"MAY Day, Hari Buruh Sedunia itu sejarah kelam Amerika Serikat—AS!" ujar Umar. "Delapan aktivis buruh dihukum mati di tiang gantungan didakwa otak kerusuhan aksi buruh Mei 1886 di lapangan Haymarket, Chicago, padahal sesuai catatan Wikipedia, banyak massa buruh tewas akibat kebrutalan polisi!" "Dalam aksi menuntut 8 jam kerja sehari, 1 Mei 1886 sekitar 350 ribu buruh AS mogok!" timpal Amir. 

"Dua hari kemudian, 3 Mei, pemerintah mengirim polisi meredam aksi itu! Polisi membabi-buta menembaki massa, 4 buruh tewas dan banyak luka! Esoknya, 4 Mei, aksi lebih besar digelar buruh, juga sebagai protes atas tindakan represif polisi!"

"Aksi 4 Mei di Haymarket itu semula berjalan damai! Karena cuaca buruk, mayoritas massa pulang!" sambut Umar. "Massa tersisa ratusan orang, 180 polisi datang menyuruh bubar! Saat pembicara turun dari mimbar menaati perintah polisi, sebuah bom meledak di barisan polisi—seorang tewas dan 70 luka! Merespons ledakan entah ulah siapa itu, polisi menembaki massa, 200-an buruh luka dan banyak tewas!" 

"Setelah itu dilakukan penangkapan besar-besaran aktivis buruh dan orang yang diduga sosialis!" tukas Amir. "Jaksa Julius Grinell menyuruh polisi menyergap dulu sasaran, lalu pelanggaran hukumnya dibuat kemudian! Dengan cara itu ratusan orang ditahan dengan tuduhan sebagai aktivis buruh atau sosialis tanpa peduli ia sama sekali tak tahu apa itu sosialisme! Bahkan, 8 orang pada 21 Juni 1886 dijatuhi hukuman mati tanpa bukti-bukti kuat, cuma satu yang hadir di Haymarket, itu pun ia masih di mimbar saat ledakan terjadi!" 

"Saat 11 November 1887 eksekusi terpidana mati dilakukan, 250 ribu buruh menghadiri prosesi pemakamannya, mengekspresikan kekecewaan pada praktik korup pengadilan AS!" timpal Umar. "Kampanye dilanjutkan buat membebaskan mereka yang masih ditahan!" "Akhirnya, Juni 1893, Gubernur Illinois Altgeld membebaskan sisa tahanan peristiwa Haymarket dengan pernyataan, 'Mereka yang dibebaskan bukanlah karena mereka diampuni, melainkan karena mereka sama sekali tidak bersalah!’" tukas Amir. 

"Gubernur melanjutkan klaim, mereka yang dihukum gantung dan yang sekarang dibebaskan adalah korban dari hakim-hakim serta para juri yang disuap! Begitu kelam sejarah AS terkait May Day!" ***

Selanjutnya.....

"PERSIAPAN Pertamina dan para pengusaha untuk melaksanakan penjualan BBM subsidi dengan dua harga, Rp4.500 dan Rp6.500, sudah rampung 26 April!" ujar Umar. "Menurut BPH Migas, Presiden dan Wakil Presiden melakukan pengecekan atas kesiapan itu tiga hari, 27 sampai 29 April! Jika semuanya siap, tinggal mengumumkan mulai kapan dua harga BBM itu berlaku!" (Metrotvnews.com, 28-4;05.24) "Di zaman Orde Baru, rakyat dikejutkan oleh pengumuman pemerintah setiap mengubah harga BBM! Biasanya diumumkan jam 20.00, berlaku mulai jam 00.01," timpal Amir. 

"Kini, harga baru sudah diketahui! Pengumuman yang dinantikan, mulai tanggal berapa harga baru berlaku! Menunggu pengumuman itu, berminggu-minggu kendaraan antre mengisi BBM subsidi di SPBU yang baru terima pasokan! Di banyak SPBU lainnya, yang tersedia rambu 'Maaf BBM Habis!"

"Cara kerja pemerintah sekarang mengulur-ulur pengumuman berlakunya harga baru membuka peluang buat spekulan sehingga menyengsarakan rakyat akibat kelangkaan BBM!" tegas Umar. 

"Berbagai protes, demo, aksi muncul! Di Jawa Tengah, angkutan umum—dari angdes, bus AKAP-AKDP, sampai truk—mogok operasi! Transportasi umum jadi kacau dengan segala eksesnya—pasokan kebutuhan macet, warga yang kerja, sekolah tak terangkut!" 

"Penyebab kelangkaan BBM yang menyulitkan rakyat itu dibuktikan polisi berbagai daerah, termasuk Polda Lampung, dengan menangkap penimbun BBM!" timpal Amir. "Tapi rakyat justru semakin sulit saja mendapatkan BBM! Antrean makin panjang hingga—seperti di SPBU Jalinsum Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung—lalu lintas macet! Semua penderitaan rakyat itu—sopir truk terlunta menanti pasokan BBM sampai nelayan tak bisa melaut—terkesan tak sedikit pun berarti bagi pemerintah untuk cepat mengakhiri kesengsaraan tersebut!" 

"Paling menyedihkan, penderitaan rakyat akibat kelangkaan BBM itu terlihat diombang-ambing oleh pertimbangan yang berlarut-larut untuk mencari benefit bagi penguasa!" tukas Umar. "Tapi justru di situlah esensi masalah bangsa—bahwa setiap hal yang diputuskan, pertimbangan utamanya adalah benefit yang bisa didapat penguasa, tanpa peduli proses dan akibatnya menyengsarakan rakyat! Parahnya, itu berlaku di semua tingkat kekuasaan!"

Selanjutnya.....

"DI Brunei Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdoa semoga dirinya tidak terjangkiti penyakit politisi!" ujar Umar. "Penyakit politisi yang dia maksud, pada waktu menjabat tidak berbuat apa-apa, tapi setelah tidak menjabat mengkritiknya luar biasa!" (Metrotvnews.com, 27-4-2013; 04.38) 

"Menurut SBY, lebih baik selama ia menjabat menyatakan ini sudah bagus, yang ini belum mari kita perbaiki bersama-sama!" timpal Amir. "Ia tegaskan, I just want to say honestly--saya hanya ingin mengatakan yang sejujurnya--kepada rakyat Indonesia bahwa yang baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki!"

"Saat itu SBY mengeluh, di era keterbukaan ini acap kali pemberitaan cenderung memanasi atau diplintir!" tukas Umar. "Banyak ahli yang bisa bikin nasi goreng, goreng sana goreng sini, lanjut SBY. Tapi nggak apa-apa, itulah demokrasi! Yang namanya pemimpin pasti dibegitukan, gak apa-apa! Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang jangan terlalu dibegitukan, kasihan nanti gak bisa bekerja!" 

"Dari 'curhat' SBY itu tertangkap salah satu sisi hakikat permasalahan bangsa ini, demokrasi tidak berjalan kualitatif!" simpul Amir. "Gejala itu simultan di seluruh negeri, dari level tertinggi kehidupan berbangsa--tercermin dari polemik berbagai masalah di DPR yang sering tidak substansial--sampai di daerah proses demokrasinya cuma jadi lahan pemenuhan kepentingan elite politik dan pejabat!" "Realitas demokrasi sedemikian jadi sumber penyakit politisi seperti dimaksud SBY!" timpal Umar. 

"Realitas demokrasi tersebut seperti kolam yang terkontaminasi, ikan seidealis apa pun masuk ke kolam itu harus menyesuaikan diri untuk bisa hidup, lalu terbiasa dengan cara hidup di kolam tersebut! Kemudian ketika ia keluar dan bisa melihat kolamnya tercemar, ia pun mengeritik keras kontaminasi yang terjadi di kolam tersebut!" 

 "Jadi, untuk mengatasi sumber penyakit politisi itu harus mendistilasi air kolam demokrasi dari kontaminasinya lewat proses Pemilu di semua tingkatan!" tegas Amir. "Kontaminasi yang harus didistilasi itu politik uang/sembako, KKN, dan berbagai hal negatif lainnya! Kalau Pemilu belum bisa dijernihkan dari kontaminasi itu, dari sewa perahu partai sampai sembako untuk pemilih, maka berdoalah agar tak terjangkit penyakit politisi!" ***

Selanjutnya.....

"INNALILLAHI wa innailaihi rojiun! Ustaz Jefri Buchori, akrab disapa Uje, Jumat dini hari wafat akibat kecelakaan motor di Pondok Indah, Jakarta!" ujar Umar. "Menurut Republika Online (26-4), Uje menulis pesan terakhir di akun media sosial android path, 'pada akhirnya, semua akan menemukan yang namanya titik jenuh.. dan pada saat itu.. kembali adalah yang terbaik.. kepada siapa? Kepada DIA pastinya. Bismi_KA Allohumma ahya wa amuut..." 

"Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati! Begitu kurang lebih terjemahan kalimat akhir tersebut yang juga merupakan doa menjelang tidur!" sambut Amir. "Pesan terakhir Uje itu tentu penting bagi yang masih sempat menjalankan pesannya, yakni yang masih hidup--agar ketika jenuh kembali ke jalan hidup yang diridai-Nya!"

"Pesan Uje itu amat relevan dengan realitas hidup masyarakat bangsa kita yang sudah dilukiskan banyak orang pintar sebagai zaman edan, yang tidak ikut edan tidak kebagian--yen ora edan ora kumanan1" tegas Umar. 

"Istilah yang dipinjam dari khasanah pujangga Jawa Ronggowarsito itu menggambarkan zaman edan terjadi karena kalangan yang berkuasa milik nggendong lali--keinginannya membuat lupa diri! Realitasnya menggelinding dalam kehidupan sehari-hari, para pemimpin digiring beramai-ramai dalam barisan koruptor!" 

"Dengan mengingat pesan Uje, setidaknya baca doa setiap menjelang tidur dengan menghayati maknanya, lantas introspeksi apa yang telah dilakukan seharian itu dikoreksi esoknya, orang tidak hanyut dalam arus zaman edan yang luar biasa deras dan ganas!" timpal Amir. 

