“KTT APEC—Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik—di Bali 1—8 Oktober 2013, memberi harapan bagi usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM),” ujar Umar. “Itu karena salah satu prioritas agendanya attaining the Bogor goals—mencapai tujuan-tujuan Bogor (1994)—yakni kesinambungan pertumbuhan berkeadilan yang memfokuskan pada daya saing global sektor UMKM, keterbukaan sumber dana, ketahanan pangan, dan kesehatan!” 

“Selain itu, Bogor Goals menyangkut dua hal lagi, yakni perluasan perdagangan, investasi, dan reformasi struktural, lalu pengembangan konektivitas fisik infrastruktur kelautan—blue economy!” timpal Amir.

“Setelah dua dekade, nasib Bogor Goals layak dievaluasi, mungkin perlu penajaman tertentu! Seperti dalam UMKM, daya saing perajin batik Indonesia dihadang produk tekstil bermotif batik dari China—justru meruyak di pasar Indonesia!” 

“Lucunya, gempuran produk China ke pasar domestik menggilas produk kerajinan rakyat anggota APEC itu justru sesuai jiwa liberalisasi APEC itu sen­diri!” tegas Umar. “Juga masih banyak masalah teknis dihadapi UMKM dalam perdagangan global—kemasan yang membuat ongkos kirim jadi mahal hingga menurunkan daya saing—perlu bantuan mengatasinya!” 

“Bagaimana agar selain ketahanan ekonomi nasional bisa diperkuat lewat forum KTT APEC 2013 ini, fokus pada penguatan daya saing global UMKM bisa didapat lewat APEC CEO Summit 5—7 Oktober!” tukas Amir. 

“Sebagai inti acara KTT kali ini, 1.500 CEO—chief excecutive officer—dari 21 negara anggota APEC bertemu kepala negara dan pemerintahan membahas Resilient Asia Pacific, engine of global growth–Kelenturan Asia Pasifik, daya pertumbuhan global! CEO itu bos dari direksi sejumlah perusahaan dalam sebuah grup bisnis!” 

“Untuk memprioritaskan penguatan UMKM jadi komitmen APEC dengan dukungan 1.500 CEO itu, delegasi Indonesia harus bisa mengangkat realitas ketangguhan UMKM jadi penyangga menahan ekonomi Indonesia dari keruntuhan era krisis mo­neter 1997!” timpal Umar. 

“Itu boleh jadi bukan khas Indonesia, tetapi di sini harus diakui, UMKM menjadi titik terlentur bagi menahan segala bentuk goncangan—dengan sektor informal sebagai penampung paling fleksibel te­naga kerja yang terpental dari sektor formal!” ***

Selanjutnya.....

"KETUA Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengimbau kader partainya meniru Jokowi turun langsung ke lapangan bertemu masyarakat, ketimbang memajang foto besar-besaran di jalan!" ujar Umar. 

"Pada warga partainya di Kepulauan Riau, Jumat, Amien berkata, Anda harus bisa keluar masuk kampung, ke tengah masyarakat. Bisa ke masjid atau pabrik, lalu shake hand. Itu lebih cespleng!" (Kompas.com, 27-9)

"Wajar Amien Rais, salah satu tokoh pencetus Reformasi, kurang pas pada politisi baliho, pemajang fotonya besar-besaran di jalan!" timpal Amir. 

"Karena dengan itu, politisi yang seharusnya aktif di tengah masyarakat sebagai problem solver seperti Jokowi, malah dipajang selayak barang dagangan untuk dijual! Politisi atau pejabat yang gemar pasang gambarnya di jalan itu terkesan mempromosikan diri untuk dijual! Proses politik jadi proses jual diri!" "Itu sebenarnya soal beda persepsi mengenai promosi!" tukas Umar. 

"Jokowi blusukan itu juga satu bentuk promosi, lazim disebut direct selling—penjualan langsung! Orang membawa barang dagangannya langsung ke konsumen dengan menunjukkan (demo) kehebatan produknya menyelesaikan masalah konsumen! 

Sedang model baliho promosi pasif—undirect selling, memajang gambar produk di jalan dengan spesifikasi terbatas, terserah konsumen menilainya sendiri, tertarik atau tidak!" "Tapi bagaimana kalau dana pembuatan baliho di jalan itu, mulai bangunan kerangka bajanya yang kokoh, materi promosinya, lalu pajak reklamenya, yang semuanya bisa habis ratusan juta per baliho, dialihkan untuk membantu panti asuhan anak yatim?" timpal Amir. 

"Apa simpati masyarakat atas tindakannya itu bukan promosi yang baik bagi politisi?" "Pengalihan dana promosi begitu tentu baik! Tapi belum ada politisi modelnya!" tegas Umar. "Karena promosi politik itu usaha memenangi pemilihan untuk meraih kekuasaan! 

Meski cara dermawan ditempuh, terbatas untuk transaksi jual beli suara antara lain lewat pembagian sembako! Model politik transaksional bahkan sudah jauh, menjadikan pemilih pragmatis!" "Dari berbagai model itu tampaknya blusukan atau street democracy Jokowi ternyata paling unggul untuk promosi politik!" timpal Amir. 

"Jadi lebih wajar lagi imbauan Amien Rais agar kader PAN menirunya!" ***

Selanjutnya.....

"SETELAH New York Times, media Jepang yang beroplah 5 juta Asahi Shimbun menyoroti gaya blusukan Jokowi dengan sebutan street democracy!" ujar Umar. 

"Dalam artikel halaman 2 edisi 31 Juli 2013 dibahas street democracy Jokowi. Ia mendatangi tempat-tempat yang jadi sumber masalah dan diselesaikan dengan kebijakan yang mendapatkan komitmen warga terkait!" (Kompas.com, 26-9) "Contoh kasus yang diangkat Asahi Shimbun normalisasi empat sungai di Jakarta mengatasi masalah banjir!" timpal Amir.

