiade sains, mendorong murid untuk lebih tekun, berkemauan keras, dan berusaha maksimal dalam belajar. ***

Selanjutnya.....

PREVALENSI perokok anak terus meningkat. Pada remaja usia 16—19 tahun yang merokok meningkat tiga kali lipat, dari 7,1% pada 1995 menjadi 20,5% pada 2014. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengutip data Kementerian Kesehatan itu pada jumpa pers Senin (16/9/2017).

Tak kalah mengejutkan, lanjutnya, usia merokok semakin muda atau semakin dini. Perokok pemula usia 10—14 tahun meningkat lebih dari 100% dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, yakni dari 8,9% pada 1995 menjadi 18% pada 2013.
"Sementara dari penelitian RS Persahabatan pada 2013 memperlihatkan tingkat kecanduan atau adiksi pada anak SMA yang merokok cukup tinggi, yakni 16,8%. Artinya, setiap satu dari lima orang remaja yang merokok telah mengalami kecanduan," ujar Susanto (Kompas.com, 17/10/2017).
Menurut dia, ada banyak faktor yang membuat seorang anak menjadi perokok pemula. Selain lingkungan sosial dan pertemanan, iklan rokok diyakini menjadi pintu masuk perokok pemula. "Makanya, ini harus tegas. Kalau dibiarkan, akan memengaruhi pola pelaku (perokok) baru, khususnya usia anak dan remaja," tegas Susanto.
Alasan demikian mendasari keberatan KPAI atas tayangan iklan rokok di media penyiaran. Untuk itu, KPAI meminta DPR mencantumkan pelarangan materi iklan rokok dalam draf RUU Penyiaran yang saat ini sedang dibahas.
KPAI menegaskan agar iklan, promosi, dan sponsorship terkait produk rokok dihapuskan dari seluruh media penyiaran. Menurut Susanto, pembahasan mengenai materi iklan rokok dalam RUU Penyiaran saat ini baru sekadar pembatasan iklan rokok, sedangkan tuntutan KPAI pelarangan dan penghapusan segala bentuk iklan dan promosi rokok dari media penyiaran.
Tuntutan KPAI itu secara substantif sesuai UU Kesehatan yang melarang iklan rokok, karena rokok merupakan zat adiktif. Sejalan dengan itu, UU Perlindungan Anak juga telah melarang iklan rokok, yang diatur sanksi pidana bagi pelanggarnya.
Karena itu, KPAI berpandangan dalam Pasal 143 dan 144 RUU Penyiaran seharusnya secara tegas berbunyi melarang iklan rokok dalam media penyiaran. Pelarangan iklan rokok di media penyiaran telah berlaku di 144 negara. Di kawasan ASEAN juga, hanya Indonesia yang belum memberlakukan pelarangan tersebut.
Untuk perlindungan terhadap anak Indonesia, menurut KPAI, seharusnya tak ada kompromi. Negara harus memastikan memberi perlindungan sepenuhnya terhadap anak bangsa, dalam aspek yang urgensinya bersifat universal tersebut. ***

Selanjutnya.....

BOM truk di Mogadishu, Ibu Kota Somalia, menewaskan 189 orang dan lebih 200 orang terluka. Jumlah korban bom Sabtu (14/10/217) itu hampir menyamai Bom Bali I (2002) yang menewaskan 202 orang, mayoritas turis asing. Bom Mogadishu belum dilaporkan berapa korban warga asing.

Serangan bom Mogadishu terjadi di Distrik Hodan, pusat keramaian padat penduduk, kawasan pusat perhotelan, pertokoan, pasar, restoran, dan kantor-kantor pemerintahan pusat. Besarnya ledakan menyebabkan jendela-jendela bangunan di dekatnya rusak, bahkan ada yang daun jendelanya terpental dari dudukannya.
"Saat itu arus lalu lintas sedang ramai oleh para pelintas dan mobil," kata Abdinur Abdulle, petugas restoran dekat kejadian dikutip Kompas.com dari The Telegraph, Minggu (15/10/2017). "Ini sebuah bencana besar."
Ismail Yusuf, saksi mata lainnya, mengatakan, "Ini mengerikan. Bom itu meledak di sepanjang jalan yang ramai dan menyebabkan banyak orang tewas. Saya melihat tubuh korban tewas berserakan, tapi saya tak bisa menghitungnya. Sungguh sebuah kejadian yang mengerikan."
Meski belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas bom itu, Perdana Menteri Hasan Ali Khaire menuding Al Shabaab, sayap Al-Qaeda di negeri itu. "Mereka tak peduli dengan nasib hidup rakyat Somalia, para ibu, ayah, dan anak-anak," tukas Khaire. "Mereka menarget wilayah padat penduduk, hanya membunuh warga sipil."
Somalia bersimbah darah perang saudara sejak 1991. Presiden Siad Barre yang berhaluan sosialis digulingkan. Tapi, para panglima gagal sepakat membentuk pemerintahan baru. Perang saudara pun berkobar.
Tahun 2000 para pemimpin suku memilih Abdulkasim Salat Hasan sebagai presiden. Tapi, pemerintahan baru ini gagal menyatukan negeri. Konflik senjata berlanjut. Kelompok radikal Islam muncul berseberangan di bawah panji Islamic Courts Union (ICU).
Mei 2006 ICU berhasil menguasai Mogadishu. Pemerintah dan pasukannya terdesak ke utara. Tapi, dunia tak mengakui ICU. Tentara Ethiopia dan pasukan pemerintah ganti memukul ICU keluar Mogadishu. Faksi terkuat ICU adalah Al Shabaab, yang kemudian menguasai kawasan desa selatan dan tengah Somalia.
Tahun 2009 saat tentara Ethiopia ditarik, Al Shabaab merebut Baidoa, basis wilayah pemerintah. Presiden moderat yang baru terpilih, Sheik Sharif Ahmad, minta bantuan tetangga. Uganda, Ethiopia, Djibouti, Sierra Leone, dan Burundi mengirim militer dalam kesatuan Uni Afrika. Tahun 2012 Al Shabaab tersisa sebagai gerakan teroris di Afrika. ***

Selanjutnya.....