"Tentu pesan Uje itu lebih efektif bagi orang-orang yang belum terlalu jauh hanyut dalam pola hidup zaman edan! Sebaliknya mungkin kurang mendapat perhatian dari mereka yang justru merupakan sutradara dari lakon-lakon zaman edan yang terlanjur asyik dimainkan sebagian warga--khususnya yang sedang mendapat kesempatan bermain-main kekuasaan!" 

"Dengan bahasa dakwah Uje yang akrab pada kaum muda, pesan Uje itu amat efektif bagi membangun barisan antikorupsi, sekaligus barisan amar makruf nahi mungkar ke masa depan!" tegas Umar. "Semoga semua dakwah Uje menjadi ilmu yang berguna, memandu warga bangsa ke jalan yang diridai-Nya!" ***

Selanjutnya.....

"MEMBOBOL empat gol dalam sekali bertanding ke gawang klub raksasa dunia asal Spanyol, Real Madrid, sungguh luar biasa!" ujar Umar. "Itulah prestasi Robert Lewandowski, striker Borussia Dortmund dalam laga leg I (kandang) semifinal Liga Champions 2013! Empat golnya yang hanya berbalas satu gol Real Madrid yang dicetak bintang termahal dunia di era transaksinya, Christiano Ronaldo, CR-7!" "Robert Lewandowski lahir 21 Agustus 1988 (kini 24 tahun) di Warsawa, Polandia!" timpal Amir. 

"Atlet bertubuh setinggi 184 cm (6 kaki/feet) dengan bobot 70 kg ini, memulai kariernya sebagai pemain junior pada 2004 di klub Varsovia, Warsawa. Setelah pindah main di berbagai klub negerinya, 2010 ia ditransfer ke Borussia Dortmund! Kiprahnya di gelanggang internasional dimulai 2008 lewat tim nasional U-21 Polandia! Sejak itu Lewandowski telah main 50 kali untuk tim nasional negaranya!"

"Penampilan Lewandowski Kamis dini hari (WIB) itu memikat dengan gol-gol yang dia ciptakan di menit 7, 50, 55, dan tendangan penalti di menit 66!" tegas Umar. "Beda dari kemenangan Bayern Munchen atas Barcelona 4-0 ada alasan karena Puyol dan Mascherano cedera tak bisa main hingga benteng Barca rapuh, Lewandowski membobol empat gol ke gawang Real Madrid yang tampil full team!" 

"Ini jelas peristiwa bersejarah bukan saja bagi Lewandowski dan Borussia Dortmund, melainkan juga bagi sepak bola Polandia yang melahirkan bintang berprestasi kelas dunia—dalam event sama semifinal Liga Champion 2013 pemain terbaik dunia Lionell Messi belum mencetak gol, sedang CR-7 baru satu gol!" timpal Amir. 

"Tak kepalang ini juga catatan sejarah pahit bagi Real Madrid, betapa pelatih Jose Mourinho dan para pemainnya mengaku tahu tentang Lewandowski, tapi mereka tidak membuat antisipasi khusus untuk membatasi geraknya! Mourinho baru terpikir tentang Lewandowski setelah mencetak tiga gol!" "Lahirnya bintang baru sepak bola kelas dunia asal Polandia pantas mendapat catatan khusus, karena sepak bola Polandia tak menonjol!" ujar Umar. 

"Untuk di Eropa Timur saja pun, kalah pamor dari Rumania, Ceko, Yugoslavia dengan negara-negara pecahannya! Tapi itu justru memberi harapan negara-negara underdog sepak bola dunia, bukan mustahil negerinya juga bisa melahirkan bintang kelas dunia!" ***

Selanjutnya.....

“MA—Mahkamah Agung—menghukum Tjiou Christina Chandra 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena mem- bayar upah 53 buruhnya di bawah upah minimum regio- nal—UMR!” ujar Umar. “Majelis Hakim Agung dike- tuai Zaharuddin Utama dan anggota Surya Jaya dan Gayus Lumbuun menjerat pengusaha yang divonis bebas PN Sura- baya itu dengan Pasal 90 Ayat(1) jo Pasal 185 Ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagaker- jaan pada perkara No. 687K/ Pid/2012!” (detikcom, 24-4)

“Mungkin ini pertama kali pengusaha dihukum penjara karena tak memenuhi ketentuan UMR!” timpal Amir. “Putusan MA yang menjadi yurisprudensi (standar hu- kum) itu amat strategis bagi memperbaiki nasib kaum buruh, terutama dengan ter- jaminnya pendapatan buruh pada standar minimum yang telah ditetapkan oleh tripartit (kesepakatan buruh-pengusa- ha-pemerintah) untuk suatu masa tertentu!” 

“Putusan MA itu juga rele- van dengan situasi terakhir, banyak pengusaha keberatan atas penetapan upah mini- mum di daerahnya yang dinilai terlalu tinggi seperti di Jabodetabek, dengan UMR Rp2,2 juta—bahkan gerakan buruh berlanjut menuntut Rp2,7 juta!” tegas Umar.

“Kalau yurisprudensi itu berlaku konsisten atas banyak pengusaha yang keberatan membayar upah buruhnya sesuai UMR di Jabodetabek, bakal banyak lagi pengusaha dipenjara!” “Namun, hal itu tentu ber- laku hanya pada UMR yang benar-benar ditetapkan berdasar kesepakatan tripartit—bukan sepihak hanya diputuskan oleh pemerintah daerah seperti di Jabodetabek sehingga pengu- saha keberatan sedang buruh masih menuntut lebih tinggi!” potong Amir. 

“Keberatan pengusaha ter- hadap penetapan sepihak itu bahkan disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indo- nesia (Apindo) Sofjan Wanandi kepada Presiden SBY di forum Kongres Apindo baru-baru ini!” “Dalih seperti itu boleh-boleh saja, tapi UMR (UMP atau UMK)yang sudah ditandatangani dan dinyatakan berlaku oleh kepala daerah punya kekuatan hukum mengikat bagi pelaksa- naan UU No. 13/2003!” tegas Umar. 

“Jadi, kalau ada buruh keberatan haknya tak dipenuhi sesuai ketentuan UMR, yurisprudensi itu tetap jadi bandingan utamanya! Itu ter- utama terkait UMR di Jabodeta- bek yang tinggi! Sedang untuk Lampung yang UMR-nya pas- pasan, yurisprudensi itu jelas tak layak ditawar-tawar!” ***

Selanjutnya.....

"TAMBAHREJO yang ayem-tentrem, cerminan kondisi kawasan Gadingrejo—Pringsewu dan sekitarnya, Senin sore disentakkan oleh aksi perampokan Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat!" ujar Umar.

"Kawanan enam orang rampok datang naik empat motor, tetap pakai helm, masuk bank menodongkan dua pistol dan senjata tajam! Sebanyak Rp466,7 juta mereka kuras dari kas bank!"

"Perampokan bersenjata api siang bolong di daerah yang selama ini relatif aman bukan saja mengejutkan mayoritas warganya yang petani, melainkan juga bisa menjadi gejala perubahan sosial di kawasan tersebut!" timpal Amir.

"Tak berarti daerah itu bersih dari begal dan maling! Tapi setiap ada begal, warga langsung menebak asal begal yang beraksi di kampung mereka!" "Artinya, kalaupun selama ini ada warga lokal dicurigai terlibat, paling sebatas kaki tangan begal!" tegas Umar.

"Perubahan itu membuka kemungkinan ada peningkatan 'partisipasi' warga lokal jadi kaki tangan perampok bank! Sebab, unit BRI Tambahrejo baru beroperasi Oktober 2012, pasti ada yang 'menggambar' dari dekat dalam waktu yang cukup situasi dan kondisi bank untuk bisa memastikan kapan aksinya dilakukan sehingga perampokan bisa 'sesukses' itu—besarnya nilai rampokan dan pelarian diri mereka!"

"Tepatnya, perampokan itu mengingatkan warga, situasi-kondisi kawasan Gadingrejo—Pringsewu dan sekitarnya telah berubah!" jelas Amir. "Kantor Unit BRI Tambahrejo—seperti unit BRI sekitarnya—siang hari tak perlu petugas satuan pengamanan (satpam), apalagi polisi! Penjaga malam, cukup satu! Tapi kini perlu dipertimbangkan peningkatan pengamanan!"

"Kesadaran terhadap perubahan itu lebih-lebih akibat kondisi ekonomi yang secara nasional memang semakin sulit! Pertumbuhan ekonomi sih bagus, tapi yang menikmati cuma mereka yang menguasai sumber daya ekonomi!" tukas Umar. "Itu jadi penyebab para penjahat dari jauh mencari sasaran empuk, justru ditemukan di kampung-kampung yang ayem-tentrem!"

"Menjadi tugas polisi untuk mencari pelaku perampokan itu dalam skala lebih luas—syukur ada petunjuk 'kibus'—kaki busuk—nya di sekitar kejadian!" timpal Amir. "Tugas polisi pula memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat dari penjahat, serta menggalang keamanan mandiri warga!" ***

Selanjutnya.....

“DALAM mengatasi masalah, pejabat kita suka membuat alternatif yang merepotkan!” ujar Umar. “Terakhir alternatif dua harga BBM bersubsidi, un­ tuk angkutan umum dan mo­ tor tetap Rp4.500/liter, untuk kendaraan pribadi Rp6.500/ liter! Repotnya, putusan itu tak bisa segera dilaksanakan kare­na harus disiapkan dahulu SPBU untuk setiap harga!”

“Sungguh merepotkan!” timpal Amir. “Itu pun masih belum cukup! Saat pelaksana­ an nanti, akan dipasang pula kamera pengintai yang men­catat kendaraan yang telah mengisi di satu SPBU, akan ditolak mengisi di SPBU lain pada hari yang sama! Bayang­kan repotnya kalau sistem itu efektif! Sopir angkot yang pagi­ pagi cuma punya modal beli bensin 5 liter, usai dua rit mau mengisi lagi ditolak SPBU!”

