Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 30-04-2021

Covid-19 India, Setiap Menit 2 Meninggal!

H. Bambang Eka Wijaya

TINGKAT Kematian Covid-19 di India 117 orang per jam, atau setiap menit 2 orang tewas. Pemakaman dan kremasi nonstop 24 jam. Pohon-pohon di kota ditebang untuk bahan bakar, keluarga korban menunggu giliran kremasi berjam-jam.

Associated Press melaporkan, kasus infeksi Covid-19 di India melonjak dengan laju tercepat di dunia. Minggu (25/4/2021) negara itu mencatat lebih dari 350 ribu kasus baru harian Covid-19. Sementara jumlah total infeksi mencapai lebih dari 17,3 juta.

Para dokter yang putus asa di media sosial meminta tabung oksigen untuk pasien mereka yang sekarat. "Saya merasa tidak berdaya karena pasien saya bertahan hidup dari jam ke jam," kata Dr. Gautam Singh kepada AP dikutip Kompas.com. (27/4/2021)

"Saya akan memohon lagi dan berharap seseorang mengirim oksigen yang akan membuat pasien saya tetap hidup," imbuhnya.

India semula menjadi panutan negara berkembang dalam menangani Covid-19, runtuh oleh virus baru mutan ganda. Kapasitas unit perawatan intensif penuh dan kehabisan fasilitas ventilator. Krematoriun negara yang kewalahan membakar mayat di udara terbuka.

"Tsunami" Covid-19 India ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan negaranya telah mengatasi virus Corona di Forum Ekonomi Dunia.

Sementara Badan Kesehatan Dunia (WHO) dari Genewa menyebut serangan Covid-19 di India memilukan. Dirjen WHO Tedros Adhanom Gebreyesus menyatakan gelombang baru virus mutasi ganda menyerang negara Bolliwood itu.

"WHO melakukan semua yang kami bisa, menyediakan peralatan dan suplai kritis," jelas Tedros. (AFP, 26/4).

Tedros menyebut, pihaknya memberi rumah sakit lapangan pra-fabrikasi, konsentrator oksigen, dan kebutuhan laboratorium.

WHO juga mengerahkan 2.600 pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu India menghadapi virus corona.

Daily Mail melaporkan 352.991 kasus baru harian di India Senin (26/4), dengan korban meninggal 2.812 dalam sehari.

Media setempat memberitakan, kematian terjadi setelah pasien tidak mendapatkan oksigen maupun ruang perawatan.

Oksigen menjadi barang paling dicari di India. Umumnya, harga per tabung 6.000 rupee (Rp1,1 juta) Tetapi sejak pandemi harganya meroket jadi 50 ribu rupee (Rp9,6 juta).

Diwartakan BBC, harga alat medis penunjang lainnya juga meningkat. Seperti konsentrator oksigen harganya bisa mencapai 2.600 dolar AS (Rp37,6 juta).

Karena begitu lanngka alat bantu dan ruang perawatan, banyak pasien akhirnya meninggal. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 29-04-2021

Oposisi Junta Militer, KTT ASEAN Gagal!

H. Bambsng Eka Wijaya

OPOSISI junta militer Myanmar, National Unity Governement (NUG) pemerintahan sipil yang baru dibentuk, menyebut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Jakarta (23/4) telah gagal, karena konsensus yang dihasilkan malah memihak militer.

Padahal, ASEAN seharusnya menekan junta militer yang telah melakukan kudeta dan melanggar hak asasi manusia masyarakat sipil. Sampai Minggu (25/4/2021) sudah 751 orang warga sipil tewas akibat tindak kekerasan junta militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa.

Justru sekembali pemimpin tertinggi junta Jenderal Min Aung Hlaing dari Jakarta, di Myanmar beredar instruksi tertulis berbunyi, "Habisi semua pengunjuk rasa."

Itu bertentangan dengan lima poin konsensus KTT ASEAN; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiasn melalui AHA Center, dan akan ada utusan khUsus ASEAN ke Myanmar.

"Tidak ada kompromi. Empat syarat sudah kami susun. Ini bukan tuntutan saya, ini (tuntutan) orang-orang Myanmar. Kami tidak bisa melegitimasikan pembunuhan. Jika Anda (ASEAN) melegitimasi junta, Anda melegitimasi militer," ujar Dr. Sasa juru bicara NUG dalam wawancara yang dikutip CNNIndobesia dari Nikei Asia. (25/4/2021)

"Meskipun kami menyambut baik konsensus, ini akan diukur dari tindakan mereka. Pernyataan itu mudah, tetapi jika tidak ada tindakan maka tidak ada artinya. Kami harus menunggu dan m0elihat sampai ada penarikan pasukan," tambahnya.

Sasa menegaskan, NUG tidak akan berdiskusi dengan State Administration Council sebagai representasi junta militer, hingga persyaratan dialog dipenuhi.

Adapun empat tuntutan NUG adalah; dikembalikannya masa penerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suy Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil, dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik.

Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, unjuk rasa rak pernah berhenti di kota besar dan kecil seluruh negeri. Militer merespon demo massa ini dengan tindak kekwrasan, hingga selain 751 warga dipil telah tewas, tak kurang 4.000 pengunjuk rasa ditangkap.

Konsensus KTT ASEAN terkesan kurang telak menekan mekejaman militer Myanmar. Apalagi setelah itu beredar 'memo' komando militer untuk menghabisi semua pengunjuk rasa. Kehadiran ASEAN lebih segera dengan sikap lebih tegas dibutuhkan di Myanmar. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 28-04-2021

Konsumsi Lebaran Tanpa Mudik!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINTAH mengandalkan THR untuk ASN, TNI/Polri, pegawai swasta dan aneka Bansos yang seluruhnya bakal dibayar H-10 Idul Fitri sebagai pengungkit ekonomi Indonesia keluar dari resesi yang telah berlangsung satu tahun.

Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadikan Lebaran Idul Fitri1442 H sebagai momentum ekonomi Kuartal II 2021 tumbuh 7%, senada dengan canangan Presiden Jokowi.

Semua lini pimpinan sektor ekonomi, dari Menteri Keuangam Sri Mulyani sampai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memang optimistis Kuartal II 2021 menjadi momentum kebangkitan kembali ekonomi Indonesia.

Hanya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang terkesan mencemaskan semua uang yang digelontorkan menjelang Lebaran itu tidak dibelanjakan atau dikonsumsi secara maksimal oleh masyarakat, sehingga semua harapan para pimpinan itu meleset.

Masalahnya karena semua orang tak boleh mudik dan dikawal ketat tak bisa nyelonong lagi, masyarakat tidak akan all out membelanjakan THR dan Bansos yang mereka terima. Kemungkinannya, sebagian mereka akan menyimpan THR dan Bansos, untuk dipakai mudik nanti jika kondisi sudah lebih lapang.

Karena itu, Suahasil mencari akal agar warga tetap membelanjakan uangnya di seputar masa Lebaran. Sebagai pengganti belanja oleh-oleh mudik, pemerintah membuat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) sepekan menjelang Lebaran, agar orang bisa ramai-ramai kirim paket kepada keluarganya di kampung sebagai pengganti dirinya mudik.

Untuk iming-iming supaya orang tertarik mengirim paket ke keluarganya, dalam Harbolnas ini diberlakukan gratis ongkos kirim. "Barang-barang yang mendapatkan gratis ongkos kirim dalam Harbolnas ini harus produk buatan dalam negeri," tegas Suahasil. (detiknews, 22/4)

"Meskipun tidak mudik tapi bisa mengirimkan bingkisan dan nanti platform akan bekerja sama untuk mengirimkan kiriman atau bingkisan sehingga bisa sampai di kerabat keluarga, teman, sebelum hari Lebaran," imbuhnya.

Jadi, segala optimisme yang berbunga-bunga di kalangan pemimpin perekonomian bangsa itu cenderung masih diuji oleh keberhasilan Harbolnas mendorong konsumsi masyarakat saat menjelang Lebaran.

Soalnya tanpa mudik, sebagian orang bahkan mungkin mayoritas tidak akan all out membelanjakan uangnya untuk konsumsi Lebaran.

Masalahnya, ketika orang bisa menahan diri untuk tidak mudik, maka mereka juga bisa lebih baik menahan diri untuk tidak all out membelanjakan uangnya. Apalagi saat dongkol tak boleh mudik. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halamsn 12, Lampung Post Selasa 27-04-2021

Batubara Disoroti KTT Perubahan Iklim!

H. Bambang Eka Wijaya

MESKIPUN kita tetap asyik mengeksploitasi bahkan meningkatkan target penambangan   batubara dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton tahun ini, masalah batubara Indonesia ternyata jadi sorotan di KTT Perubahan Iklim atau Leader Summit on Climate, Kamis (22/4/2021).

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan akan menghentikan dukungan keuangan untuk semua proyek pembangkit listrik batubara di luar negeri, khususnya Indonesia.

Jepang, pemodal besar proyek batubara lainnya di Indonesia, juga tengah mempertimbangkan hal serupa dengan mengumumkan peningkatan target emisi domestik 46% pada 2030--lebih tinggi dari target RI 30%.

"Dengan keluarnya Korsel dari pembiayaan ekapor proyek batubara, dan Jepang sedang mempertimbangkannya, hanya Tiongkok yang akan tersisa sebagai pemodal batubara luar negeri terbesar di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangan resmi. (CNNIndonesia (23/4/2021)

Menurut Fabby, berakhirnya pendanaan batubara internasional dari Korsel, Jepang, dan Tiongkok juga akan mendorong langkah-langkah untuk menjauhkan batubara dan mempercepat penyebaran energi terbarukan.

"Tidak ada pembangkit batubara baru setelah 2025 dan penghapusan batubara di Indonesia harus segera dimulai dan penyebaran energi terbarukan harus dipercepat," ujarnya.

Korsel, Jepang dan Tiongkok merupakan tiga besar investor proyek batubara di dunia. Pemerintah Korsel belakangan ini mendapat kecaman karena mendorong Green New Deal di dalam negeri sementara lembaga publik seperti Bank Ekspor Impor Korea (KEXM), Bank Pembangunam Korea (KDB), dan Asuransi Perdagangan Korea (KSURE) mendukung PLTU Jawa 9 dan 10 yang merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara di Banten.

Proyek tersebut diperkirakan menghasilkan rata-rata 10 juta ton karbon dioksida pe tahun, atau 250 juta ton CO2 selama 25 tahun, setara emisi tahunan Thailand atau Spanyol.

Sementara Jepang dikritik keras karena membiayai pembangkit listrik tenaga batubara di Cirebon 2, Batang dan Tanjung Jati B (unit 5 dan 6) menambah 5.000 MW di Jawa. Padahal, Oktober 2020 Jepang mendeklarasikan Netral Karbon 2050.

