PKH, BLT Baru yang Kurang Sosialisasi!

"PKH—Program Keluarga Harapan—suatu bantuan langsung tunai (BLT) buat keluarga miskin yang telah dilakukan sejak 2011 dan dilanjutkan tahun ini kurang sosialisasi!" ujar Umar. "Kebanyakan keluarga miskin yang amat membutuhkan tidak tahu ada program itu, hingga tak menerima BLT tersebut sekaligus tak tahu cara dan kriterianya untuk bisa mendapatkannya!" "Dalam konferensi pers, Jumat (20-1), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan PKH yang dibagikan secara BLT tahun ini sebesar Rp1,8 triliun untuk 1,5 juta keluarga miskin, per keluarga menerima Rp1,3 juta hingga Rp2,2 juta!" sambut Amir. "Naik dari 2011 Rp1,6 triliun untuk Rp1,1 juta keluarga!"

"Cenderung dilakukannya PKH secara tak terbuka, apa kriteria yang berhak menerima, jumlah yang diterima tak seragam, menjadi potensi konflik ke depan!" tegas Umar. "BLT 2008 dan 2009 yang dilakukan dengan kriteria penerima jelas berdasar hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjangkau semua yang berhak menerima (2008 sebanyak 19,1 juta keluarga dan 2009 18,2 juta keluarga) dengan jumlah dana penerimaan sama dan merata saja tak luput dari banyak konflik dan beraneka kasus di seantero negeri! Apalagi dalam PKH ini yang menerima cuma sebagian kecil saja dari 18 juta lebih keluarga miskin di Indonesia, kemungkinan iri dan cemburu dari mayoritas yang tidak menerima mudah terjadi!" "Apalagi kalau dalam pembagian itu diketahui massa penentuan penerimanya diwarnai oleh kepentingan politik, kedekatan nepotisme, atau pendekatan diskriminatif lainnya, potensi konflik terkait nasib mayoritas dari 18 juta lebih keluarga miskin cukup kritis!" timpal Amir. "Bolehlah pada tahun pertama PKH dilakukan secara diam-diam, sembunyi dari keluarga miskin yang tak kebagian. Tapi, selubung kerahasiaan itu takkan bisa terus dipertahankan ketika ketakadilan di kalangan warga miskin itu berlangsung kian mencolok!" "Selain rawan konflik akibat ketidakadilan dalam penentuan penerima PKH, jumlah bantuan yang tidak sama antarpenerima juga menyulitkan kontrol masyarakat atas pelaksanaannya! Dengan begitu, PKH ini juga rawan penyimpangan!" tukas Umar. "Untuk mengurangi potensi konflik dan penyimpangan itu ke masa depan, layak untuk dipertimbangkan dananya dipakai membangun cluster usaha bersama warga miskin model Kibutz di Israel (dahulu), hingga programnya dinikmati bersama dan secara ekonomi terlembaga berkelanjutan! Jadi jangan cuma bisa mengulang kasus BLT, puluhan triliun dana hanya dikonsumsi bablas masuk kakus!" ***