“Tapi, tak cuma efektifnya kontrol merepotkan itu diragu­ kan DPR! Kelengkapan fasilitas­ nya untuk seantero negeri juga telah terbukti tak terjamin!” te­gas Umar. “Contohnya larangan beli BBM pakai jeriken di SPBU dengan janji akan dibangun SPBU khusus buat nelayan! Buk­ tinya, ribuan nelayan di pantai Jawa dan Sumatera—apalagi pulau lain jauh dari mata peja­ bat pusat—berminggu minggu tak melaut karena tak bisa beli BBM pakai jeriken!”

“Karena banyak hal baru harus disiapkan, alternatif mengurangi subsidi yang se­ harusnya lebih cepat lebih baik, malah tak bisa segera dilaksanakan!” tukas Amir. “Di lain sisi, tujuan melakukan penghematan maksimal justru menuntut pengeluaran biaya ekstra untuk penyiapan peran­ ti baru pelaksanaannya!” 

“Begitulah repotnya pelak­ sanaan alternatif dari pejabat, karena secara umum pada dasarnya pejabat di negeri kita memang tak bisa bekerja efektif, efisien, dan ekonomis!” timpal Umar. “Untuk membuk­tikan borosnya pejabat meng­ gunakan anggaran mudah sekali, nyaris dalam semua bidang! Salah satu contohnya yang dilakukan banyak satker,pegawai yang sudah ada saja kebanyakan santainya daripa­ da kerja, tapi masih mengaju­ kan formasi baru CPNS, bahkan juga pegawai honorer!”

“Formasi baru CPNS itu men­ capai superspesialis yang tak ada kerjaannya—semisal spe­ sialis kuping wanita sebelah kiri!” tukas Amir. “Hingga, formasi baru CPNS se­Lam­ pung pada 2013 lebih 35 ribu orang—gajinya saja bisa lebih besar dari hasil penghematan subsidi BBM mobil pribadi di daerahnya! Oh repotnya!” ***

Selanjutnya.....

"BUMI kita ini pesawat antariksa yang terbang mengitari matahari dengan kecepatan 107.218 km per jam, sambil berputar di sumbunya 1674 km per jam!" ujar Umar. "Sebagai penjelajah semesta jagat raya, bumi mengalami involusi dalam memenuhi kebutuhan 5 milyar manusia penumpangnya--beban jumlah manusianya terus bertambah sedang persediaan kebutuhan yang harus dicukupi justru terus berkurang!" 

"Artinya manusia perlu diingatkan, bumi punya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan para penumpangnya!" tegas Umar. "Kedua, dalam kecepatan gerak melaju dan berputar setinggi itu--bandingkan kecepatan pesawat 500 sampai 1000 km per jam--niscaya perubahan di bumi amat mudah terjadi! Apalagi bumi selain melaju ke depan juga berputar--sentrifugal!"

"Belum lagi bumi juga punya ketergantungan pada planet lain, seperti panas dari matahari! Suatu gempa di matahari akibatnya bisa fatal di bumi!" tukas Umar. "Karena itu, usaha untuk mengatasi involusi bumi harus dilakukan secara komprehensif, berbagai dimensinya berjalan seksama--setiap penumpang berbuat yang terbaik dari sisi yang bisa dilakukan dirinya untuk menjaga dan memperbaiki bumi dari kerusakan!" 

"Perubahan iklim dengan cuaca eksteemnya bisa lebih buruk lagi jika usaha itu hanya dilakukan sehari dalam setahun--saat upacara Hari Bumi! Sedang pada hari lainnya, kebiasaan buruk merusak lingkungan jalan terus!" timpal Amir. "Seperti seremoni menanam pohon yang dilakukan setahun sekali, nasib selanjutnya pohon yang ditanam tak mendapat perhatian semestinya! Akibatnya, di balik catatan sekian ratus ribu pohon yang telah ditanam, audit berapa yang benar-benar hidup tak pernah dilaporkan ke publik! Dan realitas lingkungan alamnya, terasa tetap kurang nyaman!" 

"Memang cukup terasa koordinasi mengatasi involusi bumi masih kurang efektif!" tegas Umar. "Semua kerja sendiri-sendiri, kalau sesekali kerja bareng kontinuitas koordinasinya kurang terpadu! Pengorganisasian kegiatan secara komprehensif dan berkelanjutan itulah yang perlu dimantapkan ke depan! Sehingga, bisa lebih efektif arti kegiatan menjaga bumi agar tetap mampu meningkatkan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan penumpangnya yang terus bertambah dalam penerbangan berkecepatan amat tinggi itu!" ***

Selanjutnya.....

"DRAMA mendebarkan meringkus tersangka kedua pengebom Maraton Boston, Dzhokhar Tsarnaev, yang diliput breaking news CNN dan sejumlah televisi internasional (BBC, Aljazeera, dan lainnya) terjadi Jumat malam sampai Sabtu siang WIB!" ujar Umar. 

"Polisi mengepung Watertown--25 km dari Boston! Semua warga diperintah menutup toko dan berada dalam rumah, dilarang menerima tamu kecuali polisi! Polisi menyisir dari pintu ke pintu! Angkutan umum dihentikan total!"

"Suasana mencekam, televisi menyiarkan tersangka utama Tamerlan Tsarnaev bersama adiknya (tersangka kedua) adu tembak dengan polisi di kampus terkenal MIT--Massachusetts Institute of Technology!" timpal Amir. "Baku tembak di MIT menewaskan seorang anggota polisi! Dari situ kedua pelaku membajak mobil warga dengan todongan senjata! Mereka menuju kampus Massachusetts University di Dartmouth tempat Dzhorkhar kuliah! Kontak senjata terjadi lagi, menewaskan Tamerlan!" 

"Dzhokhar pun melempar mayat abangnya dari mobilnya dan lari ke Watertown!" lanjut Umar. "Di Watertown polisi kehilangan jejak! Maka, pengepungan besar-besaran yang dramatis itu dilakukan! Warga diingatkan buronnya bersenjata, diduga membawa peledak!" 

"Di tengah kekalutan warga berjam-jam terkurung di rumah polisi belum menemukan buronnya, muncul pria bernama Ruslan Tsarni mengaku paman kedua tersangka!" timpal Amir. "Ruslan jumpa pers menyatakan tersangka etnis Chechnya asal Kirzighstan (kawasan selatan eks Soviet) warga muslim! Tapi Ruslan menjamin muslim tak ada kaitan dengan bom Boston! Keluarganya juga tak ada hubungan dengan pejuang Chechnya yang melawan Rusia!" 

"Penyisiran pintu ke pintu oleh ratusan polisi dan SWAT belum menemukan tersangka, warga melihat hal mencurigakan pada sebuah perahu di dermaga!" tegas Umar. "Di perahu itulah Dzhorkhar tertangkap dalam kondisi terluka! Warga Boston pun bersorak-sorai mengelu-elukan keberhasilan polisi menyingkap dan menangkap tersangka bomber maraton Boston yang menewskan 3 orang dan lebih 170 luka!" 

"Obama salut polisi berhasil menyingkap kasus bom Senin lalu, tapi mengingatkan buntutnya masih panjang!" timpal Amir. "Bom Boston, agaknya, memang tak sesederhana itu!" ***

Selanjutnya.....

"PAKTA integritas cuma di atas kertas, sumpah jabatan cuma di bibir! Itu dibuktikan oleh Iyus Djuher, Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang oleh KPK dijadikan tersangka suap Rp800 juta untuk proses izin tanah kuburan!" ujar Umar. 

"Iyus sebagai kader Partai Demokrat baru membuat pakta integritas tidak terlibat korupsi! Sebagai wakil rakyat ia juga disumpah saat dilantik, untuk mengutamakan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi atau golongan!"

"Demikianlah realitasnya, Pakta Integritas dan sumpah jabatan cuma formalitas di atas kertas dan di bibir, terbukti tak berpengaruh di hati dan perilakunya!" timpal Amir. "Kenyataan itu, yang menambah panjang barisan politisi jadi 'pasien' KPK mencerminkan di kalangan politisi kehidupan nyata berbangsa yang dilakoninya sekadar panggung sandiwara!" 

"Seperti lazimnya pemain sandiwara, ucapan dan ekspresi politisi yang seperti itu sebatas akting di pentas politik, tak dihayati sebagai komitmen sikap yang mengarahkan perilaku sejati dirinya!" tukas Umar. "Dengan menyebut perilaku buruk yang ditangani KPK itu sekadar akting politisi di pentas, sebenarnya orang masih menganggap para politisi itu pada dasarnya memiliki sikap dan perilaku asasi yang baik, tapi justru ditinggalkan akibat tergoda kemilau duniawi!" 

"Paling celaka memang kalau sikap-laku yang menyimpang itu bukan cuma akting di pentas sandiwara, tapi aktualisasi sikap dan perilaku sejatinya, yang justru membiologis, mendarah-daging sebagai naluri dasar--basic instinc-nya!" timpal Amir. 

"Kalau sedemikian, sungguh pakta integritas dan sumpah jabatan itu sejak awal memang cuma embel-embel! Kemungkinan ini jelas harus dicarikan penangkalnya, agar lembaga-lembaga penyelenggara negara kita di semua tingkat tak cuma dijubeli tikus yang kerjanya justru hanya mencari celah untuk mencuri dari negara dan memeras rakyat, bukan sungguh-sungguh untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat!" 

"Harapan kita tentu dunia realitas cuma panggung sandiwara itu sebatas akting para politisi, bukan aktualisasi dari naluri dasarnya!" tegas Umar. "Namun, sistem bernegara dan hukum negeri kita belum mampu menyaring dan menangkal masuknya orang bernaluri dasar seperti itu ke lembaga penyelenggara negara! Buktinya, sering kecolongan!" ***

Selanjutnya.....

"SPBU--Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum--di jalan lintas Sumatera rajin pasang rambu--Maaf Solar Habis!" ujar Umar. "Tak ayal, truk-truk Sumatera--Jawa siap antre lama untuk mengisi solar di SPBU yang terima pasokan! Banyak pula yang antre meski solar belum datang tapi ada isyarat petugas SPBU akan ada pasokan, takut kehabisan solar di jalan!" 

