PRESIDEN Joko Widodo meminta elite politik mengajarkan dengan memberi teladan kepada masyarakat cara-cara berpolitik yang beretika keindonesiaan. Namun, sayangnya belakangan ini kerap muncul kegaduhan akibat masih banyaknya elite politik yang tidak memberikan pendidikan positif kepada generasi muda.
"Coba kita lihat, sekarang masih banyak yang teriak-teriak antek asing, antek aseng, PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebuk saja, sudah gampang. Payung hukumnya jelas, Tap MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak bicara masalah ini," tukas Jokowi di Jakarta, Senin. (MI, 20/11/2017)
Presiden mengatakan cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak agar etika keindonesiaan mereka tidak hilang.
"Nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita bagaimana mengenai kerukunan, persaudaraan, dan toleransi," ujar Presiden.
Mengenai elite politik yang kurang memberikan teladan positif kepada masyarakat, cara-cara berpolitik yang beretika, seperti disitir Presiden, mungkin bisa dilihat ke DPR—tempat elite politik berhimpun. Dasar etika umum masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam adalah amar makruf nahi mungkar. Salah satu kemungkaran yang disepakati bangsa ini sehingga dilabeli sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan ditempatkan dalam tindak pidana khusus adalah korupsi. Jadi, korupsi salah satu kemungkaran yang menjadi musuh utama bangsa.
Namun, realitasnya lihatlah DPR, malah membentuk panitia angket KPK yang praktiknya kebanyakan ngeribeti KPK memberantas korupsi. Bahkan, di tingkat pimpinannya, ketua DPR jadi tersangka kasus korupsi KTP-el yang merugikan negara Rp2,3 triliun.
Adapun dua wakil ketuanya yang menonjol, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dari pernyataannya tidak mendukung sikap antikorupsi. Itu menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika Indonesia (Kompas.com, 21/11/2017)
Misalnya, kata Yunarto, publik beberapa waktu lalu melihat bagaimana Fahri Hamzah yang menjabat wakil ketua DPR malah menjadi garda terdepan dalam melawan KPK. Contoh lainnya, Fadli Zon yang juga wakil ketua DPR menyebut korupsi sebagai oli pembangunan.
Dengan dasar etika yang dianut mayoritas warga bangsa saja sukar diamalkan elite politik, konon pula harapan presiden harus mewujudkan etika keindonesiaan berdasar Pancasila yang lebih luas lagi. ***
Presiden mengatakan cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak agar etika keindonesiaan mereka tidak hilang.
"Nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita bagaimana mengenai kerukunan, persaudaraan, dan toleransi," ujar Presiden.
Mengenai elite politik yang kurang memberikan teladan positif kepada masyarakat, cara-cara berpolitik yang beretika, seperti disitir Presiden, mungkin bisa dilihat ke DPR—tempat elite politik berhimpun. Dasar etika umum masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam adalah amar makruf nahi mungkar. Salah satu kemungkaran yang disepakati bangsa ini sehingga dilabeli sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan ditempatkan dalam tindak pidana khusus adalah korupsi. Jadi, korupsi salah satu kemungkaran yang menjadi musuh utama bangsa.
Namun, realitasnya lihatlah DPR, malah membentuk panitia angket KPK yang praktiknya kebanyakan ngeribeti KPK memberantas korupsi. Bahkan, di tingkat pimpinannya, ketua DPR jadi tersangka kasus korupsi KTP-el yang merugikan negara Rp2,3 triliun.
Adapun dua wakil ketuanya yang menonjol, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dari pernyataannya tidak mendukung sikap antikorupsi. Itu menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika Indonesia (Kompas.com, 21/11/2017)
Misalnya, kata Yunarto, publik beberapa waktu lalu melihat bagaimana Fahri Hamzah yang menjabat wakil ketua DPR malah menjadi garda terdepan dalam melawan KPK. Contoh lainnya, Fadli Zon yang juga wakil ketua DPR menyebut korupsi sebagai oli pembangunan.
Dengan dasar etika yang dianut mayoritas warga bangsa saja sukar diamalkan elite politik, konon pula harapan presiden harus mewujudkan etika keindonesiaan berdasar Pancasila yang lebih luas lagi. ***
0 komentar:
Posting Komentar