PEKAN lalu ruas demi ruas jalan tol trans-Sumatera (JTTS) diresmikan Presiden Joko Widodo. Pertama, Kamis (12/10/2017), di Sumatera Selatan, jalan tol ruas Palembang—Indralaya Seksi I sepanjang 7,75 km, bagian dari 21,93 km, diresmikan Presiden. Esoknya, Jumat (13/10/2017), di Sumatera Utara, diresmikan ruas Medan—Binjai 10,4 km dan ruas Medan—Rampah 41,5 km.

Diresmikannya ruas demi ruas JTTS itu merupakan suatu proses impian yang menjadi kenyataan. Semua itu rangkaian dari JTTS dari Bakauheni—Banda Aceh sepanjang 2.704 km.
Di Lampung, ruas-ruas yang sudah dibangun cukup panjang juga antara Bakauheni—Bandar Lampung—Terbanggi, dan dalam pembebasan lahan ruas Terbanggi—Tulanghbawang—Mesuji yang tembus ke perbatasan Sumatera Selatan. Dengan telah lebih dahulu diresmikannya ruas-ruas di provinsi lain, ruas-ruas JTTS di Provinsi Lampung tinggal soal waktu, yang tidak terlalu lama lagi.
Sebagai impian, adanya jalan tol di Sumatera tidaklah berlebihan. Sebab, sejak 1980-an di Sumatera Utara sudah ada jalan tol Belmera, singkatan dari Belawan—Medan—Tanjung Morawa. Dan, JTTS ruas Medan—Rampah itu terangkai dengan tol Belmera di Tanjung Morawa.
Bahwa ruas-ruas JTTS di provinsi lain lebih dahulu diresmikan, padahal awal pengerjaan proyeknya serentak dengan di Lampung, tentu pantas menjadi bandingan. Artinya, perlu dievaluasi kenapa proses pembangunan JTTS di Lampung relatif lebih lambat dibanding provinsi lain. Layak disimak faktor apa saja yang memperlambat ayunan langkah pembangunan di Lampung.
Kalau faktor partisipasi masyarakatnya, misalnya ganti rugi tanah sudah ditetapkan tinggi, tetapi dinilai kurang sesuai juga sehingga prosesnya bertele-tele. Bisa jadi, akibat sosialisasinya kurang pas atau bahkan salah, sehingga interpretasi dan respons masyarakat jadi keliru.
Untuk itu, perlu evaluasi yang jujur agar hasil dan perbaikannya berguna bagi proyek-proyek lain maupun proyek berikutnya, sehingga pelaksanaan proyek-proyek vital di Lampung bisa diakselerasi—dipercepat prosesnya. Percepatan penyelesaian proyek setidaknya sesuai dengan time schedule-nya, menjadi penentu dalam pacuan laju pertumbuhan ekonomi.
Lebih cepat selesainya proyek pembangunan, apalagi jalan tol, juga akan mempercepat manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya mengentaskan rakyat dari jurang kemiskinan. Setidaknya perlu ngotot agar persentase orang miskin di Lampung tidak bertahan di atas rata-rata nasional. ***

Selanjutnya.....

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu (11/10/2017). BPJPH adalah lembaga pemerintah bentukan UU No. 33/2014 yang diberi wewenang mengeluarkan sertifikat produk halal, seperti yang selama lebih 20 ini dikeluarkan oleh MUI.
Namun, menurut Lukman, BPJPH tidak mengeliminasi peran MUI. "Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal," jelasnya. Sedang kewenangan MUI tetap penting dan strategis, yaitu memberi fatwa suatu produk yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikatnya (DewanDakwah.or.id, 12/10). Jadi, BPJPH mengurus administrasi, MUI syariatnya.
Ketua MUI Ma'ruf Amin yang hadir pada acara itu menyambut baik kehadiran BPJPH. Sebab, selama ini MUI hanya berwenang menerbitkan sertifikat halal, tetapi tidak dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga dengan adanya BPJPH pengawasan dan penegakan hukum menjadi kewenangannya. "Sementara MUI berperan memberikan fatwa produk halal dan mendukung kepengurusan yang sekarang ada di tangan BPJPH," ujar Ma'ruf.
Terkait beredarnya isu pemerintah mengambil alih kewenangan MUI dalam sertifikasi halal, Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengklarifikasi agar tidak timbul kesalahpahaman. Menurut dia, tidak ada pengambilalihan kewenangan dalam hal sertifikasi halal. UU Jaminan Produk Halal (JPH) justru menempatkan MUI pada posisi yang sangat penting terkait pelaksanaan pemeriksaan, pemilihan auditor pemeriksa, dan penetapan keputusan fatwa halal. Sementara BPJPH berperan dalam penetapan regulasi dan penguatan hukum atas sertifikat halal.
Dengan telah dialihkannya kewenangan administratif sertifikasi dan pengawasan produk halal ke lembaga pemerintah, masyarakat bisa menuntut lebih baiknya jaminan produk halal yang beredar di pasar. Lembaga ini semestinya bukan hanya memberi logo halal pada produk yang telah disertifikasi, tetapi dalam fungsi pengawasannya juga mewajibkan produsen yang produknya mengandung bahan tidak halal memberinya logo yang mencolok.
Seperti di Jepang, setiap produk di swalayan yang mengandung unsur babi diberi logo congor babi yang mencolok. Dengan begitu, konsumen lebih terlindungi dari produk yang terlarang baginya.
Selain itu, logo halal juga tidak sebatas pada produk dari pabrikan besar. Usaha-usaha kecil-menengah di daerah juga mendapatkannya. Dengan begitu, sertifikasi juga menjadi sarana promosi yang efektif. ***

Selanjutnya.....

DIDIRIKAN pada 25 Juli 2011 oleh Martin Hartono, putra pemilik Djarum Group Budi Hartono, Blibli.com menjadi penggalang bisnis daring (e-commerce) nasional. Utamanya dalam menghadapi gempuran dua raksasa bisnis daring Tiongkok, Alibaba Group melalui Lazada dan Tokopedia, serta Tencent Group melalui Shopee dan JD.ID.