"Antre solar itu menghambat arus barang Sumatera--Jawa!" timpal Amir. "Ada dua hal yang menggelikan, Presiden dan kabinetnya sedang membahas subsidi premium, tapi di lapangan malah solar yang langka! Kedua, masih bulan April kelangkaan solar sudah terjadi padahal logisnya krisis kuota terjadi pada triwulan akhir tahun!"

"Dengan begitu terkesan, di balik antre solar--malah juga di Jawa--itu kayaknya ada yang membuktikan kebebalan dirinya, sehingga kelangkaan dibuat justru sejak kuartal pertama masa kuota!" tegas Umar. "Siapa yang mau membuktikan kebebalan dirinya itu, rakyat akan tahu sendiri nantinya! Karena rakyat yang dibuat sengsara, antre solar berjam-jam, menghambat tripnya hingga waktu tempuh makin panjang, tambah lelah tiada tara! Pasti mereka akan berpikir dan mencari tahu siapa orang bebal yang menyengsarakan dirinya!"

"Lebih sengsara lagi nelayan, seperti berita televisi, sudah berminggu-minggu tak melaut karena tak bisa membeli solar pakai jeriken!" timpal Amir. "Betapa bebalnya itu orang yang diberi kuasa mengelola kekayaan negara dengan sok kuasanya sengaja menyendat penyaluran kebutuhan rakyat! Akibatnya, rakyat yang memang sudah sengsara nian dibuat tambah menderita!" 

"Lantas buat apa orang-orang yang berkuasa mengelola kekayaan negara itu membuktikan kebebalan dirinya?" kejar Umar. "Mungkin penguasa zalim memang mencari orang-orang bebal untuk kepanjangan tangan kekuasaannya, mengemban kepercayaannya!" jawab Amir. 

"Utamanya bebal atas penderitaan rakyat, hingga semakin sengsara rakyat terkait kekuasaan yang diemban seorang pejabat, makin tepat pula sang pejabat di posisi itu!" "Berarti orang yang berhasil membuktikan kebebalannya dipercaya penguasa!" tukas Umar. "Setiap kejadian konyol pun bisa jadi lomba bebal memikat hati penguasa!" ***

Selanjutnya.....

"PARA Guru Besar di kampus mengembangkan ilmu keguruan dan pendidikan serta mencetak guru berstandar universal! Di sisi lain, birokrasi pendidikan di semua tingkatan dengan otoritas kekuasaan pemerintah tak henti berpraktek model pendidikan berwasangka!" ujar Umar. "Contoh model itu UN berwasangka korupsi tender pengadaan soal dan distribusinya, hingga Presiden menyuruh hal itu diaudit!" 

"Di level kota, buku liar tanpa tim pengarang dan penerbit kredibel dimasukkan ke sekolah untuk dibeli dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS)--dana berasal dari uang pajak rakyat yang mengundang wasangka tak sesuai Juknis, petunjuk teknis penggunaannya!" timpal Amir. "Buku liar itu dicetak 60 ribu eksemplar untuk kota Bandar Lampung, dengan harga Rp52 ribu per eks, artinya sekali pukul menyedot dana BOS sebesar Rp3,12 miliar!"

"Lucunya, karena per sekolah bisa kena tagih Rp4,5 juta lebih, sekolah harus mencicilnya sampai beberapa bulan dengan dana BOS yang terbatas!" tukas Umar. "Lebih lucu lagi, buku itu untuk Semester I 2013 yang tersisa dua bulan lagi! Akibatnya, selain cicilannya dilakukan sampai setelah masa berlaku buku itu habis, buku itu juga dengan sendirinya tak berlaku pada 1 Juli 2013, karena pada hari itu berlaku Kurikulum 2013 dengan materi belajar mengajar yang sama sekali baru!" 

"Kalau begitu buat apa dana BOS dihamburkan untuk buku yang segera tak berlaku dalam waktu singkat lagi, utamanya dengan masuk era Kurikulum 2013?" kejar Amir. "Paling tidak untuk membuktikan ke publik, begitulah model pendidikan bewasangka!" tegas Umar. 

"Uniknya, kalau di tingkat nasional munculnya wasangka cepat mengundang reaksi, tak kepalang reaksi dari Presiden agar segera diaudit--diselidiki gejala korupsinya--di daerah para pemimpin pemerintahannya, termasuk dari kalangan wakil rakyat, tampak tenang-tenang saja!" "Mungkin karena di daerah model pendidikan berwasangka itu sudah dianggap biasa, maka para pemimpin di daerahnya juga telah merasa terbiasa--kulino!" timpal Amir. 

"Akhirnya bisa menjadi seperti peribahasa Jawa, witing tresno jalaran songko kulino--awal cinta disebabkan dari terbiasa! Model pendidikan berwasangka dicintai para pemimpin daerah, tanpa peduli dana BOS habis tak jelas juntrungannya!" ***

Selanjutnya.....

"DUA bom meledak di finis Boston Marathon, Massachusetts, Amerika Serikat, Senin petang waktu setempat (Selasa dini hari WIB) satu jam menjelang penutupan bursa Wall Street!" ujar Umar. "Menurut CNN Selasa pagi WIB (16-4), akibat bom itu 3 orang tewas, 144 luka, 17 di antaranya kritis, 25 luka berat, 10 korban harus diamputasi! Satu bom lagi meledak tak jauh dari finis, di perpustakaan John F. Kennedy!" 

"Dampak khas serangan bom itu terjadi cepat, meski waktunya singkat menjelang penutupan bursa, harga saham Wall Street terjun bebas!" timpal Amir. "Pada penutupan Senin waktu setempat itu, indeks Dow Jones anjlok 265,86 poin (1,79%), diikuti indeks S&P 500 (turun 2,30%) dan indeks Nasdaq (turun 1,94%)."

"Dampak itu kecil artinya buat serangan bom pertama sejak serangan ke WTC 11 September 2001!" tegas Umar. "Apalagi dilihat dari kondisi korban ledakan bom di tengah kerumunan itu menunjukkan berdaya ledak rendah—gedung-gedung di sekitarnya tak mengalami kerusakan berarti—terkesan kualitas bom di bawah bom jalanan sehari-hari di Irak dan Afghanistan!" 

 "Kayaknya pelaku lebih cenderung hanya untuk mempermalukan pemerintah AS yang stelsel keamanannya masih bisa ditembus!" timpal Amir. "Tanpa kecuali, atas acara maraton yang diikuti pelari-pelari dunia—dengan bendera negara peserta dikibarkan berbaris sepanjang jalan yang dilalui! Itu mempersulit memastikan kelompok tertentu sebagai pelakunya!" 

"Tapi modusnya dibuat mirip serangan ke WTC, dua serangan ke sasaran utama dan serangan ketiga ke sasaran lain—dalam serangan 9-11 ke Pentagon!" tegas Umar. "Kalau pelakunya pihak lain, pasti untuk mengalihkan agar fokus penyelidikan menjurus ke kelompok 9-11!" 

"Siapa pun pelakunya, jelas bom itu telah menampar pemerintahan Obama yang terbukti keamanan negerinya masih bisa ditembus!" timpal Amir. "Sekaligus itu menjadi peringatan bagi pemerintah negara-negara lain, kalau stelsel keamanan AS yang sangat tangguh saja bisa ditembus, apalagi negara lain!" 

"Tapi lebih memalukan bagi AS, teroris yang satu dekade lebih mereka udak-udak ke Afghanistan, Irak, Pakistan dan sejumlah negara Afrika, ternyata sarangnya justru di dalam negerinya sendiri!" tukas Umar. "Tungau di seberang samudera dikejar-kejar, bom di pelupuk mata yang meledak!" ***

Selanjutnya.....

"MENTERI Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini menilai potensi wisata di daerah tertinggal sangat besar karena memiliki lokasi destinasi yang indah!" ujar Umar. "Misal di Sumbar, tak ada lawannya dibandingkan destinasi wisata di Malaysia! Tapi wisatawan ke Malaysia 28 juta orang, sedang ke Indonesia 7 atau 8 juta orang setahun!" (detikcom, 15-4) 

"Helmy meminta para bupati daerah tertinggal menggarap potensi wisata di daerahnya!" sambut Amir. "Untuk itu, dana alokasi khusus (DAK) daerah tertinggal untuk infrastruktur dasar—jalan, air bersih, listrik—dinaikkan dari Rp30 miliar—Rp40 miliar jadi Rp80 miliar! Tahun depan diusahakan jadi Rp100 miliar!"

"Wisata memang sumber utama devisa masa depan!" tegas Umar. "Helmy benar, wisata kita kalah dari Malaysia pada infrastruktur! Maka itu, jika infrastruktur menuju destinasinya diperbaiki, ketika kelak jaringan infrastruktur nasional dan provinsi membaik, juga promosi nasional-internasional kian mantap, wisata daerah tertinggal bisa meraih peluang!" 

"Namun, perlu disadari, wisata tergolong bisnis multimiliar dolar!" timpal Amir. "Turis dari luar negeri diangkut pesawat berbadan lebar yang sebagian besar dioperasikan maskapai asing! Daerah tujuan wisata harus membangun bandara internasional yang landas pacunya panjang, lebar, dan kuat didarati pesawat berbobot lebih 500 ton!" 

"Untuk menampung rombongan turis asing itu harus dibangun hotel-hotel besar—bintang 4 ke atas—biaya membangun per unitnya ratusan miliar rupiah!" sela Umar. "Lalu untuk mereka jalan-jalan ke daerah tujuan wisata, selain harus disiapkan bus pariwisata superluks, juga dibangun jaringan jalan bebas hambatan!" "Tampak, devisa turis asing pertama masuk kas maskapai penerbangan, juragan hotel dan restoran bintang 4 ke atas, lalu pengusaha bus wisata!" tegas Amir. 

