Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 31-08-2019
LIPI, 72,3% Pilih Pemilu Langsung!
H. Bambang Eka Wijaya

MENGIRINGI wacana amendemen UUD 1945, survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menghasilkan 72,3% warga tidak setuju penghapusan pemilihan langsung presiden dan kepala daerah.
Artinya, 72,3% warga menginginkan pemilihan presiden dan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Atau, mayoritas rakyat menolak pemilihan presiden oleh MPR dan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Peneliti LIPI Wawan Ichwanuddin dikutip detikNews (28/8/2019) mengatakan dalam survei ini, responden diminta memilih setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh LIPI. Pernyataan dimaksud yakni, "Sebaiknya presiden dan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat karena menimbulkan perpecahan dalam masyarakat".
Jawaban yang dihasilkan, 19,1% menyatakan setuju, 72,3% menyatakan tidak setuju, dan 9,6% menyatakan tidak menjawab," kata Wawan dalam pemaparan hasil survei di kantor LIPI, Jakarta. (28/8/2019)
"Mayoritas responden menolak gagasan untuk menghapus pemilihan presiden dan kepala daerah secara kangsung karena menimbulkan perpecahan," ujar Wawan memperjelas.
Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris menyebut hasil survei itu menunjukkan masyarakat tetap ingin pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sebab, menurutnya, pemilihan secara langsung dianggap masih menjadi sistem terbaik memilih kepala negara atau kepala daerah.
"Sebab belakangan ini muncul wacana dari politisi, partai polotik yang menggagas pemilu kita dilakukan oleh MPR. Ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi dan bertentangan dengan apa yang dalam survei publik yang dilakukan ini. Sehingga penting, pemilihan presiden dan pilkada secara langsung masih diyakini sebagai pilihan terbaik dibandingkan pemilu yang tidak langsung," jelas Syamsuddin Haris.
Wacana yang berkembang, para politisi dan partai politik menggagas sidang MPR untuk mengamendemen UUD 1945 secara terbatas. Maksud terbatas itu, yakni hanya menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun oleh MPR. Selama ini fungsi GBHN telah diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun presiden hasil pemilu langsung oleh rakyat.
Untuk sementara ini mungkin para penggagas amendemen belum menyadari, kalau presiden menjalankan GBHN buatan MPR berarti presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR artinya presiden harus dipilih MPR. Ini yang tegas ditolak mayoritas rakyat dalam survei LIPI. ***

Selanjutnya.....

Artikel Jalaman 8, Lampung Post Jumat 30-08-2019
Dilema, Gugatan Mulan Dikabulkan!
H. Bambang Eka Wijaya

DILEMA hukum menghadang Partai Gerindra. Hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan Mulan Jameela dan 8 Caleg Gerindra lainnya dengan menyebut Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra memiliki hak untuk menetapkan para caleg sebagai anggota legislatif terpilih.
Ini dilema, karena para caleg penggugat sebenarnya tidak lolos dalam Pileg lalu karena perolehan suaranya berdasarkan perhitungan KPU secara berjenjang tidak mencukupi untuk meraih kursi anggota DPR RI. Selain itu, yang berhak menetapkan caleg sebagai anggota legislatif terpilih adalah KPU, bukan Dewan Pembina Partai dan DPP Partai.
Hak menetapkan anggota legislatif terpilih tersebut dijelaskan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (CNN-Indonesia, 18/7/2019), sehingga gugatan Mulan Cs itu dia sebuat salah alamat. Seharusnya, sengketa hasil pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bedasarkan UU 7 tahun 2017 diatur bahwa itu menjadi kewenangan MK, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal lain yang tidak menyangkut perselisihan hasil pemilu, tentu saja lembaga penegak hukum lain juga punya kewenangan," ujar Wahyu.
Sayangnya, semua media yang memberitakan gugatan Mulan Cs dikabulkan tak satu pun mengutip pertimbangan dasar hukum hakim untuk membuat putusannya. Salah satu hal yang bisa digunakan hakim untuk memutus sedemikian mungkin penjelasan Majelis Kehormatan Partai Gerindra di persidangan PN Jaksel. (14/8/2019)
Anggota Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan, Majelis Kehormatan Partai Gerindra tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan caleg terpilih. Kewenangan tersebut, ujarnya, berada di tangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Jadi jelas, ke mana putusan hakim bersandar. Yakni, aturan main internal partai seperti dikemukakan Habiburokhman itu. Dan karena gugatan ini diajukan sebagai kasus perdata, prosesnya masih bisa panjang, selain bisa banding dan kasasi, perundingan damai juga selalu terbuka.
Namun, ada hal penting di balik putusan hakim itu, sebagai yuris prudensi. Artinya, putusan itu bisa menjadi preseden, para caleg yang kalah pemilu akan menggugat hak partainya untuk menjadikan mereka sebagai caleg terpilih.
Karena partainya tidak berhak, dengan gugatan perdata itu bisa berujung tuntutan ganti rugi atas segala kontribusinya menghimpun suara untuk partai. Maka, ke depan agar partai tidak bangkrut, saat pencalonan caleg harus meneken pernyataan tidak menggugat kalau gagal meraih kursi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 29-08-19
IKN Baru Butuh Nama Paling Ideal!
H. Bambang Eka Wijaya

KETIKA berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari Portugis 22 Juni 1527, Fatahillah (Falatehan) mengganti nama pelabuhan itu menjadi Jayakarta. Nama ini dari bahasa Sansekerta yang berarti kejayaan yang diraih dengan perjuangan.
Lalu saat Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut pelahuhan itu dari Kesultanan Banten 30 Mei 1619, namanya dia ganti lagi menjadi Batavia. Nama itu berasal dari suku Batavia, sebuah suku Jermanik yang bermukim di tepi Sungai Rhein pada kekaisaran Romawi. Bangsa Belanda dan sebagian Jerman adalah keturunan suku tersebut.
Namun setelah Belanda angkat kaki diusir pasukan Jepang 1942, namanya diganti menjadi Jakarta. Nama ini telah lazim digunakan oleh para perintis perjuangan kemerdekaan RI, yang diikuti Jepang.
Dari perjalanan sejarah bangsa, tampak nama Ibu Kota Negara (IKN) yang ideal, penting. Demikian pula tentunya dengan IKN baru yang telah ditetapkan lokasinya oleh Presiden Joko Widodo di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kalau mengikuti kebiasaan warga setempat menyebutnya, maka sebutannya menjadi DKI Pepautkukar.
Nama itu selain sukar menyebutnya, juga kurang enak didengar. Tapi ada berbagai cara memberi nama kota. Ada yang mengacu pada maknanya yang relevan, seperti Jayakarta. Ada yang mengingatkan heroisme perjuangan bangsanya, seperti pada 1975 ketika bangsa Vietnam berhasil mengusir pasukan Amerika Serikat angkat kaki dari negerinya, nama kota Saigon diganti menjadi Ho Chi Minh.
Lantas, apakah nama yang paling tepat untuk pengganti DKI Pepautkukar? Mungkin perlu disayembarakan, kemudian diseminarkan para ahli multidisiplin.
Perlu diingat di kawasan IKN baru tersebut, di wilayah Kukar, lebih dahulu terdapat nama Konservasi Hutan Lindung Bukit Soeharto. Maka, kalau nama pahlawan nasional yang akan dipilih sebagai nama IKN baru, harus yang tidak kalah pamor.
Pemberian nama baru kota tersebut idealnya dilakukan saat peresmian. Dilakukan dengan menandatangani prasasti yang mengukir nama kota baru tersebut. Sesuai jadwal, peresmiannya digesa pada 2014, mungkin supaya peresmian dan penandatanganan prasasti bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.
Salah satu kemungkinan, nama IKN baru akan mengacu nama Kutai Kartanegara sebagai salah satu kerajaan nusantara tertua di Indonesia. Maka, bisa saja IKN baru diberi nama Kartanegara, yang dalam bahasa Sansekerta berarti negara hasil perjuangan, atau dalam bahasa Jawa Kuno kemakmuran negara.***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampoung Post Rabu 28-08-19
Lirik 'Suket Teki' buat Wakil Rakyat!
H. Bambang Eka Wijaya

TAK disangka, di antara lagu Didi Kempot yang mengekspresikan rasa kecewa pada pujaan hati, salah satu liriknya bisa ditujukan buat wakil rakyat, terutama yang baru selesai masa pengabdiannya lima tahunan, juga kena sebagai peringatan buat mereka yang baru dilantik. Yang dimaksud, lirik lagu 'Suket Teki'.
Aku tak sing ngalah/trimo mundur timbang loro ati (Biar aku yang mengalah/lebih baik mundur daripada sakit hati)
Tak uyakko/wong kuwe wis lali ora bakal bali (Kukejar pun/orang kau sudah lupa tak akan kembali)
Paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni (Peribahasanya aku hidup tinggal tulang pun kujalani)
Jebule janjimu/jebule sumpahmu rabiso digugu (Ternyata janjimu/ternyata sumpahmu tak bisa dipercaya)
Wong salah ora gelem ngaku salah/suwe-suwe sopo wonge sing betah (Orang sudah salah tak mau mengaku salah/lama-lama siapa orangnya yang betah)
Meripatku wis ngerti saknyatanye (Mataku sudah paham kenyataannya)
Kuwe selak golek menangmu dewe (Engkau tergesa mencari menangmu sendiri)
Tak tandor pari jebul tukule malah suket teki. (Kutanam padi ternyata tumbuhnya malah rumput teki)
Ingatlah, berkat pengaruh apa pun itu, seseorang memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif (juga eksekutif) selayak orang menjatuhkan pilihan terhadap seorang kekasih, yang berharap saling mengasihi, bahkan memenuhi harapannya.
Tapi apakah sejauh ini, para wakil rakyat (juga eksekutif yang dipilih rakyat), sudah menyikapi hubungan dengan konstituen pemilihnya sebagai kekasih yang harus dijaga perasaannya agar tak tersinggung, diupayakan memenuhi harapannya? Bahkan semua itu dilakukan dengan rasa kasih yang tulus, bukan sekadar formalitas atau basa-basi.
Tapi, aktualisasi perilaku mereka hanya berorientasi pada kepentingan pribadi maupun partainya semata? Lebih jauh lagi, hanya demi kekuasaan yang ia raih, demi gagah-gagahan tongkrongan belaka?
Atau lebih buruk lagi, memandang konstituen sekadar angka yang jumlahnya menentukan buat meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan itu, dirangkai dengan angka biaya kampanye per konstituen, sehingga hal terpenting selama mengelola kekuasaan adalah mencari dana sebanyak mungkin tanpa kecuali lewat korupsi, gratifikasi, atau suap. Akibatnya, anggota legislatif dan eksekutif pilihan rakyat menjadi penghuni dominan sel bui KPK.
Akhirnya, bagaimana para pilihan rakyat itu memaknai secara benar hubungannya dengan konstituen, sang kekasih, akan menentukan nilai pengabdiannya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 27-08-19
Ditekan UE, Harga CPO Melonjak!
H. Bambang Eka Wijaya

