Ketidakpastian, Sulitkan Rakyat!

"PRRIITT..!" Banpol nyemprit pengendara motor. "Tak lihat larangan berputar kecuali hari libur?"

"Kulihat!" jawab pengendara. "Aku memutar di sini, karena ini hari liburku!"

"Itu berlaku hanya pada hari libur umum! Bukan libur pribadi!" tegas Banpol. "Kalau libur pribadi berlaku, bisa menyulitkan rakyat pengendara lain untuk menebak apa orang yang datang dari arah lain libur atau tidak! Salah tebak, tabrakan! Pakai ketentuan dengan logika yang berlaku umum, karena kalau pakai yang khusus pribadi begitu bisa menimbulkan ketidakpastian!"

"Ketidakpastian pula yang kau cemaskan!" timpal pengendara. "Ketidakpastian itu sudah jadi tradisi petinggi negara kita! Contohnya reshuffle kabinet, diramaikan sejak voting kasus Bank Century di DPR, sampai voting lagi kasus mafia pajak, bosan rakyat mengikuti beritanya tak kunjung ada kepastiannya! Juga soal pembatasan subsidi BBM, dari semula akan berlaku 1 Januari 2011 diundur jadi 1 April, kini diundur lagi sampai waktu yang tak ditentukan! Ketidakpastian seperti itu terus
berlangsung dari waktu ke waktu!"

"Ketidakpastian seperti itu urusan orang atas! Kita lakukan terbaik yang terkait diri kita, agar dalam kehidupan sehari-hari kita tak terjerat oleh ketidakpastian yang datang dari atas itu!" tegas Banpol. "Memang sulit mengelak sepenuhnya dari ekses ketidakpastian itu, seperti fluktuasi harga yang membuat pedagang mumet selalu!"

"Ah, kau, baru Banpol, tamtama juga belum, sok melindungi atasan dari tindakannya yang serba tidak pasti sehingga menyulitkan rakyat!" timpal pengendara. "Itu baru ketidakpastian dalam kebijakan yang akan dijalankan! Belum lagi terkait substansinya! Seperti mafia hukum dengan salah satu bentuk jaringannya, mafia pajak! Mafia-mafia itu dihabisi atau dilindungi, jadi ketidakpastian pula! Buktinya, saat kalangan DPR berusaha membongkar mafia pajak lewat hak angket, bukan hanya dijegal oleh barisan penguasa, bahkan penguasa marah hingga pemrakarsa hak angket mafia pajak ditendang keluar dari koalisi!"

"Itu, lagi-lagi, kembali ke penggunaan logika yang berlaku umum oleh para pemrakarsa hak angket bahwa mafia pajak adalah kejahatan yang harus dibongkar dan dihabisi!" tukas Banpol. "Padahal, kubu berkuasa memakai cara berpikir khusus yang berkesimpulan usaha membongkar dan menghabisi mafia pajak itu harus dijegal dengan opsi ditolak! Hasilnya terlihat ketidakpastian sikap penguasa terhadap mafia pajak, eksesnya sulit dihindarkan dari menyengsarakan rakyat!" ***