"Sedang di lokasi tujuan wisata, uang turis cuma untuk parkir bus, jajan cendol dan rujak cingur—kalau doyan! Padahal untuk mendatangkan turis asing, daerah tujuan wisata harus membangun bandara internasional dan jalan bebas hambatan!" "Tak ayal, pemandangan unik di tujuan wisata daerah tertinggal justru lestarinya kemiskinan masyarakat!" timpal Umar. "Sebab, dari devisa yang dihasilkan wisata, sedikit yang sampai ke warga daerah tertinggal!" ***

Selanjutnya.....

"KINI di twitter hadir akun @SBYudhoyono, milik Presiden SBY!" ujar Umar. "Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian A. Pasha, SBY sudah siap atas segala reaksi, termasuk kritik tajam. Tapi tak mungkin SBY menanggapi semua mention. Hanya hal-hal substantif dilengkapi fakta yang ditanggapi!" (detikcom, 14-4) "Itu pun sudah lebih dari cukup, komunikasi Presiden dibuka untuk warga!" timpal Amir. 

"Karena, dengan mem-follow @SBYudhoyono warga bisa berkomunikasi langsung serta mengikuti informasi di akun tersebut! Jadi, silahkan mem-follow, ikuti diskusi menarik!" "Apa kira-kira pendorong SBY untuk membuka akun twitter itu?" tanya Umar.

"Jelas sikap keterbukaan SBY yang menguat, sesuai tuntutan zaman!" jawab Amir. "Obama bahkan efektif mengoperasikan akun twitter dan facebook sejak pemilihan presiden priode pertamanya, 2008! Lewat akun-akun itu ia menebar pemikiran dan menuai dukungan luas! Sayang, SBY baru membuat akun di media sosial setelah di babak akhir kekuasaannya!" 

"Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali!" tukas Umar. "Apalagi kalau lewat akun itu diharapkan koreksi untuk menyempurnakan kinerjanya di priode terakhir pengabdiannya! Syarat untuk penyempurnaan, siap melakukan perbaikan di sisa waktu yang ada!" 

"Masalahnya, apa benar sedemikian fleksibel SBY untuk melakukan perubahan cepat yang dibutuhkan dalam waktu singkat di sisa masa pengabdiannya?" tukas Amir. "Kalau dilihat dari kebiasaannya selama ini, sering terlalu lama menimbang suatu kebijakan yang justru amat mendesak untuk diputuskan, perubahan drastis begitu pada kebiasaan SBY agaknya sukar diharap! 

Jadi, kalaupun ia membuka akun twitter untuk menerima kritik, fungsinya lebih cenderung hanya memperlancar komunikasi sosial dan politik, tapi tak esensial, apalagi efektif, untuk sampai mengubah kebiasaan!" "Maksudmu akun itu masih berkisar dalam rangka pencitraan?" timpal Umar. 

"Bukan mustahil!" tegas Amir. "Meski seleksi pesan bisa dilakukan petugas, jawabannya tentu perlu approval SBY, atau bahkan dia buat sendiri ditandai bintang! Waktu SBY pun kian terbatas untuk mengurus negara, disambil mengurus partai dan menulis lagu! Jadi, akun itu menambah kerja sambilan SBY! Lain Obama, tak mengurus partai dan menulis lagu!" ***

Selanjutnya.....

"ALHAMDULILLAH!" ujar Umar. "101 penumpang dan 7 awak Lion Air JT 904 Bandung—Denpasar yang tergelincir ke laut gagal landing dengan badan pesawat terbelah dekat Bandara Ngurah Rai Sabtu sore, semua selamat!" "Segala puji, hanya atas pertolongan-Nya semua penumpang kecelakaan dengan badan pesawat terbelah begitu bisa selamat!" timpal Amir. 

"Apa pun penyebab kecelakaan pesawat Boeing 737 seri 800 New Generation itu, secara keseluruhan prosesnya—sejak gagal mendarat sampai usai evakuasi—mengandung hikmah yang menjadi pelajaran secara universal!" "Hikmahnya bisa bersifat universal, karena dalam kecelakaan hingga badan pesawat terbelah semua penumpang dan awak selamat begitu merupakan peristiwa langka di dunia!" tukas Umar.

"Barang siapa yang berhasil menarik hikmah dari peristiwa itu, berarti ia mendapat hidayah—pengetahuan baru yang berguna sebagai pelajaran bersama umat manusia! Utamanya hikmah di balik kekuatan gaib pertolongan-Nya yang luar biasa itu!" 

"Semua itu jelas tak terlepas dari ikhtiar yang dilakukan pihak penerbangan, penumpang, dan kesiapan petugas di Bandara Ngurah Rai dalam merespons kondisi darurat!" timpal Amir. "Ada hal sepele, tapi mungkin hanya Lion Air yang berikhtiar menyediakannya di kantung depan penumpang duduk, yakni selembar cetakan di plastik keras panduan bacaan doa perjalanan untuk berbagai agama (untuk Islam, Allahuma majreeha wa mursaha... dan seterusnya). 

Namanya ikhtiar, manusia hanya bisa berusaha, hasilnya Tuhan yang menentukan!" "Tentu, yang terbaik adalah manusia berusaha komprehensif!" tegas Umar. "Semua dimensi disiapkan sebaik mungkin, dari dimensi gaib sampai hal-hal yang bersifat sangat teknis, diikhtiarkan lengkap antisipasinya, sehingga ketika kemungkinan terburuk di luar kuasa manusia terjadi, semua antisipasi itu mekanismenya bekerja seperti diharapkan!" 

"Hikmah pertama tentu berlaku pada semua maskapai penerbangan, untuk meningkatkan cek dan ricek semua peranti teknis dan pelayanan agar bisa dipastikan bekerja semestinya!" timpal Umar. "Persiapan prima dalam semua dimensi itu bisa membantu mengatasi turbulensi yang tidak betul-betul fatal! Sebaliknya, persiapan yang kurang, gejala turbulensi ringan pun bisa jadi fatal!" ***

Selanjutnya.....

"BOS—Biaya Operasional Sekolah—dana yang ditransfer pemerintah langsung ke rekening sekolah, sering membuat orang tergiur untuk mengakalinya!" ujar Umar. "Antara lain, atas rekayasa sponsor dicetak buku tertentu yang harganya relatif mahal, lalu dengan bayangan kekuasaan yang bisa menekan Dinas Pendidikan dan ditakuti kepala sekolah dipakai menyedot dana BOS!" 

"Siapa pun coba mengakali dana BOS supaya berhati-hati!" timpal Amir. "Salah satu mantan kepala Dinas Pendidikan Lampung dipidana korupsi karena dianggap mengetahui tapi tak menghentikan rekayasa dana BOS buat membeli sejenis cetakan hingga menimbulkan kerugian negara!"

"Dibayangi kekuasaan yang membuat kepala dinas tak berkutik dan kepala sekolah takut menolak, belakangan beredar sejenis buku yang tak masuk kategori bisa dibeli dengan BOS, tapi diarahkan untuk mengeruk BOS!" tegas Umar. "Anehnya, buku yang konon diajukan masuk kategori buku teks itu, isinya justru berupa rangkaian soal buat siswa mirip lembaran kerja siswa (LKS), tapi diberi kover dan judul bukan LKS!" 

"Mungkin itu trik untuk mengakali BOS!" tukas Amir. "Fakta isinya mirip LKS itu harus ditutupi karena petunjuk teknis (juknis) BOS tegas dan jelas menyebutkan, BOS tak boleh dipakai buat membeli LKS! Itu karena LKS merupakan sarana komunikasi guru dengan orang tua murid lewat karya masing-masing murid sehingga setiap murid harus punya satu LKS, kalau dibayar pakai BOS jumlahnya besar sekali!" 

"Tapi jumlah besar meraup dana BOS itulah tujuan utama sponsor yang mencetak dalam jumlah besar buku jenis baru tadi!" timpal Umar. "Buku yang dihargai lebih Rp50 ribu per eksemplar itu diproyeksikan untuk murid Kelas IV, V, dan VI semua SD, jadi per sekolah rata-rata tiga kelas bisa 75 murid, alias dana BOS-nya dikeruk 75 x Rp50 ribu, alias Rp3.750.000 per sekolah! 

Hitung saja berapa banyak dana BOS bisa dikeruk kalau di Bandar Lampung saja ada 212 SD negeri dan 47 SD swasta!" "Jumlahnya cukup lumayan untuk dilegalisasi oleh kekuasaan penggunaan dana BOS untuk itu—sesuai aturan penggunaan dana BOS!" tegas Amir. "Artinya, berbagai cara dengan penggunaan kekuasaan masih terbuka untuk menikmati dana BOS! Selamat menikmati BOS! Lupakan nasib buruk dunia pendidikan!" ***

Selanjutnya.....

“BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan kesalahan pelaksanaan program swasembada daging sapi 2010—2012 Kementerian Pertanian (Kementan), hingga gagal!” ujar Umar. “Kata pejabat BPK Ali Masykur Musa, kesalahan terjadi pada pembatasan impor daging dan sapi bakalan, diisi dengan induk sapi produktif yang malah dipotong!” (Metro TV, 10-4) 

“Kesalahan yang ditemukan dalam pengelolaan impor daging sapi itu, dari kuota 80 ribu ton realisasinya tumpang tindih—dan itu berlangsung di bawah kontrol Inspektorat Jenderal Kementan!” timpal Amir.

“Anehnya, dengan suplai daging impor yang realisasinya sebenarnya melimpah itu, harga daging sapi di pasar bertahan tinggi, merata di seantero negeri sekitar Rp90 ribu/kg! Harga tinggi juga membuat orang memotong sapi induk!” 

“Jadi, program swasembada daging sapi itu dalam pelaksanaannya telah berubah menjadi situasi tabrak-tubruk, kecamuk memanfaatkan peluang aji mumpung—berpraktik kartel untuk mencari untung besar!” tukas Umar. 

“Anehnya, kecamuk di Kementan membagi kuota berlebih itu seharusnya tertahan di proses Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengeluarkan izin impor, tapi nyatanya kebablasan kuota itu juga berjalan mulus di Kemendag!” 

“Kecamuk impor itu membuat Ketua Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengestimasi harga daging sapi pada Juli—Ramadan dan Idulfitri—bisa mencapai Rp150 ribu/kg!” timpal Amir. 