TEKANAN Uni Eropa (UE) terhadap produk sawit Indonesia telah diberlakukan sejak 14 Agustus 2019 dengan Tarif Anti-Subsidi pada biodiesel sebesar 8 hingga 18%. Meski ditekan UE, harga CPO di pasar dunia justru melonjak, untuk kontrak pengiriman November pada Kamis (22/8) di Malaysia Derivative Exchange mencapai MYR2.256 per ton.
Dengan kurs per dolar AS hari itu MYR4,19, harga CPO itu telah mencapai 538,42 dolar AS per ton, atau dengan kurs dolar ke rupiah Rp14.200, setara Rp7.645.564 per ton.
UE mengenakan bea impor terhadap biosiesel dengan dalih pemerintah Indonesia melakukan praktik subsidi untuk produk biodoesel berbasis minyak kelapa sawit.
"Impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia telah mengancam kerugian materiil pada industri Uni Eropa," tulis Komisi Uni Eropa dalam Jurnal Uni Eropa seperti dikutip CNBC Indonesia dari Bloomberg. (13/8/2019)
Menurut Komisi Eropa, pangsa pasar biodiesel Indonesia telah melonjak menjadi 3,3% atau lebih setengah juta ton. Itu dibanding 2016 dan 2017 pangsa pasar biodiesel Indonesia baru pada level 0,2% dan 0,3%.
Tarif yang diberlakukan terhadap perusahaan produsen biodiesel tidak seragam, yakni: PT Caliandra Perkasa (8%), Wimar Group (15,7%), Musim Mas Group (16,3%), Permata Group dan eksportir lainnya (18%).
Langkah tarif terhadap biodiesel itu kontroversial dengan keputusan UE sendiri untuk mulai 2020 sebesar 10% bahan bakar transportasi mereka harus menggunakan bahan bakar terbarukan seperti biodiesel. Tapi anjuran itu lebih mengarah ke minyak kedelai atau kacang lainnya.
April 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi untuk menghapuskan atau melarang penggunaan bahan bakar hayati (biodoesel) yang terbuat dari minyak sawit. Resolusi Renewable Energy Directive (RED) II itu awal tahun ini keluar aturan turunannya, Delegated Regulation. Dalam RED II, kelapa sawit dianggap sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforeatasi) inderect land-use change (ILUC).
Indonesia dan Malaysja sebagai produsen terbesar sawit dunia bersama front ASEAN, bergabung dengan Nigeria dan front Afrika berjuang bersama melawan proteksionepisme UE. Langkah perjuangan bersama diteguhkan di Bali pekan lalu.
Di balik tekanan UE, Indonesia dan Malaysia terus melaju meningkatkan ekspor minyak sawit ke kawasan lain, sehingga harga CPO terus merangkak naik. Seiring Indonesia menaikkan ekspor CPO 39% ke Tiongkok bulan lalu, ekspor CPO Malaysia ke India melonjak 99,93%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Senin 26-08-19
Jokowi Tolak GBHN Buatan MPR!
H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Joko Widodo secara tegas menolak GBHN yang dibuat MPR. Masalah kembali ke GBHN ini mencuat seiring wacana dari MPR untuk mengagendakan Amendemen UUD 1945 pada Sidang MPR mendatang.
Jokowi khawatir amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.
"Itu kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih MPR," kata Jokowi di Kompas TV. (21/8/2019)
Jokowi menegaskan, ia akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR. Jokowi ingin agar presiden dan wakil presiden tetap dipilih oleh rakyat.
"Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat," tegas Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi berharap wacana amendemen UUD 1945 yang muncul saat ini perlu dikaji lebih dalam kembali.
Jangan sampai amendemen ini menimbulkan guncangan politik yang tidak perlu di Indonesia. "Karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak mengunrungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen," ujar Jokowi.
"Kajian mendalam diperlukan," lanjutnya. Mengenai dibangkitkannya kembali haluan negara, menurut Jokowi, mungkin memang diperlukan.
Namun, belakangan ia ragu apakah amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para pilitikus di Senayan nanti benar-benar hanya akan sebatas pada wacana itu?
"Apa tidak melebar kemana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda," ujarnya.
Wacana kembali ke GBHN belakangan muncul setelah melihat sepenjang reformasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kontinuitas program pembangunan kurang terjaga ketat. Setiap ganti pemerintah lima tahunan, berganti pula tekanan prioritas pembangunan.
Hal itu terjadi karena setiap pemerintahan baru menyusun RPJMN lima tahunan disesuaikan dengan visi misi calon presiden saat kampanye. Bahkan prioritas pemerintahan Jokowi piode I dan II berbeda tekanan. Pada priode I tekanan prioritas pada infrastruktur, sedangkan priode II pada pembangunan sumber daya manusia.
Sistem RPJMN cenderung lebih lincah melakukan loncatan-loncatan penyesuaian terhadap tuntutan realitas perubahan zaman yang amat pesat. Sedangkan GBHN, demi kontinuitas masa lalu kurang responsif terhadap tuntutan perubahan zaman. Itu bisa menjebak dan menjadi penyebab keruntuhan, seperti Orde Baru.
Untuk mengikuti pacuan perubahan zaman, cenderung lebih tepat RPJMN. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 25-08-19
Megathrust, 295 Sesar dan
Cincin Api 127 Gunung!
H. Bambang Eka Wijaya

DI Indonesia setiap hari ada gempa bumi lebih dari sekali dengan magnitudo bervariasi. Itu akibat Indonesia di cincin api (ring of fire) dengan 127 gunung berapi, terletak di 295 sesar aktif seperti Sesar Besar Sumatera yang membentuk Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung, serta benturan lempeng Australia, Eurasia dan Pasifik yang terus bergerak.
Benturan lempeng bumi sepanjang lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa dan Nusa Tenggara itu, di beberapa titik ada subduksi pemicu gempa megathrust M 8-9. Lalu sesar aktif bisa memicu gempa besar seperti tsunami Aceh 26 Desember 2004, gempa Lombok dan tsunami dengan likuifaksi Palu 2018, lalu letusan gunung seperti Gunung Anak Krakatau yang memicu tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018.
Karena itu, kewaspadaan komplit terhadap segala jenis bencana itu, sekaligus mitigasi mengurangi dampaknya, harus lebih ditingkatkan pada masyarakat. Di balik diskusi yang membahas ancaman megathrust, harus disadari bencana lain yang tak kalah merusak.
"Ditinjau dari frekuensi kejadian gempa merusak, maka sesar aktif lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa dibandingkan megathrust yang sebenarnya lebih jarang terjadi," kata Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, dikutip Kompas.com (16/8/2019).
Menurut dia, dalam buku Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) 2017, disebutkan sumber gempa dari segmen megathrust hanya berjumlah 16 segmen. Sedangkan jumlah segmen sesar aktif yang dimiliki Indonesia lebih dari 295 sesar aktif.
Sebagai contoh, gempa dahsyat yang berpusat di darat seperti gempa Yogya (2006), gempa Podie Jaya (2016), gempa Lomhok dan Palu 2018 terbukti telah menimbulkan kerusakan yang hebat.
"Gempa tersebut menelan banyak korban jiwa dan menimbulkan kerugian sangat besar. Karena pusatnya berada di daratan dekat pemukiman masyarakat," ujarnya lalu menambahkan, "Gempa tersebut dipicu oleh sumber gempa sesar aktif, bukan dari sumber gempa megathrust."
Sumber gempa megathrust, menurut dia,  terletak di laut. Sedangkan sumber gempa sesar aktif banyak yang terletak di daratan, dekat perkotaan bahkan dekat tempat tinggal kita.
Seperti warga Lampung yang tinggal dekat sesar aktif patahan Semangko, pangkal dari Sesar Besar Sumatera, harus siap menghadapi local site effect gempa. Warga harus dilatih evakuasi mandiri, menjaga kepala dari jatuhan genteng, cepat meninggalkan lokasi terancam tsunami dan sebagainya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 24-08-19
Dana BPJS Kesehatan Naik 82%!
H. Bambang Eka Wijaya