Sementara Indonesia, sebagai sumber karbon di atmosfer dari pembakaran batubara 550 juta ton per tahun, ikut target Persetujuan Paris nol emisi karbon 2050, mulai merehab hutan mangrove 620 ribu hektar, dan membangun Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 26-04-2021

Gelobang Ketiga, Virus Corona Mutan!

H. Bambang Eka Wijaya

DI Indonesia gelombang pertama infeksi virus Covid-19 belum selesai, sejumlah negara menghadapi gelombang ketiga dengan virus Corona mutan ganda yang lebih ganas. Itu dialami India, Filipina, Papua Nugini, dan sejumlah negara Eropa dan Amerika.

Untuk mencegah gelombang baru melanda Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.

Menurut epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama, gelombang baru infeksi corona bisa muncul karena pelonggaran protokol kesehatan. Di India, penurunan protokol kesehatan justru terjadi pada upacara keagamaan meski setelah vaksinasi.

"Sebagian besar gelombang naiknya terjadi karena ada pelonggaran protokol kesehatan terutama di tempat publik. Contohnya di India, Chili, dan Thailand," ujar Bayu dikutip Kompas.com (22/4/2021).

"Peningkatan masih sàngat mungkin terjadi di Indonesia, terutama ketika libur panjang," ujar Bayu. "Karena saat libur panjang banyak orang mengunjungi tempat umum, seperti mall, tempat wisata, restoran dan lainnya."

Menilik Indonesia masih melakukan vaksinasi, menurut Bayu, penyintas pun masih bisa terkena virus corona kembali. Namun kalau sudah vaksinasi lebih kecil peluang terinfeksi.

Sementara itu, update Worldo Meters Kamis 22 April 2021 India tercatat sebagai rekor kasus harian Covid-19 tertinggi dunia yakni 315.802 sehingga total menjadi 15.924.806.

Meningkatnya Covid-19 di India berawal sejak ribuan orang mandi massal di Sungai Gangga yang merupakan upacara keagamaan terbesar.

Di India sepekan lalu lehih dari 200 ribu kasus baru corona setiap hari, fasilitas kesehatan kolaps kehabisan stok obat dan oksigen.

"Situasinya sangat buruk sehingga saya bahkan tidak bisa mendapatkan obat untuk anggota keluarga saya sendiri," kata Rajiv Singhal, Sekjen Asosiasi Ahli Kimua dan Obat Seluruh India.

Straits Times melapirkan, varian virus baru ini dinamakan varian B.1.617, membawa beberapa mutasi. Virus ini dijuluki 'mutan ganda' karena dua mutasi kunci pada protein lonjakan virus corona yang digunakan untuk mengikat lebih efektif dengan sel sehingga menyebabkan infeksi.

Sementara mutasi L452R meningkatkan transmisi virus dan mengurangi kemanjuran antibodi, mutasi E484Q memberi virus peningkatan sifat pengikatan sel dan penghindaran kekebalan. (Kontan.id, 21/4)

Strain tersebut telah terdeteksi di setidaknya 16 negara, termasuk Singapura dan Inggris. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung iMinggu 25-04-2021

Pertamina 'Pride' & 'Prime'

Tanker Muat 2 Juta Barel!

H. Bambang Eka Wijaya

DUA tanker raksasa milik PT Pertamina (Persero) 'Pride' dan 'Prime' masing-masing berdaya muat BBM dua juta barel, telah tiba dari pembuatannya di Jepang, pekan lalu dilepas Menteri BUMN Erick Tohir di Teluk Semaka, Tanggamus, menuju Arab.

Kedua tanker berjenis Very Large Crude Carrier (VLCC), dengan panjang keseluruhan 329,904 meter, berbobot mati (deadweight tonage/dwt) 301.781 ton, dan gross tonage 157.116 ton.

Muatan setiap tanker 2 juta barel minyak mentah. Satu barel BBM, ditulis bbl, isinya 42 galon Amerika atau 158,9873 liter. Ukuran barel ini khusus BBM, karena ukuran barel wiski atau cairan lain beda. Ukuran barel minyak itu berasal saat minyak bumi baru ditemukan di AS, pengirimannya dilakukan pakai tong seperti tong aspal.

Kedua VLCC 'Pride' dan 'Prime' merupakan tanker raksasa pertama Indonesia milik Pertamina. Sebelumnya Pertamina menggunakan tanker raksasa sewaan.

VLCC 'Pride' dan 'Prime' telah memenuhi regulasi internasional, antara lain IMO (International Maritime Organization), PSPC (Performance Standard for Protective Coatings) telah diterapkan pada Cargo Oil Tanks (COT), dan Water Ballast Tank (WBT), untuk kemudahan perawatan dan menjaga kapal selalu dalam kondisi baik.

Kedua VLCC merupakan kapal single screw driven, single deck type crude oil tanker. Decknya terbentang seluas tiga lapangan sepak bola berjajar memanjang.

Keunggulannya antara lain penggunaan teknologi Super Stream Duch untuk mengurangi bubble (gelembung udara) yang bisa menyebabkan kavitasi sehingga akan nerusak propeller (baling-baling), Surf Bulb (Swept Back Up-Thrusting Rudder Fin with bulb, yang menambah kemampuan maneuvering kapal. Dan, A-LVfin atau Advanced Low Viscous Redistence Fin untuk menambah stabilitas kapal.

Demikian spesifikasi dan fasilitas serba canggih dua tanker raksasa baru milik Pertamina. Sekalipun buatan Jepang, besar dan modernnya tanker tersebut layak dibanggakan Pertamina.

"Proyek pembangunan dua unit kapal tipe VLCC berujuan untuk mengamankan pasokan kebutipuhan minyak mentah ke refinery atau kilang Pertamina," kata Nicke Widyowati, Direktur Utama Pertamina, saat peluncuran 'Pride' di Ariake Shipyard, Jepang (9/2/2021).

Kehadiran VLCC ini, lanjut Nicke, untuk menjawab tantangan bisnis Pertamina yang semakin kompetitif. Manfaat kepemilikan VLCC ini juga akan dirasakan oleh negara dan masyarakat Indonesia, yaitu semakin andalnya suplai dan diatribusi energi nasional. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 24-04-2021

Penelitian Sel Dendrik Naikkan Imunitas!

H. Bambang Eka Wijaya

PENELITIAN sel dendrik di RSPAD dilanjutkan untuk meningkatkan imunitas, bukan sebagai kelanjutan uji klinis fase-I Vaksin Nusantara. Demikian kesepakatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala BPOM Penny K. Lukito.

Kesepakatan itu ditandatangani di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (19/4), diinisiasi Menko PMK Muhadjir Effendy.

Rilis Dinas Penerangan TNI AD dikutip Kumparan.com menyebutkan, penelitian sel dendrik yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto akan memgikuti pedoman kaidah penelitian. Ini tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Penelitian juga bersifat autologus. Artinya, penelitian hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan izin edar.

Sekali lagi ditekankan oleh Dinas Penerangan TNI AD, penelitian ini bukan kelanjutan dari uji klinis tahap 1 Vaksin Nusantara. Sebab uji klinis tahap tersebut masih membutuhkan perbaikan yang harus diserahkan kepada BPOM.

"Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase I vakain yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan Spike Protein Pevere Scure Respiratory Syndrom Corona Virus-2 (SAR-Cov-2) pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat antibodi anti-SAR-Cov-2," tulis pernyataan Dispenad dikutip Kompas.com (19/4).

"Karena Uji Klinis Fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical & Major," lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya, RSPAD Gatot Subroto menjadi tempat pengambilan darah relawan uji klinis fase II Vaksin Nusantara, termaduk sejumlah anggota Komisi IX DPR. Meski begitu, hingga saat ini BPOM belum memberikan izin uji klinis fase II karena syarat uji klinis fase I belum terpenuhi.

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah dusepakati.

Seharusnya Vaksin Nusantara melalui tahapan praklinis terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

Jadi jelas, pihak TNI AD menghormati otoritas BPOM, sehingga memisah antara penelitian sel dendrik di RSPAD dengan Vaksin Nusantara. Penelitian sel dendrik jalan terus, penelitian Vaksin Nusantara harus memperbaiki proses.

Sebab, kalau kegiatan meningkatkan imunitas, seperti berjemur, tak perlu izin BPOM. ***

Selanjutnya.....

Artikrl Halaman 12, Lampung Post Jumat 23-04-2021

Kemendikbud 'Kecolongan' Ketiga Kali!

H. Bambang Eka Wijaya

SETELAH hilangnya frasa agama di Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, lalu Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dari kurukulum PP 57, kini Kamus Sejarah Indonesia dipenuhi nama tokoh komunis. Nama pejuang Islam pendiri NU, KH Hasyin Asy'ari malah hilang.

Itulah kecolongan ketiga Kemndikbud, buku Kamus Sejarah Indonesia itu diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kalau saat kecolongan pertama dan kedua Mendikbud Nadiem Makarim buru-buru meralat lewat video dirinya, untuk kali ketiga ini sampai Selasa lalu tulisan ini dibuat ralat sejenis belum ada. Mungkin kesal jiga dia stafnya bersalahan melulu, apalagi kalau dia tampil meralat lagi, dia bisa mendapat julukan "Menteri Ralat".

Untuk kecolipongan ketiga ini, protes keras datang dari Nahdlatul Ulama (NU), yang dilayangkan Ketua Umum  NU Circle R. Gatot Prio Utomo kepada Mendikbud.

"Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari tetapi tidak ada 'entry' nama beliau sehingga berpotensi menghilangkan jejak sejarah ketokohannya," kata Gatot. (Suara.com 19/4)

"Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran," tegasnya.

Ia menyebut, kamus itu tersiri dari dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950), dan Jilid II Nation Building (1951-1998).

Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadratus Syeh Hasyim Asy'ari, namun secara alfabetis pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan RI.

Kekecewaan lebih memuncak, karena setelah disimak diketahui justru tokoh-tokoh komunis mendapat prioritas kisah perjuangannya.

Antara lain, Raden Darsono Notosudirjo (Ketua PKI 1920-1925) di Halaman 51; Semaoen Ketua PKI yang memimpin pemberontakan 1926 di Halaman 262; lalu DN Aidit di Halaman 58, kemudian di Halaman 87 Henk Sneevliet, pendiri partai komunis pertama di Asia Indische Social Demoocratische Vreniging di bumi Indonesia.

Lebih gemas lagi jadinya, karena malah profil tokoh penjajah negeri kita mendapat ekspose berlebihan, lengkap tanggal dan tempat wafatnya.

Yakni Gubernur Jenderal Belanda HJ Van Mook, diceritakan lahir di Semarang 30 Mei 1894, meninggal di L'lla de Sorga, Prancis 10 Mei 1965. Tak ketinggalan tentara intel Jepang Harada Kumaichi dimasukkan dalam kamus.

