Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 13-07-2021
Covid Guncang Politik India & Malaysia!
H. Bambang Eka Wijaya
AMUK pandemi Covid-19 menggoncang politik India dan Malaysia. Menteri Kesehatan India Harsh Vardhan bersama 11 pejabat setingkat menteri lainnya mudur di bawah tekanan publik yang menilai mereka tak mampu menangani Covid-19.
Sementara di Malaysia, sejumlah politisi partai berkuasa UMNO bersama koalisi besar pendukung pemerintah di parlemen mendesak Perdaba Menteri Muhyiddin Yassin yang tengah dirawat di rumab sakit mundur karena mereka nilai tak mampu menangani Covid-19.
Indian Express melaporkan, turut mengunsurkan diri bersama Menkes Vatdhan Menteri Pendidikan Ramesh Pokhrial Nishank, Menteri Hukum dan Keadilan, Elektronik dan Teknologi Informasi Ravi Shankar Prasad, Menteri Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim Prakash Javadekan. Dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan segera melakukan perombakan kabinet. Pemerintah India menghadapi kritik paling pedas sejak lonjakan pandemi Covid-19 yang tak terkendali pada April dan Mei 2021.
India sekarang di peringkat dua dunia setelah AS besarnya jumlah korban virus corona. Yakni per 9 Juli 2021, total kasus 30.752.950; Meninggal 405.967; sembuh 29.888.284; kasus aktif dalam perawatan 458.699.
Sementara di Malaysia, elite yang nengendalikan Partai UMNO sekutu utama penguasa dan koalisi besar pendukung pemerintah menyatakan menarik dukungan pada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sementara pejabat senior UMNO yang duduk di kabinet, seperti menteri kesehatan, menteri pertahanan dan menteri luar negeri, menolak berkomentar.
Dalam pernyataannya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyebut keputusan menarik dukungan dari Muhyiddin didorong kegagalan pemetintah dalam mengatasi pandemi dengan efektif, untuk memastikan stabilitas ekonomi, politik dan meraih kepercayaan rakyat. (Republika.co.id, 8/7/2021)
Zahid menambahkan, Muhyiddin harus segera menunjuk perdana menteri sementara yang fokus mengatasi pandemi.
Semenentara di Indonesia penetintah cukup bijaksana, telah menetapkan batasan untuk menilai pemerintah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19, yakni apabila pertambahan angka positif harian mencapai 50 ribu kasus sehari.
Konsekuensi atas ketidakmampuan tersrbut, bukan penetintah harus mengundurkan diri, tapi pemetintah meminta bantuan luar negeri. Jadi pemerintah aman dari goncangan politik, sebab sudah pasang perisai diri sebelum tekanan publik muncul atas ketidakmampuan penerintah mengatasi Covid-19. ***
0 komentar:
Posting Komentar