ANGGARAN Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta orang penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan naik 82% pada RAPBN 2020 menjadi Rp48,8 triliun, dari Rp26,7 triliun pada 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peningkatan anggaran PBI JKN bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program layanan kesehatan yang berkualitas. PBI merupakan golongan peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat kurang mampu, sehingga jaminan kesehatannya dibiayai pemerintah.
Dia memastikan jumlah perserta tidak bertambah dari 96,8 juta tahun depan. Ini dilakukan untuk mendorong efektivitas dan kualitas JKN.
"Kita memfokuskannya ke iuran nanti, namun masih akan dilihat besarannya, kita sudah kasih antisipasi dalam anggaran kesehatan," kata Sri Mulyani.
Sedangkan tarif iuran segmen non-PBI masih disesuaikan dengan mempertimbangkan kolektabilitas dari masyarakat serta dengan mempertimbangkan kebijakan yang perlu diperbaiki.
Menurut dia, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan BPJS Kesehatan. Antara lain sistem dan manajemen JKN, sistem kepesertaan dan manajemen iuran, sistem pelayanan dengan pencegahan fraud, perbaikan siatem rujukan dan
pengendalian efisiensi layanan.
"Strategi purchasing menyangkut perbaikan sistem pembayaran dan pemanfaatan dana kapitasi dan sinergitas antara penyelenggara jamsos serta pengendalian biaya operasional," jelas Sri dikutip Kompas.com (16/8/2019).
Sementara untuk pemerintah daerah, 2020 pemerintah mematok anggaran kesehatan sebesar Rp132,2 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif, preventif, melanjutkan program JKN.
Peningkatan anggaran hingga 82% dengan tidak menambah peserta PBI yang ditanggung negara, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada peserta. Utamanya dalam proses pendaftaran dan antrean pasien bisa lebih praktis dan cepat.
Dengan jumlah loket penerimaan pasien yang cukup, identifikasi pasien dengan sidik jari dan seketika di layar komputer muncul account pasien, lantas diarahkan langsung ke dokter sesuai keluhan. Tak ada lagi antrean panjang karena pasien langsung disebar ke ruang tunggu dokter.
Layanan penting berikutnya adalah semua penyakit tak ada yang dikecualikan untuk dilayani. Isu-isu penyakit tertentu ditolak untuk dilayani BPJS, dihalau jauh. Juga semua obat yang dibutuhkan dipenuhi oleh BPJS, kalau bukan obat paten, generik pun jadi. Tapi jangan sampai pasien diberi resep untuk membeli sendiri obat. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 23-08-19
Papua, Masa Depan Indonesia!
H. Bambang Eka Wijaya

AWAL pekan ini warga Papua marah. Mereka tersinggung oleh persekusi (penggerudukan) massa ormas ke asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur, diwarnai umpatan merendahkan martabat warga Papua. Gubernur Jawa Timur Kofifah pun cepat meminta maaf atas tindakan warganya menyakiti hati warga Papua.
Melalui kebesaran jiwa Gubernur Papua Lucas Enembe dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat mengatasi situasi, amarah warga Papua yang sempat memuncak itu pun berhasil diredam. Suasana berhasil dibuat kondusif kembali. Komitmen sebagai saudara sebangsa untuk saling asah, asih dan asuh antara warga Papua dengan warga Jatim dan daerah-daerah lainnya pun diteguhkan.
Itu karena the facto Papua merupakan organ tubuh kesatuan bangsa Indonesia. Buktinya, Senin lalu saat ada ramai-ramai di Manokwari, para mahasiswa Papua di Palembang, Medan, fan kota-kota lain unjuk eksistensi bahwa mereka sudah menjadi unsur warga setempat.
Bukan hanya anak Papua yang menyebar di seantero negeri. Sebaliknya, anak-anak negeri dari daerah-daerah lain juga ramai mengabdi di proses pembangunan Papua. Begitulah wujud persatuan dan kesatuan bangsa, saling bantu, saling mengisi, dan saling memberi dalam kerja besar mencapai kemajuan bersama.
Lebih lagi seperti disitir para negarawan, Papua adalah masa depan Indonesia. Masa lalunya Jawa dan Sumatera. Contohnya tambang batu bara Ombilin, di Sumatera Barat, kini baru baranya sudah habis dan oleh Unesco dijadikan Warisan Dunia. Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara masa kini. Kalimantan dengan migas dan sawitnya, Sulawesi dengan mineral bijih besi, nikel dan sejenisnya, Nusa Tenggara dengan pariwisatanya, menyangga kehidupan nasional masa kini.
Sedangkan Papua, tengah membangun sarana masa depan dengan modal pajak dan dividen dari Freeport (2018, Rp32 triliun), tambang dan kilang Gas Tangguh (Rp12 triliun/tahun), serta tambang minyak baru di Bintuni, Berau dan Muturi di lepas pantai Papua.
Di luar biaya pembangunan infrastruktur yang digesa Presiden Jokowi, penerimaan dari Freeport dan Tangguh itu sebanding dengan Dana Otsus untuk Papua Rp5,850 triliun, dan Papua Barat Rp2,507 triliun. Plus Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Papua Rp2,824 triliun, dan Papua Barat Rp1,440 triliun.
Semua itu tentu melengkapi DAU, DAK dan PBH dari pusat untuk APBD 29 daerah tingkat II di Papua, dan 13 daerah tingkat II di Papua Barat. Betapa banyak dana ditransfer ke Papua dan Papua Barat, masa depan Indonesia. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 22-08-19
'DKI Kobatabu', IKN di Kalimantan!
H. Bambang Eka Wijaya

RENCANA memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, setelah diumumkan Presiden Jokowi di pidato 16 Agustus, segera mendapat reaksi luas. JawaPos.com (18/8) misalnya, mengangkat data BNPB, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hari itu lebih separoh dari 888 titik api di seluruh Tanah Air.
Meski demikian, di Kalimantan Selatan hanya tercatat 36 titik panas. Ini masih pada level rata-rata nasional. Artinya, karena sudah ditetapkan pilihan letak IKN di Kalimantan, dan relatif aman dari ancaman karhutla akibat gambut maupun timbunan batu bara di bawah permukaan tanahnya, maka Kalsel jelas paling tepat menjadi pilihan.
Andaikan Kalsel yang dipilih, lokasi paling tepat untuk menjadi IKN adalah gabungan dua kabupaten, Kota Baru dan Tanah Bumbu. Kalau DKI sekarang di Jabotabek, nantinya jadi "DKI Kobatabu" (Kota Baru-Tanah Bumbu). Di peta tampak dua kabupaten ini luasnya sepertiga Kalsel, dan merupakan kaki depan gambar Kalimantan yang seperti Semar.
Dua kabupaten ini selain lokasinya datar, penduduknya masih jarang (di bawah 100 jiwa per kilometer persegi). Warga masyarakatnya sudah tercerahkan, sejak lama jadi buah bibir di Kalsel transmigran daerah ini kalau tilik ke Jawa naik pesawat! Kedua kabupaten pun masing-masing membangun bandara perintis sendiri. Nantinya tinggal meningkatkan, Kotabaru jadi bandara internasional, Batulicin bandara penerbangan nasional.
Daerah ini sudah lama pula digadang-gadang untuk membangun jalan tol Trans Kalimantan: Banjarmasin-Batulicin-Balikpapan, jaraknya tak beda jauh Bakauheni-Palembang. Lanjutan dari ruas Balikpapan-Samarinda.
Terpenting dari semua itu adalah masyarakat Kobatabu yang kini sudah heterogen, paling siap untuk berubah dan menerima warga baru, dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. Selain warga lama Banjar dan Kaharingan, warga semua segmen asal Jawa dan Sulawesi sudah ramai di daerah ini. Mereka semua hidup sangat rukun, belum pernah ada gejala konflik sosial dalam bentuk apa pun di daerah ini. Kotabaru dan Tanah Bumbu masih satu kultur, karena Tanah Bumbu merupakan pemekaran kabupaten Kota Baru.
Kedua kabupaten harus disatukan kalau jadi DKI, karena secara kewilayahan (sosio-ekonomi dan sosio-kuktural) merupakan kesatuan yang saling berjalinan. Selain tak ada gunung berapi, paduan keduanya menyumbang garis pantai yan panjang di timur dan selatan, membantu semarak kehidupan metropolitan Ibu Kota di masa depan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Posy Rabu 21-08-19
SDM Unggul, Sekolah tak Unggulan!
H. Bambang Eka Wijaya

TEMA peringatan HUT Proklamasi ke 74 "SDM Unggul Indonesia Maju". Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyatakan "Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran dan berakhlak mulia. Kita butuh SDM unnggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi."
Tapi bagaimana mewujudkan SDM unggul itu lebih cepat ketika sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) diubah dari sistem sekolah unggulan berorientasi persaingan kapasitas dan prestasi, diganti sistem zonasi yang lebih mengutamakan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah, mengesampingkan pemeringkatan prestasi dalam skala yang luas.
Akibatnya, prinsip persaingan keunggulan sekolah dibabat habis diganti pemertaan mutu sekolah ke derajat lebih rendah, dengan alasan demi keadilan kesempatan sekolah. Padahal dengan sistem PPDB merit prestasi lebih adil bagi anak pekerja keras yang rajin belajar dan bersungguh-sungguh untuk meraih prestasi. Inilah benih manusia unggul yang sesungguhnya, tapi justru dilempar ke lingkungan sekolah yang kurang mendukung potensi dan prestasinya yang telah terbukti.
Apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Kita harus mengembalikan bubur itu menjadi nasi segar yang bisa diolah menjadi nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, dan lainnya. Inovasi mengembalikan bubur ke nasi segar itulah tumpuan harap dalam membangun barisan manusia unggul ke masa depan yang amat dekat, era bonus demografi 2020-2024.
Untuk cepat mengejar bonus demografi yang tinggal selangkah lagi, bisa dilakukan dengan menjaring kembali benih-benih unggul yang terlanjur berserak ke sekolah pemerataan mutu. Yakni lewat mengadakan kompetisi mata pelajaran tertentu, seperti olimpiade matematika, olimpiade fisika, biologi dan lainya di tingkat kabupaten/kota.
Hasilnya, anak yang mencapai tingkat prestasi tertentu dihimpun dalam gugusan-gugusan par excelence bidang keulmuan masing-masing yang disiapkan di setiap kapupaten kota. Mereka diberi penajaman khusus bidang keilmuannya sembari tetap belajar di sekolahnya. Dengan demikian, keunggulan yang mereka miliki di bidang keilmuannya tidak terbenam di sekolah pemerataan.
Dengan APBN yang berorientasi pembangunan SDM mulai 2020, upaya itu diharapkan tidak terhambat biaya. Untuk menghasilkan manusia unggul jelas harus lewat seleksi ketat. Buktinya jutaan orang terlibat bisnis digital, tak lebih dari bilangan jari sebelah tangan yang berhasil jadi decacorn. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 20-08-19
Isyarat Resesi Dunia Muncul di AS!
H. Bambang Eka Wijaya