Jadi, cukup banyak isi kamus yang layak direvisi, agar lebih relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan bangsa. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 22-04-2021

Cekik UMKM, Biaya Logistik Naik 30-40%!

H. Bambang Eka Wijaya

BERBAGAI pembatasan ke segala penjuru selama Pandemi Covid-19, mengakibatkan biaya logistik (pengiriman barang) naik hingga 30%-40%. Untuk lintas antardaerah sopir angkutan harus punya bukti tes antigen yang berlaku dua hari, tanpa itu harus putar haluan.

Kenaikan biaya logistik selama pandemi itu mencekik UMKM, dikeluhkan Menteri Koperasi an UKM Teten Masduki dalam Webinar Senin (19/4/2021).

"Tantangan saat pandemi adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30% sampai 40%," kata Teten dikutip detik-finance (19/4).

Padahal, tanpa kenaikan itu pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, biaya logistik di Indonesia 23,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Kontan.co.id, 24/9/2020)

Biaya logistik di Indonesia itu, menurut Bambang Brodjonegoro sewaktu menjabat Kepala Bappenas, tertinggi di Asia. Jauh di atas negara tetangga, Malaysia 13%, dan Singapura 8%. (Kompas.com, 6/10/2019)

Betapa berat beban biaya logistik dipikul UMKM, 23,5% dari PDB, ditambah kenaikan tarif 30%-40% lagi. Di sisi lain, barang-barang produksi perusahaan besar yang punya armada logistik ditawarkan lewat iklan yang bertubi-tubi, gratis ongkos kirim. Maka lengkaplah penderitaan UMKM.

Semua itu terjadi bersamaan dengan pujian pemerintah Indonesia membanggakan UMKM sebagai penyumbang 61,1% PDB, dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Tapi ironisnya, langkah pemerintah justru hanya menambah berat beban kehidupan UMKM.

Memang selama pandemi pemerintah telah membagikan Bantuan Presiden Produktif sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku UMKM, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 6,1 juta pelaku UMKM.

Tapi itu jumlahnya masih jauh dibanding 69,9% dari 64 juta pelaku usaha UMKM yang butuh bantuan modal sesuai hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 10-26 Juli 2020. Untuk itu, alangkah baiknya bila pemerintah segera menambah lagi penerima Bantuan Produktif Presiden dan KUR, sebagai 'core' pemulihan ekonomi nasional (PEN). Artinya pulihkan dulu posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi ke PDB 61,1%.

Setelah itu, kembali ke pokok masalah: menurunkan biaya logistik. Salah satu faktornya, infrastruktur. Jalan tol, sebagai solusi, benar memperlancar, tapi tarif tol terlalu mahal, malah menambah beban, variabel cost.

Harus dipikirkan membuat tarif tol jadi murah dan menjadi kunci penurunan biaya logistik, bukan malah jadi makin mahal. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 21-04-2021

Survei LSI, Lima Tempat Paling Korup!

H. Bambang Eka Wijaya

LEMBAGA Survei Indonesia menemukan lima tempat paling korup di instansi pemerintah. Yakni, bagian pengadaan barang (47,2%), bagian perizinan usaha (16%), keuangan (10,4%), pelayanan (9,3%), dan personalia (1%).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat rilis hasil survei itu Mingu (18/4/2021) mengatakan survei dilakukan 3 Januari - 31 Maret 2021, bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi, Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di kalangan ASN.

Survei melibatkan 1.202 PNS yang dijadikan responden diwawancarai langsung secara tatap muka maupun daring.

"Sementara bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi xi instansi pemerintahan ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi (26,2%), dan kerugian keuangan negara (22,8%)," jelasnya.

Kemudian gratifikasi (19,9%), menerima pemberian tidak resmi atau suap (14,8%), penggelapan dalam jabatan (4,9%), perbuatan curang (1,7%), dan pemerasan (0,2%).

"Hasil survei diharapkan dapat memberi masukan pada pengambil kebijakan tentang pemberantasan korupsi dan upaya reformasi birokrasi, serta demokrasi, khususnya di kalangan PNS," ujar Djayadi.

Hasil survei LSI ini sesuai judulnya membantu melihat posisi kita ke ke tujuan reformasi memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setidaknya, dalam bentuk korupsi teknis di kalangan PNS. Korupsi teknis itu tepatnya disebut sebagai 'permainan anak buah' dalam birokrasi pemerintahan.

Sebab, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang rutin dilacak Tranparency International skala korupsinya lebih luas dan lebih kompleks, sehingga menjadi indikator yang lebih komprehensif terkait reformasi dan demokrasi. Namun survei LSI ini amat penting untuk mengetahui salah satu aspek dalam konteks korupsi yang luas dan canggih itu.

Bayangkan saja IPK Indonesia 2020 yang anjlok 17 tingkat dari peringkat 85 ke peringkat 102 dari 180 negara, merupakan refleksi dari sejumlah variabel survei tingkat dunia; 

Global Insight Country Risk Rating turun 12 poin, Political Risk Servis dari Inernational Country Risk Guide turun 8 poin, World Competitiveness dari International Institute Management Development turun 5 poin, Asia Risk Guide dari Political and Economic Risk Consultancy turun 3 poin, dan Varieties of Democracy Project turun 2 poin. (Kompas, 17/4/2021)

Jelas, hasil survei LSI itu mengingatkan kita untuk membereskan korupsi yang rutin di tubuh birokrasi pemerintahan, yang bisa menyelimuti korupsi di level kekuasaan lebih tinggi. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 20-04-2021

Pancasila dan Bahasa Indonesia 'Hilang'!

H. Bambang Eka Wijaya

PROTES masyarakat ramai mengarah ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) karena Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib hilang dari kurikulum pendidikan dalam PP tersebut.

Mendikbud Nadiem Makarim pun buru-buru mengunggah video dirinya mengatakan akan segera mengajukan revisi atas PP tersebut.

"Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi PP SNP ini terkait  substansi kurikulum wajib agar tidak terjadi mispersepsi lagi," kata Nadiem dalam video yang diunggah Jumat (16/4/2021).

PP SNP, kata Nadiem, dibuat merujuk UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Ketika PP dirumuskan naskah dalam kebijakan itu sama persis dengan UU Sisdiknas.

"Masalahnya adalah tidak secara eksplisit PP tersebut mengacu pada UU Nomor 12/2012 tentang Dikti, di mana ada materi kuliah wajib Pancasila, Bahasa Insonesia dan selanjutnya. Jadi ada mispersepsi masyarakat dengan PP ini," jelas Nadiem.

Pancasila dan Bahasa Indonesia, menurut Nadiem, masih menjadi muatan wajib dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Masih menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi, tegasnya.

Bahkan menurut Nadiem, Pancasila dan Bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di Indonesia, dan itu terlihat dalam seluruh objektif program merdeka belajar yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari tranformasi pendidikan.

Dari penjelasan N9adiem tampak ada yang kurang pas dalam penyusunan PP SNP. Di Kemendikbud, ini kali kedua terjadinya kekeliruan dalam penyusunan kebijakan baru. Pertama, pada penyusunan 'Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, yang didalamnya tak ada frasa agama.

Padahal, baik konstitusi maupun UU Sisdiknas mewajibkan suatu distem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (UUD 1945, Pasal 31 ayat 3).

Jadi, setelah kehilangan frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, kini kehilangan Pancasila dan Bahasa Indonesia pula dalam SNP, layak mengundang kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan adanya hal yang kurang beres di kalangan perencana sistem pendidikan nasional.

Kalau setiap kali pura-pura tidak sengaja dan kemudian berusaha merevisi kesalahannya, suatu ketika akan bisa menjadi bencana saat terjadi kesalahan yang berakibat fatal. Cara-cara seperti mencari kesempatan dari kealfaan masyarakat itu, jelas bukan hal yang baik di dunia pendidikan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 19-04-2021

Target Batubara Naik Jadi 625 Juta Ton!

H. Bambang Eka Wijaya

MENTERI Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif 6 April menaikkan target produksi batubara tahun 2021 sebanyak 75 juta ton, total menjadi 625 juta ton dari target semula 550 juta ton.

Dalam Kepmen ESDM Nomor 66/2021 disebut peningkatan target 75 juta ton batubara itu untuk ekspor dan tidak dikenakan kewajiban pasar dalam negeri.

Peningkatan ini bisa dibaca untuk memacu pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Untuk meningkatkan kinerja ekspor memang paling praktis lewat komoditas batubara. Harganya sedang bagus, mendekati 100 dolar AS per ton.

Peningkatan produksinya juga relatif lebih mudah, karena tinggal keruk saja. Itu karena batubara yang dieksplotasi sekarang berada di permukaan, cuma membuka tanah penutupnya satu sampai dua meter. Tudak seperti eksploitasi batubara zaman Belanda, harus digali dengan terowongan puluhan meter di bawah tanah, seperti Tambang Ombilin.

Dengan kemudahan pengerukannya itu, lebih dari satu dekade terakhir produksi batubara Indonesia seriap tahun mencapai 500 juta ton, dengan ekspor satu juta ton per hari. Sisanya untuk PLTU dalam negeri.

Cara ekspornya juga mudah dan murah, yakni hanya dimuat tongkang terbuka bermuatan 10.000 ton sampai 50.000 ton, ditarik kapal tunda.

Dengan eksploitasi lebih 500 juta ton setahun itu, sebenarnya bisa digolongkan sudah gila-gilaan, karena jumlah lebih setengah miliar ton itu tidaklah sedikit. Tapi dengan alasan stoknya di bumi pertiwi cukup untuk 100 tahun tak ada yang peduli.

Padahal batubara juga bahan bakar fosil, seperti migas ada batasnya dan bisa habis. Contohnya, kita kini sudah menjadi net importir migas. Untuk batubara juga terkesan warisan leluhur itu hanya untuk generasi kita, hingga kita keruk sebanyak bisa dilakukan. Padahal, bangsa ini masih akan hidup semiliar tahun lebih lagi. Ingat, bumi kita telah berusia 4,5 miliar tahun.

Lantas, apakah generasi penerus bangsa akan kita warisi kondisi bumi yang malah jadi sumber bencana? Karena, pembukaan muka tanah untuk pengerukan batubara lebih 500 juta ton  per tahun itu menyisakan kerusakan alam yang terus semakin luas: pemicu bencana iklim yang kian ganas.

Sedangkan hasil ekspor batubara itu, meski angkanya secara statistik menopang kinerja ekonomi, tapi uangnya dikuasai segelintir oligarki taipan batubara, karena royalti untuk negara pada pemegang IUP hanya 2% sampai 7% dari harga per ton. Cuma sekitar 30% penambang non-IUP yang kena royalti 13,5%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 18-04-2021

Helikopter Seberat 1,8 Kg

Menjelajah Planet Mars!

