Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 31-03-2021
Larangan Mudik, 'Lockdown' Nasional!
H. Bambang Eka Wijaya
JIKA larangan mudik Lebaran dilaksanakan secara konsekuen, maka sepanjang 6-17 Mei semua pesawat grounded, semua kapal lego jangkar, semua bus AKAP dikandangkan, mobil pribadi disetop di batas provinsi, kondisinya praktis mirip lockdown nasional.
Berdasar pengalaman saat pertama Pemprov DKI mengusulkan Karantina Wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 ketika mulai merebak, tapi ditolak. Pemerintah pusat malah memberlakukan PSBB. Akibatnya, Covid-19 merebak luas sampai sekarang. Maka, bisa ditebak aturan larangan mudik Lebaran kali ini tak akan bisa dilaksanakan secara lugas.
Artinya, pengalaman itu mencerminkan tak mungkin pemerintah pusat memaksakan suatu kondisi lockdown nasional, karena dampaknya akan fatal bagi perekonomian nasional.
Kalau pemerintah memilih tindakan itu, bukan baru sekarang dilakukan setelah ekonomi babak belur berkepanjangnan. Tapi sejak kali pertama diusulkan Pemprov DKI.
Apalagi, kalau langkah itu dilakukan sekarang, resesi ekonomi yang seharusnya berakhir pada kuartal dua 2021, bisa mundur lagi. Kalau resesi berakhir setelah kuartal satu 2021 saja, berarti resesi sudah berlangsung satu tahun. Apa mau dibuat lebih berlarut lagi?
Jadi, kemungkinannya mengulang sukses Lebaran tahun lalu. Yakni, memasang barikade di semua jurusan untuk menghadang pemudik, lantas secara adminsstratif dibuat faktor kesulitan seperti untuk lewat barikade harus punys surat izin tertulis dari Pemprov DKI untuk keluar dan masuk Jakarta. Pokoknya dibuat segala aturan untuk mempersulit orang lintas batas provinsi.
Larangan mudik itu praktiknya menjadi lockdown yang diperlonggar karena setiap daerah menerapkan PPKM Mikro tingkst kabupaten/kota. Artinya, sekalipun perjalanan lintas kabupaten/kota dibatasi, kegiatan ekonomi dalam wilayah kabupaten/kota tetap berjalan.
Itu pilihan, agar larangan mudik, meskipun pesawat grounded, kapal lego jangkar, bus AKAP dikandangkan, ekonomi akar rumput tetap menggeliat. Dengan begitu, sekalipun aspek pertumbuhan ekonomi masih agak tertekan, tapi ekonomi rakyat dan pengusaha kecil di pasar tradisional tetap bisa bernafas.
Setiap kebijakan memang ada harganya. Dalam hal kebijakan larangan mudik, berupa konsekuensi terhentinya kegiatan ekonomi sektor tertentu, seperti tranportasi dan segala aspek pendukungnya. Laju pertumbuhan ekonomi terpaksa kembali melambat.
Dan itu karena virus Covid-19 belum bisa kita kendalikan sepenuhnya meski lebih setahun kita perangi. ***
0 komentar:
Posting Komentar