PERTANDA seperti 2007 yang mengisyaratkan bakal ada resesi global 2008, pekan lalu muncul di AS. Yaitu, terjadi kurva terbalik imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury), untuk tenor 10 tahun imbal hasilnya lebih rendah dari tenor 2 tahun.
Rabu (14/8), imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun lebih rendah 2,1 basis poin dari tenor 2 tahun. Menurut data Refinitiv yang dikutip Kontan.co.id dari Reuter, pembalikan ini kali pertama sejak 2007. Juga dilaporkan CNBC, pukul 07.25 WIB, yield obligasi AS tenor 2 tahun 1,9781%, tenor 10 tahun 1,5826%.
"Pasar keuangan jarang berbohong dan secara global sepertinya mengharapkan satu hari perhitungan," kata Tom Galoma, direktur pelaksana Seaport Global Holding di New York.
Pembalikan kurva imbal hasil atau inversi ini mengguncang para investor yang sudah khawatir dengan perang dagang AS-Tiongkok memicu resesi global.
Awal tahun ini, bank sentral AS yang optimis setelah menaikkan suku bunga acuan sampai empat kali pada 2018, pada Maret 2019 tiba-tiba berbalik. The Fed mengakhiri siklus kenaikan sukubunga. Bahkan pada Juli 2019 The Fed justru memangkas suku bunga. Pembalikan arah The Fed ini yang memicu reposisi luas hingga terbaliknya kurva US Treasury.
Seiring itu bank sentral Eropa (ECB) mengevaluasi pemotongan suku bunga ke arah negatif, di bawah nol. Demikian pula Jepang, Selandia Baru dan bank sentral lainya. Semua itu demi terciptanya kebijakan moneter yang lebih longgar, agar ekonomi bergerak mendorong pertumbuhan global yang melemah dan menjurus resesi.
"Kebijakan moneter dalam beberapa tahun terakhir telah membuatnya hampir tidak efektif, atau bahkan berbahaya dalam beberapa kasus, karena bank sentral berusaha untuk mengatasi masalah di luar kendali mereka, dengan alat kebijakan yang terbatas dan sering eksperimental," tulis ahli strategi Bank of America Merrill Lynch, FX Athanasios Vamvakidis.
Menarik pengalaman dari dampak resesi global yang menjerat Indonesia dalam skandal Bank Century yang hingga kini kasusnya belum  tuntas sepenuhnya, kesiapan menghadapi ekses resesi ke ekonomi domestik harus dipersiapkan. Resesi bisa mengganggu proses pembangunan karena aliran segala bentuk modal asing tak selancar saat normal, akibat banyak dana menghindari risiko resesi hingga diamankan dalam aneka safe haven.
Kecuali Indonesia bisa membuat rupiah menjadi safe haven yang diburu investor seperti yen yang menggeser poundsterling sejak ada Brexit. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8,  Lampung Post Senin 19-08-19
RI-Malaysia Lawan Diskriminasi UE!
H. Bambang Eka Wijaya

RI dan Malaysia bersepakat melawan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa (UE) terhadap produk minyak kelapa sawit. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyepakati langkah perjuangan bersama kedua negara melawan diskriminasi UE itu dalam kunjungan Jokowi ke Kuala Lumpur Sabtu (10/8/2019).
Indonesia dan Malaysia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia. Diskriminasi terhadap minyak sawit dilakukan UE dengan alasan pembukaan lahan kelapa sawit mengurangi luas hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
Padahal di balik itu alasan sebenarnya adalah melindungi produsen minyak kacang-kacangan negeri subtropis, yang penggunaan lahannya justru tiga kali lebih luas untuk menghasilkan sejumlah minyak yang sama. AS saja misalnya menggunakan lahan 30 juta hektare untuk tanaman kedelai, lebih dua kali lipat dari lahan sawit Indonesia.
"Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit," ujar Menlu Retno Marsudi mengenai kesepakatan Jokowi-Mahathir deperrpti dikutip Antara (10/8).
Menurut Retno, RI dan Malaysia memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan dan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. RI juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data-data ilmiah yang bisa dipakai untuk perbandingan.
ASEAN dan UE sepakat membentuk working group (WG) on palm oil. RI menilai persamaan persepsi mengenai kerangka kerja WG penting untuk dilakukan. Tanpa persamaan persepsi dikhawatirkan WG tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.
Di balik wacana diskriminasi produk sawit, ekspor CPO dan turunannya ke UE Semester I 2019 ternyata mampu bertahan bahkan naik tipis 0,7%, yaitu menjadi 2,41 juta ton dibanding priode sama 2018 sebesar 2,39 juta ton. (InfoSawit, 11/8/2019)
Ekspor sawit dan turunannya Semester I 2019 secara keseluruhan naik 7,6%, atau dari 14,6 juta ton pada Januari-Juni 2018 menjadi 15,24 juta ton pada priode sama 2019. Kenaikan tajam eskpor priode tersebut terjadi ke Tiongkok, sebagai kompensasi pengurangan impor kedelai dari AS akibat perang dagang. Yakni, naik 39% dari 1,82 juta ton pada priode sama 2018 menjadi 2,54 juta ton pada Semester I 2019.
Sebaliknya, ekspor CPO ke AS turun 12%. Juga ke negara-negara yang terdampak perang dagang, India turun 17%, Pakistan 10%, dan Bangladesh 19%.
Sementara itu harga CPO pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange pekan lalu menguat 0,46% ke level MYR2.189/ton. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 18-08-19
Curah Hujan di Jawa
Tiap Tahun Turun 3%!
H. Bambang Eka Wijaya

PULAU Jawa "kehabisan air" hingga tak cukup buat makan dan minum pada 2040. Soalnya, kata peneliti senior geoteknologi LIPI Rachmat Fajar Lubis, di Jawa air selalu dipersepsikan sebagai sumber daya terbarukan karena ada musim hujan setiap tahun. Nyatanya, menurut peneliti geoteknologi lainnya, Heru Santoso, curah hujan di Jawa setiap tahun turun 3%.
Menurut Rachmat, ancaman krisis air di Jawa bisa kian nyata karena perubahan iklim yang diperparah oleh faktor antropogenik: pengambilan air secara besar-besaran untuk rumah tangga, industri dan alih fungsi lahan.
"Kalau pemerintah dan masyarakat tidak melakukan apa-apa, kita harus sangat khawatir. Kebutuhan air terus naik,  tapi air makin berkurang dan tercemar," ujar Rachmat dikutip BBC News Indonesia (5/8/2019).
Pemerintah mengklaim proyek bendungan, revitalisasi waduk dan danau yang terus berjalan bisa mencegah krisis air. Namun akademisi menilai, upaya itu belum cukup menangkal bencana yang bakal datang.
Menurut Heru Santoso, perubahan iklim dengan evaporasi atau penguapan air menjadi tinggi menyebabkan defisit air. Di sisi lain, alih fungsi lahan dari area resapan jadi pemukiman dan daerah industri, juga mengancam sumber air di Jawa.
"Jawa masih menjadi daerah industri andalan, bahkan ada rencana pembangunan area pantura dan proyek infrastruktur yang masif, ini tantangan berat," ujar Heru. "Upaya menjaga lahan serba salah karena kebutuhan lahan yang tinggi," tambahnya.
Penelitian Walhi menemukan kawasan tambang di Jawa Timur selama 2012-2016 meningkat dari 80 ribu hektare menjadi 151 ribu hektare. Mayoritas tambang baru itu di kawasan hutan. Alih fungsi lahan di Kota Batu selama 2001-2015 membabat setengah sumber air yang ada di wilayah tersebut.
Agar Jawa tak benar-benar kehabisan air bersih tahun 2040, Bappenas mewacanakan pemindahan Ibu Kota keluar Jawa. "Karena Jawa yang mengalami krisis air, beban Jawa harus dikurangi walau kita tidak bisa lagi menahan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi," kata Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi ngotot, "Kalau bangun banyak penampungan, orang di Jawa pasti masih bisa minum di musim kemarau."
Namun Rachmat menyatakan, ancaman krisis air tak akan berlalu dengan pembangunan penampungan air semata. Lebih vital, teknologi massal penjernih air yang murah dan mudah untuk bisa memanfaatkan air laut, air sungai, air gambut atau sisa pertambangan. ***

i

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 16-08-19
Independen Jadi Interdependen!
H. Bambang Eka Wijaya

JOHAN Galtung, pendiri Peace Research Institute Oslo, pada hari kemerdekaan AS (Independence Day) 4 Juli 2018 mengucapkan Selamat Hari Interdependen Amerika Serikat 2018. (TMS, 9/7/1018) Itu sejalan dengan pandangan Galtung, negara-negara di dunia tak terlepas dari saling ketergantungan global.
Interdependensi sejenis diungkap Menkeu Sri Mulyani di depan alumni FEB UI (9/8/2019), sebagai realitas keberadaan Indonesia dalam saling ketergantungan global.
"...Suka atau tidak suka, ada faktor-faktor penting yang berada di luar kendali Indonesia. Kondisi tersebut berada pada negara yang secara sistem ekonomi sangat kuat, seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan RRT. Kalau mereka 'bersin' maka seluruh dunia akan terkena flu," ujar Sri Mulyani.
Di era ekonomi yang saling terkait saat ini, lanjutnya, banyak sekali faktor kebijakan negara-negara maju yang mempengaruhi perekonomian Indonesia dan seluruh negara lainnya. (Bergelora.com, 12/8/2019)
Teori interdependen berasal dari psikologi sosial, aktornya dalam hubungan internasional adalah negara atau lembaga antarbangsa. Fokus analisis dalam psikologi sosial perilaku dua individu atau lebih ketika saling berinteraksi, mereka akan saling mempengaruhi baik dalam pikiran, perasaan, atau perilaku. Interdeprndensi atau saling ketergantungan terjadi saat individu terpengaruh oleh tindakan yang dibuat masing-masing individu tersebut.
Interdependensi itu bersifat positif ketika para individu saling menarik manfaat dengan memperkaya pengetahuan dan memperkuat integritas dirinya (capacity building) dari prosesnya dan saling meningkatkan upaya untuk mencapai tujusn bersama.
Tapi bersifat negatif jika egoistis, antarindividu justru saling merusak, menghambat dan saling menghancurkan. Perang dagang, konflik militer, adalah interdependensi negatif.
Interdependensi positif harus menjadi pilihan, utamanya dalam hubungan internasional. Dalam capacity building negara sebagai aktor dalam interdependensi global, mantan Direktur Bank Dunia Sri Mulyani melihat integritas yang perlu dibangun berupa kemandirian ekonomi. Kemandirian yang bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan apabila terjadi guncangan di lingkungan global.
"Indonesia memiliki modal yang menjanjikan, misalnya dari sisi jumlah penduduk, potensi ekonomi yang besar, geografi yang luas dan kekayaan alamnya," ujar Sri.
Dengan kemandirian ekonomi, Indonesia berintegritas dalam interdependensi global. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 15-08-19
Merdeka pun Manjadda-Wajada! (2)
H. Bambang Eka Wijaya

