"PDIP—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—menolak praktek neoliberalisme (neolibs) yang mencengkeram perekonomian nasional!" ujar Umar. "Penolakan itu jadi rekomendasi rakernas partai itu di Bandung pekan ini, sesuai amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat membuka acara itu!"
"Neolibs itu ideologi yang dilahirkan oleh praktek perdagangan bebas yang didorong oleh World Trade Organization (WTO) dengan aturan main General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)," sambut Amir. "Indonesia sejak Orde Baru menjadi anggota WTO karena ada ketentuan dalam GATT diadopsi negara donor untuk syarat pemberian pinjaman! Tak ayal jika dewasa ini ekses negatif neolibs merasuk ke sumsum ekonomi rakyat!"
"Itu bisa terjadi karena GATT menerapkan tiga prinsip!" tegas Umar. "Pertama prinsip resiprositas (timbal-balik), perlakuan suatu negara pada negara lain sebagai mitra dagangnya, juga harus diberikan negara mitra kepada negara tersebut! Kedua most favored, suatu negara tak boleh memberi keistimewaan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu. Ketiga transparansi, perlakuan dan kebijakan suatu negara harus transparan pada negara lain!"
"Dengan ketiga prinsip itu setiap anggota WTO menjadi lapangan terbuka untuk bertanding atau bersaing semua negara anggota WTO, dengan kesempatan dan aturan main yang sama!" timpal Amir. "Akibatnya, negara-negara kuat dengan the dream team-nya diadu dengan pamain amatir kelas pemula dari tuan rumah dan negara lemah lainnya! Hasilnya, ekonomi negara lemah dikuasai mutlak oleh negara kuat! Dengan keunggulan bersaing dalam segala hal, negara-negara kuat menjadikan bancakan sumber alam di negara-negara lemah—salah satunya Indonesia!"
"Lantas, kalau PDIP menolak neolibs, bisa apa?" tanya Umar.
"Tentu langkah strategis yang-lupa dilakukan PDIP saat berkuasa, yakni konsekuen melaksanakan Pasal 33 UUD 1945—kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat—serta membina ekonomi berasaskan kekeluargaan!" jawab Amir. "Atas kekayaan alam yang selama ini telah dikuras perusahaan raksasa asing dengan bagian kita yang amat kecil, jelas harus direnegosiasi! PDIP yang besar bisa menekan secara politik, dan lewat legislasi mengatur kembali sumber kemakmuran rakyat! Juga menciptakan asas kekeluargaan, mulai perusahaan memperlakukan buruh sebagai keluarga, bukan cuma kuli yang tak diberi kesempatan hidup layak dari UMP-nya!" ***
"Tentu langkah strategis yang-lupa dilakukan PDIP saat berkuasa, yakni konsekuen melaksanakan Pasal 33 UUD 1945—kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat—serta membina ekonomi berasaskan kekeluargaan!" jawab Amir. "Atas kekayaan alam yang selama ini telah dikuras perusahaan raksasa asing dengan bagian kita yang amat kecil, jelas harus direnegosiasi! PDIP yang besar bisa menekan secara politik, dan lewat legislasi mengatur kembali sumber kemakmuran rakyat! Juga menciptakan asas kekeluargaan, mulai perusahaan memperlakukan buruh sebagai keluarga, bukan cuma kuli yang tak diberi kesempatan hidup layak dari UMP-nya!" ***
0 komentar:
Posting Komentar