Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 23-08-19
Papua, Masa Depan Indonesia!
H. Bambang Eka Wijaya
AWAL pekan ini warga Papua marah. Mereka tersinggung oleh persekusi (penggerudukan) massa ormas ke asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur, diwarnai umpatan merendahkan martabat warga Papua. Gubernur Jawa Timur Kofifah pun cepat meminta maaf atas tindakan warganya menyakiti hati warga Papua.
Melalui kebesaran jiwa Gubernur Papua Lucas Enembe dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat mengatasi situasi, amarah warga Papua yang sempat memuncak itu pun berhasil diredam. Suasana berhasil dibuat kondusif kembali. Komitmen sebagai saudara sebangsa untuk saling asah, asih dan asuh antara warga Papua dengan warga Jatim dan daerah-daerah lainnya pun diteguhkan.
Itu karena the facto Papua merupakan organ tubuh kesatuan bangsa Indonesia. Buktinya, Senin lalu saat ada ramai-ramai di Manokwari, para mahasiswa Papua di Palembang, Medan, fan kota-kota lain unjuk eksistensi bahwa mereka sudah menjadi unsur warga setempat.
Bukan hanya anak Papua yang menyebar di seantero negeri. Sebaliknya, anak-anak negeri dari daerah-daerah lain juga ramai mengabdi di proses pembangunan Papua. Begitulah wujud persatuan dan kesatuan bangsa, saling bantu, saling mengisi, dan saling memberi dalam kerja besar mencapai kemajuan bersama.
Lebih lagi seperti disitir para negarawan, Papua adalah masa depan Indonesia. Masa lalunya Jawa dan Sumatera. Contohnya tambang batu bara Ombilin, di Sumatera Barat, kini baru baranya sudah habis dan oleh Unesco dijadikan Warisan Dunia. Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara masa kini. Kalimantan dengan migas dan sawitnya, Sulawesi dengan mineral bijih besi, nikel dan sejenisnya, Nusa Tenggara dengan pariwisatanya, menyangga kehidupan nasional masa kini.
Sedangkan Papua, tengah membangun sarana masa depan dengan modal pajak dan dividen dari Freeport (2018, Rp32 triliun), tambang dan kilang Gas Tangguh (Rp12 triliun/tahun), serta tambang minyak baru di Bintuni, Berau dan Muturi di lepas pantai Papua.
Di luar biaya pembangunan infrastruktur yang digesa Presiden Jokowi, penerimaan dari Freeport dan Tangguh itu sebanding dengan Dana Otsus untuk Papua Rp5,850 triliun, dan Papua Barat Rp2,507 triliun. Plus Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Papua Rp2,824 triliun, dan Papua Barat Rp1,440 triliun.
Semua itu tentu melengkapi DAU, DAK dan PBH dari pusat untuk APBD 29 daerah tingkat II di Papua, dan 13 daerah tingkat II di Papua Barat. Betapa banyak dana ditransfer ke Papua dan Papua Barat, masa depan Indonesia. ***
0 komentar:
Posting Komentar