H. Bambang Eka Wijaya

HELIKOPTER Ingenuity milik NASA seberat 1,8 kg yang mendarat di Mars 18 Februari 2021 bersama robot penjelajah Perseverance, lolos melewati malam pertama di planet beku bersuhu minus 90 derajat Celcius.

Helikopter seharga 85 juta dolar itu lolos dalam usaha pertananya bertahan usai memisahkan diri dari Perseverance berkat baterai tenaga surya sebagai sumber daya dan pemanas melindungi peranti elektronis dari kebekuan. Selanjutnya bersiap melakukan penerbangan perdana Sabtu pekan lalu.

"Ini petama kali Ingenuity berada sendirian di pemukaan Mars," kata Mimi Aung, manajer proyek Ingenuity di Jet Proulsion Laboratory NASA, kutip Sains.Kompas dari Phys (8/4/21).

Dengan berhasil melewati malam Mars yang beku menjadi pencapaian luar biasa bagi helikopter NASA tersebut.

"Kami sekarang mendapat konfirmasi jika Ingenuity memiliki insulasi, pemanas, energi yang cukup di baterainya untuk bertahan di malam yang dingin. Ini kemenangan besar bagi tim dan kami bersemangat mempersiapkan Ingenuity untuk uji terbang pertama," lanjut Aung.

Dalam beberapa hari berikutnya, Ingenuity menjalani tes pada bilah rotor (baling-baling) dan motornya.

Degan semuanya berjalan lancar dan baik, Jet Propolsion Labotpratory NASA melakukan penerbangan pertama Ingenuity paling lambat 11 April 2021.

Dengan begitu helikopter Ingenuity menjadi pesawat pertama yang mencoba penerbangan bertenaga dan terkontrol di planet lain.

Ingenuity akan mencoba terbang di atmosfir yang lebih padat dari Bumi, yang membuat gaya angkat lebih sulit.

Pertama ingenuity akan naik satu meter per detik ke ketinggian tiga meter. Helikopter kemudian terbang selama 30 detik dan membali turun ke permukaan planet.

Ingenuity direncanakan mengambil foto beresolusi tinggi saat terbang dari Kawah Jazero, Mars. Misi rangkaian penerbangan helikopter pertama di Mars akan berlangsung selama 30 sol Mars atau 31 hari Bumi.

"Jadwal penerbangan tersebut akan memberikan pencapaian data yang menarik," kata Teddy Tzanetos wakil kepala operasi Ingenuity.

Tak heran helikopter seberat 1,8 kg itu dianggap sebagai konsep yang bisa merevolusi eksplorasi. Itu karena Ingenuity bisa bergerak lebih cepat, serta menjelajah medan terjal lebih baik daripada wahana penjelajah Perseperance.

Penerbangan Ingenuity, helikopter pertama di Mars, bertepatan dengan peringatan 60 tahun penerbangan luar angkasa manusia pertama yang dilakukan oleh Kosmonout Soviet Yuri Gagarin 12 April 1961. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 17-04-2021

Ironi Menuju Indonesia Emas 2045!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBUAH video menampilkan sederet artis Dian Sastro dan kawan-kawan viral di media sosial, dirilis Change.org dengan tagar #darurat iklim. Isinya mengajak masyarakat menyelamatkan Indonesia Emas 2045, dengan mengatasi ancanan terbesarnya: pemanasan global.

Ironisnya, petisi yang dilansir Foreign Policy Community of Indonesia itu, menurut Change.org, dipicu oleh pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait rencana pemerintah menargetkan nol emisi karbon pada 2070 -- bukan 2050.

Dengan tidak menargetkan nol emisi karbon di tahun 2050, peningkatan suhu bumi akan mencapai 3 sampai 4 derajat Celcius -- suhu terpanas sepanjang sejarah umat manusia di planet yang sudah berusia 4,5 miliar tahun.

Ini resep untuk banjir yang semakin melanda kepunahan hampir 40% spesies tumbuhan, kerusakan sekitar 90% terumbu karang, dan belum lagi persediaan air yang akan berkurang drastis, serta kekeringan dan kekurangan pangan yang akan terjadi.

Untuk mengatasi ancaman itu, pemerintah harus menetapkan nol emisi karbon pada 2050, bukan 2070.

Formulanya: turunkan 50% emisi karbon di tahun 2030 (saat ini ditargetkan hanya 29%), dan turunkan 50% lagi di tahun 2040, lalu targetkan nol emisi di tahun 2050. Ini satu-satunya cara agar suhu dan kondisi bumi bisa terkendali.

Semua langkah pemerintah harus disesuaikan untuk mencapai target nol emisi karbon, kalau tidak 24 tahun ke depan anak cucu kita hidup di bumi yang panas dan sengsara. Padahal, impian kita pada 100 tahun bangsa kita merdeka itu adalah tercapainya Indonesia Emas, kehidupan yang adil-makmur sejahtera.

Tatget KLHK nol emisi karbon pada 2070 tentu antara lain dengan realitas deforetasi versi KLHK per tahun 465,5 ribu hektar pada 2019, naik 5,2% dari 2018. Artinya, kalau realitas deforestasi lebih luas, maka waktu nol emisi karhon bisa mundur lebih lama. Ancaman bencana jadi lebih berat.

Angka deforestasi KLHK itu beda dengan data tambahan luas lahan sawit. Data Base OJK (2017) meneybut lahan sawit 2016 seluas 11,67 juta hektar, data Kementan 2021 seluas 16,38 juta hektar, artinya deforestasi untuk sawit per tahun 940 ribu hektar.

 Belum lagi deforestasi pertambangan yang mengeruk 500 juta ton batubara setiap tahun, berapa luas pula hutan penutupnya dibuka setiap tahun.

Di Lampung, semua Hutan Register terfoto dari satelit ijo royo-royo, itu bukan daun meranti atau merbau, tapi daun singkong. Maksudnya, target nol emisi karbon bisa lebih jauh. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 16-04-2021

Kurang dari 10% UMKM Mendapat KUR!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBANYAK 6,11 juta debitur telah mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai akhir 2020 dengan realisasi penyaluran Rp197,04 triliun. Jumlah debitur itu kurang dari 10% dari total 64 juta pelaku usaha UMKM, untuk 2021 target penyalurannya ditingkatkan jadi Rp253 triliun.

Peningkatan jumlah debitur KUR itu diperlukan untuk mengembalikan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi ke PDB sebelum pandemi 61,1%. 

Namun setelah pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha UMKM mengalami kesulitan. Sesuai hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 10-26 Juli 2020, sebanyak 69% pelaku usaha UMKM membutuhkan bantuan modal, tapi mengalami kesulitan dalam administrasi untuk mendapatkan pinjaman.

Karena itu, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya lewat siaran pers Senin (12/4) meminta semua pihak terkait dalam program penyaluran KUR untuk berperan aktif menyiapkan calon debitur KUR di daerahnya.

Utamanya para pejabat Dinas Koperasi dan UKM di provinsi, kabupaten dan kota, diharapkan mengupload daftar calon cebitur binaannya yang potensial ke SIKP agar bisa diakses para penyalur KUR.

"Selain itu, pihak yang terkait juga aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR maupun pasca-menerima KUR. Kemudian dinas terkait juga diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR di wilayahnya," tulis Eddy.

Dia juga berharap, penyalur KUR berkomitmen untuk mencapai target dalam penyaluran KUR dan berkoordinasi dengan dinas koperasi dan UKM setempat untuk mempercepat penyaluran KUR.

Sementara pihak penjamin KUR diharapkan bisa membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM dan koperasi.

Dalam siaran pers itu terkesan Eddy agak kesal pada dinas terkait yang cenderung lamban menyiapkan calon penerima KUR yang potensial di daerahnya, padahal sesuai survei BPS di lapangan masih lebih banyak UMKM yang butuh tambahan modal.

Padahal, pemerintah sedang berusaha memacu percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), dengan keberpihakan yang nyata kepada UMKM. Mungkin sudah saatnya, para kepala darah turun dari menara gadingnya ikut membantu menyiapkan calon potensial penerima KUR.

Sekaligus membereskan semua kesulitan yang dialami UMKM dari memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan pinjaman, dan realisasi relaksasi yang dibutuhkan UMKM uktuk tetap bisa bernafas. Semestinya pejabat daerah yang rewel soal kendala yang dihadapi UMKM. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 15-04-2021

BI Optimistis Ekonomi Tumbuh 4,8-5,3%!

H. Bambang Eka Wijaya

MESKIPUN pada kuartal I 2021 masih tumbuh negatif, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis tahun ini ekonomi Indonesia bakal tumbuh 4,8%-5,3%. Ia tak khawatir dengan proyeksi IMF 2021 ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,3%.

"Kami lebih optimustis dari IMF sebab sinergi yang telah kita jalankan cukup kuat dan ekspor kita juga bagus," ujarnya dalam Sarasehan Pemulihan Eonomi di Jakarta, Jumat. (WE Online, 11/4/2021)

Menurut dia, sinergi yang kuat itu dilakukan baik dari sisi ekspor, inflasi, rasio kredit macet (non-performing loan) perbankan, pemberian stimulus ekonomi, program vaksinasi, dan mendorong penyaluran kredit.

Perry yakin, melalui sinergi kuat, ditambah dengan vaksinasi, stimulus fiskal, stimulus moneter, stimulus OJK, dukungan Komisi XI DPR, perbankan, hingga dunia usaha, pemulihan ekonomi Indonesia akan berjalan sesuai harapan.

"Kita pastikan semua policy BI mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sinergi bersama pemerintah dan seluruh stakeholder," tegasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di tempat terpisah mengatakan, agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa terealisasi, pemerintah berkomitmen untuk lebih mendorong pemulihan ekonomi sekaligus tetap melakukan penanganan Covid-19 secara ketat.

Pemerintah menjadikan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri tahun 2021 ini sebagai momentum untuk mengungkit ekonomi di kuartal-II 2021, dengan tetap menjaga pengendalian pandemi Covid-19, ujarnya.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal-I 2021 diproyeksikan masih negatif, sehingga untuk dapat kembali ke level pertumbuhan pra-Covid, ekonomi harus tumbuh mencapai 7% di kuartal-II 2021," kata Airlangga.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyusun beberapa kebijakan guna mengoptimalkan peningkatan konsumsi pada Ramadan dan Idul Fitri 2021. Antara lain mewajibkan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan swasta serta Gaji ke-13 dan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Sebelumnya, Rabu (7/4/2021) IMF merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 rata-rata 4,9%. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 IMF memproyeksikan  lebih rendah dari rata-rata global, yakni 4,3%.