Sebagai penggalang bisnis daring nasional, bulan ini menjalani sesi kedua The Big Start Indonesia, sebanyak 20 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) finalis yang diseleksi dari 20 ribu UMKM seluruh Tanah Air menjalani babak karantina mulai 5 sampai 19 Oktober 2017.
Selama dua minggu ini para finalis yang merupakan start up terpilih, ditempa kapasitasnya dalam bisnis daring, untuk menjadi pengusaha daring yang menasional, bahkan mendunia. Dari para finalis itu akan dipilih tiga terbaik dengan hadiah total Rp1 miliar.
CEO Blibli.com, Kusumo Martanto, mengatakan melalui program tersebut tidak hanya mendukung dan memasarkan UMKM lokal, tetapi juga memberikan peluang UMKM dalam negeri menjadi perusahaan global di tengah persaingan digital. (Kompas.com, 2/10/2017)
Kusumo menegaskan pihaknya sangat selektif dalam menyeleksi UMKM melalui beberapa tahapan, "Satu, keunikannya. Terus kami mesti lihat orisinalitasnya. Kemudian kami lihat juga dari market abilities-nya, jadi produknya ada pasarnya enggak. Kami kalau namanya berbisnis harus cari konsumen. Kemudian kami lihat inovatif atau enggak. Kalau ada inovasinya, bahan yang sama bisa berbeda hasilnya."
Didirikan dengan investasi 10 juta dolar AS, Blibli.com menandai keseriusan Djarum Group dalam memasuki bisnis daring. Itu tampak bukan sebatas kesiapan investasinya. Namun lebih lagi dalam rekrutmen pengelolanya, dipilih para lulusan luar negeri. Salah satunya Kusumo Martono, lulusan S-2 teknik industri dari Georgia Institute of Technology, AS.
Sebelum kembali ke Tanah Air, ia sempat bekerja di perusahaan raksasa komputer Intel Corporation dan i2 Technologies dengan jabatan terakhir senior manajer produk. Namun pinangan Djarum Group cukup memikatnya, hingga kini ia menjabat CEO Blibli.com di bawah naungan PT Global Digital Prima. (Republikpos, 3/1/2016)
Dengan keberadaan Blibli.com sebagai penggalang bisnis daring nasional, diharapkan bisa membina banyak pebisnis daring nasional yang tangguh. Dengan memadainya kekuatan pebisnis daring nasional dalam persaingan global, bisnis daring Indonesia bisa terhindar dari kemutlakan dominasi asing. ***

Selanjutnya.....

LOLOSNYA tersangka korupsi dari jerat hukum lewat praperadilan rupanya jadi perhatian serius Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua institusi penegak supremasi hukum itu bereaksi cepat terkait putusan praperadilan yang memenangkan tersangka korupsi.

MK memproses cepat uji materi terkait alat bukti yang pernah dipakai, yang oleh hakim praperadilan dinyatakan tak boleh dipakai lagi. Lewat putusan uji materi teregister nomor perkara 42/PJU-XV/2017, Selasa (10/10/2017), MK memastikan penyidik bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan.
Juga usai putusan praperadilan terakhir, juru bicara MA, Abdullah, berulang menyatakan esensi dari praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri. Ia sebut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan MA Nomor 4/2016, bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi.
Namun, menurut MK, alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti baru (Kompas.com, 10/10/2017).
Praperadilan, menurut MK, hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Langkah hukum ini sebagai fungsi check and balances untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam penetapan seseorang sebagai tersangka.
Namun, praperadilan tidak serta-merta menutup peluang bagi penyidik untuk kembali melakukan pendalaman kasus dan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan baru agar orang yang terindikasi kuat terlibat perkara tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka.
Pada prinsipnya, kata MK, praperadilan bertujuan menempatkan kedudukan sama di hadapan hukum dengan cara menegakkan suatu mekanisme kontrol terhadap adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum.
Dengan kejelasan garis MA dan MK terkait praperadilan itu, masyarakat bisa melihat tersangka yang menang praperadilan itu hanya menunda sementara penjeblosan dirinya ke tahanan. Namun, hal itu mungkin tak berlaku jika serangan balik ke penegak hukum bisa mencopot aparat hukum seperti dialami Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto. ***

Selanjutnya.....

BADAN Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang telah dilantik Presiden Jokowi 26 Juli 2017 masih menunggu audit dana haji oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menerima pengalihan dana haji dari Kementerian Agama yang per Juni 2017 sebesar Rp99,34 triliun. Jumlah itu atas nilai manfaat sebesar Rp96,29 triliun dan dana abadi umat Rp3,05 triliun.

Anggota BPKH, Anggito Abimanyu, menyatakan hingga kini dana haji belum dialihkan. "Kalau ada info dana haji itu dialihkan, hoaks itu. Jadi, sampai saat ini dana itu belum dialihkan. Proses pemindahan juga akan tergantung hasil audit BPK," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
"Audit dilakukan agar ada kepastian angka dan Kemenag dan BPKH bersama-sama punya kepastian. Dua bulan setelah audit selesai bisa dialihkan," kata Anggito (Cendana.news, 10/10/2017).
BPKH dibentuk berdasar UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana BPKH dipilih oleh DPR dan diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 74P/2017.
Dewan Pengawas BPKH terdiri dari Yuslam Fauzi, Khasan Faozi, Moh Hatta, KH Marsudi Syuhud, Suhaji Lestiadi, Muhammad Ahyar Adnan, dan Abdul Hamid Paddu. Sedang Badan Pelaksana BPKH terdiri dari Ajar Susanto Broto, Rahmat Hidayat, Anggito Abimanyu, Beny Witjaksono, Acep Riana Jayaprawira, A Iskandar Zulkarnain, dan Hurriyah El Islamy.
Anggito merespons berita medsos bahwa dana haji sudah dialihkan dari Kementerian Agama ke BPKH dan diinvestasikan ke infrastruktur. Banyak orang bereaksi menolak penggunaan dana haji untuk infrastruktur.
Namun, menurut Anggito, BPKH tahun 2017 ini masih melakukan konsolidasi. Dilanjutkan menyusun regulasi, renstra, RKAT organisasi, dan seleksi SDM. "Mendesain kembali kebijakan mengenai penjaminan, baru setelah itu pengalihan dana dan aset haji," jelasnya.
Baru pada 2018 BPKH mulai menjajaki kerja sama dengan perbankan syariah untuk pengembangan produk atau investasi. Kemudian menjajaki penempatan dana di perbankan Arab Saudi, penempatan sukuk korporasi, dan kerja sama investasi khususnya investasi yang dijamin pemerintah. "Kami tidak melakukan investasi yang spekulatif," tegas Anggito.
Kesan curiga dari sebagian warga pengalihan dana haji ke BPKH sebagai usaha pemerintah untuk menguasai dana haji, logikanya terbalik. Sebab, yang terjadi justru pengalihan dana haji dilakukan dari penguasaan pemerintah (Kementerian Agama) kepada BPKH, badan independen di bawah kontrol DPR. ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAH Pusat mencabut moratorium proyek reklamasi Pulau G dan 16 pulau lainnya di Teluk Jakarta. Dilanjutkannya reklamasi itu didasarkan Surat Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan Kamis (5/10/2017) No. S-78-001/02/Menko/Matitim/X/2017 yang ditujukan ke gubernur DKI Jakarta. Moratorium berlaku sejak 19 April 2016, juga berdasar Surat Menko Bidang Kemaritiman (MI, 9/10/2017).