“Estimasi Sarman itu nyambung dengan kesulitan Tampan Sujarwadi, Ketua Persatuan Pedagang Daging (PPD) Bandar Lampung, mendapatkan sapi hidup untuk dibeli dari warga di pelosok provinsi ini, yang menurut data BPS punya 700 ribu ekor sapi! Bahkan untuk dibayar dengan harga Rp35 ribu—Rp36 ribu/kg timbang hidup pun, jauh di atas biaya produksi yang masih di bawah Rp30 ribu/kg timbang hidup—harga timbang hidup sapi bakalan impor lebih efisien lagi!” 

“Kian tak rasionalnya program swasembada daging sapi dipadu kemelut tata niaganya itu, membuat pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa menunjuk Perum Bulog sebagai stabilisator harga daging!” tegas Umar. “Diyakini Bulog mampu menangani itu, tapi terlihat betapa bobrok birokrasi Kementan dan Kemendag yang jadi sarang kartel!” ***

Selanjutnya.....

“RATUSAN guru SD-SMP-SMA Kabupaten Way Kanan, Selasa (9-4), unjuk rasa damai di depan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menolak kriminalisasi terhadap profesi guru!” ujar Umar. “Saat itu, Sari Asih, guru kelas IV SD Tiyuhbalak, Baradatu, diadili karena mencubit muridnya! 

Orang tuanya tak terima, termasuk tak mau menerima permintaan maaf sang guru, dan meneruskan kasusnya ke jalur hukum!” “Kita serahkan kepada hakim untuk memutus seadil-adilnya!” sambut Amir.

“Dari visum et repertum dokter, tentu hakim bisa menilai apakah tindakan guru itu penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara—ini penyulut demo guru sekabupaten, atau cubitan masih dalam konteks mendidik!” “Kita junjung tinggi otoritas hakim!” timpal Umar. 

“Namun, tak salah mencari bandingan dari tradisi pendidikan masyarakat kita! Guru ngaji kampung dahulu lazim mengajar dengan menjalin rotan kecil sepanjang dua jengkal untuk menunjuk bacaan! Tapi kalau ada murid yang bersalah, rotan itu digunakan untuk memukul telapak tangan si murid—tentu tidak sekeras lecutan hukuman syariah di Aceh! Tapi pukulan yang masih bersifat mendidik!” 

“Bahkan, sampai masa terakhir ini masih ada guru yang menggunakan belebas ke ujung paduan jari murid, juga tidak dengan keras, untuk mengesankan si murid agar selalu ingat tidak mengulangi kesalahannya!” tegas Amir. “Sejauh ini, berbagai hardikan kecil agar selalu diingat murid untuk memenuhi kewajibannya, menjadi bagian penting dari cara profesi guru mencapai tujuan perjuangannya menjadikan muridnya manusia berguna!” 

“Juga untuk menanamkan disiplin yang amat penting bagi si anak dan masyarakat!” tambah Umar. “Untuk itu, di banyak pesantren hingga sekarang murid yang terlambat salat fardu berjemaah harus merangkak dari kamar asramanya sampai masjid! Ini justu untuk menjalankan kewajiban orang tua yang didelegasikan ke dunia pendidikan (pesantren) untuk memukul anak yang tidak salat!” 

“Semua itu sejalan dengan gerakan guru se-Kabupaten Way Kanan menolak kriminalisasi terhadap profesi guru, profesi yang berobsesi menjadikan muridnya manusia berguna!” tegas Amir. “Obsesi yang membuat guru rela berkorban—atau gemas hingga menghardik ringan murid—untuk mewujudkannya!” ***

Selanjutnya.....

"DALAM Munas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pemimpin asosiasi itu, Sofjan Wanandi, melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah tiga bulan ini Apindo memboikot Tripatite Nasional (Tripnas)—forum dialog wakil buruh, pengusaha, pemerintah!" tutur Umar. "Alasannya, karena buruh maupun pemerintah bertindak sendiri-sendiri, di luar kesepakatan dengan pengusaha!" 

"Sofjan menyebutkan aksi buruh belakangan ini mulai menjurus anarkis, seperti sweeping buruh yang sedang bekerja!" timpal Amir. "Sedang pemerintah di Jabodetabek memutus sepihak UMK Rp2,2 juta, dari sebelumnya Rp1,45 juta—naik lebih 50%! Di lain pihak, buruh masih terus melancarkan aksi menuntut UMK Rp2,7 juta—naik nyaris 90%!"

"Merespons keluhan Sofjan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pidato di munas itu meminta para menteri terkait untuk ikhtiar agar Tripnas difungsikan sebagaimana mestinya!" tegas Umar. "SBY juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk peduli pada masalah yang dihadapi dunia usaha! Ia menegaskan masalah utama dunia usaha di Indonesia adalah masih banyaknya aksi pemerasan terhadap dunia usaha sehingga overhead cost perusahaan menjadi lebih tinggi dan tidak sehat untuk mengembangkan usahanya!" 

"Untuk menertibkan pemerasan dan pungli itu, SBY meminta para pengusaha menyampaikan langsung informasinya kepada dirinya!" timpal Amir. "Ia tegaskan pentingnya menertibkan pungli yang jadi beban overhead cost dunia usaha itu, karena pemerintah meminta pengusaha menaikkan upah buruh!" "Aba-aba SBY itu penting menjadi perhatian para gubernur, bupati, dan wali kota yang diminta untuk peduli, utamanya terkait pemerasan dunia usaha!" tukas Umar. 

"Sebab, para kepala daerah dianggap cukup paham mengenai dunia usaha di daerahnya sehingga bisa membuat kebijakan untuk menghentikan pemerasan dan pungli atas dunia usaha!" "Anggapan kepala daerah paham mengenai pemerasan dunia usaha di daerahnya jelas mengandaikan bukan kepala daerah sendiri sebenarnya biang kerok pemerasan tersebut!" timpal Amir. "Sedang kalau bawahannya jadi bagian dari pemerasan dan pungli terhadap dunia usaha, kepala daerah bisa lebih cepat dan lebih efektif menertibkannya!" ***

Selanjutnya.....

"MINGGU (7-4) ribuan warga Yogya longmarch dari Tugu ke Patung Jenderal Sudirman, orasi mendukung Kopassus menumpas premanisme dalam kasus LP Cebongan!" ujar Umar. "Mereka mengumpul koin untuk keluarga Sertu Santoso, anggota Kopassus yang tewas dikeroyok preman di Sleman 19 Maret!" "Tampak warga terjebak dilema moralitas dalam menghadapi premanisme!" timpal Amir. 

"Terhadap preman yang telah meresahkan dan mengganggu ketenteraman mereka dengan berbagai tindak kekerasan, warga mendukung penggunaan kekerasan mengeksekusi empat tersangka pembunuh Sertu Santoso! Tindak kekerasan preman yang melanggar hukum diselesaikan dengan cara kekerasan yang juga melanggar hukum!"

"Warga bukan bersikap asal premanisme yang mereka hadapi bisa selesai—tak peduli dengan cara yang melanggar hukum!" tukas Umar. "Warga terpaksa memilih sikap mendukung cara oknum Kopassus karena putus asa pada kemampuan hukum mengatasi premanisme! 

Dalam menghadapi premanisme, kepercayaan warga pada hukum telah habis!" "Sebenarnya bukan karena tidak mampu, melainkan sering karena aparat hukum bertindak aneh!" timpal Amir. "Seperti ketika ada preman tewas dalam perebutan lahan parkir di depan sebuah restoran! 

Tindakan prioritas dari aparat justru menyegel restorannya! Logika absurdnya, kalau tak ada restoran, tak ada lahan parkir yang diperebutkan preman! Premanismenya sendiri malah tak disentuh!" 

"Kepercayaan hukum warga menipis karena proses penegakan hukum standarnya sering tak lagi murni hukum!" tegas Umar. "Banyak polisi, jaksa, bahkan hakim ditangkap, diadili, dan divonis bersalah memperjualbelikan hukum! Tapi menyedihkan, warga yang habis kepercayaannya kepada hukum itu justru mendukung cara kekerasan yang juga melawan hukum!" 

"Dilema mengatasi pelanggar hukum secara melanggar hukum itu timbul akibat penegakan hukum menyimpang, serta tak fokus dan tuntas menumpas preman!" timpal Amir. "Menumpas preman dengan Petrus—penembak misterius—sama buruknya dengan gaya Cebongan! Tindakan yang tepat seperti ditempuh Polda Metro Jaya sekarang, preman diproses hukum berdasar pelanggaran hukum yang dilakukannya!" ***

Selanjutnya.....

"CSR, corporate social responsibility, mengacu Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan berlaku bagi perseroan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam!" ujar Umar. "CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran!" 

"CSR membedakan perusahaan negeri merdeka dari era penjajahan yang menguras kekayaan alam negeri kita untuk kemakmuran bangsa penjajah dan elite di lokasi usaha yang enklave—terpulau—di samudera kemiskinan warga sekitarnya!" timpal Amir. "Lebih celaka, perusakan alam di lokasi perusahaan itu menebar ke lingkungan warga sekitar, berupa limbah beracun mematikan—merkuri dan sejenisnya!"

"Untuk itu, pelaksanaan CSR wajib dianggarkan sebagai biaya perseroan, agar seandai terjadi penyimpangan atau salah kelola hingga perusahaan rugi, pembinaan hubungan dengan warga sekitar dan pemeliharaan lingkungan alam oleh perusahaan tetap berjalan optimal!" tegas Umar. 

"Fungsi CSR menjaga kelestarian lingkungan alam dan hubungan baik perusahaan dengan warga sekitar itu prioritas justru sebagai dasar keberlanjutan usaha! Sebab, lingkungan alam yang rusak bisa laten menurunkan produksi, sedang samudera kemiskinan warga sekitar bisa mengganggu keamanan perusahaan!" "Jadi, tak kenal istilah perusahaan masih rugi belum bisa melakukan CSR!" sambut Amir. 