"Jokowi ke Kali Pasanggrahan yang mengalir dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Untuk melebarkan sungai itu, Jokowi mendatangi warga yang tinggal di bantarannya. Nurhayati, warga di situ, berkata ke Asahi Shimbun, ini pertama Jokowi ke sini, saya senang. 

Tapi kalau kami hanya dapat ganti rugi Rp1,2 juta, gimana ya? Seharusnya sepuluh kali lipat dari itu!" "Begitulah, masalah yang didatangi Jokowi tak selalu mudah!" tukas Umar. "Seperti kasus Kali Pesanggrahan, selain banyak warga yang harus dipindah dari bantaran, sampah plastik dan sampah besar masih banyak! 

Jadi, untuk mengatasi banjir harus mengubah kebiasaan buruk warga dalam membuang sampah!" "Kalau street democracy ala blusukan Jokowi mendunia wajar, karena kewajiban universal politikus melakukan agregasi (mengumpul masalah di lapangan) dan membuat artikulasi (merumuskan dengan tajam masalahnya) guna dijadikan dasar penyelesaiannya!" tegas Amir. 

"Keistimewaan Jokowi, tiap masalah langsung diselesaikan di tempat dengan kesepakatan warga bersangkutan!" "Dengan menempuh proses demokrasi standar universal bagi aktor politik dengan melakukan agregasi, artikulasi, dan penyelesaian masalah itu, Jokowi jadi berbeda dari politikus lain—yang cuma nangkring di Menara Gading!" timpal Umar. 

" Politikus lain, sekali saja selama periode jabatan belum tentu mendatangi konstituen menanya masalahnya! Jika menjelang pemilu politikus lain itu mengunjungi konstituennya, bukan agregasi dan artikulasi yang dilakukan, melainkan bagi sembako agar memilihnya kembali!" 

"Dengan memberi contoh praktik demokrasi yang benar sesuai standar universal, Jokowi bisa disebut guru demokrasi!" tegas Amir. "Tapi, apa ada politikus mau belajar dengan standar universal yang benar?" ***

Selanjutnya.....

"SURVEI Transparency International Indonesia (TII) mengindikasikan perilaku koruptif justru merebak di tengah masyarakat!" ujar Umar. "Warga cenderung menyuap jika kena tilang atau mengurus izin! Hasil survei dirilis Rabu (25-9) itu dilakukan di Jakarta dalam periode Juli 2012—Desember 2013!" (Kompas.com, 25-9) 

"Seserius apa meroyaknya?" kejar Amir. "Tercatat, 47% responden punya pengalaman dengan suap menghindari sanksi tilang!" jawab Umar. 

"Lalu, 20% responden melakukan itu saat mengurus perizinan. Saat ingin lulus suatu ujian (11%), untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (8%), mendapatkan pekerjaan (4%), dan mendapatkan akses bisnis (4%)." "Gile!" tukas Amir.

"Persentase responden yang punya pengalaman itu bisa jadi 100% atau mayoritas responden yang pernah berurusan dalam hal-hal tersebut! Maksudnya, dari semua responden mungkin yang 47% itu saja yang pernah kena tilang dan menempuh cara itu! Begitu pula dalam urusan lainnya!" 

"Hasil survei itu mencerminkan warga secara umum bukan saja toleran pada korupsi, melainkan malah ikut berperilaku koruptif!" timpal Umar. "Namun, perlu dicari tahu lebih jauh kenapa warga memilih perilaku tersebut, bukannya menolak atau melawannya?" 

"Bersandar pada keyakinan setiap manusia dasarnya bersifat baik—sebelum dicemari atau terpengaruh dari luar dirinya—bisa diasumsikan warga memilih jalan buruk itu karena terjebak seperti ikan dalam kolam yang terkontaminasi! Sehingga, tak bisa berbuat lain!" tegas Amir. 

"Kolamnya, mainstream kehidupan bernegara-bangsa, yang harus dibersihkan—dari segala bentuk korupsi!" "Bisa juga warga tersandera situasi, jadi kena sindrom stocholm—berbalik mendukung penyanderanya!" timpal Umar. 

"Operasi tilang yang dulu dilakukan terbuka dengan disiapkan hakim pemutus dendanya di tempat, diubah dilakukan di tikungan gelap tanpa hakim lapangan! Orang yang kena tilang karena bohlam motornya mati, daripada membuang waktu menghadiri sidang tilang di tempat yang jauh, merayu polisi agar merangkap tugas hakim—menyelesaikan denda di tempat!" 

"Rakyat tersandera situasi begitu dalam setiap urusan!" tukas Amir. "Untuk itu, harus ada pemimpin negara yang mampu membersihkan kontaminasi kolam bangsa!" ***

Selanjutnya.....

"SERANGAN maut Al Shahaab, kelompok militan Somalia ke mal Westgate Nairobi, Kenya, Rabu, berakhir setelah empat hari teror menewaskan sedikitnya 63 pekerja dan pengunjung mal, serta 63 orang dinyatakan hilang!" ujar Umar. 

"Lima militan tewas dan 11 lainnya ditahan usai operasi pembebasan atas 200-an sandera yang terluka, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mengumumkan sukses operasi itu di televisi nasional, lapor AFP (25-9)." "Kelompok militan melakukan serangan maut ke negara lain, keterlaluan!" tukas Amir.

"Tapi Al Shahaab, 2010 menyerang Kampala, Uganda, menewaskan 70 orang! Di akun Twitter-nya Selasa (24-9), Al Shahaab mengklaim serangan ke Kenya itu semata-mata untuk unjuk gigi! Itu pembalasan atas intervensi militer Kenya (Uni Afrika) ke Somalia hingga Al Shahaab kehilangan banyak wilayah kekuasaan penting, termasuk Mogadishu—ibu kota Somalia!" 

"Al Shahaab, berarti 'para pemuda', pecahan dari pemerintahan persatuan Islam yang dibentuk 2006 untuk mendirikan negara Islam Afrika Timur!" ujar Umar. 

