Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 22-08-19
'DKI Kobatabu', IKN di Kalimantan!
H. Bambang Eka Wijaya
RENCANA memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, setelah diumumkan Presiden Jokowi di pidato 16 Agustus, segera mendapat reaksi luas. JawaPos.com (18/8) misalnya, mengangkat data BNPB, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hari itu lebih separoh dari 888 titik api di seluruh Tanah Air.
Meski demikian, di Kalimantan Selatan hanya tercatat 36 titik panas. Ini masih pada level rata-rata nasional. Artinya, karena sudah ditetapkan pilihan letak IKN di Kalimantan, dan relatif aman dari ancaman karhutla akibat gambut maupun timbunan batu bara di bawah permukaan tanahnya, maka Kalsel jelas paling tepat menjadi pilihan.
Andaikan Kalsel yang dipilih, lokasi paling tepat untuk menjadi IKN adalah gabungan dua kabupaten, Kota Baru dan Tanah Bumbu. Kalau DKI sekarang di Jabotabek, nantinya jadi "DKI Kobatabu" (Kota Baru-Tanah Bumbu). Di peta tampak dua kabupaten ini luasnya sepertiga Kalsel, dan merupakan kaki depan gambar Kalimantan yang seperti Semar.
Dua kabupaten ini selain lokasinya datar, penduduknya masih jarang (di bawah 100 jiwa per kilometer persegi). Warga masyarakatnya sudah tercerahkan, sejak lama jadi buah bibir di Kalsel transmigran daerah ini kalau tilik ke Jawa naik pesawat! Kedua kabupaten pun masing-masing membangun bandara perintis sendiri. Nantinya tinggal meningkatkan, Kotabaru jadi bandara internasional, Batulicin bandara penerbangan nasional.
Daerah ini sudah lama pula digadang-gadang untuk membangun jalan tol Trans Kalimantan: Banjarmasin-Batulicin-Balikpapan, jaraknya tak beda jauh Bakauheni-Palembang. Lanjutan dari ruas Balikpapan-Samarinda.
Terpenting dari semua itu adalah masyarakat Kobatabu yang kini sudah heterogen, paling siap untuk berubah dan menerima warga baru, dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. Selain warga lama Banjar dan Kaharingan, warga semua segmen asal Jawa dan Sulawesi sudah ramai di daerah ini. Mereka semua hidup sangat rukun, belum pernah ada gejala konflik sosial dalam bentuk apa pun di daerah ini. Kotabaru dan Tanah Bumbu masih satu kultur, karena Tanah Bumbu merupakan pemekaran kabupaten Kota Baru.
Kedua kabupaten harus disatukan kalau jadi DKI, karena secara kewilayahan (sosio-ekonomi dan sosio-kuktural) merupakan kesatuan yang saling berjalinan. Selain tak ada gunung berapi, paduan keduanya menyumbang garis pantai yan panjang di timur dan selatan, membantu semarak kehidupan metropolitan Ibu Kota di masa depan. ***
0 komentar:
Posting Komentar