Lika-liku Politik Transaksional !

"AYO.., ikut ke markas!" tegas pria berseragam.

"Ke mana saja, asal sesuai tarif!" jawab wanita.

"Kau kami tangkap keluyuran mencurigakan!" entak pria. "Bicara tarif pula, sesuai dakwaan!"

"Maksudku tarif demonstrasi! Memangnya tarif apaan?" tegas wanita. "Di tempat begini pendemo bayaran menerima order! Transaksi, mau massa berapa orang, poster-spanduk dan yel-yel yang diteriakkan apa, jika bentrok tambah berapa!"

"Lebih 10 tahun caranya masih sama!" entak pria. "Sebelum tahun 2000 aku Pamswakarsa, demo bayaran zaman itu! Tapi prinsipnya sama, politik transaksional, siapa dapat apa melakukan apa!"

"Justru politik transaksional sekarang bukan lagi dominasi pemain jalanan—pendemo bayaran dan Pamswakarsa—merebak luas ke rakyat di lapisan terbawah, ke atas menajam sampai kabinet dan parlemen!" tegas wanita. "Di lapisan terbawah, rakyat yang berpengalaman pemilihan langsung, jadi lihai menghadapi tawaran dalam sistem politik transaksional untuk menentukan siapa paling berhak mendapatkan suaranya! Di tingkat atas, partai politik (parpol) menjelang pemilihan presiden sudah bertransaksi—dengan kontrak tertulis—partai dan konstituennya mendukung calon tertentu! Kalau calon itu menang, parpol pendukung dapat kursi menteri sesuai besar suara konstituennya yang tercermin pada perolehan kursi di DPR! Dalam kontrak juga disepakati, para wakil partainya di DPR terikat koalisi, wajib menaati garis partai pemimpin koalisi!"

"Mentransaksikan suara konstituen dengan kursi menteri kabinet itu di era 1950-an disebut politik dagang sapi!" timpal pria. "Model itu masih lebih baik ketika terbukti parpol zaman itu tetap gigih memperjuangkan kepentingan konstituennya, hingga kabinet (parlementer) sering jatuh akibat perubahan komposisi parpol pendukung di DPR!"

"Politik transaksional sekarang cenderung lebih buruk, karena parpol pendukung koalisi tak bisa lagi mengekspresikan aspirasi atau kepentingan konstituennya! Satu-satunya kepentingan yang harus diikutinya di DPR hanya garis perjuangan parpol pemimpin koalisi!" tukas wanita. "Dengan tradisi politik Indonesia parpol terbentuk oleh aneka aliran budaya, agama, dan sosial-politik, garis kebijakan parpol pemimpin koalisi dengan itu tak terjamin nyambung dengan kepentingan konstituen parpol pendukung koalisi, bahkan bisa bertentangan! Akibatnya, demi kekuasaan yang diperoleh elite parpol (kursi menteri), kepentingan konstituen dan rakyat umumnya dikorbankan! Itulah keburukan politik transaksional masa kini!" ***