"Memiliki ribuan pejuang, termasuk warga asing berpengalaman di Irak dan Afghanistan, 2006 Al Shahaab menguasai hampir seluruh ibu kota Mogadishu, dan sebagian besar wilayah tengah dan selatan Somalia! Pada 2011 dan 2012, pasukan Uni Afrika didukung PBB memukul mundur Al Shahaab dari Mogadishu, dan Pelabuhan Kismayo serta sejumlah kawasan penting. Tapi, Al Shahaab masih menguasai mayoritas wilayah perdesaan Somalia dengan menerapkan syariat Islam!" (Kompas.com, 24-9) 

"Meniru jejak Taliban di Afghanistan, Februari 2012 pemimpin Al Shahaab Mukhtar Abu Zubair mengumumkan aliansi dan sumpah setia pada gerakan teror global Al Qaeda!" timpal Amir. "Sebelum Uni Afrika masuk, Al Shahaab punya pemasukan besar dari pelabuhan, bandara, berbagai pajak 'jihad' di bisnis dan produk lokal!

Data PBB, pemasukan Al Shahaab 2011 antara 70 juta—100 juta dolar AS!" "Dengan kekuasaan berakar di mayoritas desa, andai para pemimpin Al Shahaab tak bervisi terorisme, mereka bisa menjadi kekuatan politik legal di Somalia!" tukas Umar. 

"Tapi perilaku teroris sukar diubah ekses anarkisme di Somalia sejak para panglima perang menggulingkan diktator negeri itu 1991—tanpa perilaku itu ditindas kelompok lain!" ***

Selanjutnya.....

"KEMENANGAN Agung Ilmu Mangkunegara yang kelahiran 1982 menjadi bupati Lampung Utara merupakan fenomena ketika mayoritas pemilih mengunggulkan calon muda pasangan Paryadi itu untuk mendapatkan pemimpin yang masih bersih!" ujar Umar. 

"Asumsi tokoh muda bersih sebenarnya naif karena hanya didasari logika belum terlibat dalam pergumulan birokrasi pemerintahan—yang di negeri ini dikesankan kotor, berlumur korupsi!" "Namun, fenomena yang bermuatan ekspektasi tinggi mayoritas pemilih itu bisa menjadi prakondisi yang baik untuk memulai suatu pemerintahan versi kaum muda!" timpal Amir.

"Ciri umum kaum muda, selain bersih juga idealis! Terutama, idealis dalam hal ini berarti orientasinya kuat pada tujuan pemerintahan menyejahterakan rakyat!" "Memulai pemerintahan bersih bagi pemimpin muda sebenarnya lebih mudah karena segala sesuatunya cukup dilakukan atau dijalankan sesuai standar prosedur operasional yang semestinya!" tegas Umar. 

"Keruwetan sering timbul dalam pemerintahan justru oleh trik-trik pseudomatis, membuat segala sesuatu hanya seolah-olah saja dilakukan atau berjalan sesuai standar prosedurnya, sedang yang efektif berjalan justru penyimpangan!" 

"Lucunya yang sering disebut pengalaman dalam kepemimpinan birokrasi pemerintahan justru penguasaan trik-trik dan kelihaian melakukan pseudomatika standar prosedur operasional sehingga penyimpangan yang dilakukan tak mencolok!" tukas Amir. "Amanah tak dijalankan konsisten ketika sang pemimpin tergoda untuk bermain trik pseudomatika! 

Ekspektasi mayoritas pemilih mendapatkan pemimpin bersih dikesampingkan! Berakhirlah ciri pemimpin muda dalam pemerintahan!" "Tapi dengan itu bukan berarti pemimpin bersih itu utopia, cuma impian!" timpal Umar. "Semua tentu bergantung pada niat, tekad, dan keuletan mewujudkannya! 

Dan semua itu ditentukan oleh kokohnya idealisme dalam sanubari sang pemimpin!" "Karena niat, tekad, dan keuletan mewujudkan itu merupakan aktualisasi dari idealisme!" tegas Amir. "Idealisme itu sendiri tertempa sejak awal yang menuntun orang menapaki jalan-jalan mencapai tujuannya! Masalahnya, apakah idealisme sang pemimpin itu konform dengan ekspektasi rakyat pemilihnya?" ***

Selanjutnya.....

"LIBERALISME yang diterapkan di negara dengan mayoritas rakyatnya miskin seperti melepas singa buas ke kandang kambing!" ujar Umar. "Mayoritas rakyat itu menjadi mangsa singa berwujud kapitalis yang dimanja pemerintah setempat dalam praktik liberalisasi perdagangan dan investasi!" 

"Tekanan untuk liberalisasi perdagangan dan investasi itu dikhawatirkan para aktivis LSM tak bisa dihindari di Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC yang akan digelar 1—8 Oktober!" timpal Amir.

"Lewat tekanan itu, negara-negara maju akan memanfaatkan momentum krisis ekonomi Indonesia untuk membuka keran proteksi pasar, sebagai kompensasi atas bantuan yang dibutuhkan pemerintah kita untuk mengatasi tridefisit akut—defisit perdagangan dan traksaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, serta defisit APBN yang membengkak hingga Rp200 triliun!" (Kompas, 24-9) 

"Kekhawatiran itu, kata Ketua Koalisi Anti-Utang Dani Setiawan (Kompas, idem), didasari realitas politik pemerintah mengelola bangsa ini dengan sistem ijon kepada negara-negara kapitalis!" tegas Umar. "Akibat sistem ijon itu, bisa dilihat pada lahan pertambangan, itu ladang kita tapi orang lain (asing) yang memaneni hasilnya! 

Lebih celaka lagi, hasil panen BBM dari ladang kita itu kita beli pula dengan harga internasional!" "Bantuan mengatasi krisis tridefisit akut itu tak selalu berarti pinjaman!" tukas Amir. "Tapi investasi agar dananya masuk jadi balancing mengatasi berbagai ketimpangan neraca itu, dengan konsesi aneka kemudahan yang ujung-ujungnya implementasi sistem ijon!" 