MEMBERI peluang manjadda-wajada ke warga di bawah garis kemiskinan untuk bisa bangkit subjektivitasnya berusaha maksimal keluar dari kemiskinan, bukan berarti menghentikan PKH dan segala bantuan dari pemerintah pusat. Semua itu tetap diperlukan sebagai modal dasar mengentaskan kemiskinan.
Hal yang perlu diprioritaskan sebagai bantuan mempercepat pengentasan kemiskinan adalah peran pemerintah daerah, provinsi dan  kabupaten/kota, yang selama ini masih kurang menonjol. Bahkan ada sementara daerah yang lebih menonjol program melancong studi bandingnya, bersama-sama eksekutif dan legislatif. Celakanya, banyak hasil "studi" yang menghabiskan anggaran besar itu tak bisa diterapkan di daerah, karena kondisi daerah atau antarnegara yang berbeda.
Oleh karena itu, lebih baik kalau para eksekutif dan legislatif daerah bersama memfokuskan perhatian dan program ke arah kemiskinan di daerahnya. Kalau belum bisa membuat program yang masif seperti PKH, bisa dimulai dengan membuat program berskala cluster, memobilisasi warga miskin untuk bekerja dalam kegiatan kelompok guna meningkatkan pendapatan mereka.
Kata kuncinya pada kegiatan yang memobilisasi atau menggerakkan warga miskin bangkit dengan subjektivitasnya keluar dari kemiskinan. Sedangkan program yang disiapkan pemda sebagai kail buat mereka.
Dengan itu terjadi keseimbangan program antara bantuan pusat yang membuat warga miskin relatif pasif sebagai penerima bantuan, dengan program daerah yang menggalang partisipasi mereka menjadi aktif. Juga, dengan mereka melakukan kegitan kelompok, sekaligus kegiatan kebangkitan subjektivitas warga miskin itu menjadi gerakan kebangkitan kaumnya.
Bercermin realitas selama ini, ada pemda yang membedah rumah warga miskin. Tentu layak dihargai sebagai awal yang baik. Namun ada kesan seperti reality show televisi, yang hasilnya hanya menaikkan kualifikasi jadi tidak miskin karena ada kriteria yang lantai rumahnya sudah difloor semen tergolong tidak miskin.
Padahal angka kemiskinan yang efektif berbasis konsumsi, sehingga kata kunci gerakan pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang bisa menambah penghasilan, agar konsumsi keluarganya melampaui garis kemiskinan.
Bedah rumah bisa dijadikan kegiatan  kelompok, asal dalam anggarannya disiapkan upah kuli bangunan yang terdiri dari warga miskin setempat.
Pokoknya buatlah kegiatan kelompok untuk warga miskin agar mereka bisa bersungguh-sungguh menanganinya: manjadda-wajada! *** (Habis)

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 14-08-19
Merdeka pun Manjadda-Wajada!
H. Bambang Eka Wijaya

DI tengah kehidupan bangsa merdeka pun, prinsip manjadda-wajada tetap berlaku. Yakni, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Bahkan hal itu juga berlaku dalam skala lebih besar, nasib suatu kaum tidak akan berubah jika kaum itu sendiri tidak berusaha mengubahnya. (Ar-Ra'd-11)
Jadi, kalau setelah 74 tahun negeri ini merdeka masih ada 25,14 juta atau 9,51% dari jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, 96 juta orang tergolong kurang mampu sehingga iuran asuransi jaminan kesehatan nasional (JKN) mereka ditanggung negara. Terkesan masih sangat banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh sehingga hidup mereka tak kunjung lepas dari jerat kemiskinan.
Untuk ihwal yang satu ini kita harus jernih berpikir. Seperti ungkapan manjadda-wajada, maupun prinsip kaum yang harus mengubah sendiri nasib kaumnya, peran subjektif atau sifat aktif aktornya menjadi prasyarat. Sedang realitasnya, sistem yang cenderung tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bersungguh-sungguh (manjadda), karena partisipasinya masih pseudomatis (seolah-olah). Bukan partisipasi yang membuat aktor benar-benar menjadi pelaku aktif. Tapi partisipasinya masih bersifat pasif.
Contohnya berbagai bantuan kepada kaum miskin yang terkait program keluarga harapan (PKH), pihak pemberi bantuan yang lebih aktif menjalankan programnya, sedang penerima bantuan relatif terima bersih. Dalam terminologi lama bantuan yang diberikan itu disebut ikan, bukan dibantu dengan kail: agar penerima bantuan aktif menggunakan bantuan itu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya.
Sedang dari skala kaum, dalam sistem demokrasi perwakilan pseudomatika terjadi ketika wakil-wakil yang dipilih rakyat di panggung politik (eksekutif dan legislatif) tidak benar-benar mengutamakan perjuangan untuk kepentingan rakyat, tapi lebih berorientasi kepentingan pribadi, maupun kepentingan partai atau golongan.
Jadi pokok masalah hingga 74 tahun merdeka masih 25,14 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, dan 96 juta orang tak mampu membayar iuran JKN, karena prinsip manjadda- wajada dan kebangkitan subjektivitas kaum belum diberi prioritas aktualisasinya!
Jelas tak mudah membalikkan arah orientasi manjadda-wajada dan pseudo demokrasi di era tiada hari tanpa OTT KPK terhadap eksekutif dan legislatif hasil pilihan rakyat. Tapi apa pun realitasnya, harus tetap diimplementasikan prinsip manjadda-wajada dan kebangkitan subjektivitas kaum. *** (Bersambung)

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 13-08-19
Falaq, Rudal Baru Pertahanan Iran!
H. Bambang Eka Wijaya

IRAN memperkenalkan sistem pertahanan rudal Falaq, yang telah ditingkatkan mampu menjangkau hingga 400 km dan menangkap lokasi rudal jelajah, balistik, hingga drone milik musuh. Falaq berbentuk kenderaan berat yang dilengkapi instalasi radar bergerak, diklaim versi yang lebih baik dari sistem Gamma.
Para pakar militer menilai, sistem pertahanan tersebut merupakan perombakan dan peningkatan dari sistem milik Rusia. Seperti dilaporkan kantor berita ISNA (10/8/2019), Falaq merupakan versi lokal dari radar pengawasan Gamma, yang mengambil referensi dari sistem buatan Rusia.
Falaq dikembangkan dari sistem pertahanan yang lama tak berfungsi karena pemberlakuan sanksi terhadap Iran, kurangnya suku cadang, serta ketidakmampuan teknisi asing melakukan perbaikan.
Menurut ISNA, selain mampu mendeteksi rudal balistik dan jelajah, serta drone dan pesawat siluman, sistem Falaq mampu dihubungkan dengan jaringan pertahanan udara Iran dan sistem rudal S-300 yang diperoleh dari Rusia.
Sistem pertahanan S-300 buatan Rusia telah dipasang di Iran Maret 2016, setelah penundaan beberapa tahun akibat adanya kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani bersama negara-negara kuat di dunia demi pencabutan sanksi terhadap Iran.
Pengungkapan sistem pertahanan rudal terbaru Iran itu dilakukan di tengah peningkatan ketegangan yang terjadi antara Teheran dan Washington. Tahun lalu AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 terkait Iran, karena AS khawatir dengan pemasangan sistem pertahanan udara jarak jauh Iran.
Sebelumnya, laporan Fars dikutip Kompas.com (6/8/2019) menyebut Iran memperkenalkan tiga jenis rudal presisi terbaru mereka untuk menunjukkan kesiapannya dalam mempertahankan diri dari serangan AS. Ketiga tudal baru Iran itu diberi nama Yasin, Balaban, dan Ghaem.
Yasin merupakan rudal kendali pintar udara ke udara, dengan sayap lipat bisa ditembakkan dengan jarak 50 km dari sasaran, serta bisa ditembakkan dari pesawat berawak maupun tak berawak.
Sedang Balaban digambarkan sebagai rudal yang dipandu GPS dan sensor, serta dilengkapi sayap lipat dan bisa dipasang di bawah pesawat. Lalu Ghaem terdiri dari beberapa seri, merupakan rudal penacari panas.
Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami memuji perilisan rudal-rudal tersebut sebagai pencapaian penting dalam kekuatan dan martabat Republik Islam Iran. Kementerian Pertahanan tidak akan ragu meski sejenak dalam membela Republik Islam dan untuk memperluas keamanan, tegasnya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 12-08-19
Indonesia Era Industri Mobil Listrik!
H. Bambang Eka Wijaya