Pertumbuhan Indonesia itu juga di bawah rata-rata ASEAN-5, Indonesia, Malaysia,  Vietnam, Thailand, dan Filipina, 4,9%.

Di kawasan ASEAN pertumbuhan tertinggi 2021 terjadj di Filipina 6,9%. Disusul Vietnam dan Malaysia sama 6,5%. Terendah Thailand, 2,6%. Proyeksi tahun depan Indonesia tumbuh 5,8%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 14-04-2021

Konsumsi Ramadan, Picu Pemulihan!

H. Bambang Eka Wijaya

KONSUMSI Rumah Tangga tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi ke produk domestik bruto (PDB) lebih 55%. Survei Bank Indonesia (BI) Maret 2021 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 93,4, naik dari Februari 85,8 dan Januari 84,9.

Itu memberi harapan Konsumsi Rumah Tangga selama Ramadan dan Idul Fitri bisa menjadi pemicu pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, sehingga Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK) optimustik 114,1 meningkat dari bulan sebelumnya 106,5.

Namun demikian, diperlukan daya dorong yang besar bagi konsumsi untuk menjadi pemicu ekonomi melesat keluar dari resesi. Sekadar harapan (IEK) saja, tanpa didukung kekuatan nyata untuk mendorong ekonomi dari kubangan dampak pandemi, bisa mengakibatkan frustrasi.

Konon lagi Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) meski naik ke 72,6 dari sebelumnya 65,1, masih jauh dari kondisi ideal dengan daya dorong optimal, 100. Artinya, diperlukan berbagai intervensi sumber daya untuk memperkuat konsumsi masyarakat agar mumpuni memicu ekonomi keluar dari resesi.

Survei BI Maret 2021 itu juga mencatat porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi mencapai 74,4%, rekor tertinggi sejak 2012. Peningkatan konsumsi terjadi pada kelompok pendapatan Rp3 juta-Rp4 juta, sebulan. Sedangkan kelompok pendapatan di bawahnya cenderung menurun, pertanda daya beli belum pulih untuk mendorong ekonomi keluar dari resesi.

Oleh karena itu, intervensi bantuan terhadap kelompok berpendapatan lapisan bawah menjadi mutlak diperlukan untuk menjadikan komsumsi Ramadan sebagai pemicu kebangkitan ekonomi nasional.

Distribusi bantuan itu utamanya untuk menutup bolong-bolong bantuan sebelumnya. Conyohnya survei BPS 10-26 Juli 2020 menemukan 69% UMKM dari 64 juta pelaku usaha, butuh bantuan modal.

Lalu mulai Agustus pemerintah menyalurkan Banpres Produktif Rp2,4 juta per pelaku usaha. Oktober Menkop Teten Masduki di Istana menyebut penyaluran itu telah selesai 100% kepada 12 juta UMKM. (jpnn, 7/10/2020)

Jadi, yang butuh bantuan modal 69% dari 64 juta, 42 juta UMKM, yang dapat Banpres 12 juta pelaku usaha. Berarti bolong sekitar 30 juta. Jumlah ini klop dengan hasil survei Asian Developmenr Bank bahwa sebanyak 48% UMKM Indonesia menutup usahanya karena pandemi pada 2020.

Untuk menjadikan konsumsi pemicu pemulihan, selain data UMKM penerima Banpres Produktif, yang belum menerima juga harus disisir. Kalau lebih banyak yang belum menerima, tentu lebih mudah mencarinya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman12, Selasa, Lampung Post 13-04-2021

Ramadan, yang Dirindukan telah Tiba!

H. Bambang Eka Wijaya

RAMADAN bulan penuh berkah, dunia-akhirat. Karena itu ia selalu dirindukan, orang-orang tak henti berdoa agar bertemu Ramadan. Kini, yang dirindukan itu telah tiba. Marhaban ya Ranadan. Kehadiranmu kami rindukan untuk melepas pandemi Covid-19 kembali ke haribaan-Nya, untuk selamanya.

Ramadan itu sublim, amalan dunia transenden menggapai rido dan rahmat-Nya. Saat yang tepat untuk melakukan ikhtiar. Utamanya untuk kebersamaan, seperti mengakhiri pandemi -- lewat vaksinasi -- dan memulihkan ekonomi lewat semangat pemerataan berkeadilan.

Semangat pemerataan berkeadilan itu jiwa Ramadan. Orang-orang kaya harus merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin kelaparan, sekaligus wajib menyisihkan hak orang miskin yang melekat di hartanya melalui pelunasan zakat.

Namun karena kesadaran membayar zakat mal (harta dan penghasilan) masa ini belum efektif, untuk menjadikan Ramadan sebagai titik tolak pemulihan ekonomi seusai pandemi, perlu upaya ekstra. Khususnya dari Amirul Mukminin, pemerintah.

Itu menyangkut dua sisi ekonomi Indonesia, UMKM dengan kontribusi ke PDB 61,1%, dan korporasi dengan sumbangan ke PDB 38,9%. UMKM sudah dibangkitkan dengan kenaikan kredit tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta (Buras, Senin 12/4).

Sedangkan untuk korporasi sudah terbit PMK No.32/2021. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan penjaminan untuk kredit perbankan terhadap korporasi yang kondisinya setengah hidup akibat pandemi: masih bertahan karena merumahkan atau bahkan mem-phk karyawan dan sebagainya.

Dengan PMK 32/2021 semua risiko penyaluran kredit bank kepada  korporasi ditanggung oleh pemerintah. Korporasi dibagi dalam tiga klaster. Klaster A, perusahaan dengan karyawan minimal 50 orang, mendapat penjaminan kredit (imbal jasa pinjaman/IJP) dari Rp5 miliar sampai Rp50 miliar.

Klaster B, dari 50 miliar sampai Rp300 miliar. Dan Klaster C, dari Rp300 miliar sampai Rp1 triliun. Untuk klaster A dan B subsidi IJP-nya 100%. Sedangkan Klaster C, subsidinya 70%.

Lewat semangat pemerataan berkeadilan, kebijakan kredit UMKM dan subsidi kredit korporasi diharapkan mendapat berkah Ramadan sebagai titik tolak pemulihan ekonomi. Korporasi yang semula mau mencicil THR karyawan jadi dibayar penuh, karyawan yang dirumahkan dan PHK dikerjakan kembali.

Untuk pemulihan ekonomi, pemerintah tampak memakai prinsip hujan: dalam hal ini hujan modal buat UMKM dan korporasi. Semangat Ramadan dibutuhkan, agar 'hujan' merata. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halanan 12, Lampung Post Senin 12-04-2021

Pascapandemi, Bangkitkan Lagi UMKM!

H. Bambang Eka Wijaya

PEKAN lalu pemerintah menaikkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Lalu KUR untuk Usaha Menengah dari Rp500 juta sampai Rp10 miliar, menjadi Rp500 juta sampai Rp20 miliar.

Kebijakan pemerintah itu untuk membangkitkan kembali UMKM pascapandemi Covid-19.

Sebelum pandemi UMKM itu tulang punggung ekonomi nasional. Data www.djkn.kemenkeu menyebut jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM sebany86ak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. 

Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,1%, sisanya yaitu 38,9% disumbang oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

Namun, selama pandemi Covid-19 UMKM terimbas berat. Setelah ekonomi nasional terkontraksi amat dalam akhir Juni 2020 dengan tumbuh negatif 5,38%, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei terhadap UMKM 10-26 Juli 2020.

Survei dilakukan pada responden sebanyak 34.559 pelaku usaha, terdiri dari 25.256 usaha mikro dan kecil (UMK), 6.821 usaha menengah dan besar (UMB), dan 2.482 di sektor pertanian.

Hasilnya, 42% pelaku usaha hanya bisa bertahan tiga bulan, yaitu sejak Juli sampai Oktober. Sedangkan 58% lainnya bisa lebih dari tiga bulan.Estimasi itu bila tidak ada perubahan operasional dan intervensi pemerintah.

Data survei itu mencatat, bagi 69,02% UMK amat membutuhkan bantuan modal, 41,18% butuh keringanan pembayaran listrik, 29,98% butuh relaksasi pembayaran pinjaman, 17,21% butuh kemudahan administrasi pengajuan kredit, dan 15,07% butuh penundaan bayar pajak.

Sedangkan bagi 43,53 UMB butuh keringanan tagihan listrik, 40,32% butuh relaksasi pembayaran pinjaman, 39,31% butuh penundaan bayar pajak, 35,07% butuh bantuan modal, dan 14,44% butuh kemudahan administrasi pengajuan kredit.

Sementara itu, pada Agustus 2020 Asian Development Bank (ADM) melakukan survei UMK di Asia Tenggara. Utuk Indonesia ditemukan 48,6% dari 64 juta UMKM menutup usahanya karena pandemi.

Seiring itu pemerintah menyalurkan Banpres Produktif untuk UMKM Rp2,4 juta. Penyaluran Banores Produktif ini menurut Menkop UMKM Teten Masduki telah selesai dibagikan 100% pada 12 juta pelaku UMKM. (jpnn,7/10/2020)

Untuk membangkitkan kembali UMKM, terpenting penyaluran kredit dipermudah, agar yang belum kebagian Banpres Produktif dan kredit KUR bisa memulai usahanya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 11-04-2021

Pandemi Menurunkan

Imunisasi Dasar 20%!

H. Bambang Eka Wijaya

PANDEMI Covid-19 yang melanda dunia lebih setahun mengakibatkan menurunnya proses imunisasi dasar anak-anak Indonesia 5 hingga 20%. Padahal, sebelum pandemi saja, dari target nasional 93%, realisasi imunisasi dasar hanya mencapai 57,9%.

Cakupan imunisasi dasar nasional untuk anak-anak Indonesia meliputi vaksin hepatitis B, polio, campak, BCG, dan pentavalen (DPT-HB-Hib).

Penurunan cakupan vaksinasi ini sangat berbahaya karena akan mengurangi daya kebal di masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di kalangan anak-anak dan orang dewasa.

Melansir hasil riset Aulya S. Suwantika dan kolega dari Universitas Padjadjaran, Sains.Kompas (2/4/2021) menyebut berbagai dampak pandemi menyebabkan terjadinya penurunan vaksinasi dasar di Tanah Air.

Sebelum pandemi, imunisasi dasar anak balita dilakukan di posyandu dan puskesmas, lalu anak usia sekolah dilakukan di sekolah.

Tapi selama pandemi, dengan larangan kerumunan dan pusat layanan kesehatan banyak yang tutup, sementara sekolah semua libur, vaksinasi dasar tidak berjalan lancar lagi. Di lokasi yang puskesmas tetap buka, ibunya enggan membawa balitanya ke puskesmas karena takut tertular Covid-19.