"Investasi itu sendiri jadi singa penguasa arena perdagangan domestik yang memangsa produk-produk maupun lahan usaha domestik dengan pelonggaran proteksi pasar!" timpal Umar. "Tak kepalang, lahan usaha diberikan ke usaha asing itu termasuk ritel—bisnis eceran—yang merupakan lahan usaha mayoritas usaha kecil dan lemah di sektor informal! 

Kini bisa dilihat eksesnya pada kesulitan yang dihadapi para pengusaha kecil dan lemah yang lahan usahanya 'ditimpe' jaringan usaha raksasa!" "Jadi, kekhawatiran para aktivis pada forum APEC dijadikan pemerintah pelancar sistem ijon cukup beralasan!" tegas Amir. "Ngeri nian, makin banyak singa di kandang kambing!" ***

Selanjutnya.....

"BBM--Black Berry Messenger--mulai Sabtu (21-9) pukul 18.00 bisa diunduh dan digunakan pada hape Android, lalu iPhone!" ujar Umar. "Ini langkah baru BB--Black Berry--mengakhiri keekslusifan BBM hanya buat pengguna hape BB. 

Aplikasi BB di Android-iPhone ini membuka pasar buat satu miliar penggunanya!" "Langkah BB itu cemerlang untuk merebut lahan bisnis messenger di luar pengguna hape buatannya yang cenderung terdesak Android!" timpal Amir. 

"Dalam survei American Customer Satisfaction Index (ACSI) yang dilansir Forbes (Kompas.com, 3-8-2013) kepuasan konsumen peringkat pertama dan kedua diraih Samsung Galaxy S III dan Galaxy Note II dengan skor 84 (skala 100). Bahkan iPhone 5, iPhone 4S, dan iPhone 4, tuan rumah, di peringkat tiga, empat, lima, dengan skor 82, 82, 81"

"Posisi selanjutnya hasil survei ACSI itu, Droid Razor Maxx HD (6) dan Droid Razr (7) keduanya dari Motorola, Samsung Galaxy SII (8), dan Black Berry Curve (9) serta Black Berry Bold (10)", sambut Umar.  

"Posisi BB di peringkat terbawah 10 besar itu, menurut Direktur ACSI VanAmburg mencerminkan kesulitan produsen tersebut dalam mempertahankan relevansinya di dunia smartphone modern! Ini bukan pertanda baik buat BB, tegasnya!" 

"Nyatanya, Research in Motion (RIM) produsen BB mengumumkan rencana memecat 4.500 orang karyawannya di seluruh dunia akibat kerugian sebesar 995 juta dolar AS Triwulan II 2013!" tegas Amir. 

"Menurut CEO RIM Thorstein Heins, kerugian terjadi akibat penjualan produk baru Z10 gagal meraih entusiasme konsumen! Dari 6,8 juta ponsel yang diproduksi, hanya 2,7 juta yang terkirim!" (ROL, 21-9) "Pengguna Android dapat mengunduh aplikasi BBM melalui Google Playstore, dan pengguna iPhone melalui Apple Appstore!" lanjut Umar. 

"Setelah memakai BBM dengan ponsel lain, diharapkan pengguna terbiasa dengan BBM dan kemudian memakai ponsel BB! Djatmiko Wardoyo, Direktur PT Erajaya, distributor BB mengatakan, dari 60 juta pemakai BB di dunia saat ini, dengan langkah baru itu diharapkan bisa naik jadi 150 juta!" 

"Asumsi itu diuji, apakah BBM mampu bertahan dari tekanan banyak pendatang baru!" tegas Amir. "Seminal, WhatsApp kini punya 200 juta pengguna, WeChat 300 juta, KakaoTalk 80 juta, dan Skype 240 juta pengguna!" ***

Selanjutnya.....

"MENANGGAPI skandal 'lobi toilet' dalam seleksi calon hakim agung di Komisi III DPR RI baru-baru ini, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan dalam diskusi di Jakarta Sabtu (21-9) banyak anggota DPR yang tak kompeten dan malas!" ujar Umar. 

"Tapi selaku ketua ia mengaku tak bisa menegur anggota DPR! Tapi itu kembali pada tanggung jawab fraksi dan partai politik, tegasnya." (Okezone, 21-9) "Penting dikutip dari pernyataan Marzuki pada diskusi itu, kalau rekrutmennya seperti kini ia tak yakin ada perubahan signifikan nantinya!" timpal Amir. "Ia berharap kritiknya jadi bahan evaluasi calon anggota DPR mendatang!"

"Pernyataan Marzuki itu memprihatinkan, tapi nyata!" tukas Umar. "Lebih memprihatinkan lagi prediksinya, dari proses rekrutmen yang sekarang, hasilnya tak akan membawa perubahan yang signifikan kualitas anggota DPR nanti! Artinya, sudah capek melakukan pemilu, menghabiskan biaya banyak, yang kembali didapat banyak anggota DPR tak kompeten dan malas!" 

"Itulah salah satu bentuk nasib malang bangsa Indonesia, selalu mendapatkan wakil yang tak kompeten di lembaga perwakilan rakyat!" sambut Amir. "Lebih celaka lagi, sudah pun tak kompeten dan malas, kerjanya tak tulus pula bagi kepentingan rakyat! 

Banyak wakil rakyat yang masa jabatannya di lembaga perwakilan rakyat dilanjutkan ke lembaga pemasyarakatan alias penjara karena mengingkari amanah rakyat yang diembannya!" "Harapan terjadinya perubahan pada lembaga perwakilan rakyat dari kondisinya yang seperti itu, juga tak mudah diwujudkan!" timpal Umar. 

"Pertama, untuk Pemilu Legislatif 2014, masih didominasi politikus wajah lama—lebih dari 60 persen! 

Kedua, tenaga kompeten yang banyak aktif di lapangan profesional enggan terjun ke politik yang cenderung semakin 'kasar' dalam berbagai permainan materi terselubung! 

Ketiga, kalaupun ada penyegaran dengan calon anggota berusia muda, kriteria utamanya bukan kualitas, melainkan kemampuan finansialnya! 

