Monolitis Absolut, Rakyat Punya Apa?

"DENGAN 92% koalisi partai politik (parpol) menjadi milik penguasa dalam monolitis absolut, rakyat punya apa lagi untuk mengkritisi pemerintah?" tukas Umar. "Pertanyaan itu layak diajukan mengingat parpol di parlemen selama ini lebih mengutamakan kepentingan partainya, selain kepentingan pribadi para anggota DPR--sedang untuk perjuangan aspirasi serta kepentingan rakyat di urutan belakang! Misalnya, dalam pemberantasan korupsi bukan saja para anggota DPR malah terlibat korupsi, dalam melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk membuat Pengadilan Tipikor, malah menyelipkan usaha memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi!"

"Dalam masyarakat madani (civil society), rakyat selalu punya lembaga-lembaga di luar pemerintah yang membela kepentingan rakyat--seperti pers, ormas, LSM, dan komisi negara independen!" sambut Amir. "Menurut pengalaman masa Orde Baru, pers--media cetak dan elektronis (radio, televisi)--bisa dikooptasi oleh penguasa, di bawah ancaman UU yang bisa membreidel! Sedang ormas 'dibina' untuk tidak menyentuh kawasan politik!

Untuk media internet, LSM serta komisi negara independen yang khas hadir di era reformasi, masih harus diuji ketahanannya dari kooptasi!"

"Justru komisi-komisi negara independen meski eksistensinya dijamin konstitusi, seiring proses pelemahan KPK menyatakan ketakutan terkena kriminalisasi seperti pimpinan KPK!" tegas Umar. "Internet, lewat UU ITE yang belum berlaku saja bisa menjerat Prita Mulyasari, tak sukar ditebak seperti apa nantinya! Sedang LSM, di luar yang diekola profesional untuk kepentingan publik, tak sedikit yang 'plat merah', atau didirikan untuk mencari proyek, malah jadi selubung premanisme! Itu menunjukkan, LSM juga bisa dilemahkan lewat penonjolan LSM negatif!"

"Dari semua itu terlihat, lembaga-lembaga civil society tak bisa diharapkan berfungsi maksimal untuk membuat perimbangan dengan kekuatan monolitis absolut penguasa yang nyaris punya segalanya untuk melestarikan kekuasaan!" timpal Amir. "Apalagi kalau dibanding Orde Baru dengan monolitisme single majority 70%, dalam monolitis absolut sekarang dengan 92% koalisi berkuasa, lembaga-lembaga civil society yang secara konstitusional dibangun untuk membela dan melindungi kepentingan rakyat, ternyata bagi rakyat semua itu cuma seperti senapang locok yang mesiunya basah--kecil kemungkinannya bisa berfungsi efektif!"

"Rakyat sangat menyadari kemungkinan kurang efektifnya lembaga-lembaga civil society miliknya itu, seperti juga parpol yang mereka pilih!" tegas Umar. "Tapi rakyat punya tradisi fatalisme--pasrah dan manut apa pun maunya penguasa! Dengan itu terbukti, rakyat mampu bertahan dari rezim ke rezim!" ***