Berdasar surat Menko Kemaritiman itu Gubernur mengirim sutat ke DPRD DKI Jumat (6/10/2017), meminta DPRD membahas kembali Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTR KS Pantura) Jakarta agar ketentuan kontribusi tambahan ditetapkan sebesar 15% x NJOP x luas lahan yang dapat dijual.
Pembahasan perda terhenti akibat adanya kasus suap dari salah satu pengembang kepada wakil ketua DPRD yang memimpin sidang agar kontribusi tambahan ditetapkan 5%.
Seiring terungkapnya suap itu, masalah reklamasi memanas karena dijadikan isu kampanye salah satu calon gubernur. Ujungnya moratorium diberlakukan.
Dalam surat gubernur ke DPRD itu disebutkan dasar pencabutan moratorium itu adalah telah terbitnya putusan inkrah Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92K/TUN/LH/2017 terkait sengketa perizinan reklamasi Pulau G.
Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda RTR KS Pantura Jakarta telah divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Juga ada surat Menteri LHK mencabut moratorium atas seluruh kegiatan reklamasi PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudera.
Dalam jumpa pers Minggu (8/10/2017), Menko Luhut Pandjaitan menyatakan keputusan reklamasi dilanjutkan karena seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang. PT Muara Wisesa juga telah menyelesaikan solusi permintaan PLN agar reklamasi tidak mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang, lewat membangun terowongan bawah tanah dan kolam air pendingin PLTU.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan izin reklamasi di Teluk Jakarta sudah diberikan sejak lama, yakni sejak sebelum pemerintahan Jokowi-JK memimpin saat ini. "Dan, itu sudah masuk dalam tata ruang DKI Jakarta sebelumnya," kata Sofyan, Selasa (Kompas.com, 10/10/2017).
Reklamasi sudah diatur sejak era Presiden Soeharto dengan Keppres No. 52/1995 dan Perda No. 8/1995. Izin itu diperkuat dengan Perpres No. 122/2012 oleh Presiden SBY. Perpres tersebut menyetujui pengavelingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. ***

Selanjutnya.....

SEDIKITNYA empat partai politik (parpol) membuka pintu bagi Gatot Nurmantyo jika enam bulan lagi ia pensiun dari panglima TNI. Partai NasDem, Golkar, dan Partai Demokrat siap menerima jika nanti Gatot ingin terjun ke politik praktis, sedang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejalan dengan Golkar mendukung Gatot jika maju sebagai calon wakil presiden pada 2019 (detiknews, 9/10/2017).

"Kalau menampung, ya semua partai menampung tokoh-tokoh yang punya kemampuan, tokoh nasional, NasDem juga pastilah menampung," ujar Sekjen Nasdem Johnny G Plate.
"Tergantung pilihannya Pak Gatot," lanjut Johnny, "Tapi nanti, jangan dulu sekarang, karena ganggu tugas Gatot menjadi penglima TNI." Ia tidak menampik kabar Gatot masuk radar calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi, Sabtu, anggota Komisi I DPR F-Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan partainya siap menampung Gatot Nurmantyo. "Kiranya memang tertarik masuk politik praktis, politik elektoral, mengabdi ke masyarakat setelah menjadi panglima, Partai Golkar siap memfasilitasi hal tersebut," ujar Bobby. Sementara itu, Wasekjen PKB Daniel Johan terkait kesiapan partainya menampung Gatot Nutmantyo menyatakan, "Segala kemungkinan terbuka."
"PKB tentu sangat welcome dong, bahkan kepada semua anak bangsa, mulai petani, nelayan, wartawan, aktivis, apalagi Pak Gatot yang sumbangsihnya kepada bangsa dan negara sudah besar," ujar Daniel.
Berbeda Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, meski menyatakan membuka pintu buat Gatot Nurmantyo, jika ingin mengabdi dalam politik praktis, partainya tidak bakal mencalonkan dia dalam Pilpres 2019, karena Demokrat punya komitmen untuk mengutamakan calon internal.
Dengan demikian, tampak jika setelah pensiun memang ingin terjun ke politik praktis, bisa dikatakan semua pintu partai politik terbuka untuk Gatot Nurmantyo. Artinya, seperti dikatakan Johnny G. Plate, bergantung pada Gatot sendiri ia memilih partai yang mana.
Parpol-parpol tentu berkepentingan pada masuknya tokoh-tokoh yang mumpuni memperkuat partainya. Apalagi tokoh seperti Gatot, yang saat memimpin TNI mampu meraih kepercayaan tertinggi rakyat dibanding lembaga-lembaga negara lainnya. Lebih-lebih dibanding parpol dan DPR, yang menurut berbagai survei meraih kepercayaan rakyat relatif rendah.
 Karena itu, kehadiran Gatot Nurmantyo dalam suatu parpol akan bisa mengangkat kembali kepercayaan rakyat pada parpol tersebut. ***

Selanjutnya.....

