"HARI Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2011 ini dironai fakta rekening gendut PNS muda temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan—PPATK!" ujar Umar. "Fakta itu mengisyaratkan regenerasi koruptor justru berjalan lebih mulus dibanding usaha-usaha memberantas korupsi!"
"Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, di antaranya ada dua rekening gendut PNS muda miliaran rupiah didapat dari proyek fiktif!" timpal Amir. "Kedua PNS gol. III/b itu mentransfer uang ke rekening istri. Istri mereka aktif mencuci uang yang diduga hasil korupsi itu dengan membeli valuta asing, emas, dan asuransi!" (Kompas, 8-12)
"Sedihnya, fakta itu mementahkan pidato para petinggi pemerintahan di Hari Antikorupsi Sedunia ini!" tegas Umar. "Fakta itu sekaligus meremehkan gerakan dan aksi-aksi antikorupsi! Koruptor muda itu seolah mencibir, 'Proteslah sepuasmu, aparat hukum tak bisa menyentuh kami!' Dan tanpa rasa gentar pada gebrakan demonstran, para koruptor muda itu melanjutkan aksinya!"
"Berarti segala lagak dan gaya pemberantasan korupsi selama ini tak memadai lagi!" timpal Amir. "Diperlukan strategi baru memerangi korupsi di Hari Antikorupsi Sedunia ini, paling tidak pokok-pokok pemikirannya, mempertajam visi pimpinan KPK yang baru terpilih!"
"Memang, pemberantasan korupsi gawe bangsa, jadi tak bisa sepenuhnya diserahkan hanya pada KPK, polisi, dan jaksa!" tegas Umar. "Karena itu, selain visi dan aksi KPK, polisi dan jaksa harus dipadu dalam kesatuan langkah memberantas korupsi, perlu dukungan partisipasi publik melalui ormas, LSM, dan perorangan, sehingga semangat gebrakan memberantas korupsi bergetar di setiap jengkal bumi pertiwi! Dengan begitu, ruang dan kesempatan untuk korupsi terus dipersempit!"
"Untuk itu aparat penindak korupsi, KPK, polisi, dan jaksa harus bisa mengakomodasi gemuruh perjuangan masyarakat dalam memberantas korupsi!" timpal Amir. "Selama ini cenderung aparat penegak hukum asyik sendiri, bukan saja tak mengakomodasi gerakan rakyat membasmi korupsi, malah gerakan rakyat itu sering dinilai merecoki aparat belaka! Setiap kali ada gerakan rakyat menyampaikan informasi atau men-support aparat hukum memberantas korupsi, dukungan rakyat itu tak diterima dengan baik oleh polisi atau jaksa, yang terjadi malah bentrok massa dan aparat! Padahal, jika wakil pengunjuk rasa diajak masuk dan informasinya ditampung, tak perlu bentrok! Kesan aparat membentengi koruptor dari massa itulah yang justru membuat koruptor merasa nyaman, korupsi pun kian merajalela!" ***
0 komentar:
Posting Komentar