Banjir Jakarta itu Bersifat Politis!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 06-01-2020
Banjir Jakarta itu Bersifat Politis!
H. Bambang Eka Wijaya

BANJIR besar di Jakarta pada Tahun Baru 1 Januari 2020 cenderung bersifat politis, ekses dari politik identitas atau populis saat Pilgub DKI 2017. Akibat politik model itu, normalisasi Ciliwung dan sodetan ke banjir kanal timur terhambat karena enggan menggusur.
Itu terkesan dari tinjauan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bersama Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyusuri aliran Ciliwung. Menurut Menteri, hanya 16 km bantaran kali yang dinormalisasi, dari panjang kali 33,9 km.
"Maaf Pak Gubernur, dalam penyusuran Sungai Ciliwung yang sudah dinormalisasi 16 km itu aman dari luapan, yang belum dinormalisasi tergenang," ujar Basuki pada Anies. (MI, 2/1)
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah mengatakan, sejak 2018 proyek normalisasi Ciliwung sudah vakum, terhambat karena masih ada lahan yang belum dibebaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya ada 17,5 km bantaran kali yang belum dinormalisasi. (detik.com, 2/1)
Juga pembangunan bendungan untuk menghambat gelontoran air dari hulu, bendung Ciawi dan Sukamahi yang seharusnya 2020 diresmikan, pembebasan lahannya kini belum selesai dilakukan Pemprov DKI.
Demikian ekses politik populis, menunda berbagai program terkait pembebasan lahan. Lebih politis lagi, sesuai video yang viral, Anies menuding kesalahan para pendahulu yang membangun saluran besar air hujan ke laut. Karena semestinya, menurut Anies, air hujan dari langit turun masuk ke bumi.
Tapi nyatanya area resapan air di Jakarta jauh dari memadai. Dengan curah hujan sebesar hari itu, memang banjir di Jakarta tak bisa dihindari. Tapi dengan semua sistem drainase dari hulu ke hilir berfungsi baik, banjir mungkin tak seburuk di Tahun Baru 2020.
Retorika politik menyalahkan para pendahulu membangun drainase besar itu kausa prima terhentinya proyek drainase dari hulu ke hilir. Padahal, kalau untuk menghindari warga jadi korban penggusuran, model Jokowi merelokasi warga dari area gusuran ke apartemen yang dibangun untuk itu, justru meningkatkan harkat dan martabat warga.
Jadi, tanpa mengorbankan warga bantaran, proyek drainase semestinya bisa digesa.
Betapa penting drainase efektif dari hulu ke hilir untuk pengendali banjir bandingkan dengan zaman kolonial, pada 16 April 1911 dibangun Bendung Katulampa, diresmikan 11 Oktober 1912. Hanya 1,5 tahun selesai dibangun bendungan yang sampai sekarang masih berfungsi itu.
Sekarang, lebih dua tahun proyek mangkrak. ***