PEKAN lalu Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden percepatan pengembangan kenderaan bermotor listrik atau mobil listrik, (electric vehicle/EV). Perpres ini relatif terlambat, karena bus Trans Jakarta dan taksi Bluebird kini telah menggunakan mobil listrik buatan Tiongkok. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak.
Jokowi mengatakan dengan adanya Perpres bisa mendorong pelaku insustri untuk memproduksi baterai sendiri. Baterai merupakan komponen paling krusial pada mobil listrik.
"Kita tahu 60 persen dari mobil listrik kuncinya ada di baterainya. Dan bahan untuk membuat baterai dan lain-lain ada di negara kita. Sehingga, strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita nanti bisa mendahului membangun industri mobil listrik yang murah, dan kompetitif," kata Jokowi.
Kepala Negara berharap dengan adanya Perpres ini, pelaku industri otomotif bisa segera merealisasikan membangun industri mobil listrik. (Kompas.com, 8/8/209)
Upaya membangun industri mobil listrik dengan keunggulan produksi baterainya yang murah, cukup beralasan. Mobil listrik dewasa ini terbilang mahal, salah satunya karena baterainya yang masih mahal.
Contohnya mobil Outlander Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) buatan Mitsubishi, harganya dibanderol Rp1,289 miliar. Harga baterainya saja, menurut Boediarto dari marketing Mitsubishi Motors, sekitar Rp200 jutaan, nyaris menyamai harga Xpander, mobil produk Mitsubishi yang laris.
Selain itu, banyak jenis mobil listrik yang telah hadir di Indonesia, dipamerkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di BSD bulan lalu. Antara lain, BMW i3S, harga off the road Rp1,3 miliar. Lalu BMW i8 PHEV, Toyota C-HR Hybrid, Camry Hybrid, Prius Hybrid, Alphard Hybird, dan Mercedes-Benz E300 EQ Power. Semua jenis itu harganya di atas Rp1 miliar.
Ada tiga jenis teknologi mobil listrik. Pertama, Electric Vehicle (EV), berjalan hanya dengan mesin listrik tunggal, baterainya selain diisi lewat mekanisme kinetik saat mobil jalan, juga dicas dengan sumber energi eksternal.
Kedua jenis Hybrid, bermesin dua: berdaya listrik dan bensin. Penggerakan mobil oleh mesin berdaya listrik, sedang mesin bensin membantu mengisi baterai sambil mobil jalan, dan membantu tenaga dorong saat diperlukan secara otomatis. Jenis Hybrid tak perlu dicas dengan sumber energi eksternal.
Ketiga jenis PHEV, bermesin dua dan bekerja seperti Hybrid, tapi jenis ini bisa dicas dengan sumber listrik ekternal. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 10-08-19
45 Tahun Lampung Post, Selamat!
H. Bambang Eks Wijaya

HARI ini, 10 Agustus 2019, Lampung Post yang terbit sejak 10 Agustus 1974, genap berusia 45 tahun. Usia yang dewasa dan matang. Namun, justru di usia itu langkahnya menapaki sejarah menghadapi tantangan kemajuan zaman bernama disrupsi, yang tak kenal ampun. Banyak media cetak yang tumbang, beralih ke media digital.
Lampung Post tidak jumawa meyakini media cetak akan mampu bertahan tetap hidup dari tekanan disrupsi. Sebaliknya, sejak jauh hari Lampung Post telah menyongsong datangnya akhir zaman media cetak dan mempersiapkan diri dengan membangun konvergensi media: digital dan radio streaming, keduanya praktis dan murah dengan jangkauan global berbasis internet.
Langkah media arus utama untuk itu secara umum bisa dikata sempat tertinggal dari masyarakatnya, yang telah jauh berselancar di alam maya, media sosial.
Sandungan utama hingga tak segera tuntas peralihan ke media baru itu faktor monetasi. Penghasilan yang bisa didapat dari media digital masih jauh dari memadai untuk memikul beban perusahaan menggantikan yang selama ini dipenuhi oleh media cetak. Seberapa lama peralihan ini selesai, sukar ditebak. Lampung Post memulai langkah itu beberapa tahun lalu dengan memperkenalkan situs berita gratis (Lampost.co).
Setelah jumlah penggemar Lampost.co cukup besar, tahun terakhir ini Lampost mulai mengalihkan pembaca Lampost.co ke situs berita berbayar, Lampungpost.id. Hasil pengalihan pembaca ke situs berbayar ini lumayan. Tapi perlu kesabaran ekstra untuk mencapai fungsi menggantikan pendapatan sirkulasi media cetak.
Apalagi pendapatan iklan. Selain iklan dari pengelola jaringan, iklan dari masyarakat dan dunia usaha masih perlu proses pembudayaan atau pembiasaan. Kondisi pemasangan iklan dari masyarakat dan pengusaha lokal di media digital, khusisnya Lampung Post, saat ini tak jauh beda dengan kondisi pemasangan iklan lokal di Lampung Post 25 tahun lalu. Perlu sosialisasi, promosi, dan proses belajar.
Masih mendingan iklan di Lampung Post cetak 25 tahun lalu, ada iklan display dari Jakarta yang dipasang untuk pemasaran produk dari industri nasional ke daerah ini. Tapi untuk media siber yang jumlahnya banyak di Lampung sekarang, iklan seperti itu belum seefektif dahulu.
Masa transisi di usia Lampung Post 45 tahun ini, memang menuntut kreativitas segenap jajarannya untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa membawa pembacanya mengarungi zaman dengan senantiasa up to date.
Dirgahayu Lampung Post! ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 09-08-19
Yuan Melemah Terendah Sedekade!
H. Bambang Eka Wijaya

DI tengah perang dagang yang memanas lagi, bank sentral Tiongkok atau People Bank of China (PBOC) membiarkan tanpa melakukan intervensi ketika mata uangnya yuan jatuh di bawah 7 yuan per dolar AS, kali pertama dalam satu dekade atau sejak 2008.
Hal itu oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi dinilai sebagai langkah menyulut perang mata uang (currency war), yang bakal meningkatkan ketegangan di antara kedua negara ekonomi terbesar di dunia tersebut.
Padahal biasanya POBC menopang pergerakan yuan, ungkap Departemen Keuangan AS dikutip CNN, Senin (5/8/2019), tapi kali ini mengizinkan mata uangnya terus melemah.
"Langkah tersebut dilakukan untuk mencuri bisnis dan pabrik, melukai lapangan kerja, dan menekan tenaga kerja juga harga para petani kita. Tak akan lagi," cuit Trump di akun Twitternya.
Langkah itu dipandang sebagai tindakan balasan menyusul ancaman Trump akan mengenakan tarif 10% untuk 300 miliar dolar AS produk Tiongkok. Sejak perang dagang mulai medio 2018, Washington dan Beijing terus melakukan aksi saling balas tarif yang diiringi negosiasi yang tak kunjung berhasil.
Dengan melemahkan kurs yuan terhadap dolar AS, harga barang-barang produk Tiongkok yang dikirim ke AS menjadi lebih murah dalam dolar. Sehingga, sekalipun dikenakan tarif bea masuk 10% atau lebih, kalau pelemahan dilakukan lebih dalam maka harganya jatuh lebih murah dalam dolar AS.
Itu yang dimakaud cuitan Trump langkah tersebut bisa mencuri bisnis bahkan pabrik di AS. Karena, dengan harga lebih murah dari barang produk AS, barang-barang produk AS bisa kalah bersaing di negerinya sendiri hingga pabriknya bangkrut dan ditutup.
Tapi ancaman serupa juga berlaku bagi negara lain, utamanya yang kurs mata uangnya selalu erat terkait dolar AS, seperti Indonesia -- cadangan utama devisanya pun dalam dolar. Kalau dalam bulan Juli lalu 1 yuan bernilai lebih Rp2.200, setelah pelemahan pada Selasa (6/8/2019) 1 yuan turun menjadi Rp2.025.
Artinya, barang impor asal Tiongkok yang pada bulan Juli berharga Rp2.200, pekan ini turun menjadi Rp2.025. Dengan begitu barang produk Tiongkok jadi lebih unggul bersaing atas produk lokal di Indonesia, sehingga bisa mencuri bisnis (hanya barang buatan Tiongkok saja yang laku) sekaligus mengakibatkan pabrik-pabrik di Indonesia bangkrut dan tutup, lantas tenaga kerjanya jadi penganggur.
Itulah yang perlu diwaspadai dengan currency war yang disulut Tiongkok, lebih berbahaya dari perang dagang. ***

Selanjutnya.....

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 08-08-19
Pertumbuhan Ekonomi Melambat!
H. Bambang Eka Wijaya

BADAN Pusat Statistik (BPS) Senin (5/8/2019) merilis pertumbuhan ekonomi Semester I 2019 sebesar 5,06% (yoy), melambat dari priode sama 2018 sebesar 5,17%. Itu merupakan paduan pertumbuhan kuartal I 2019 sebesar 5,07% dan kuartal II 2019 sebesar 5,05%.
Pada kuartal II 2019 itu, selain melambat dari kuartal I 2019, juga melambat dibandingkan priode sama atau kuartal II 2018 yang tumbuh sebesar 5,27%.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan PDB kuartal II 2019 tertinggi berasal dari jasa lainnya sebesar 10,73% yoy. Disusul jasa perusahaan sebesar 9,94%. Ketiga, sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,60%.
Sedangkan dilihat dari porsi pertumbuhan tertinggi secara kuartal (qtq) bersumber darj sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,80%. Disusul jasa lainnya 4,00% (qtq), dan ketiga dari sektor jasa pendidikan sebesar 3,90% (qtq).
Penyebab utama terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi, menurut catatan BPS, karena harga komoditas migas dan nonmigas di pasar internasional yang meskipun pada kuartal I 2019 secara umum mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan jika secara tahunan (yoy).
Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada kuartal II 2019 mengalami penurunan 6,12% dari kuartal II 2018. Selanjutnya pada waktu sama batu bara mengalami penurunan harga 22,9%, dan minyak sawit (CPO) merosot 16,7%.
"Selain itu, dari empat negara mitra dagang utama Indonesia, yakni Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat perkembangan semua faktornya mempengaruhi pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Suhariyanto.
Tepatnya, kondisi perekonomian global turut menyumbang penyebab pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, lanjutnya. Hal itu tercermin dari data industri dan perdagangan di pasar global yang cenderung melemah.
"Dilihat dari perekonomian global tantangan yang kita hadapi tidaklah gampang karena perekonomian global mengalami pelambatan yang cukup signifikan," ujar Kepala BPS. (detikfinance, 5/8/2019)
Dampaknya, kinerja ekspor kita mengalami kontraksi cukup dalam, yakni tumbuh negatif 1,81% (yoy). Kinerja ekspor itu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya 17,61% terhadap PDB.
Jadi, kerja keras untuk mengatasi pelambatan pertumbuhan ini adalah memperbaiki kinerja ekspor. Posisinya pada kuartal II 2019, ekspor migas turun 30,85% dan nonmigas turun 2,17%. Padahal kuartal II 2018 ekspor masih tumbuh 7,65%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 07-08-19
Cuitan Trump Sulut Koreksi Global!
H. Bambang Eka Wijaya