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diberi target untuk mengentaskan mustahik fakir miskin dari garis kemiskinan BPS sebesar 1% dari jumlah orang miskin. Target tersebut dibebankan 10% pada Baznas Pusat, 60% Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta 30% oleh LAZ.

Target tersebut ditetapkan dalam Rakornas Baznas 2017 di Jakarta pada 4—6 Oktober 2017. Rakornas menghasilkan 30 poin resolusi untuk mencapai target zakat nasional 2018. Target mengatasi kemiskinan bagi Baznas dan LAZ itu merupakan resolusi poin ke-10 (halallifestyle.id, 6/10/2017).
Tugas mengentaskan kemiskinan secara terukur jumlahnya 1% dari orang miskin pada garis kemiskinan BPS jelas merupakan hal baru bagi Baznas maupun LAZ. Sebelumnya, Baznas di pusat maupun provinsi lebih cenderung membantu kelompok warga miskin dengan bantuan modal atau peralatan usaha, selain bantuan sembako. Banyak usaha warga miskin yang dibantu Baznas kemudian berhasil. Namun, tidak terukur seberapa besar keberhasilan tersebut persentasenya pada pengentasan orang miskin.
Hampir sama halnya LAZ, memberi bantuan modal dan sembako atau penyaluran hewan kurban ke kelompok mustahik fakir miskin. Selain itu, LAZ membuat klaster mandiri pemberdayaan ekonomi warga miskin yang dilakukan terintegrasi di desa-desa tertentu dalam waktu tertentu.
Contoh klaster mandiri yang sedang berjalan sekarang ditangani oleh LAZ Dompet Duafa/Lampung Peduli ada di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, dan di Desa Sindanganom, Kecamatan Sekampung Udik, keduanya di Lampung Timur. Pembinaan warga miskin di desa-desa itu bukan hanya berpusat pada produksi, melainkan juga pemahaman tentang ekonomi hingga spiritual.
LAZ Dompet Duafa, selain aktif di bidang pendidikan, juga telah selesai membangun dan mengoperasikan rumah sehat dengan dokter-dokter spesialis yang gratis di Sribhawono, juga Lampung Timur. Ini merupakan rumah sehat kedua LAZ Dompet Duafa, setelah yang pertama di kawasan Parung, Kabupaten Bogor.
Namun, dari semua itu, baik Baznas maupun LAZ, sama-sama perlu pengalaman baru untuk mengentaskan warga dari bawah garis kemiskinan BPS yang secara kuantitatif terukur seberapa besar jumlahnya setiap tahun. Untuk Provinsi Lampung dengan jumlah orang miskin BPS pada Maret 2017 sebanyak 1,132 juta, satu persennya 11.320 orang.
Hitung, 60%-nya harus dientaskan Baznas provinsi dan kabupaten/kota. Lalu 30%-nya oleh sejumlah LAZ nasional dan lokal. ***

Selanjutnya.....

DI antara negara G20, Indonesia peringkat dua terburuk akses sanitasi masyarakatnya. Untuk peringkat paling buruk diduduki India, negara dengan penduduk 1,1 miliar jiwa.

"Indonesia peringkat dua dengan sanitasi terburuk, karena penduduknya mohon maaf masih suka buang air besar sembarangan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (Kompas.com, 6/10/2017).
Bambang menjelaskan banyak sekolah dasar negeri di Indonesia tidak memiliki akses sanitasi dengan baik. Hal ini menyebabkan para siswa (yang rumahnya dekat sekolah) harus pulang ke rumah untuk buang air.
Menurut Bambang, akses sanitasi harus menjadi perhatian oleh pemerintah, sebab akses sanitasi yang baik menjadi hak setiap warga.
Selain sanitasi, Bambang menjelaskan, pembuangan limbah menjadi masalah krusial perkotaan. Jaringan pengelolaan air limbah di Jakarta menjadi yang terendah di Asia Tenggara.
Jaringan pengelolaan air limbah di Kuala Lumpur mencapai 70%, Bangkok 45%, Manila 30%, dan Ho Chi Minh City 10%. Tapi, Jakarta hanya 2%.
"Instalasi pengolahan air limbah di Jakarta itu hanya ada di Waduk Setiabudi, Kuningan, sama dengan 2%. Baik untuk limbah rumah tangga maupun perkantoran di kawasan itu," ujarnya.
Dengan kondisi di Jakarta yang Ibu Kota Negara saja masih seperti itu, orang-orang di pelosok desa yang akses sanitasinya masih terbatas tentu tak perlu merasa rendah diri.
Artinya, tak perlu merasa malu untuk mengajak sejumlah teman melihat kondisi sanitasi di sekolah dasar negeri desanya. Andai kondisi sanitasinya ternyata buruk, kasihan anak-anak desanya yang sekolah di situ, segera berusaha menggalang swadaya warga desa untuk membangun sebuah toilet sederhana tapi bersih dan sehat. Lebih baik jika sekalian dibuatkan ruangan terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan.
Lewat gotong royong membangun sanitasi sekolah di desa ini, sekaligus dijadikan sebagai promosi kepada warga untuk membangun toilet di rumah atau pekarangannya. Lebih baik lagi kalau upaya membangun toilet warga itu juga dilakukan dengan gotong royong bergilir, sehingga proses pembangunan toilet di desa bukan bergantung kapan sempatnya seseorang warga, melainkan secara guyub dalam irama kebersamaan.
Memang, Kepala Bappenas menyatakan akses untuk sanitasi merupakan hak warga yang harus dipenuhi pemerintah. Tapi, alangkah naif menunggu negara mengurusi luapan isi perut kita yang tak tertahan. ***

Selanjutnya.....

SHOPEE, perusahaan e-commerce asal Sience Park Singapura, berusaha merebut pasar Indonesia. Dengan dukungan raksasa bisnis daring Tongkok, Tencent, pada semester I 2017, Shopee berhasil membukukan transaksi (gross merchandise value) senilai 3 miliar dolar atau Rp40 triliun. Target pertumbuhan bisnis Shopee mencapai dua digit hingga akhir tahun 2017.

