PKS, 'Hukuman' Ditendang Keluar dari Koalisi!

"PERNYATAAN Juru Bicara Presiden Julian Pasha tentang rencana reshuffle sudah final, bisa diartikan tinggal soal waktu 'hukuman' pada PKS ditendang keluar dari koalisi dilakukan!" ujar Umar. "Hukuman' itu dijatuhkan akibat dinilai melanggar kesepakatan saat PKS mendukung hak angket mafia pajak di DPR, berlawanan dengan Partai Demokrat selaku pimpinan koalisi yang menolak hak angket itu!"

"Apa mungkin 'hukuman' seberat itu?" sela Amir.

"Itu justru dilihat dari tegasnya ucapan Presiden SBY Selasa lalu saat bicara tentang mitra koalisi!" jawab Umar. "Setidaknya, PKS harus siap andai hukuman terberat itu dipilih penguasa koalisi!"

"Kalau 'hukuman' berat itu yang diterima, betapa mahal pelajaran yang harus dibayar PKS dengan berkoalisi!" tukas Amir. "Warga yang mengikuti proses politik tentu masih ingat, PKS bergabung koalisi beberapa menit menjelang deklarasi pasangan SBY-Boediono sebagai calon presiden-wakil presiden di Bandung! Presiden PKS Tifatul Sembiring hari itu menandatangani kontrak PKS (dan konstituennya) memberikan pilihan pada pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009! Koalisi itu mahal, karena setelah PKS dan konstituennya memenangkan pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009, setiap PKS menyuarakan nurani sesuai amanah moral umat dan konstituennya justru mendapat ancaman ditendang dari koalisi!"

"Bisa lebih mahal lagi harga yang harus dibayar PKS jika setelah menyerahkan suara konstituen memenangkan pasangan SBY-Boediono itu, juga harus menyerahkan nuraninya dicopot dari amanah moral umat dan konstituennya!" timpal Umar. "Untuk itu, wajar jika tak perlu menghitung lebih jauh seberapa besar arti segala sesuatu yang telah PKS berikan pada koalisi! Karena, jauh lebih berarti dan lebih penting bagi PKS menjaga komitmennya untuk tetap di jalan moral yang diamanahkan umat dan konstituennya itu!"

"Kesiapan buat keluar dari koalisi memang sudah terlihat matang di semua lapisan jajaran partai dakwah itu!" tegas Amir. "Bahkan dari daerah-daerah mengarus keras desakan untuk keluar dari koalisi, seperti yang disampaikan lewat siaran pers DPD PKS Solo. 'Koalisi dan SBY justru sudah keluar dari semangat untuk menciptakan clean and good government sehingga sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan!' tegas Muhammad Ikhlas Thamrin, ketua bidang politik dan hukum DPD PKS Solo." (CiberNews, 3-3, 17.57).

"Sejak awal koalisi itu cenderung cuma hasrat tokoh pusat PKS!" timpal Umar. "Maka itu, keluar dari koalisi disambut gembira pengurus di daerah, karena kembali bersih dari noda koalisi!" ***