Menanti Pengumuman BBM 2 Harga!

"PERSIAPAN Pertamina dan para pengusaha untuk melaksanakan penjualan BBM subsidi dengan dua harga, Rp4.500 dan Rp6.500, sudah rampung 26 April!" ujar Umar. "Menurut BPH Migas, Presiden dan Wakil Presiden melakukan pengecekan atas kesiapan itu tiga hari, 27 sampai 29 April! Jika semuanya siap, tinggal mengumumkan mulai kapan dua harga BBM itu berlaku!" (Metrotvnews.com, 28-4;05.24) "Di zaman Orde Baru, rakyat dikejutkan oleh pengumuman pemerintah setiap mengubah harga BBM! Biasanya diumumkan jam 20.00, berlaku mulai jam 00.01," timpal Amir. 

"Kini, harga baru sudah diketahui! Pengumuman yang dinantikan, mulai tanggal berapa harga baru berlaku! Menunggu pengumuman itu, berminggu-minggu kendaraan antre mengisi BBM subsidi di SPBU yang baru terima pasokan! Di banyak SPBU lainnya, yang tersedia rambu 'Maaf BBM Habis!"

"Cara kerja pemerintah sekarang mengulur-ulur pengumuman berlakunya harga baru membuka peluang buat spekulan sehingga menyengsarakan rakyat akibat kelangkaan BBM!" tegas Umar. 

"Berbagai protes, demo, aksi muncul! Di Jawa Tengah, angkutan umum—dari angdes, bus AKAP-AKDP, sampai truk—mogok operasi! Transportasi umum jadi kacau dengan segala eksesnya—pasokan kebutuhan macet, warga yang kerja, sekolah tak terangkut!" 

"Penyebab kelangkaan BBM yang menyulitkan rakyat itu dibuktikan polisi berbagai daerah, termasuk Polda Lampung, dengan menangkap penimbun BBM!" timpal Amir. "Tapi rakyat justru semakin sulit saja mendapatkan BBM! Antrean makin panjang hingga—seperti di SPBU Jalinsum Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung—lalu lintas macet! Semua penderitaan rakyat itu—sopir truk terlunta menanti pasokan BBM sampai nelayan tak bisa melaut—terkesan tak sedikit pun berarti bagi pemerintah untuk cepat mengakhiri kesengsaraan tersebut!" 

"Paling menyedihkan, penderitaan rakyat akibat kelangkaan BBM itu terlihat diombang-ambing oleh pertimbangan yang berlarut-larut untuk mencari benefit bagi penguasa!" tukas Umar. "Tapi justru di situlah esensi masalah bangsa—bahwa setiap hal yang diputuskan, pertimbangan utamanya adalah benefit yang bisa didapat penguasa, tanpa peduli proses dan akibatnya menyengsarakan rakyat! Parahnya, itu berlaku di semua tingkat kekuasaan!"