"Dengan dianggarkan sebagai biaya perseroan, sejumlah perusahaan perkebunan besar di Lampung—dari PTPN 7 sampai SGC—justru memanfaatkan kampung-kampung sekeliling areal kebunnya sebagai pagar hidup—menjaga lokasi usaha dari gangguan luar untuk memelihara manfaatnya yang warga sekitar telah nikmati!" 

"Pelaksanaan CSR kini telah diatur PP No. 47/2012, berlaku mulai 4 April 2012!" tegas Umar. "PP memberi penjelasan tambahan Pasal 74 UU No. 40/2007 terutama terminologi istilah-istilahnya, dengan penegasan sanksi sesuai aturan perundangan. Maksudnya, semua UU tekait, terutama UU Lingkungan!"

"Intinya, PP itu menegaskan ulang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam!" timpal Amir. "Di luar itu, kalau mau melaksanakan CSR, tak dilarang!" ***

Selanjutnya.....

"SEJARAH kekerasan premanisme di Yogyakarta terekam sejak zaman Gali—sebutan preman di daerah itu era 1970-an!" ujar Umar. "Gali amat ganas, mengganggu warga! Maka masa itu, warga yang tak bisa berbuat lain mengatasinya tidak protes saat muncul Petrus (penembak misterius) 'menertibkan' premanisme!" 

"Kalau di Yogyakarta yang terkenal lemah-lembut saja keganasan premannya sudah keterlaluan, bisa dibayangkan lebih buruknya di kota-kota besar lain!" timpal Amir.

"Tak ayal, Petrus pun beroperasi membersihkan Gali—gembong preman—serentak secara nasional! Mungkin itu relevansinya ketika Brigjen Unggul Yudhoyono, pimpinan tim investigasi TNI AD untuk kasus LP Cebongan, berekspresi khas saat mengaitkan premanisme dengan empat korban penembakan dalam penyerangan 11 anggota Kopassus ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 23 Maret!"

"Relevansi utama penyebutan premanisme dengan ekspresi khas itu untuk dibandingkan dengan sikap kesatria yang dia berikan kepada para prajurit Kopassus atas kejujuran mereka mengakui sebagai pelaku penyerangan ke Cebongan sejak hari pertama investigasi!" tukas Umar.

"Jadi, Unggul melabeli empat korban tewas serangan ke LP Cebongan dengan preman, sedang 11 prajurit pembunuhnya dilabeli kesatria! Unggul juga mengulang-ulang tindakan para prajurit itu untuk menegakkan kehormatan korsa (korps/kesatuan) yang telah diinjak-injak dengan pembunuhan terhadap senior mereka Sertu Santoso secara keji!"

"Penekanan sikap kesatria itu mengesankan para prajurit akan menjalani proses hukum sebagai tumbal (martir) bagi perjuangan menertibkan premanisme yang merendahkan kehormatan korsa!" timpal Amir. "Ini reflektif ke era Petrus, ada harga yang harus dibayar untuk menertibkan premanisme! Kalau era Petrus harga itu berupa pelanggaran HAM berat yang kini mulai diproses, peristiwa Cebongan seharga kemartiran para prajurit!"

"Masalahnya, jika merefleksi ke era Petrus, di Yogyakarta saja yang warganya lemah lembut sudah dironai premanisme hingga perlu kemartiran prajurit TNI untuk menertibkannya, bagaimana premanisme di daerah lain yang warganya tak selemah lembut itu?" tukas Umar. "Polda Metro Jaya telah melakukan penertiban premanisme dengan tegas dan keras! Polda lain, tentu tak perlu menunggu kapoldanya diganti seperti Yogyakarta pascakasus Cebongan!" ***

Selanjutnya.....

"DI pantai lokasi turis asing berselancar, tanah warga lokal ditawar Rp1 juta/meter persegi oleh investor hotel!" ujar Umar. "Karena itu tanah warisan, investor yang bersaing dengan harga lebih tinggi pun dicueki! Tapi, meski tak dijual, dengan harga pasaran tanah setinggi itu, harga itu pun dijadikan nilai jual objek pajak—NJOP! Lalu, apa warga itu harus bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai tarif NJOP yang dipatok tinggi itu, padahal tanahnya tak menghasilkan apa-apa?" "Kalau tanah itu berlokasi di Bandar Lampung, kayaknya warga itu harus bayar PBB sesuai tarif NJOP yang dipatok tinggi itu!" jawab Amir. "Tapi jika di lokasi lain, bisa dipastikan tidak! Karena NJOP itu utamanya untuk menetapkan pajak jika terjadi jual-beli terhadap objek pajak tersebut! Sedang penetapan pajak di luar itu secara universal dilakukan lewat NPOP—Nilai Perolehan Objek Pajak!" "Berarti tanah di pantai yang tak menghasilkan apa-apa itu tak harus bayar PBB dengan tarif yang dipatok tinggi?" timpal Umar.

"Lazim begitu!" jawab Amir. "Sebaliknya jika perolehan dari kegiatan di lokasi tanah itu tinggi, penerimaan negara dari situ juga besar! Sebab NPOP beraneka, dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan (PPn), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21—25 dan seterusnya! Semua pajak itu terealisasi ketika suatu lokasi jadi pusat pertokoan, cukup besar pendapatan negara dari lokasi itu! Jadi, dagingnya di NPOP, PBB itu cuma buntut!" "Justru buntut itu sabetannya terasa sakit!" timpal Umar. "Tapi semua jenis pajak yang berdaging tadi ditarik pusat, bukan daerah!" "Ini negara kesatuan, pajak yang ditarik pusat dibagi-hasil, dikembalikan ke daerah lewat APBN!" tegas Amir. 

"Dana dari APBN menjadi inti APBD! PBB itu juga pajak pusat yang pemungutannya didelegasikan ke daerah! Jadi idealnya, daerah tetap memakai standar pusat, tarif pajaknya seperti dirasakan warga zaman ke zaman sebelumnya—tak terasa berat!" "Artinya tepa seliralah pada rakyat pembayar pajak yang telah membayar segala jenis pajak pusat sebagai sumber utama APBD!" timpal Umar. "Untuk itu penetapan tarif PBB bukan didasarkan pada kondisi kebutuhan mendesak pemda, melainkan pada kewajaran yang tak terlalu memberatkan wajib pajak! Sebab, kalau terlalu berat malah bisa mengganggu pembayaran pajak-pajak pusat, sumber utama APBD!" ***

Selanjutnya.....

“DARI lebih 35 ribu calon pe­gawai negeri sipil (CPNS) yang diusulkan Pemprov, pemkab, dan pemkot se­Lampung un­ tuk direkrut tahun ini, tak seorang pun usulan Pemkab Tulangbawang (Tuba) Barat!” ujar kakek. “Itu tak terlepas dari komitmen kepala daerah bersama DPRD Tuba Barat untuk menjaga belanja pem­ bangunan tetap besar hingga APBD­nya prorakyat!” 

“Komitmen itu tradisi sejak Bachtiar Basri jadi pelaksana tugas bupati dan Umar Ah­ mad Ketua DPRD Tuba Barat!” timpal cucu. “Dari APBD 2013 sebesar Rp536,9 miliar, 46,25% untuk belanja pembangu­nan, porsinya meningkat dari 2012 sebesar 45,29%! Tapi apa hubungan APBD prorakyat dengan tak merekrut CPNS?”

“Setiap pegawai, meski gajin­ ya dibayar pusat, harus ditang­ gung APBD belanja operasion­ alnya, mulai peralatan kerja meja­kursi, listrik, komputer, transpor, uang makan dan lainnya untuk bisa melakukan kegiatan!” jelas kakek. “Mer­ekrut pegawai baru, apalagi ribuan, berarti harus meny­ iapkan ribuan meja­kursi dan lainnya, hingga meningkatkan porsi belanja pegawai di APBD! Itu diambil dari porsi APBD untuk rakyat! Akibatnya, APBD untuk rakyat yang di sebagian besar pemda tinggal di bawah 30%, akan dikurangi lagi!” 

“Jadi itu alasan hingga Pem­ kab Tuba Barat tidak merekrut CPNS!” timpal cucu. “ Tapi apa Tuba Barat tak kurang pegawai?” “Bisa mengoptimalkan yang ada!” tegas kakek. “Formasi baru pun, kalau dibuat karena benar­benar dibutuhkan, bisa diisi dari yang sudah ada, dari pos yang kurang kegiatan!” 

“Di kantor pemda terlihat banyak pegawai yang cuma duduk, tak ada kegiatan, beban tugasnya tak jelas!” tukas cucu. “Begitu kok masih merekrut ribuan pegawai baru lagi?” “Formasi baru bisa dicip­ takan sesuai dengan aturan, tapi formasi begitu sering jadi pegawai tanpa kegiatan!” tegas kakek. 

“Dari jumlah yang di­ usulkan banyak tak betul­betul dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan publik! Buktinya, se­tiap merekrut ribuan pegawai baru, tapi pelayanan publik tak ada kemajuan berarti!” “Mungkin hal itu dilaku­ kan karena mumpung ada kesempatan merekrut pe ­ gawai sebanyak­banyaknya!” timpal cucu. 

“Motif berburu sebanyak­banyaknya itu bisa ditafsir sendiri, yang untuk motif itu tak peduli menambah beban rakyat pembayar pajak jangka panjang, sampai ribuan orang yang nantinya cuma duduk­duduk itu menjalani pensiun!” ***

Selanjutnya.....

"PRESIDEN Bank Dunia Jim Yong Kim mengajak 188 negara anggota bank itu agar mengurangi kemiskinan ekstrem 50% pada 2015, dari saat tujuan pembangunan milenium (MDGs) 2000 ditetapkan jumlahnya 21% dari 5 miliar jiwa warga bumi—hingga 2030 tinggal 3%!" ujar Umar. "Kemiskinan ekstrem yang dia maksud adalah konsumsi per jiwa di bawah 1,25 dolar AS/hari!" 