Menurut CEO Shopee, Chris Feng, pada akhir semester I 2017 sudah lebih dari 15 juta warga Indonesia yang mengunduh aplikasi Shopee. Itu bagian dari 43 juta warga Asia yang telah mengunggahnya, tersebar di Singapura (1 juta), Malaysia (3 juta), Thailand (7 juta), Vietnam (5 juta), Filipina (3 juta), dan Taiwan (9 juta). (Kompas.com, 27/9/2017)
Dengan aplikasi yang telah demikian banyak diunduh di Indonesia itu, ambisi Shopee untuk merebut pasar e-commerce Indonesia mencolok pada dominasi iklan luar ruang di lokasi-lokasi strategis kota-kota besar Indonesia. Promosi besar-besaran itu didukung pengiriman gratis logistiknya ke pelanggan lewat kerja sama dengan PT Pos Indonesia yang memiliki 4.500 Kantor Pos menjangkau 79% kecamatan di Tanah Air.
Kerja sama dengan PT Pos Indonesia itu juga bertujuan mendukung pengembangan UMKM dalam negeri. Dengan memanfaatkan market place di Shopee, para pengusaha UMKM bisa langsung mengirim pesanan yang didapat melalui Kantor Pos terdekat, yang sudah menjadi jaringan Shopee.
Untuk mendorong UMKM Indonesia mengembangkan bisnis daring, Chris Feng menyatakan Shopee memiliki komitmen investasi sebesar Rp100 miliar untuk mendukung pengusaha lokal melalui program-programnya.
Salah satu bentuk bantuannya berupa edukasi di program Kampus Shopee, yang tahun ini melakukan roadshow di 13 kota Indonesia. Shopee juga memberikan dana langsung kepada UMKM terpilih melalui program Shopee untuk negeri, dengan membantu mereka mengembangkan bisnisnya.
Upaya Tencent Group merebut pasar Indonesia lewat Shopee diperkuat JD.ID yang mengklaim semua produknya orisinal. Pesaing utama mereka juga raksasa bisnis daring dari Tiongkok, yakni Alibaba Group, yang kiprahnya di Indonesia melalui Lazada dan Tokopedia.
Tak kepalang tanggung, Alibaba telah menyuntik Lazada sebesar Rp13,33 triliun dan Tokopedia Rp14,66 triliun, totalnya jadi Rp28 triliun. Sebelum disuntik Alibaba, awal 2017, Tokopedia telah memiliki 12 juta pengguna dengan omzet lebih Rp1 triliun per bulan.
​​​​​​​Demikianlah sengitnya persaingan asing di pasar e-commerce Indonesia. ***

Selanjutnya.....

PERNYATAAN Pemerintah Myanmar siap menerima kembali warga Rohingya ternyata cuma pemanis buat tim kemanusiaan PBB. Buktinya, otoritas Bangladesh melaporkan adanya gelombang baru pengungsi Rohingya dari Rakhine 4.000 hingga 5.000 orang setiap harinya, akibat militer Myanmar mengganas lagi mengusir warga muslim dengan membakar kampung mereka.

Itu setelah lebih 500 ribu warga Rohingya mengungsi selama lebih sebulan terakhir. AFP, Rabu (4/10/2017), melaporkan 10 ribu pengungsi Rohingya bergerak secara berbondong-bondong dari Myanmar menuju perlintasan perbatasan untuk masuk Bangladesh. Mereka akan bergabung dengan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang menempati kamp-kamp pengungsian tidak nyaman di Bangladesh (detiknews, 4/10/2017).
Gelombang baru pengungsi ini membawa kesaksian lebih mengganasnya lagi militer Myanmar mengusir warga muslim Rohingya dari Rakhine dengan membakar desa-desa mereka. Rashida Begum (30) yang tiba di Bangladesh, Senin (2/10/2017), berkisah pada AFP, semula otoritas lokal Rakhine meyakinkan warga Rohingya mereka aman jika tetap tinggal di desa-desa mereka.
Tapi, kemudian militer datang memerintahkan warga untuk pergi. "Mereka mengatakan tidak membahayakan kami, tapi akhirnya mereka menggiring kami keluar dan membakar rumah-rumah kami," ujar Begum. Bersama putrinya Begum lari ke kawasan pantai yang dipenuhi warga Rohingya, menunggu giliran menyeberangi Sungai Naf yang memisahkan Myanmar dan Bangladesh.
Pejabat lokal di Bangladesh, Fazlul Haq, menuturkan aliran perahu pengungsi nyaris berhenti akhir September 2017, namun kembali meningkat beberapa hari terakhir. Kebanyakan pengungsi Rohingya melaporkan ancaman dan intimidasi militer Myanmar kepada mereka.
Setelah PBB menyatakan krisis Rohingya sebagai “pembersihan etnis”, seiring memanasnya di Inggris protes terhadap kekejaman di Myanmar, lukisan potret pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dicopot dari almamater Universitas Oxford. Dilaporkan AFP, Sabtu (30/9/2017), foto Suu Kyi yang selama ini dipajang di pintu masuk utama St Hugh's College sudah disimpan di gudang sejak Kamis (28/9/2017), diganti dengan lukisan dari pelukis Jepang, Yoshihiro Takada.
Suu Kyi lulusan filsafat, politik, dan ekonomi Oxford 1967 dan master politik pada 1968. Lukisan wajah Suu Kyi itu milik mendiang suaminya, Michael Aris, yang juga lulusan Oxford. Lukisan itu diwariskan ke almamater setelah Aris meninggal 1999. Kini pencopotan Nobel Perdamaian dari Suu Kyi yang dilantunkan dunia. ***

Selanjutnya.....