CUITAN Presiden Donald Trump di Twitter (1/8/2019) menyulut koreksi pasar saham global, tanpa kecuali Wall Street. Indeks Nikkei rontok 2,1%, Hang Seng jatuh 2,02%. IHSG Jumat pagi tersengat 0,71%, bahkan rupiah yang lama parkir di level 13.900/dolar AS, kembali ke level Rp14.100/dolar AS.
Setelah gencatan perang dagang sejak pertemuan Trump dengan Xi Jinping di sela KTT G20 diJepang akhir Mei 2019, hingga Trump mengizinkan perusahaan AS kembali berbisnis dengan Huawei, tiba-tiba akun Twiter Trump (1/8/2019) megumumkan:
AS akan mengenakan bea masuk baru sebesar 10% bagi produk impor asal Tiongkok senilai 300 miliar dolar AS yang hingga kini belum terdampak perang dagang. Bea masuk baru tersebut bisa dinaikkan hingga di atas 25%. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 September.
Menurut CNBC (2/8), Trump mengumumkan itu seusai pertemuan dengan Menteri Kauangan Steven Mnuchin dan Kepala Perwakilan Dagang Lighthizer terkait hasil negosiasi di Shanghai pekan ini. Negosiasi pada hari kedua, Rabu (31/7/2019) diakhiri lebih cepat dari jadwal, lansir Reuter.
Kedua pihak sama-sama tidak mengumumkan langkah konkret apa pun yang akan diambil guna mempercepat tercapainya kesepakatan dagang. Bahkan berbeda pernyataannya. Pihak AS menyebut Tiongkok kembali berkomitmen untuk membeli produk agrikultur AS dalam jumlah yang lebih besar. Sedang pihak Tiongkok menyebut kedua pihak menduskusikan hal tersebut tanpa komitmen apa pun.
Tiongkok kemungkinan besar akan membuat langkah balasan dengan mengenakan bea tambahan terhadap produk-produk made in USA.
Selain memukul IHSG dan Rupiah, cuitan Trump itu juga mengimbas ke harga CPO, komoditas penghasil devisa terbesar Indonesia, yang langsung anjlok 0,29%, menjadi MYR2.058/ton untuk kontrak pengiriman Oktober. Dengan kurs 1 MYR ke rupiah sebesar Rp3.338,50, berarti harga CPO per ton menjadi Rp6.870,633. Sedang dengan kurs 1 dolar AS MYR4,16, sama dengan 685 dolar AS/ton.
Pelemahan harga CPO terjadi akibat terseret turunnya harga minyak kedelai hingga 0,29% pada perdagangan Kamis (1/8/2019). Memanasnya kembali perang dagang AS-Tiongkok membuat pelaku pasar khawatir terhadap peningkatan stok minyak kedelai di AS.
Memanasnya kembali perang dagang AS-Tiongkok mengimbas secara multidimensi perekonomian Indonesia, yang ekspornya terbesar terkait rantai pasok ke Tiongkok. Sedangkan impor pangan RI tertinggi dari AS, lebih 10 juta ton gandum dan lebih 2 juta ton kedelai per tahun. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 06-08-19
Bantu Petani, Naikkan HPP Gabah!
H. Bambang Eka Wijaya