Juga dari segi pembiayaannya, yang sejak 2019 bantuan dari luar negeri untuk imunisasi dasar telah dihentikan, penggantinya dari pemerihtah daerah, di banyak daerah, belum lancar. Termasuk insentif untuk tenaga kesehatan pelaksana programnya.

"Pemerintah daerah seringkali gagal mengalokasikan sumber daya mereka dengan benar dari seluruh anggaran  layanan kesehatan. Ini masalah yang sebenarnya telah muncul jauh sebelum pandemi dan tambah berat saat pandemi," tulis periset.

Kemudian tantangan geografis, di banyak daerah fasilitas pelayanan kesehatannya belum memadai, bahkan sarana pendingin penyimpanan vaksin tidak ada.

Faktor biaya masih menjadi kendala. Bahkan pemerintah pusat, selain menjaga kinerja imumisasi dasar, kini berjuang untuk menjamin anggaran vaksinasi melawan pandemi.

Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan upaya yang signifikan untuk menciptakan strategi baru yang berpotensi menghasilkan pendapatan negara untuk mendanai imunisasi, tambahnya.

Keadaan tersebut berpotensi membahayakan keberlanjutan program imunisasi di Indonesia. Saran periset, mengurangi pandemi dan mempertahankan kinerja program imunisasi dasar harus menjadi upaya terpadu untuk mengendalikan penyebaran infeksi dan mengurangi angka serangan penyakit. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 10-04-2021

Asta Brata, Pemimpin Sadar Bencana!

H. Bambsng Eka Wijaya

SEJAK kekuasaan Dyah Balitung di Mataram Kuno (870 M), pemimpin negeri menyadari Nusantara ini rawan bencana. Itu terlembaga dalam kidung Asta Brata yang melukiskan karakter pemimpin dijiwai harmoni delapan (asta) elemen alam: air, awan, matahari, rembulan, angin, bumi, samudera, dan api.

Dalam kidung ajaran Sri Rama kepada Wibisana saat akan jadi raja Ayodia itu air, awan dan matahari di urutan awal. Sekarang di musim iklim dan cuaca ekstreem dengan banyaknya bencana hidrometeorologi tampak, betapa arif leluhur bangsa di zaman awal itu.

Justru para pemimpin masa kini yang kurang memahami karakter alam, sehingga setiap kali terkejut dengan terjadinya bencana beruntun yang nyaris tak kinjung henti.

Dengan Asta Brata pemimpin masa lampau mengamalkan ajaran leluhur untuk menjaga dan memelihara harmoni semua elenen alam dalam kehidupan. Permukaan bumi tertutup hutan yang merata sehingga proses foto sintesis antara mata hari dan air di bumi dibelai awan langit biru yang seimbang.

Tapi kemudian kerakusan manusia didorong kapitalisme melahap permukaan hutan hingga botak dan gundul semua, keseimbangan dalam proses fotosintesis terganggu. Akibatnya air dari daratan tanpa saringan proses fotosintesis memadai langsung menguap ke atmosfir, menimbulkan efek rumah kaca terhadap bumi.

Efek rumah kaca itu membuat permukaan bumi semakin panas, samudera kegerahan, gletser (gunung es) di kutub cair, ikut menguapkan lebih banyak air ke atmosfir. Jadilah ini biang segala bencana hidrometeorologi.

Dari tengah samudera bayu yang biasanya ramah membelai dan menyegarkan, ikutan mengarak siklus topan sejenis Cempaka atau Seroja meluluhlantakkan Nusa Tenggara.

Dengan Asta Brata, bertolak dari kehancuran alam negeri, rekayasa untuk mengurangi efek rumah kaca di atmosfir, menurunkan laju peningkatan suhu bumi, agar dalam jangka panjang segala bencana yang bermuara pada efek rumah kaca secara perlahan bisa dikurangi.

Caranya, melalui Asta Brata harmoni antar-elemen alam itu secara bertahap diperbaiki, diseimbangkan. Untuk itu perlu strategi pembangunan holistik berorientasi lingkungan.

Holistik dalam arti semua dimemsi kehidupan diarahkan ke sana, seperti membuat UU bukan mengundang dan mempermudah investor ikut merusak lingkungan, tapi sebaliknya. Investor justru mendapatkan benefit dengan ikut membangun dan memperbaiki lingkungan.

Itu hanya soal visi pemimpin dan elite negeri. Investor seperti itu cukup banyak di muka bumi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 09-04-2021

Soal Larangan Berita Kekerasan Polisi!

H. Bambang Eka Wijaya

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo Senin 5 April 2021 mengirim telegram tentang larangan media menyiarkan arogansi dan kekerasan polisi. Namun setelah mendengar masukan dari masyarakat, telegram tersebut dicabut Selasa.

Telegram tersebut poin (1) berbunyi, "Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis."

Pencabutan telegram tersebut dilakukan karena aturannya mengenai media, kurang sejalan dengan UU tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menjamin kemerdekaan pers. Jadi amat dihargai langkah Kapolri cepat mencabut telegram yang isinya berpotensi mereduksi kemerdekaan pers tersebut.

Namun demikian, isi telegram yang ditujukan untuk pengemban fungsi humas Polri di seluruh wilayah sebagai harapan Kapolri agar aparat kepolisian tidak arogan dan melakukan kekerasan, dalam tugasnya bertindak tegas namun humanis; tetap relevan untuk didukung.

Karena, masyarakat juga punya keinginan yang sama, agar aparat kepilisian tidak melakukan tindakan arogansi dan kekerasan, serta dalam tugasnya bertindak tegas namun humanis.

Untuk itu, sebagai pedoman atau acuan bersama -- kepolisian dan masyarakat -- tentang apa yang dimaksud dengan arogansi dan kekerasan polisi serta tindakan yang tegas namun humanis itu, perlu dibuatkan defenisinya yang popular.

Misalnya, apakah tembak mati terhadap terduga pengedar narkoba maupun begal, bisa digolongkan sebagai kekerasan polisi? Karena, itu seperti hukuman mati tanpa dasar putusan pengadilan.

Atau, tembak mati terhadap terduga penjahat itu yang dimaksud sebagai tindakan tegas namun humanis?

Atau lagi, apakah tindakan tegas namun humanis itu tindakan polisi melumpuhkan lewat tembakan di bagian kaki, bukan di titik yang mematikan.

Definisi itu perlu demi kepastian bagi aparat dalam tugasnya, serta bagi masyarakat dan wartawan untuk lebih tepat menilainya.

Semua itu dikemukakan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi atas kebesaran jiwa Kapolri yang secepatnya mencabut telegram tersebut setelah mendapat masukan dari masyarakat.

Kebesaran jiwa Kapolri menghormati kemerdekaan pers itu akan lebih sempurna lagi dengan efektifnya jajaran Polri melaksanakan MOU Kapolri dengan Dewan Pers, tentang setiap kasus terkait jurnalistik diselesaikan dengan UU Nonor 40/1999 oleh Dewan Pers. Dengan itu kegiatan jurnalistik wartawan terhindar dari kriminalisasi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 09-04-2021

Soal Larangan Berita Kekerasan Polisi!

H. Bambang Eka Wijaya

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo Senin 5 April 2021 mengirim telegram tentang larangan media menyiarkan arogansi dan kekerasan polisi. Namun setelah mendengar masukan dari masyarakat, telegram tersebut dicabut Selasa.

Telegram tersebut poin (1) berbunyi, "Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis."

Pencabutan telegram tersebut dilakukan karena aturannya mengenai media, kurang sejalan dengan UU tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menjamin kemerdekaan pers. Jadi amat dihargai langkah Kapolri cepat mencabut telegram yang isinya berpotensi mereduksi kemerdekaan pers tersebut.

Namun demikian, isi telegram yang ditujukan untuk pengemban fungsi humas Polri di seluruh wilayah sebagai harapan Kapolri agar aparat kepolisian tidak arogan dan melakukan kekerasan, dalam tugasnya bertindak tegas namun humanis; tetap relevan untuk didukung.

Karena, masyarakat juga punya keinginan yang sama, agar aparat kepilisian tidak melakukan tindakan arogansi dan kekerasan, serta dalam tugasnya bertindak tegas namun humanis.

Untuk itu, sebagai pedoman atau acuan bersama -- kepolisian dan masyarakat -- tentang apa yang dimaksud dengan arogansi dan kekerasan polisi serta tindakan yang tegas namun humanis itu, perlu dibuatkan defenisinya yang popular.

Misalnya, apakah tembak mati terhadap terduga pengedar narkoba maupun begal, bisa digolongkan sebagai kekerasan polisi? Karena, itu seperti hukuman mati tanpa dasar putusan pengadilan.

Atau, tembak mati terhadap terduga penjahat itu yang dimaksud sebagai tindakan tegas namun humanis?

Atau lagi, apakah tindakan tegas namun humanis itu tindakan polisi melumpuhkan lewat tembakan di bagian kaki, bukan di titik yang mematikan.

Definisi itu perlu demi kepastian bagi aparat dalam tugasnya, serta bagi masyarakat dan wartawan untuk lebih tepat menilainya.

Semua itu dikemukakan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi atas kebesaran jiwa Kapolri yang secepatnya mencabut telegram tersebut setelah mendapat masukan dari masyarakat.

Kebesaran jiwa Kapolri menghormati kemerdekaan pers itu akan lebih sempurna lagi dengan efektifnya jajaran Polri melaksanakan MOU Kapolri dengan Dewan Pers, tentang setiap kasus terkait jurnalistik diselesaikan dengan UU Nonor 40/1999 oleh Dewan Pers. Dengan itu kegiatan jurnalistik wartawan terhindar dari kriminalisasi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 08-04-2021

'Suma.id', Mega Portal Berita Lampost!

H. Bambang Eka Wijaya

KEBUTUHAN atas sebuah layanan broadband lengkap dengan semua platform informasi di kawasan Sumatera, mengikuti kepesatan laju teknologi telekomunikasi, oleh Lampung Post dijawab dengan menghadirkan mega portal 'suma.id' yang diluncurkan hari ini.

Mega portal berita 'suma.id' ini sebuah langkah besar Lampung Post bersama Media Group News (MGN) untuk melayani kebutuhan informasi yang luas dan tepat waktu bagi warga Sumatera. Sekaligus, 'suma.id' menjadi wadah penyaluran aspirasi dan inovasi warga Sumatera untuk Indonesia.

Sebagai mega portal berita, 'suma.id' lahir dari pengalaman surat kabar harian Lampung Post mengelola konvergensi media multi-platform, dengan menempatkan Lampost.co menjadi portal berita nomor satu (peringkat teratas) di Provinsi Lampung. Itu didukung portal berita berbayar Lampost.id, dan dua media broadcasting: Radio Sai 100 FM, dan Metro TV Lampung.

Berdasar pengalaman itu, sajian mega portal 'suma.id' konten berita dan gambar media cetak, dilengkapi video, audio, grafis, video grafis, dan audio visual. Semua itu memenuhi fungsi media untuk kultural edukstif, sekaligus menyajikan hiburan.