MAHKAMAH Agung (MA) merespons vonis praperadilan kasus Setya Novanto dengan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berwenang untuk menetapkan kembali Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011—2012.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Andullah mengatakan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016. "Bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi," ujar Abdullah (Kompas.com, 3/10/2017).
Penetapan status tersangka tersebut, kata Abdullah, bisa diterbitkan setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Menurut Abdullah, esensi dari praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri.
Abdullah menyatakan MA sama sekali tidak boleh intervensi terkait putusan praperadilan. Karena itu, apa pun putusan hakim menjadi tanggung jawab mutlak hakim bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan ketua pengadilan yang bersangkutan, atau ketua pengadilan tingkat banding, maupun pimpinan MA. "MA menghormati apa yang telah diputuskan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan praperadilan kasus Setya Novanto," ujarnya.
Sebelum Novanto, tiga tersangka lain telah mengalahkan KPK di praperadilan, yakni Komjen Budi Gunawan, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, dan mantan Dirjen Pajak Hadi Purmomo.
Di antara tiga kasus tersebut, KPK menetapkan Ilham Sirajuddin kembali sebagai tersangka dan kasusnya maju ke pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Februari 2016 memvonis Ilham bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara.
Contoh kasus itu sejalan dengan penjelasan MA bahwa esensi praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka dan tidak menghilangkan tindak pidananya itu sendiri. Penetapan kembali tersangka itu diatur dalam Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016.
Untuk itu, kalau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia didukung BEM berbagai kampus demo menekan KPK agar segera menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus KTP-el wajar dan berdasar. Tapi, jika pimpinan Pansus KPK di DPR menuduh gerakan mahasiswa itu dibiayai KPK, jelas mengada-ada. ***

Selanjutnya.....

SEPANJANG pekan lalu dolar AS menekan kurs rupiah. Berawal Senin (25/9/2017) Rp13.305 per dolar AS, Selasa jadi Rp13.348, Rabu Rp13.384, Kamis Rp13.443, dan Jumat sempat melonjak ke Rp13.515 sebelum akhir pekan pasar ditutup pada Rp13.470 per dolar AS. Pelemahan rupiah itu berlanjut ke pekan ini, Senin (2/10/2017), pasar dibuka pada posisi Rp13.491 per dolar AS.

Penyebab dolar menguji ketangguhan rupiah itu sepele, yakni rencana Presiden Donald Trump melakukan reformasi pajak. Diperkuat lagi dengan pernyataan Gubernur The Fed Janet Yellen, sebelum akhir tahun akan menaikkan sekali lagi suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan inflasi.
"Tanpa peningkatan suku bunga acuan FFR secara gradual, ada risiko pasar tenaga kerja akan overheat, pasar menjadi overheat, dan menimbulkan masalah inflasi yang akan sulit untuk diatasi," ujar Yellen dikutip Reuters (Kompas.com, 27/9/2017).
Tapi, kenapa rupiah begitu rentan oleh isu yang baru rencana tersebut? Padahal, kondisi rupiah saat ini sangat sehat dengan dukungan cadangan devisa 128,8 miliar dolar AS pada Agustus 2017.
Justru ketangguhan rupiah itu diuji kekuatan isu-isu eksternal tersebut menyedot dolar. Maksudnya, dengan rancangan Trump dan Yellen itu dolar tersedot pulang ke negerinya. Dan, itu bukan hanya dolar yang berada di Indonesia, justru rupiah hanya terimbas oleh mata uang regional yang lebih dahulu terpengaruh oleh sedotan dolar kembali ke negerinya tersebut.
Mengenai penyedotan dolar pulang kampung itu, menurut catatan Bloomberg selama kuartal III 2017, di Bursa Efek Indonesia (BEI) terjadi net sell (penjualan bersih) asing terbesar selama tiga tahun terakhir, yakni mencapai Rp28,1 triliun. Ini melampaui tekor sebelumnya kuartal IV 2016 sebesar Rp18,28 triliun dan kuartal III 2015 Rp16,87 triliun.
Peningkatan arus penyedotan dolar kembali ke AS masih berkemungkinan, lebih lagi oleh klaim Pemerintah AS bahwa revisi ke atas pertumbuhan ekonominya pada kuartal II 2017 dari prediksi 2,6% terealisasi 3,1% didorong oleh tingginya belanja konsumen dan belanja pemerintah. Pemerintah AS juga menyebut pertumbuhan ekonomi AS saat ini adalah yang terpesat dalam dua tahun terakhir (Kompas.com, 2/10/2017).
Memang terlihat berbagai faktor eksternal yang menjadi penguji ketangguhan rupiah terhadap dolar AS. Tapi, cukuplah faktor eksternal saja yang menguji rupiah, dijaga agar jangan sampai ada faktor internal yang ikut merepotkan. ***

Selanjutnya.....

PERINGKAT global daya saing Indonesia naik lima level dari peringkat 41 menjadi 36 untuk 2017/2018 dari 137 negara yang diperingkat World Economic Forum (WEF). Di ASEAN, peringkat Indonesia itu di bawah Singapura (3), Malaysia (23), dan Thailand (32).

Peringkat daya saing global itu merupakan hasil paduan dari sejumlah variabel yang juga diperingkat secara global, yakni kementerian dan lembaga (institutions) RI peringkat (47), infrastruktur (52), ekonomi makro (26), kesehatan dan pendidikan dasar (94), serta pendidikan tinggi dan pelatihan (64). Kemudian keadaan pasar (43), kondisi buruh (96), pengembangan pasar keuangan (37), kesiapan teknologi (80), kapasitas pasar (9), kondisi bisnis (32), dan inovasi (31) (detik-finance, 1/10/2017).
Dari peringkat global setiap variabel untuk daya saing Indonesia bisa dilihat faktor yang peringkatnya lebih baik dari daya saing (36) sebagai advantage yang perlu didorong agar lebih unggul lagi. Kemudian yang di bawah, apalagi yang jeblok, seperti kesehatan dan pendidikan dasar serta kondisi buruh, harus menjadi fokus perbaikan oleh segenap pemangku kepentingannya.
Tampak, yang menjadi faktor keunggulan daya saing kita hanya 4 dari 12 variabel, ekonomi makro (26), kapasitas pasar (9), kondisi bisnis (32), dan inovasi (31). Itu menunjukkan kita dituntut untuk bekerja jauh lebih keras guna meningkatkan lagi daya saing.
Betapa, pada posisi empat di ASEAN itu tidak jauh dari cerminan prestasi anak bangsa di SEA Games. Artinya, perbaikan daya saing itu tugas yang harus dilaksanakan secara komprehensif untuk perbaikan kondisi bangsa, dengan peringkat variabelnya menjadi takaran bobot penggarapannya.
Utamanya prioritas penggarapan empat hal terburuk, kondisi buruh, kesehatan dan pendidikan dasar, kesiapan teknologi, serta pendidikan tinggi dan pelatihan. Untuk kondisi buruh jangan lihat di Jakarta dan sekitar yang UMP-nya di atas Rp3 juta. Namun, lihat buruh di daerah-daerah, yang selain UMP-nya rendah, juga kondisi lingkungan kerjanya kebanyakan buruk.
Adapun kesehatan dan pendidikan dasar, meski pemerintah telah merasa maksimal mengatasinya, nyatanya penilaian global masih sedemikian rendahnya. Juga kesiapan teknologi serta pendidikan dan pelatihan, penilaian global itu pantas jadi bahan introspeksi bagi keefektifan kerja keras selama ini.
Akhirnya, di faktor median ada yang sudah jadi kebanggaan, infrastruktur dan birokrasi yang diregulasi dengan 12 paket kebijakan, tampak perlu penajaman. ***