Keempat, penghasilan di bidang profesional tak terlalu jauh beda dengan politikus, selain itu juga lebih jauh dari penjara!" "Konsekuensinya, lembaga perwakilan rakyat ke depan akan terus begitu-begitu saja!" tegas Amir. "Atau malah lebih buruk lagi kualitas personalia maupun kinerja lembaganya!" ***

Selanjutnya.....

"KOMPLOTAN perampas motor bersenjata api di kawasan Jabodetabek kian terkenal dengan julukan Kelompok Lampung!" ujar Umar. "Juluk itu diberikan polisi berdasar identifikasi saksi-saksi mata terhadap para pelaku perampasan motor Kawasaki Ninja milik Briptu Ruslan yang sedang dicuci dengan lebih dahulu menembak pemiliknya di Cimanggis, Depok, pekan lalu!" 

"Polisi tentu tidak sembarangan memberi label atau stigma pada komplotan penjahat!" timpal Amir. "Pasti dibuat berdasar informasi dari para saksi dipadukan dengan data file! Dengan identifikasi demikian, polisi bisa makin terarah memburu pelakunya, tak lagi acak atau tebak-tebakan! Juga bisa menyebar sketsa rekaan wajah penjahat, agar jika ada yang mengenali berdasar gambar itu, bisa melapor ke polisi!"

"Tapi memberi julukan penjahat dengan nama daerah asal penjahat rawan juga!" tukas Umar. "Bisa memberi kesan negatif daerah yang disebut, seperti Sisilia sebagai asal Mafia! Untuk kasus Kelompok Lampung, bisa mengesankan Lampung jadi 'provinsi maling'--sarang begal dan perampas motor bersenjata!" 

"Maka itu, sebaiknya polisi memberi nama kelompok penjahat bukan dengan nama daerah asal penjahat, tapi dengan nama gembong, pemimpin komplotannya!" timpal Amir. "Kesan negatif akibat pelabelan komplotan penjahat dengan nama daerahnya bisa salah kaprah! 

Ketika ada pemuda meminta orang tuanya melamarkan gadis dari daerah yang dikesankan sarang maling, orang tuanya bisa kaget--anak gadis provinsi maling? Hal seperti itu tentu tak boleh terjadi!" "Apalagi nama komplotan penjahat terkenal juga bisa favorit di kalangan penjahat sendiri!" tegas Umar. 

"Contohnya dengan Kelompok Lampung yang baru terkenal itu, untuk dapat perlakuan khusus dari polisi saat seorang penjahat keroco tertangkap mengaku dirinya dari Kelompok Lampung! Paling tidak mengaku kenal dengan Kelompok Lampung! 

Atau lebih buruk lagi ikut beraksi bersama Kelompok Lampung saat menembak Briptu Ruslan!" "Romantisme nama kelompok penjahat seperti itu bisa merepotkan polisi, membuang-buang waktu polisi dengan bualan kosong penjahat!" timpal Amir. 

"Karena itu, pemakaian nama daerah asal sebagai label komplotan penjahat oleh polisi supaya tak diulang!" ***

Selanjutnya.....

“BANK Sentral Amerika—The Federal Reserve Bank—Kamis dini hari (WIB) merilis keputusan mempertahankan stimulus ekonomi—sebesar 85 miliar dolar AS per bulan untuk membeli obligasi Pemerintah AS!” ujar Umar. “Gubernur The Fed Ben Bernanke menegaskan kebijakan itu diambil karena The Fed menilai pemulihan ekonomi AS belum meyakinkan!” (ROL, 19-9) 

“Kebijakan The Fed itu mengecoh karena sejak Mei lalu merebak isu The Fed akan menurunkan dan menghentikan stimulus yang berjalan sejak 1998, pemerintah dan otoritas keuangan dunia—terutama di negara-negara berkembang—melakukan antisipasi menangkal dampaknya!” timpal Amir. “Ternyata, saat diumumkan, isi kebijakan justru sebaliknya!”

“Bank Indonesia (BI), misal­nya, dalam empat bulan ter­akhir telah empat kali menaik­kan suku bunga acuan (BI rate) hingga total naik 1,5% menjadi 7,25%—dari semula pada tingkat ideal 5,75%!” tukas Umar. 

“Meskipun secara nyata BI melakukan itu sebagai ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM, pihak eksekutif selalu mengalihkan isunya ke rencana kebijakan The Fed—terbukti akhirnya keliru!” “Padahal, sejak awal isu itu dieksploitasi, dampak negatif­nya menekan pasar saham dengan banyak penjualan net transfer modal asing kembali ke negeri asalnya!” timpal Amir. 

“Aliran dana asing pulang kampung itu membuat neraca berjalan defisit, rupiah ikut tertekan dan melemah signifikan! Pemerintah membuat empat kebijakan untuk meng­atasi semua dampak negatif rencana The Fed itu, utamanya defisit neraca berjalan!” 

“Tapi akhirnya terjadi simpul balik karena isu The Fed yang mengguncang ekonomi dunia demi memperkuat dolar AS, ketika kemudian The Fed menetapkan kebijakan dengan kepastian sebaliknya—mempertahankan stimulus—maka arah situasi berbalik juga terjadi!” tegas Umar. 

“Begitu usai Bernanke menyampaikan keputusannya, mata uang dolar AS langsung anjlok signifikan terhadap semua mata uang utama dunia—euro, poundsterling, yen, dan lainnya! Rupiah juga ikut me­nguat signifikan Kamis (2,13% kurs tengah Bloomberg pukul 09.09 WIB) atau Rp11.083 per dolar AS! IHSG malah mencatat rekor kenaikan terbaik di bursa Asia sesi pagi, 2,54%! 

Artinya, kebijakan terakhir The Fed bisa jadi resep terakhir pemulihan ekonomi kita!” ***

Selanjutnya.....

"PREDIKSI eksekutif kenaikan harga BBM subsidi 17 Juli memicu inflasi tinggi hanya pada Juli dan Agustus, sedang September sudah terjadi deflasi, tak mulus!" ujar Umar. "September justru jadi gerah oleh keputusan BI yang pekan lalu menaikkan lagi suku bunga acuan (BI rate) 25 basis poin (bps) jadi 7,25%! 

