Oposisi Junta Militer, KTT ASEAN Gagal!

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 29-04-2021

Oposisi Junta Militer, KTT ASEAN Gagal!

H. Bambsng Eka Wijaya

OPOSISI junta militer Myanmar, National Unity Governement (NUG) pemerintahan sipil yang baru dibentuk, menyebut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Jakarta (23/4) telah gagal, karena konsensus yang dihasilkan malah memihak militer.

Padahal, ASEAN seharusnya menekan junta militer yang telah melakukan kudeta dan melanggar hak asasi manusia masyarakat sipil. Sampai Minggu (25/4/2021) sudah 751 orang warga sipil tewas akibat tindak kekerasan junta militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa.

Justru sekembali pemimpin tertinggi junta Jenderal Min Aung Hlaing dari Jakarta, di Myanmar beredar instruksi tertulis berbunyi, "Habisi semua pengunjuk rasa."

Itu bertentangan dengan lima poin konsensus KTT ASEAN; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiasn melalui AHA Center, dan akan ada utusan khUsus ASEAN ke Myanmar.

"Tidak ada kompromi. Empat syarat sudah kami susun. Ini bukan tuntutan saya, ini (tuntutan) orang-orang Myanmar. Kami tidak bisa melegitimasikan pembunuhan. Jika Anda (ASEAN) melegitimasi junta, Anda melegitimasi militer," ujar Dr. Sasa juru bicara NUG dalam wawancara yang dikutip CNNIndobesia dari Nikei Asia. (25/4/2021)

"Meskipun kami menyambut baik konsensus, ini akan diukur dari tindakan mereka. Pernyataan itu mudah, tetapi jika tidak ada tindakan maka tidak ada artinya. Kami harus menunggu dan m0elihat sampai ada penarikan pasukan," tambahnya.

Sasa menegaskan, NUG tidak akan berdiskusi dengan State Administration Council sebagai representasi junta militer, hingga persyaratan dialog dipenuhi.

Adapun empat tuntutan NUG adalah; dikembalikannya masa penerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suy Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil, dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik.

Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, unjuk rasa rak pernah berhenti di kota besar dan kecil seluruh negeri. Militer merespon demo massa ini dengan tindak kekwrasan, hingga selain 751 warga dipil telah tewas, tak kurang 4.000 pengunjuk rasa ditangkap.

Konsensus KTT ASEAN terkesan kurang telak menekan mekejaman militer Myanmar. Apalagi setelah itu beredar 'memo' komando militer untuk menghabisi semua pengunjuk rasa. Kehadiran ASEAN lebih segera dengan sikap lebih tegas dibutuhkan di Myanmar. ***