KALAU pendapatan buruh setiap tahun naik sesuai pertumbuhan ekonomi tambah inflasi, sekitar 8%, petani beda. Pendapatan petani setagnan pada HPP Gabah dan Beras sesuai Inpres Nomor 5/2015 yang sampai Agustus 2019 ini belum berubah, yakni per kg gabah kering panen (GKP) Rp3.700, gabah kering giling (GKG) Rp4.600, dan beras Rp7.300.
Jadi, kalau selama empat tahun ini pendapatan buruh sudah naik sekitar 32%, petani segitu terus. Akhir Mei 2019, seluruh pemangku kepentingan di industri beras melakukan FGD di Hotel Aryaduta untuk memperbaiki HPP gabah dan beras. Tapi hingga kini hasilnya belum dirilis.
Di zaman Orde Baru dahulu, HPP gabah dan beras nyaris setiap tahun ditinjau dan HPP baru berlaku setiap 1 Februari. Tapi di Orde ini empat tahun HPP belum ditinjau. Bukan berarti Orde ini lebih buruk dari Orde Baru, tapi yang pasti lebih lamban menyesuaikan HPP gabah.
Dengan lamanya HPP gabah tak disesuaikan, bukan hanya petani yang menderita tertinggal kereta harga kebutuhan yang tak henti melata. Bulog juga repot dalam penyerapan gabah petani berpatokan HPP.
Sebab, harga pasar gabah juga nyatanya ikut melata. Pada akhir April 2019, BPS mencatat pembelian oleh pedagang ke petani untuk GKP rata-rata Rp5.114/kg. Bayangkan betapa "ngoyo" Bulog mencari GKP berharga Rp3.700/kg.
Mungkin dapat juga, untuk sebagian yang kualitasnya dihindari tengkulak, atau petani yang terdesak kebutuhan tapi kelamaaan menunggu tengkulak datang karena orang Bulog nongkrong di tempatnya. Untung saja beras sejahtera (Rastra) dialihkan ke bantuan pangan nontunai (BPNT) sehingga penerima bantuan kini bebas memilih beras yang disenangihya, tak terpaksa harus menerima beras Bulog apa pun kualitasnya. Sehingga, penyerapan Bulog berkurang sekalipun tak menjadi masalah serius.
Jadi, nasib petani masih sedikit tertolong oleh mekanisme harga di "pasar petak umpet", saat orang Bulog berada di Barat tengkulak membeli beras petani di Timur, dan seterusnya. Begitu prosesnya sehingga petani bisa mendapatkan harga lebih baik dari HPP, dengan disparitas harga Rp5.114 - Rp3.700 = Rp1.414, atau sekitar 38%.
Ternyata, tak jauh beda dengan persentase kenaikan upah buruh selama 4 tahun. Karena itu, alangkah baiknya kenaikan HPP gabah dan beras dilakukan setiap tahun setara kenaikan tahunan upah buruh.
Harga beras ditekan untuk meringankan buruh di sektor industri. Dengan kenaikan setara itu jadi impas, buruh tak terbebani kenaikan harga beras. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 05-08-19
'Republik Dalang' Versus Realitas!
H. Bambang Eka Wijaya
KI Dalang wayang kulit setiap membuka cerita menggambarkan negeri yang makmur dengan murah sandang, pangan, dan papan. Konsep dalang ini diadopsi para politisi saat kampanye untuk mewujudkan Republik murah sandang, pangan dan papan.
Bisa dibayangkan, agar sandang murah maka gaji buruh pabrik tekstil dibayar serendah mungkin. Lokasi pabriknya juga dicari di daerah yang upah minimum kabupaten (UMK)-nya terendah.
Sedangkan untuk murah pangan, maka harga produksi pangan ditekan dan dikendalikan pada level terendah. Akibatnya, para petani tanaman pangan tak mendapatkan harga hasil panennya sesuai nilai riilnya, tapi pada harga yang dipatok pada level terendah. Lebih jauh lagi, karena harga produknya dipatok terendah, maka buruh tani pun yang banting tulang di sawah mendapatkan gaji terendah pula, dibanding jenis pekerjaan lain.
Kemudian papan (rumah) yang murah, dengan harga bahan bangunan yang mahal untuk bisa mewujudkan rumah murah maka gaji kuli bangunan yang jadi korban ditekan habis. Tanpa kecuali, kuli bangunan itu tergolong pekerjaan 'spesialis' sehingga di Jepang gaji per jamnya tinggi.
Demikian salah satu gambaran kondisi 'Republik Dalang', di mana kehidupan masyarakatnya terutama buruh pabrik, buruh tani, dan kuli bangunan itu digaji sangat rendah, hanya mampu membeli makanan murah atau kalau jajan sekelas warteg, dan tinggal di rumah murah sekelas RSSS. Padahal, sandang, pangan dan papan murah itu dalam 'Republik Dalang' justru sebagai gambaran negeri yang makmur.
Di sisi lain realitasnya, di negeri makmur itu orang membeli sandang (pakaian serta asesorisnya) memilih branded (bermerek) terkenal yang harganya jelas mahal. Masyarakat makmur itu risih memakai pakaian murahan nonbranded, apalagi yang dibeli di Pasar Tempel.
Dalam hal pangan juga, masyarakat negeri makmur itu bukan hanya memilih makanan yang bukan jenis murahan, bahkan memilih restoran juga berebut pesan di tempat terbaik, yang tarif menunya serba mahal. Dengan kemampuan masyarakatnya memilih makanan terbaik itulah, Singapura yang tak punya sawah sepetak pun menjadi negara Terbaik I Dunia untuk Ketahanan Pangan.
Juga untuk papan, pilihan terbaik itu yang harganya mahal baik itu apartemen di gedung yang menjulang ke langit, maupun rumah tapak yang bangunan dan tanahnya cukup luas, 10 kali lebih luas dari RSSS.
Demikianlah kontroversi gambaran makmur 'Republik Dalang' yang dikampanyekan para politisi versus realitas zaman now! ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 04-08-19
Apple Beli Modem 5G
Intel Seharga Rp13 T!
H. Bambang Eka Wijaya
SAAT produsen smartphone Tiongkok (OPPO, Huawei, dan Vivo) mendapat lampu hijau dari pemerintahnya untuk memasarkan produk 5G di negeri Tirai Bambu dengan modem Balong buatan Huawei, barulah Apple tergopoh-gopoh mengakuisisi bisnis modem 5G dari Intel senilai 1 miliar dolar AS, setara Rp13 triliun.
Isu sebelumnya pernah beredar, penangkapan seorang eksekutif Huawei oleh Kanada atas permintaan AS, tujuannya untuk menghambat kemajuan teknologi 5G Huawei mendahului AS, khususnya Apple. Bahkan perang dagang juga disulut Trump, isunya untuk membendung dominasi teknologi Huawei yang 'lebih maju' di negeri Paman Sam.
Isu-isu tersebut akhirnya mendapat konfirmasi dari Presiden Trump sendiri. Ketika sikapnya melunak dalam perang dagang, hal penting pertama yang ia tegaskan adalah perusahaan AS boleh kembali berbisnis dengan Huawei.
Dengan akuisisi tersebut sebanyak 2.200 karyawan Intel akan pindah ke Apple. Selain itu, Apple juga akan mengambil alih kekayaan intelektual dan perlengkapan dari Intel. Apple dan Intel mengumumkan akuisisi ini dan prosesnya diperkirakan selesai akhir 2019.
Namun demikian, menurut CEO Intel Bob Swan, yang diserahkan ke Apple hanya bisnis modem smartphone. Intel tidak serta merta kehilangan bisnis modem, dan selanjutnya fokus pada pengembangan teknologi 5G untuk PC, Internet of Thing, mobil tanpa awak, dan lain-lain.
Upaya akuisisi bisnis modem ini disebut sebagai langkah Apple untuk mengembangkan 5G di iPhone, yang bisa dikatakan terlambat. Sebab, saat ini sudah cukup banyak vendor Android yang lebih dahulu melahirkan smartphone 5G.
Menurut Gene Muster, analis pengamat Apple, pengembangan modem Apple akan berlangsung hingga tiga tahun. SVP Hardware Technology Apple, Johny Srouji mengatakan, akuisisi ini akan menguntungkan Apple dalam percepatan produksi.
Mereka juga lebih leluasa mengintegrasikan modem dengan chipset iPhone untuk memperkaya fitur di iPhone.
"Akuisisi ini membantu mempercepat  pengembangan kami untuk produk di masa mendatang dan memungkinkan Apple lebih berbeda di masa yang akan datang," jelas Srouji dilansir KompasTekno dari The Verge (26/7/2019).
Soal jaringan 5G, Tiongkok menjadi negara pertama yang secara nasional sudah siap mengoperasikannya. Beberapa pabrikan lokal bahkan sudah mendapat izin untuk menjual ponsel 5G di rumah sendiri. Izin itu didorong oleh kenyataan, Mei lalu, Oppo, Huawei dan Xiaomi telah lebih dahulu merilis ponsel 5G di Swiss. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Sabtu 03-08-19
Regulasi Daerah Hambat Investasi!
H. Bambang Eka Wijaya
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai, banyak regulasi yang dibuat pemerintah daerah justru menghambat terhadap masuknya investasi. Karena itu, regulasi yang bisa menghambat investasi harus ditata ulang.
"Kalau ada aturan yang menghambat investasi harus segera direvisi. Sehingga semua aturan benar-benar untuk menarik investasi," ujarnya.
Ia menyebut semua daerah di Indonesia sedang seret investasi. Menurut dia, Presiden Jokowi mengeluhkan sikap aparat pemerintah yang belum satu pandangan tentang pentingnya investasi.
"Jadi banyak yang tidak paham bahwa investasi itu penting. Penting untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Harusnya sikap aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah menarik investasi, bukan menghalangi. Itu yang sebenarnya mejadi kekhawatiran Pak Presiden," kata Bambang. (Kompas.com, 30/7/2019)
Karena itu, lanjutnya, langkah yang perlu dilakukan agar investasi tumbuh adalah melakukan simplifikasi (penyederhanaan) regulasi untuk memudahkan investasi. Utamanya di daerah luar Jawa, karena sejauh ini investasi terbesar terdapat di Pulau Jawa.
Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sepanjang Semester I 2019 mencapai Rp395,6 triliun, naik 9,4% dibandingkan priode sama tahun lalu sebesar Rp361,6 triliun. Capaian ini 49,9% dari target realisasi investasi 2019 sebesar Rp792,3 triliun.
Realisasi investasi sepanjang Januari-Juni 2019 itu terdiri dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp182,8 triliun dan penenaman modal asing (PMA) sebesar Rp212,8 triliun. Dari realisasi investasi tersebut total penyerapan tenaga kerja sebanyak 490.715 orang.
Dengan serapan investasi yang sedemikian, Indonesia menduduki posisi ke empat sebagai negara terbaik untuk berinvestasi dan berbisnis pada 2019. Peringkat satu Malaysia, kedua Polandia, dan ketiga Filipina.
Peringkat tersebut berdasarkan riset yang dilakukan majalah CEOWORLD atas 11 faktor; seperti tenaga kerja, perlindungan investor, infrastruktur, pajak, kualitas hidup, birokrasi, dan kesiapan teknologi.
Skor investasi dan doing business di Indonesia sebesar 84,4. Skor Malaysia 85,8, Polandia 85,2, dan Filipina 84,6.
Di bawah Indonesia peringkat 5 dan sererusnya Australia, Singapura, India, Republik Ceko, Spanyol, dan Thailand. Sementara Inggris, AS, Tiongkok, dan Jepang berada di peringkat 16, 18, 24, dan 32 di antara negara-negara terbaik di dunia untuk investasi 2019. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 02-08-19
Kasus Novel Kejahatan Sempurna?
H. Bambang Eka Wijaya
APAKAH kasus penyiraman air keras ke mata penyidik KPK Novel Baswedan sebuah kasus kejahatan sempurna, sehingga kemungkinan terungkapnya kecil? Di dunia, banyak kasus kejahatan sempurna yang tak terungkap, bahkan di Amerika dan Eropa meski kemampuan polisi berstandar tinggi.
Kejahatan sempurna banyak jenisnya. Dari jenis kriminal murni, seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan secara terencana, tak meninggalkan jejak atau petunjuk apa pun, sehingga secanggih apa pun polisi dan peralatannya tak berhasil mengungkapnya.
Kedua, kejahatan sempurna terkait kekuasaan, pelakunya terorganisasi di bawah seseorang atau kelompok dengan kekuasaan legal yang merencanakan operasinya untuk sukar dilacak. Kejahatan sempurna jenis ini bisa menjadi bagian dari "power tend to corrupt, absolut power corrupted absolutely".
Para aktor jenis kedua ini bahkan banyak yang yakin kejahatannya takkan terungkap. Mereka, hidup tenang dan terhormat dengan serba mewah, padahal gaji sebenarnya relatif kecil. Bukti kejahatan luar biasa (korupsi) yang ia lakukan sempurna, sampai akhir hayatnya polisi, jaksa, dan KPK tak mencium korupsinya.
Pelaku utama (intelektual) serangan terhadap Novel Baswedan bukan mustahil dari jenis ini. Namun, serangan terhadap Novel itu ia lakukan justru karena kejahatan sempurna dalam korupsinya gagal sehingga ia tercokok KPK. Maka, untuk melampiaskan kemarahan akibat kegagalannya itu, ia rancang sesempurna mungkin serangan pada penyidik yang telah menggunakan kekuasaan berlebihan dalam menangani kasusnya, atau tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam laporannya 17 Juli 2019 sebut sebagai exessive use of power.
Dirancang sebagai kejahatan sempurna, serangan terhadap Novel Baswedan tak meninggalkan bukti, jejak atau petunjuk apa pun di tempat kejadian perkara (TKP), kecuali mata novel yang cacat. Karena itu, TGPF memilih out of the box, keluar dari kisaran kejadian perkara, dan mencari petunjuk di tempat lain.
TGPF mencermati sejumlah kasus yang ditangani Novel di seputaran waktu peristiwa penyerangan terhadsp Novel, 11 April 2017 oleh dua pria bersepeda motor.
Ada enam kasus "high profile" yang TGPF simpulkan punya kemungkinan terkait dalam kasus Novel. Petunjuk itu yang TGPF serahkan ke Polri, selanjutnya diserahkan ke Tim Teknis Kasus Novel yang diumumkan 1 Agustus 2019 kemarin untuk menemukan pelakunya.
Hasil kerja tim teknis ini akan membuktikan kasus Novel kejahatan sempurna atau bukan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Pos, Kamis 01-08-19
Stop Intervensi Pemajakan Pertanian!
H. Bambang Eka Wijaya
UNTUK mewujudkan janji Jokowi tahun 2014, mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa menyarankan dihentikannya pemajakan sektor pertanian melalui upaya intervensi untuk menekan harga produk pertanian.
Intervensi harga produk pertanian, baik secara langsung maupun tak langsung, telah menyebabkan transfer pendapatan keluar dari pertanian dalam jumlah sangat besar, rata-rata 46% dari PDB pertanian pada priode 1960-1984 di 18 negara berkembang yang dikaji (Schiff dan Valdes, 1992). Kajian ini kian relevan dengan situasi terkini jika melihat praktik kebijakan pertanian di negara berkembang dan khususnya di Indonesia, tulis Santosa dalam kolomnya "Menuju Indonesia 7.0" (Kompas, 29/7/2019)
Jika ingin pertumbuhan pertanian lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, ia sarankan "pengenaan pajak terhadap pertanian relatif terhadap sektor lainnya harus dihentikan. Intervensi baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menekan harga produk pertanian juga harus dihilangkan".
Pertumbuhan PDB negara-negara yang paling rendah intervensinya atau justru memproteksi pertaniannya dua kali lebih besar (6,5%) dibandingkan yang memajaki sektor pertanian dengan ekstrem (3,3%). Menghilangkan intervensi serta pemajakan komoditas pertanian berpotensi meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan 1,1%. (Schiff dan Valdes, 1992).
Sebaliknya intervensi dan pemajakan itu menyebabkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian Indonesia selalu jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi, yaitu 3,37% dibandingkan 5,03% (2016), 3,87% dibandingkan,5,07% (2017), dan 3,91% dibandingkan 5,17% (2018). (BPS, Juni 2019)
Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB terus mengalami penurunan dari 15,60% di tahun 2000 menjadi 13,58% (2009) dan 12,81% (2018). Tetapi di sisi lain, sektor pertanian tetap sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia, yaitu 38,11% dari total 129,36 juta tenaga kerja per Februari 2019.
Untuk melihat nilai nyata yang ditransfer dari sektor pertanian lewat intervensi menekan harga produk pertanian, bandingkan dengan negara yang tak mengintervensi. Di Jepang harga beras kini 435,53 yen atau Rp55 ribu/kg (diksapedia, 27/12/2018), di Indonesia Rp10.500/kg. Nilai nyata yang ditransfer keluar dari pertanian Rp44.500/kg, atau Rp44.500.000/ton.
Kalikan setahun untuk hasil panen 45 juta ton setara beras pada 2018. Andaikan nilai yang ditransfer itu dinikmati petani. ***

Selanjutnya.....