Langkah BI itu jelas untuk ekspektasi inflasi September, tapi mementahkan prediksi eksekutif!" "Langkah BI itu juga mengisyaratkan dampak kenaikan harga BBM Juli lalu lebih berat dari perkiraan semula!" timpal Amir. "Eksekutif berkilah prediksi itu meleset akibat kebijakan The Fed (Bank Sentral AS) menghentikan stimulus ekonomi 85 miliar dolar AS/bulan!"

"Menghindari benturan persepsi dengan pihak eksekutif, Gubernur BI Agus Martowardojo (ROL, 17-9) menyatakan dalam menghadapi situasi eksternal seperti itu, yang harus dilakukan ialah mempertahankan kepercayaan para investor dengan menjaga fundamental perekonomian nasional dari ancaman gejolak internal!" tukas Umar. 

"Masalah internal itu, antara lain melemahnya kinerja ekspor versus tingginya impor gaya hidup kelas menengah hingga defisit neraca berjalan melampaui batas toleransi! Untuk itu, dengan peningkatan suku bunga sesuai ekspektasi inflasi justru membuat Indonesia tetap menarik bagi investor asing!" 

"Jadi dengan suku bunga tinggi, kita menarik investor berburu rente di sini, dolar yang mereka bawa untuk itu bisa jadi pengganjal menyeimbangkan neraca berjalan!" timpal Amir. "Dengan itu masalah internal lemahnya kinerja ekspor bisa diatasi! Namun, layak disadari suku bunga tinggi itu dipikul rakyat lewat segala bentuk interaksinya dengan bank, sedang benefit dari kebijakan itu semata dinikmati para pemburu rente asing!"

"Diharap itu hanya sementara, sampai efektif berlakunya empat paket kebijakan ekonomi pemerintah mengatasi defisit neraca berjalan!" tegas Umar. "Sembari tentunya, membenahi kinerja ekspor yang kedodoran—antara lain—akibat terhambat infrastruktur Pelabuhan Tanjung Priok yang macet dalam arti fisik dan administratif! 

Itu kenyataan, orang lain sibuk ke planet lain, kita mengangkut barang ke pelabuhan saja terhambat! Masalah-masalah internal seperti itu harus diantisipasi Gubernur BI dengan kompensasi pemasukan devisa lewat kebijakan moneter—suku bunga tinggi!" ***

Selanjutnya.....

"DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2013, jumlah warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari total penduduk!" ujar Umar. "Kalau orang miskin sebanyak itu dibariskan satu meter seorang dari Sabang ke Merauke—jaraknya 5.236 km—menjadi lima baris lebih!" "Itu pun sudah syukur, dibanding September 2012 warga di bawah garis kemiskinan masih 28,59 juta orang atau 11,66 persen!" timpal Amir. 

"Tapi, penting membuat gambaran yang mengesankan betapa besar masalah kemiskinan di negeri kita! Seperti gambaran jika dibariskan dari Sabang sampai Merauke bisa terbentuk lima baris lebih! Gambaran itu cukup menyengat, hingga masalah kemiskinan tak layak dipandang sepele justru oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal itu!"

"Sewaktu masalah itu disinggung di media sosial, seorang teman bertanya, berapa garis kemiskinan BPS pada Maret 2013 itu?" tukas Umar. "Garis kemiskinan BPS pada Maret 2013 Rp271,626 per jiwa per bulan, naik dari Rp259,520 per jiwa per bulan pada September 2012! 

Peningkatan jumlah orang miskin diperkirakan terjadi September 2013 dibanding Maret 2013 karena terjadinya inflasi signifikan akibat kenaikan harga BBM 17 Juli!" "Akhir September ini akan dibuktikan dengan data BPS, apakah asumsi pemerintah bahwa beban kenaikan harga BBM bersubsidi pada warga miskin cukup diatasi dengan dana kompensasi BLSM?" timpal Amir. 

"Jika target pemerintah menurunkan angka kemiskinan pada akhir 2013 jadi 10,5 persen tercapai, berarti asumsi pemerintah benar. Tapi ada prediksi, bukan saja target itu tak tercapai, bahkan jumlah warga miskin akan kembali naik! Artinya, kebijakan pemerintah berakibat menggagalkan sendiri targetnya menurunkan angka kemiskinan!" 

"Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, malah memprediksi, akibat harga BBM bersubsidi naik itu jumlah orang miskin akan bertambah satu sampai dua persen pada hasil pendataan BPS September ini!" (ROL, 18-8) tegas Umar. 

"Itu tak terjadi jika kebijakan pemerintah benar-benar pro-poor, bukan sekadar retorika! Untuk itu pemerintah layak menyadari, jadi lebih lima baris warga miskin kita jika dibariskan semeter seorang dari Sabang sampai Merauke!" ***

Selanjutnya.....

"GUNUNG Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara, Minggu (15-9) dini hari, meletus untuk kedua kalinya!" ujar Umar. "Setelah diam seribu bahasa sejak tahun 1600, Sinabung meletus pertama 29 Agustus 2010, yang berlanjut dan memuncak letusannya pada 7 September 2010 dengan semburan debu vulkanis setinggi 5.000 meter ke udara! Waktu itu, 12 ribuan warga sekitarnya diungsikan!" 

"Letusan kedua Minggu lalu itu, meski lebih kecil dari letusan 2010, tanpa didahului tanda-tanda seperti letusan pertama, yang tiga hari sebelum meletus menyemburkan awan panas ke udara!" timpal Amir.

"Jumlah pengungsi pada tahap pertama ini juga lebih kecil, 4.739 jiwa! Dengan pengalaman Sinabung erupsinya membesar dulu sebelum berakhir, hal serupa kali ini juga bisa terjadi!" "Dengan diam sejak tahun 1600, Sinabung yang pendiam itu memang ramah pada warga desa-desa sekitarnya yang berladang sampai ke lereng gunung yang berketinggian 2.460 meter itu!" tegas Umar. 

