SBY, Jangan Peras Dunia Usaha!

"DALAM Munas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pemimpin asosiasi itu, Sofjan Wanandi, melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah tiga bulan ini Apindo memboikot Tripatite Nasional (Tripnas)—forum dialog wakil buruh, pengusaha, pemerintah!" tutur Umar. "Alasannya, karena buruh maupun pemerintah bertindak sendiri-sendiri, di luar kesepakatan dengan pengusaha!" 

"Sofjan menyebutkan aksi buruh belakangan ini mulai menjurus anarkis, seperti sweeping buruh yang sedang bekerja!" timpal Amir. "Sedang pemerintah di Jabodetabek memutus sepihak UMK Rp2,2 juta, dari sebelumnya Rp1,45 juta—naik lebih 50%! Di lain pihak, buruh masih terus melancarkan aksi menuntut UMK Rp2,7 juta—naik nyaris 90%!"

"Merespons keluhan Sofjan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pidato di munas itu meminta para menteri terkait untuk ikhtiar agar Tripnas difungsikan sebagaimana mestinya!" tegas Umar. "SBY juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk peduli pada masalah yang dihadapi dunia usaha! Ia menegaskan masalah utama dunia usaha di Indonesia adalah masih banyaknya aksi pemerasan terhadap dunia usaha sehingga overhead cost perusahaan menjadi lebih tinggi dan tidak sehat untuk mengembangkan usahanya!" 

"Untuk menertibkan pemerasan dan pungli itu, SBY meminta para pengusaha menyampaikan langsung informasinya kepada dirinya!" timpal Amir. "Ia tegaskan pentingnya menertibkan pungli yang jadi beban overhead cost dunia usaha itu, karena pemerintah meminta pengusaha menaikkan upah buruh!" "Aba-aba SBY itu penting menjadi perhatian para gubernur, bupati, dan wali kota yang diminta untuk peduli, utamanya terkait pemerasan dunia usaha!" tukas Umar. 

"Sebab, para kepala daerah dianggap cukup paham mengenai dunia usaha di daerahnya sehingga bisa membuat kebijakan untuk menghentikan pemerasan dan pungli atas dunia usaha!" "Anggapan kepala daerah paham mengenai pemerasan dunia usaha di daerahnya jelas mengandaikan bukan kepala daerah sendiri sebenarnya biang kerok pemerasan tersebut!" timpal Amir. "Sedang kalau bawahannya jadi bagian dari pemerasan dan pungli terhadap dunia usaha, kepala daerah bisa lebih cepat dan lebih efektif menertibkannya!" ***