Kapasitas mega portal 'suma.id' diproyeksikan mampu menjangkau agregasi, artikulasi dan distribusi informasi baik dari seluruh wilayah Sumatera dari Bakauheni ke Sabang, maupun berita penting nasional dan internasional.

Kehadiran mega portal berita yang dikelola lembaga pemberitaan berpengalaman, telah teruji dan tepercaya dalam penyajian kebenaran informasi, dibutuhkan warga wilayah Sumatera. Khususnya sebagai acuan kebenaran di tengah banjir informasi di media sosial, yang sering harus dicek kebenarannya.

Jadi, hal terpenting dari kehadiran mega portal ini adalah menegakkan standar kebenaran informasi sebagai dasar kaidah jurnalisme universal.

Dengan peran memandu kebenaran informasi dalam masyarakat itu, mega portal ini secara efektif menjadi pencerah, pembawa obor kebenaran. Ini modal dasar yang peting bagi  eksistensi media massa sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara-bangsa.

Partisipasi yang digalang media massa adalah partisipasi kritis, mengamalkan fungsi sosial kontrol media massa. Dalam hal ini sebagai pengelola dialog baik antar-elemen masyarakat secara horisoontal maupun vertikal antara masyarakst dengan penguasa, baik eksekutif maupun legislatif.

Kehadiran medium yang efektif mengelola dialog multidimensi tersebut menentukan kualitas demokrasi. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 07-04-2021

Kematian Covid Memuncak, Sehari 427!

H. Bambang Eka Wijaya

ANGKA kematian akibat Covid-19 di Tanah Air memuncak Minggu 4 April 2021, meninggal dalam sehari sebanyak 427 orang. Ini tercatat sebagai rekor jumlah kematian tertinggi kedua selama pandemi Covid-19, rekor tertinggi 476 kematian terjadi 28 Januari 2021.

Kematian sebanyak Minggu lalu menambah jumlah kematian sejak Maret 2020 menjadi 41.669 orang. Jumlah terbanyak meninggal 4 April lalu di Provinsi Banten yakni 338 orang, konsekuensi dari angka penularan baru sehari di Banten sebanyak 3.501 kasus.

Dengan itu Provinsi Banten untuk sementara menjadi episentrum baru Covid-19 dengan angka penularan baru di semua provinsi sebanyak 6.731 kasus. Dengan tambahan itu total kasus di Tanah Air secara kumulatif selama pandemi menjadi 1.534.255 kasus.

Sedangkan angka kesembuhan bertambah 9.663 orang, sehingga total kesembuhan mencapai 1.375.877 kasus.

Dengan Provinai Banten menjadi episentrum pandemi Covid-19, Provinsi Lampung sebagai tetangga dekatnya harus ekstra waspada menjaga pelintas batas provinsi.

Mungkin sudah tidak memadai lagi hanya dengan mencegat pelintas batas di Bahauheni. Karena, kalau ditemukan hal yang fatal, agak sukar menghalaunya untuk berputar kembali ke Pulau Jawa.

Tak ada cara lain, Satgas Covid-19 Provinsi Lampung harus mengurim tim penyaring pendatang di pintu masuk Pelabuhan Merak. Kepada pelintas yang masalahnya bisa mengancam keamanan warga Lampung terksit Covid-19, pelintas terseebut langsung dihalau kembali ke Jawa.

Bersamaan itu, pelaksanaan program 3T -- Testing, Tracing, dan Treatment di dalam wilatah Provinsi Lampung digiatkan. Itu sejalan dengam semakin efektifnya pelalsanaan vaksinasi terhadap warga. Sementara implementasi protokol kesehatan di semua kegiatan masyarakat diperketat.

Masalahnya, jika dibandingkan jumlah penularan baru dan kematian yang terjadi di Banten Minggu lalu, untuk 3.501 kasus penularan baru dalam sehari, jumlah kematiannya mencapai 338 orang. Tingkat kematian hampir 10%, berarti Covid-19 yang merebak di Banten itu cenerung lebih mematikan.

Karena itu, kewaspadaan berlapis perlu dilakukan. Maksudnya, selain Satgas Provinsi mengawal ketat pintu-pintu masuk ke wilayah provinsi kita, Satgas Kabupaten/Kota menyaring ketat pintu masuk kabupaten/kota masing-masing. Tak boleh lengah sedikit pun,  yang dihadapi virus yang tak terlihat.

Terakhir, semua keluarga menjaga anggota keluarganya untuk tetap menaati protokol kesehatan, agar terhindar dari penularan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 06-04-2021

Nyanyian Pilu Ratu Kecantikan Myanmar!

H. Bambang Eka Wijaya

RATU kecantikan Myanmar Han Lay Sang di podium kontes Miss  Grand Internatonal mengungkap penderitaan rakyat negerinya di bawah junta milite, ia mengimbau bantuan dunia lewat menyanyikan "Heal the World".

"Saat saya berdiri di panggung ini, lebih dari 100 orang tewas. Saya sangat sedih atas kematian mereka," ujar Miss Grand Myanmar 2020 yang mahasiswi ekonomi Universitas Yangon berusia 22 tahun itu di podium Miss Grand Internasional, Bangkok, dipetik the diplomat.com (1/4/2021).

Ia sejenak tertegun di podium, menyeka air mata yang meleleh di pipinya berlumur celak dan bedak. "Rakyat di Myanmar turun ke jalanan untuk memperjuangkan demokrasi. Saya juga menginginkan demokrasi di negeri kami. Tolong bantu Myanmar. Kami membutuhkan segera bantuan internasional," pintanya.

Mantan pemain basket tingkat universitas dan fasih berbahasa Inggris, Tionghoa, dan Shan ini bersikap kontras dibanding sejumlah kontestan dari negara otoritarian lainnya yang mengadvokasi bahwa perempuan tidak harus bicara tentang politik.

Ia memuji keberanian para demonstran di jalanan, terutama perempuan yang ditembak mati militer. "Saya berbagi kesedihan seperti semua di Myanmar," ujarnya. "Kita harus memenangkan revolusi!" tegasnya.

Saat dia naik panggung Miss Grand International di Bangkok Sabtu 27 Maret, datang berita dari perbatasan jalanan seantero negeri Myanmar hari itu berlumuf darah. Sedikitnya, 114 orang demontran tewas saat itu di seluruh negeri dibantai militer, ketika para jenderal menggelar makan malam mewah.

Kepada wartawan Han Lay Sang menjelaskan situasi di Myanmar. "Saat ini rakyat Myanmar tak bisa menghentikan militer. Kami mengharap bantuan komunitas internasional. Kami membutuhkan bantuan PBB," ujarnya.

Di Myanmar, kata Han Lay, siapa saja bisa mati kapan saja dibunuh militer. Bukan hanya mereka yang bergerak di jalan-jalan, tapi mereka yang sedang tidur juga.

Militer Myanmar bukan lagi hanya menyerang demonstran, lanjutnya, tapi juga meneror dan menyerang warga di seluruh negeri. Aparat berseragam datang malam hari menembaki rumah penduduk, lalu pergi dengan meninggalkan korban tewas, dua, tiga, sampai empat orang.

Saya khawatir pada masa depan dan generasi kami," lanjut Han Lay Sang. Ia mencemaskan keselamatan dirinya jika kembali ke Myanmar.

Militer mengumumkan penangkapan para selebriti papan atas dunia hiburan, dan model yang mendukung demonstran. Kini mereka menghadapi tuntutan tiga tahun penjara. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 05-04-2021

KPK 'Kuat', Bisa SP3 Sjamsul Nursalim!

H. Bambang Eka Wijaya

BUKTI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lebih kuat sebagai hasil dari revisi UU KPK adalah, KPK untuk kali pertama dalam sejarah bisa merilis Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

Kewenangan KPK mengeluarkan SP3 dalam revisi UU KPK terbukti menjadi kekuatan baru KPK, yang amat bermanfaat ketika KPK mandul dalam menangani suatu kasus seperti kasus Sjamsul Nursalim.

Sejak menetapkan Sjamsul Nursalim sebagai tersangka, KPK tak bergasil menghadirkan Sjamsul untuk pemeriksaan. Bahkan pada 30 Juni 2019, KPK memasukkan Sjamsul Nursalim (dan istrinya Itjih Nurnsalim) dalam daftar pencarian orang (DPO). KPK juga mengirim surat ke Polri perihal DPO tersebut.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, Sjamsul dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Juni 2019, sebagai pihak yang diperkaya dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI senilai Rp4,85 triliun yang dikeluarkan oleh BPPN 2017.

KPK telah dua kali memanggil kedua tersangka namun tidak hadir di KPK. Surat pemanggilan tersangka dikirim ke lima alamat berbeda di Indonesia dan Singapura. KPK juga minta bantuan KBRI Singapura dan Corrupt Practices Bureau (CPIB) Singapura.

KPK minta KBRI mengumumkan panggilan itu di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.

Namun dalam perjalanan kasusnya, mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa memperkaya Sjamsul Nursalim Rp4,85 triliun melalui SKL yang dirilisnya, dibebaskan oleh MA. Sebelumnya Syafruddin divonis pengadilan tingkat pertama 13 tahun penjara, diperkuat PT menjadi 15 tahun penjara. KPK mengajukan PK, tapi ditolak MA.

Maka tak ada upaya hukum lain lagi, sehingga dakwaan terhadap Sjamsul dan istri pun selesai. SP3 KPK menjadi formalitasnya, yang oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata disebut sebagai kepastian hukum.

Pengacara Sjamsul Nursalim Otto Hasibuan menyatakan, kliennya telah memenuhi kewajibannya atas dana BLBI selaku pemegang saham pengendali BDNI dengan penyerahan aset kepada pemerintah pada 2004. (detik.news, 19/6/2019)

Menurut Otto itu sesuai dengan laporan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam RDP di DPR tahun 2008.

Sementara pengacara Sjamsul lainnya, Maqdir Ismail mengatakan, kasus Sjamsul Nursalim yang disidik KPK itu sebelumnya pernah diusut kejaksaan, dan pihak kejaksaan telah mengeluarkan SP3.

Jadi, SP3 yang dirilis KPK untuk kasus Sjamsul Nursalim itu adalah SP3 kedua untuk kasus yang sama. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 9, Lampung Post Minggu  04-04-2021

Rekayasa Geo Matahari

Lawan Perubahan Iklim!

H. Bambang Eka Wijaya

MENGHADAPI perubahan iklim yang semakin kritis, studi rekayasa geo matahari di AS berkembang pesat.

Desember 2019, Kongres AS telah memberi National Oceanic and Atmospheric Administration dana 4 juta dolar AS untuk mempelajari teknis geoengineering solar.