"Dengan keramahan Sinabung itu, saat meletus juga tak dianggap marah, tetapi sedang sakit batuk!" "Memang, Sinabung berbeda dengan tetangga sebelahnya, Gunung Sibayak, yang sangar!" tukas Amir. "Kawah Sibayak menganga besar dengan asap tak henti mengepul! 

Di sekitar kakinya terbentang ladang air belerang panas cukup luas hingga tak mudah didekati!" "Namun, kedua gunung merupakan pasangan ideal bagi Tanah Karo, dataran setinggi 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut itu terjaga selalu berhawa sejuk dengan hujan yang cukup!" timpal Umar. 

"Di antara kedua gunung terbentang lahan pertanian subur, utamanya ditanami sayuran gunung (kol, sawi, wortel, dan lain-lain), buah (terutama markisa dan jeruk manis yang di pasar luar Sumut disebut jeruk medan), dan aneka bunga—Brastagi eksportir bibit bunga (terutama jenis tulip dan krisan) terbesar di dunia! Termasuk Belanda, impor bibit tulip dari Brastagi!" 

"Dengan sakit batuknya Sinabung, gunung yang terlihat gagah dari jalan antara Brastagi—Kabanjahe, kegiatan para petani kawasan itu terganggu karena mereka mengungsi!" tegas Amir. "Namun, terkait bencana alam letusan gunung api, selain usaha membantu para korban, kita hanya bisa berdoa semoga sakit batuk Sinabung cepat sembuh!" ***

Selanjutnya.....

"AS—Amerika Serikat—dan Rusia, Sabtu (14-9), sepakat menghapus bersih senjata kimia Suriah sampai medio 2014!" ujar Umar. "Suriah harus mematuhi kesepakatan yang dibuat Rusia—negara sekutunya itu—tanpa syarat! 

Jika ingkar, Suriah harus menghadapi hukuman PBB!" "Malang nian nasib Suriah, tanpa disertakan dalam perundingan Menlu AS John Kerry dan Menlu Rusia Sergei Levrov itu, tahu-tahu terikat kesepakatan yang dihasilkan!" timpal Amir. 

"Lucunya, sebelum perundingan itu digelar, Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka menyatakan pihak gerilyawan oposisi Suriahlah yang harus bertanggung jawab atas serangan senjata kimia yang menewaskan lebih 1.000 orang itu! Tapi tiba-tiba Rusia malah membuat kesepakatan yang eksplisit menghukum Suriah sebagai pelakunya!"

"Lebih ironis, kesepakatan yang menghukum Suriah itu dibuat Sabtu, padahal tim penyelidik PBB atas penggunaan senjata kimia itu baru akan mengumumkan hasil kerjanya Senin (16-9)!" tukas Umar. 

"Kenapa Rusia demikian tega mengorbankan sekutunya untuk dilucuti helai demi helai penutup aib di tubuhnya? Ada deal apa di balik kesepekatan AS-Rusia hingga menjadikan Suriah sebagai tumbalnya?"

"Bisa jadi deal-nya bukan antara Rusia dan AS!" timpal Amir. "Tapi antara Rusia-Suriah! Bahwa tanpa serangan AS dan sekutunya ke Suriah, jadi lawan rezim Assad tetap gerilyawan oposisi, dengan bantuan ekstra Rusia, China, dan Iran, kemungkinan Al-Assad mengakhiri konflik dengan kemenangan bukan mustahil! 

Petunjuk untuk itu sudah dibuktikan dengan pengerahan pasukan Hizbullah pro-Iran dari Lebanon, pemerintahan Suriah mampu bertahan lebih lama, bahkan di sana-sini bisa memukul mundur pemberontak!

Jadi, kalau kualitas dan kuantitas pasukan pro-Assad ditingkatkan—meski belanja persenjataan militer Suriah ke Rusia dan China bertambah, peluang mengakhiri konflik masih ada!" "Sebaliknya, kelemahan pasukan oposisi justru pada bantuan senjata dan perbekalan yang dilakukan sembunyi-sembunyi dari bantuan asing, penambahan pasokannya tak bisa dilakukan seleluasa rezim penguasa!" tegas Umar. 

"Juga tambahan pasukan, rezim bisa merekrut pasukan asing sejenis Hizbullah, sedang pemberontak tak mudah menambah jumlah patriot!" ***

Selanjutnya.....

"SEBAGAI balas budi atas perlindungan polisi kepada rakyat, kini saat polisi terancam pembunuhan oleh penjahat bersenjata api menjadi keharusan bagi rakyat untuk ganti memberi perlindungan kepada polisi!" ujar Umar. 

"Di hari pemakaman jenazah Bripka Sukardi, korban penembakan di depan KPK, Briptu Ruslan ditembak penjahat di Cimanggis! Motor Ruslan, Kawasaki Ninja 250 cc senilai lebih Rp50 juta, dirampas kawanan penjahat!" "Bagaimana cara rakyat melindungi polisi?" timpal Amir. "Kalau polisi yang dilengkapi rompi antipeluru jebol, apalagi rakyat yang tak pakai pelindung antipeluru penjahat?"

"Tentunya bukan rakyat mengadang peluru penjahat dengan tubuhnya!" tegas Umar. "Melainkan dengan tradisi perlawanan rakyat 'semesta', yang di dunia dikenal sebagai trade mark Indonesia, yakni amuk massa! Hingga kini, amuk massa masih ditakuti penjahat mana pun! 

Bersenjata api apa pun, laras panjang, pendek, atau ganda, para penjahat takut pada amuk massa—ancaman hukuman yang mereka hadapi vonis mati dibakar hidup-hidup dengan dikalungi ban mobil!"

"Kekejaman penjahat yang menembakkan tiga peluru ke tubuh Bripka Sukardi meski telah tersungkur oleh tembakan pertama mereka, bisa menyulut amarah rakyat untuk membalas sebanding perbuatan biadab itu!" tukas Amir. 