"Untuk Indonesia, yang pada 2012 menetapkan garis kemiskinan sekitar Rp265 ribu/jiwa/bulan, atau dengan kurs Rp9.500/dolar AS jadi sekitar 78 sen dolar AS/hari, masih jauh dari standar kemiskinan ekstrem Bank Dunia 1,25 dolar AS/jiwa/hari!" timpal Amir.

"Artinya, jumlah warga di bawah garis kemiskinan sekitar 12,5% atau 30 juta jiwa sekarang masih terlalu lebih kecil jumlahnya dari warga penyandang kemiskinan ekstrem yang sebenarnya di negeri kita!" "Pengerdilan jumlah warga miskin ekstrem dengan memakai standar jauh di bawah tujuan pembangunan milenium itu tak bijaksana, menyesatkan karena bisa salah hitung berapa besar sebenarnya biaya mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem! 

Disiapkan untuk 30 juta jiwa, padahal yang memakai 100 juta jiwa!" tukas Umar. "Akibatnya, pengentasan kemiskinan malah berjalan lebih lambat! Dari sekitar 16% pada 2000, seharusnya 2015 tinggal 8%, kini sudah 2013 masih di tataran 12,5%! Tak mungkin memangkas 4%—setara hasil kerja 10 tahun—cuma dalam 2 tahun!" 

"Tradisi memakai standar yang memperkecil tampilan jumlah orang miskin itu karena para pemimpin Indonesia yang punya negeri subur kaya sumber daya alam malu kalau ketahuan di negerinya amat banyak warga miskin—apalagi miskin ekstrem!" timpal Amir. 

"Padahal, dengan ditutup-tutupi jumlah sebenarnya warga miskin ekstrem itu, pengalokasian kekuatan nasional—dan internasional—buat mengentas kemiskinan tereduksi setingkat pengerdilan yang dilakukan! Prestasi pemimpin Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan pun jadi terlihat rendah di mata dunia!" 

"Lebih menyedihkan lagi nasib warga miskin ekstrem di daerah yang angka kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata nasional, seperti Lampung yang masih di atas 15%!" tegas Umar. "Pengentasan lebih lambat karena kekuatan nasional yang terpaket dalam dana alokasi umum (DAU), jabarannya ke bawah untuk mengentas kemiskinan tak jelas!" ***

Selanjutnya.....

"JANJI itu utang! Termasuk janji kampanye yang oleh politisi sering dilupakan, bahkan untuk selamanya!" ujar Umar. "Janji kampanye juga cenderung mudah diucapkan, tapi sukar diwujudkan! Hal itu juga berlaku pada janji kampanye pasangan Handoyo (Hanan A. Rozak-Heri Wardoyo) di Pilbup Tulangbawang, yang tersimpul dalam semboyan: Membangun Serentak dari Kampung—MSDK!" 

"Menyadari tak mudah mewujudkan janji itu, untuk memenuhinya Pemkab Tulangbawang bekerja sama dengan Universitas Lampung yang menunjuk Irwan Effendy sebagai pelaksana sekaligus merupakan ketua tenaga ahli (nonstruktural) Pemkab Tulangbawang!" timpal Amir. "Program yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga kampung masing-masing itu, dimulai 1 April dengan sosialisasi dan pelatihan calon tim pelaksana dari setiap kampung!"

"Untuk pelaksana di setiap kampung dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara dengan 4 anggota. Kepala kampung dan tokoh warga sebagai pembina Pokmas!" lanjut Umar. 

"Camat selaku penanggung jawab operasional bersama jajarannya mengoordinasi pelaksanaan program! Namun, apa yang akan dibangun dengan tahun pertama ini mendapat stimulan dari Pemkab Rp200 juta/kampung, proyeknya diputuskan musyawarah warga kampung!" 

"Prinsipnya stimulan dari Pemkab itu sebagai inti penggerak partisipasi dalam arti luas, mulai dari gotong royong dan penggunaan materi bangunan lokal (pasir, batu, kayu dan lain-lain), juga dari perusahaan-perusahaan di sekitar kampung untuk mendukung proyek yang telah ditetapkan prioritasnya oleh warga kampung itu!" tegas Amir. 

"Untuk itu, lewat koordinasi camat proyek-proyek kampung itu disosialisasikan ke perusahaan maupun tokoh sukses asal desa setempat di kota, diharapkan juga bisa berpartisipasi!" "Seiring dengan itu, semua satuan kerja di Pemkab ikut memfokuskan program kerjanya mendukung MSDK sesuai bidangnya!" timpal Umar. 

"Dengan itu nilai proyek MSDK secara praktis tak sebatas Rp200 juta, tapi nilainya bisa lebih besar lagi yang hasilnya dinikmati rakyat! Dan karena proyek MSDK itu secara nyata merupakan hasil kerja keras rakyat, pengawasan dan perawatannya akan menjadi perhatian bersama warga kampungnya!" ***

Selanjutnya.....

“APALAH arti sebuah nama, kata Shakespeare. Itu berlaku pada Partai Demokrat, yang meski bernama demokrat organisasinya berwujud oligarki!” ujar Umar. “Usai Kongres Luar Biasa di Bali, Sabtu (30-3), semua kelembagaan utama partai dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat—DPP! Semua kekuasaan partai di satu tangan!” 

“Ketika semua kekuasaan di satu tangan begitu oligarkinya bahkan bisa disebut ekstrem!” tukas Amir. “Oligarki mulanya bentuk suatu pemerintahan yang ditentukan hanya oleh sedikit orang (elite berkuasa). Kata oligarki dalam bahasa Yunani berarti ‘sedikit’. Oligarki di Indonesia justru menonjol secara de facto dalam partai-partai politik, dengan tokoh utama (bisa ketua umum atau ketua dewan pembina) jadi penentu keputusan partai!”

“Jadi namanya bisa apa saja—demokrat, sosialis atau nasionalis—tapi bentuk yang mengaktual dalam kiprahnya oligarki!” timpal Umar. “Dan untuk itu, Partai Demokrat tak sendirian! Meski tak disebut dalam anggaran dasar dan rumah tangganya, sejumlah partai politik membentuk diri dan sekaligus mempraktikkan oligarki!” “Tapi oligarki Partai Demokrat cukup istimewa, karena di tangan SBY juga digenggam kekuasaan negara!” tegas Amir. 

“Bukan sembarang negara, tapi negara Republik Indonesia berpenduduk lebih 245 juta jiwa! Bayangkan kalau kekuasaan partai dipegang tangan kiri, lalu kekuasaan negara di tangan kanan, betapa perkasa SBY sebenarnya!” “Masalahnya, ketika dua tangan memegang dua hal yang berbeda begitu, orang sukar melakukan sesuatu terhadap kedua barang yang dipegangnya!” timpal Umar. 

“Itu yang dikeluhkan banyak warga bangsa, padahal dengan konsentrasi menangani satu hal saja pun, negara, harapan rakyat pada kepemimpinannya belum bisa diwujudkan seperti diharapkan! Apalagi kalau cuma dengan sebelah tangan!” 

“SBY sendiri menyadari itu, hingga ia berterus terang fokusnya di partai hanya sampai selesai pendaftaran caleg ke KPU! Setelah itu ada ketua harian di DPP dan Dewan Pembina partainya!” timpal Amir. “Tapi prinsip oligarki bukan pada siapa yang menangani sehari-hari, melainkan siapa yang punya grip—kekuasaan menentukan—atas partainya!” ***

Selanjutnya.....

"SABTU (30-3) Korea Utara (Korut) menetapkan status perang lawan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat—AS!" ujar Umar. "Presiden Kim Jong-Un sehari sebelumnya mengancam akan menyulut perang nuklir dengan merudal Guam dan Hawai—pangkalan militer AS! Alasannya, AS memprovokasi dengan pengebom U-2 di Jazirah Korea dan latihan bersama dengan Korsel!" 

"Alasan itu tak sebanding untuk menyulut perang nuklir!" timpal Amir. "Perlu alasan lain kenapa Kim Jong-Un jadi begitu marah, hingga mengancam perang nuklir yang ujungnya cuma jadi bunuh diri massal bangsanya!"

"Alasan yang bisa membuat Kim Jong-Un jadi semarah itu mungkin sanksi DK PBB 7 Maret atas percobaan nuklir Korut 12 Februari!" tegas Umar. "Sanksi embargo senjata dan larangan perdagangan dalam teknologi nuklir dan rudal dengan Korut, ditambah (yang membuat Un marah) larangan bagi elite Korut mengimpor barang mewah—kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah, dan perhiasan!" (Tempo.co, 8-3). 

"Larangan impor barang mewah itu sensitif di warfare state seperti Korut, di mana rakyatnya dipompa patriotisme tinggi hidup menderita serbakekurangan, elitenya diam-diam hidup mewah!" tukas Amir. "Itu memicu amarah Kim Jong-Un! Tapi ada hal yang lebih prinsipil!" "Soal apa?" kejar Umar. "Keluarnya sanksi DK PBB itu anomali yang membuat Korut merasa sendirian!" tegas Amir. 

"Dalam DK PBB ada China dan Rusia, pembela Korut sejak Perang Korea 1951-53, tapi kenapa tak menggunakan hak vetonya untuk resolusi itu? Saat China dan Rusia meloloskan resolusi, berarti Korut tak punya siapa-siapa lagi!" "Berarti ancaman Korut ke Korsel dan AS itu sodokan biliar, pantulannya menuju China dan Rusia. Kalau kedua pelindung Korut sudah tega Korut dikeroyok dunia (risiko putusan DK PBB), maka Korut pun nekat!" timpal Umar. 

"China kena dampak langsung jika Korut menyulut perang, jutaan pengungsi dari Korut akan membanjiri China!" "Tapi China masa kini yang mitra dagang terbesarnya AS, bahkan sejak Februari telah menghentikan kiriman bantuan 300 ribu barel/bulan BBM ke Korut, sebagai isyarat tak setuju percobaan nuklir Korut, agaknya bisa saja mengecewakan Kim Jong-Un!" tegas Amir. 

"Apalagi Rusia yang duta besarnya memimpin sidang sebagai Ketua DK PBB saat memutuskan resolusi menjatuhkan sanksi buat Korut!" ***

Selanjutnya.....