Pada Juni 2021, para ilmuwan di Havard berencana menerbangkan balon di atas Swedia dalam eksperimen geoengineering.

Meski, para peneliti tidak akan melepaskan partikel untuk memblokir energi matahari, eksperimen itu akan mengekaplorasi kemungkinan cara melakukannya.

Sementara itu para ilmuwan dari National Academy of Science memfokuskan studi geoengineering solar untuk mendinginkan atmosfer Bumi yang kian terdampak perubahan iklim dan pemanasan global.

Namun para ilmuwan tetap hati-hati dalam penelitian ini, mengingat hal itu bisa menimbulkan konsekuensi yang berisiko dan tidak diinginkan, dikutip Sains.Kompas dari Reuter, Jumat (26/3/2021).

Intervensi skala besar dengan rekayasa geo matahari itu dalam upaya melawan perubahan iklim, kata ilmuwan, akan bisa memengaruhi pola curah hujan, produksi pertanian, dan persediaan pangan di seluruh dunia.

Strategi rekayasa geo matahari yang umum diusulkan yakni pènyemprotan aerosol reflektif ke atmosfer.

Cara ini dilakukan meniru bagaimana awan abu erupsi gunung api, dalam mendinginkan paralel setelah letusan gunung berapi besar.

Strategi rekayasa lain termasuk menipiskan awan yang berada di ketinggian sangat tinggi untuk memungkinkan lebih banyak panas keluar, dan mencerahkan awan di atas laut yang lehih rendah, sehingga diharapkan bisa memantulkan energi matahari tambahan.

Laporan studi ini merekomendasikan penelitian yang dilakukan dengan koordinasi dengan negara lain dan bersama berupaya melakukan mitigasi iklim lainnya, seperti pengurangan gas rumah kaca.

"Kita berada di tengah krisis iklim. Dampak perubahan iklim semakin meningkat, dan tantangan di depan kita adalah membatasi dampak tersebut," kata Peter Frumhoff, direktur sains dan kebijakan di Union of Concerned Scienstist, anggota komite yang terlibat laporan itu.

Laporan ilmuwan tentang rekayasa geo matahari adalah upaya untuk meletakan dasar keputusan yang lebih terinformasi tentang apakah pendekatan ini harus dianggap sebagai bagian dari seperangkat alat dalam menghadapi perubahan iklim.

Frumhoff menekankan, upaya utama dalam menghadapi perubahan iklim agar tetap fokus pada pengurangajpn emisi gas rumah kaca, akar penyebab perubahan iklim. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 03-04-2021

Pemerintah Menolak Sahkan 'PD-KLB'!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINTAH melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah membuat langkah tepat dengan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (PD-KLB) yang diajukan Moeldoko dan kawan-kawan. Dualisme PD pun berakhir.

Kebijakan ini bisa dijadikan model (yuris prudensi) buat kebijakan pemerintah dalam mengatasi dualisme partai politik ke depan. Sebelum ini, tak ada standar kebijakan dalam mengatasi dualisme di partai politik.

Kecenderungannya yang acap terjadi, jika timbul dualisme partai politik maka pihak yang ada kedekatan dengan "orang pemerintah" dimenangkan. Penyelesaian cenderung lebih berorientasi pada kepentingan penguasa.

Tapi kali ini tampaknya berbeda. Moeldoko yang datang dari jantung kekuasaan, bahkan kepala staf kantor presiden, justru tidak mendapatkan dukungan pemerintah.

Padahal sebelumnya, kalangan Partai Demokrat sendiri pun dari nada bicaranya telah mencurigai adanya konspirasi dari jantung kekuasaan untuk merebut tampuk kepemimpinan Partai Demokrat untuk. Asumsi begitu terbukti keliru.

Dalam menyelesaikan dualisme partai politik kalu ini pemerintah lugas menerapkan aturan main standar. Dugaan pemerintah akan mendukung kubu KLB jadi keliru. Dengan langkah standar tersebut, kecenderungan orang untuk membelah partai hanya karena punya kedekatam dengan penguasa akan berkurang. Sekaligus diharapkan, penyelesaian dualisme  partai politik dengan cara yang berorientasi pad kepentingan politik penguasa sepert itu bisa diakhiri.

Alasan penolakan pemerintah untuk melakukan penolakan terhadap permohonan pengesahan yang diajukan Moeldoko dan kawan-kawan adalah karena kelengkapan dokumennya tak terpenuhi.

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC," kata Yasonna.

Karen itu, "Pemerintah menyatakan permohonan pengesaahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," tegas Yasonna.

Menurut Yasonna, pihak Moeldoko dan Johni Allen mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.

Mereka juga mengajukan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.

Stelah melakukan pemeriksaan dan verifikasi Kemenkumham meminta mereka melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan kelengkapan itu tidak terpenuhi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 01-04-2021

Militer Myanmar Serangan Udara ke Desa!

H. Bambang Eka Wijaya

GELAP mata gila kekuasaan. Junta militer Myanmar menggelar serangan udara ke desa-desa untuk memaksa warga mengungsi ke hutan. Dilansir Sky News Minggu (28/3/21), tiga warga desa Karen (dekat perbatasan Thailand) tewas, delapan lainnya terluka.

Hal itu diungkapkan David Eubank, pendiri organisasi kemanusiaan Free Burma Rangers. Serangan dari jet tempur itu terjadi Sabtu pukul 20.30 waktu setempat, berlanjut hingga pukul 02.00 keesokan harinya.

"Terdapat sejumlah serangan udara. Tapi yang membuat kami mengernyit adalah tidak ada serangan udara di sana selama 20 tahun terakhir," ujar David dikutip Kompas.com dari Sky News. (28/3)

Media setempat memberitakan, sekitar 3.000 orang dari Negara Bagian Karen menyeberang ke Thailand untuk mengungsi.

Suara tembakan terus terdengar saat pemakaman satu dari 114 korban tewas dalam demonstrasi Sabtu (27/3/2021).

Hari itu akan dikenang sebagai hari paling berdarah sejak junta militer melakukan kudeta 1 Februari 2021. Aparat Myanmar menembaki warga sipil yang di dalamnya termasuk bocah berusia lima dan 13 tahun.

Kudeta dipimpin panglima tertinggi militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sehari sebelum jadwal pelantikan parlemen Myanmar hasil pemilu November 2020. Junta membubarkan pemerintahan konstitusional.

Dalam kudeta itu junta menahan Presiden Win Mynt, penasihat negara Aung San Suu Kyi, ribuan pengurus partai berkuasa NLD yang memenangkan pemilu November 2020 hingga 83%. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh masyarakat dan para aktivis juga ikut ditahan.

Kudeta diprotes semua elemen masyarakat sipil dengan demonstrasi memadati jalan-jalan kota besar Yangon dan Ibu Kota Naypydaw hingga kota-kota kecil. 

Namun, demonstrasi damai rakyat itu direspon dengan kekerasan oleh militer. Jumlah korban tewas warga sipil telah mencapai lebih 300 jiwa.

Reaksi masyarakat internasional terhadap mekejaman junta militer Myanmar cukup keras. Namun, DK PBB belum membahas penyelamatan rakyat Myanmar. Mungkin karsna di DK PBB ada Rusia dan RRT yang cenderung dekat militer Myanmar.

Masyarakat internasional mengharapkan ASEAN untuk menghentikan kekejaman muliter Myanmar. Presiden Jokowi (18/3) telah membuat pernyataan keras mendesak militer Myanmar agar segera menghentikan kekerasan dan mengadakan dialog untuk memulihkan stabilitas.

Jokowi minta Sultan Brunei selaku Ketua ASEAN menggelar KTT khusus untuk mencari solusi krisis Myanmar. Sementara militer Myanmar cenderung semakin kejam. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 31-03-2021

Larangan Mudik, 'Lockdown' Nasional!

H. Bambang Eka Wijaya

JIKA larangan mudik Lebaran dilaksanakan secara konsekuen, maka sepanjang 6-17 Mei semua pesawat grounded, semua kapal lego jangkar, semua bus AKAP dikandangkan, mobil pribadi disetop di batas provinsi, kondisinya praktis mirip lockdown nasional.

Berdasar pengalaman saat pertama Pemprov DKI mengusulkan Karantina Wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 ketika mulai merebak, tapi ditolak. Pemerintah pusat malah memberlakukan PSBB. Akibatnya, Covid-19 merebak luas sampai sekarang. Maka, bisa ditebak aturan larangan mudik Lebaran kali ini tak akan bisa dilaksanakan secara lugas.

Artinya, pengalaman itu mencerminkan tak mungkin pemerintah pusat memaksakan suatu kondisi lockdown nasional, karena dampaknya akan fatal bagi perekonomian nasional. 

Kalau pemerintah memilih tindakan itu, bukan baru sekarang dilakukan setelah ekonomi babak belur berkepanjangnan. Tapi sejak kali pertama diusulkan Pemprov DKI.

Apalagi, kalau langkah itu dilakukan sekarang, resesi ekonomi yang seharusnya berakhir pada kuartal dua 2021, bisa mundur lagi. Kalau resesi berakhir setelah kuartal satu 2021 saja, berarti resesi sudah berlangsung satu tahun. Apa mau dibuat lebih berlarut lagi?

Jadi, kemungkinannya mengulang sukses Lebaran tahun lalu. Yakni, memasang barikade di semua jurusan untuk menghadang pemudik, lantas secara adminsstratif dibuat faktor kesulitan seperti untuk lewat barikade harus punys surat izin tertulis dari Pemprov DKI untuk keluar dan masuk Jakarta. Pokoknya dibuat segala aturan untuk mempersulit orang lintas batas provinsi.

Larangan mudik itu praktiknya menjadi lockdown yang diperlonggar karena setiap daerah menerapkan PPKM Mikro tingkst kabupaten/kota. Artinya, sekalipun perjalanan lintas kabupaten/kota dibatasi, kegiatan ekonomi dalam wilayah kabupaten/kota tetap berjalan.

Itu pilihan, agar larangan mudik, meskipun pesawat grounded, kapal lego jangkar, bus AKAP dikandangkan, ekonomi akar rumput tetap menggeliat. Dengan begitu, sekalipun aspek pertumbuhan ekonomi masih agak tertekan, tapi ekonomi rakyat dan pengusaha kecil di pasar tradisional tetap bisa bernafas.

Setiap kebijakan memang ada harganya. Dalam hal kebijakan larangan mudik, berupa konsekuensi terhentinya kegiatan ekonomi sektor tertentu, seperti tranportasi dan segala aspek pendukungnya. Laju pertumbuhan  ekonomi terpaksa kembali melambat.

Dan itu karena virus Covid-19 belum bisa kita kendalikan sepenuhnya meski lebih setahun kita perangi. ***

Selanjutnya.....