Kemiskinan Turun Tak Sebanding!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 20-01-2020
Kemiskinan Turun Tak Sebanding!
H. Bambang Eka Wijaya

BPS merilis jumlah penduduk miskin Indonesia September 2019 sebanyak 24,79 juta orang atau 9,22%. Jumlah itu turun 880 ribu orang atau 0,44% terhadap September 2018.
Penurunan jumlah orang miskin itu relatif kecil dan tak sebanding dengan upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah lewat berbagai bantuan kepada warga miskin. Sebagai upaya itu, pada 2019 pemerintah menaikkan 100% bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp38 triliun dari Rp19 triliun pada 2018.
Seiring dengan itu, pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp20,1 triliun kepada 15,6 keluarga. Dengan rata-rata per keluarga 4 jiwa, BPNT mencapai 62,4 juta orang, lebih dua kali dari jumlah orang di bawah garis kemiskinan. Kecil kemungkinan bantuan ini salah sasaran.
Ketiga, bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada masyarakat lapisan bawah sebesar Rp48,8 triliun untuk 134 juta orang kurang mampu. Bantuan berobat gratis ini sangat penting bagi kesejahteraan warga lapisan terbawah karena sebelumnya biaya berobat membebani warga kurang mampu.
Keempat, dana BOS, untuk 271 ribu sekolah di seluruh Indonesia sebesar Rp54,3 triliun. Dana bantuan operasional sekolah ini meringankan orang tua murid seluruh negeri, karena dengan adanya BOS orang tua murid terlepas dari membayar SPP anaknya setiap bulan, yang sering memusingkan orang tua murid.
Total berbagai bantuan langsung untuk upaya mengentaskan kemiskinan dalam 2019 mencapai Rp161,2 triliun, hasilnya hanya mengentaskan dari bawah gatis kemiskinan 880 ribu orang.
Biaya pengentasan kemiskinan setiap orang jadi Rp183.181.818,18 (seratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen). Padahal, garis kemiskinan pada September 2019 hanya sebesar Rp440.538/kapita/bulan, meningkat dari September 2018 Rp410.670/kapita/bulan.
Tampak, hanya untuk garis kemiskinan Rp440.538/kapita/bulan, pemerintah telah mengeluarkan Rp183 juta lebih per orang yang mentas dari bawah garis kemiskinan. Dengan disparitas yang sedemikian jauh, terlihat ada yang tidak efektif dalam program pemerintah mengentaskan kemiskinan.
Salah satunya, orang miskin dibuat pasif terima bersih segala bantuan. Idealnya, warga miskin dimobilisasi untuk meningkatkan pendapatan asli mereka (seperti New Deal di AS 1933-1938), sehingga mereka bangga bangkit dari kemiskinan berkat hasil keringatnya sendiri. Motivasi itu yang tak dibangun di sini. ***