Selanjutnya.....

HEBAT! Ketua DPR Setya Novanto lolos dari jerat KPK. Hakim Cepi Iskandar dalam sidang praperadilan, Jumat (29/9/2017), memvonis penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus KTP-el tidak sah.

Novanto bisa disebut hebat. Sebab, ini kedua kalinya ia lolos dari lubang jarum. Sebelumnya dalam kasus "Papa Minta Saham" terkait PT Freeport, Novanto bahkan sempat mundur dari jabatan ketua DPR untuk prosesnya di Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD).
Namun, tuduhan di MKD itu kemudian gugur demi hukum setelah MK menetapkan rekaman yang dibuat bukan oleh petugas hukum (seperti rekaman suara Novanto oleh dirut Freeport) tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum.
Sejauh ini, Novanto juga selalu lolos dari tuduhan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dalam berbagai kasus korupsi. Padahal, nama lain yang disebut Nazaruddin terseret proses hukum.
Pertimbangan hakim memutus penetapan tersangka terhadap Novanto tidak sah karena penetapan itu oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Padahal, menurut hakim, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Itu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.
"Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi," ujar Hakim Cepi (Kompas.com, 29/9/2017).
Hakim Cepi juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK. Hakim menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi KTP-el. Menurut hakim, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.
Pertimbangan hakim itu jelas keberuntungan bagi nasib Novanto. Sebab, lazimnya penetapan tersangka sah asal ada dua alat bukti.
Kemudian dalam kejahatan yang dilakukan bersama-sama, sebuah alat bukti bisa dipakai untuk para pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama-sama. Misalnya A, B, dan C melakukan kejahatan bersama dengan sebuah mobil, jadi mobil yang sama merupakan alat bukti kejahatan bagi semua pelaku.
Putusan ini bisa jadi preseden mempersulit aparat hukum karena kalau dua orang bersama mencuri sebuah motor, alat bukti motor hanya bisa dipakai untuk satu tersangka, buat tersangka yang satunya lagi berarti aparat hukum harus mencari motor lain sebagai alat bukti. Mustahil. ***

Selanjutnya.....

OTORITAS Myanmar menyatakan siap untuk menerima para pengungsi Rohingya yang kembali dari Bangladesh ke Rakhine. Myanmar telah mempersiapkan dua titik di perbatasan Rakhine sebagai pintu masuk memverifikasi para pengungsi.

Kementerian Informasi Myanmar dikutip AFP, Kamis (28/9/1017), menyatakan lewat Facebook, proses verifikasi para pengungsi segera dilakukan di dua titik wilayah Myanmar bagi pengungsi yang kembali lewat jalur darat dan jalur air.
Menteri Urusan Permukiman, Pemulihan Bencana, dan Kesejahteraan Sosial Win Myat Aye memperjelas, "Mereka akan diperiksa di Desa Naguya bagi mereka yang kembali dari jalur air. Setelah proses verifikasi, para pengungsi akan ditempatkan di Desa Dargyizar." (detiknews, 28/9/017).
Desa Dargyizar di wilayah Maungdaw, Rakhine, yang terdampak parah akibat konflik yang pecah mulai 25 Agustus 2017 lalu. Ratusan orang tewas dalam bentrokan antara militer Myanmar dan militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), mengakibatkan minoritas Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
Pemerintahan junta militer Myanmar 1982 membuat UU melucuti hak minoritas Rohingya sebagai warga negara meski mereka telah berada di situ sejak negara Arakan Muslim sebelum Abad ke-15. Warga Rohingya hidup dalam penindasan sejak 1784 ketika kerajaan Arakan Muslim diinvasi Kerajaan Burma, lanjut ke masa penjajahan Inggris, Jepang, dan pasca-Perang Dunia II, di bawah junta militer Ne Win sejak 1962.
Penerimaan kembalinya warga Rohingya dari pengungsian itu terkesan hanya pemanis bagi kehadiran tim PBB ke Rakhine. Karena itu, para pengamat HAM pesimistis warga Rohingya yang masih dalam trauma berat kebrutalan militer Myanmar akan memenuhi imbauan pemerintah untuk kembali ke Rakhine.
Lebih lagi dengan proses verifikasi yang diinisiasi Pemerintah Myanmar jelas sukar dipenuhi pengungsi yang meninggalkan desa saat panik oleh serbuan militer. Kebanyakan mereka lari hanya dengan pakaian lekat di badan, sedang surat-surat identitas mereka tertinggal di rumah sudah musnah bersama kampungnya dibakar militer.
Untuk itu, tim PBB sebenarnya tak penting mengunjungi Rakhine yang cuma melihat puing-puing kekejaman militer, tapi justru lebih penting menyadarkan para politikus sipil di Yangoon, utamanya Aung San Suu Kyi yang tengah berkuasa, untuk mengamendemen UU yang menepis hak kewarganegaraan warga Rohingya.
Hanya dengan amendemen UU memulihkan hak warga Rohingya, krisis kemanusiaan akibat diskriminasi di Myanmar tuntas. ***

Selanjutnya.....