"Sukar dihindari, jika rakyat sudah marah, tanpa diarahkan pun perlawanan mereka terhadap penjahat bisa bangkit serentak dengan gerakan amuk massa sebagai aktualisasi naluri kebuasan kerumunan!" "Mungkin begitulah cara rakyat melindungi polisi dari ancaman penjahat bersenjata api!" timpal Umar. 

"Tentu itu alternatif terakhir, jika aparat penegak hukum gagal mengatasi ancaman penembakan terhadap polisi! Eksekusi oleh massa seperti itu pernah jadi tren dalam masyarakat, sampai polisi mulai bisa meyakinkan masyarakat bahwa aparat keamanan mampu mengatasi situasi!" 

"Tapi kini kondisinya cenderung menjurus chaos kembali, dan sejauh ini polisi belum menunjukkan tanda-tanda mampu menggulung penjahat yang menyerang mereka!" tegas Amir. "Jadi, kita lihat saja bagaimana cara rakyat menjalankan perannya melindungi polisi!" ***

Selanjutnya.....

"PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengurungkan serangan militernya ke Suriah menyambut inisiatif Rusia untuk menyerahkan rencana pengawasan senjata kimia Suriah kepada AS!" ujar Umar. 

"Menlu AS John Kerry dan Menlu Rusia Sergei Lavrov bertemu di Jenewa, Swiss, membahas proposal Rusia itu Kamis—Sabtu (12—14 September)." (ROL, 13-9) "Rusia mengajukan usul, Suriah menyerahkan pengawasan senjata kimianya ke komunitas internasional! Namun, BBC memperkirakan ada ketidaksepakatan antara Suriah dan Rusia!" timpal Amir.

"Itu terkait apakah senjata kimia itu dimusnahkan atau tidak. Pemerintah Suriah kemungkinan takkan mau, sedangkan Rusia berargumen itulah satu-satunya alasan agar proposalnya diterima semua pihak yang menentang Suriah! Media Rusia memberitakan penyerahan rencana ke AS justru bertujuan menyelamatkan senjata kimia sekutunya itu!" 

"Terkait serangan senjata kimia di Ghouta, dekat Damaskus, 21 Agustus, yang menewaskan lebih 1.000 orang, Menlu Prancis Laurent Fabius mengungkap laporan penyelidikan PBB akan dipublikasikan Senin (16-9)," lanjut Umar. "Fabius menegaskan pasukan Presiden Bashar al-Assad, yang memiliki 1.000 ton senjata kimia, di balik serangan itu!" 

"Namun, sejumlah diplomat menyatakan isi laporan tim-penyelidik PBB dipimpin ke Sellstrom itu tidak eksplisit menuding siapa yang bersalah!" tukas Amir. "Meskipun ada uraian perinci yang bisa membantu untuk menentukan itu tanggung jawab siapa!" 

"Dan itu akan menjadi dasar bagi Sekjen PBB Ban Ki-moon menafsirkan fakta untuk menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab!" timpal Umar. "Penegasan Sekjen PBB amat penting karena laporan tim penyelidik rentan disalahgunakan! Apalagi tuduhan pada rezim Assad sudah kencang sejak awal!" 

"Atas praduga bersalah terhadap Assad itulah, Iran, salah satu pendukung rezim Assad—selain Rusia dan China—hingga Assad mampu bertahan sejauh ini, jadi gerah!" tukas Amir. "Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terkait urungnya serangan AS dan sekutunya ke Suriah berkali-kali menegaskan ia menentang perang di Suriah! 

Ia peringatkan intervensi AS akan membawa bencana bagi wilayah tersebut yang ia sebut sebagai ‘depot mesiu’!" ***

Selanjutnya.....

"PEMERINTAH sebenarnya tanggap rentannya harga kedelai yang tergantung impor!" ujar Umar. "Untuk menjaga kestabilan harga dan distribusinya, 8 Mei 2013 dikeluarkan Peraturan Presiden No. 32/2013 tentang Penugasan Perum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai! Tapi, justru setelah perpres harga kedelai meroket hingga perajin tempe-tahu pekan ini mogok nasional tiga hari!" 

 "Mustahil Perum Bulog yang berpengalaman mengamankan harga dan penyaluran bahan kebutuhan strategis gagal menjalankan Perpres 32/2013!" timpal Amir. "Jangan-jangan ada yang tak beres di balik perpres, misalnya kaitan peran instansi lain!" "Memang itu yang terjadi, hingga kedelai yang semula Rp7.800/kg melejit sempat di atas Rp10 ribu/kg!" tegas Umar.

"Itu karena perpres, pada Pasal 2 menyebutkan, 'Tata cara pelaksanaan pengamanan harga dan penyaluran kedelai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 diatur oleh Menteri Perdagangan setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah!" "Huahaha..!" Amir terbahak.

 "Perpres itu malah menjebak Bulog dalam jaringan runyam yang rawan kartel seperti dialami impor daging sapi, bawang putih dan lainnya!" tukas Amir. "Dan terbukti kan, Bulog dibuat tak berkutik oleh apa yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai kartel kedelai! Kenapa bukan Menteri BUMN yang dipasangkan dalam pelaksanaan tugas Bulog untuk perpres itu!" "Tentu karena secara proporsional penugasan Bulog itu harus ditempatkan pada jalur dinas-instansi teknis terkait!" tegas Umar.

 "Menteri BUMN diberi tugas pada Pasal 5, '...melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan korporasi Perum Bulog!" "Tapi itu bukan jaminan Bulog tak terlibat kartel kedelai!" tukas Amir. "Cuma, di mana celahnya hingga kartel bisa bermain?" "Celahnya di Pasal 3 perpres itu, 'Perum Bulog dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat bermitra dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha lainnya dengan mengikuti tata kelola perusahaan yang baik," tukas Umar. "Dengan begitu biang masalahnya bisa diduga, seperti kartel komoditas impor lainnya, pada mitra birokrasi terkait!" ***

Selanjutnya.....

"MASALAHNYA, kenapa 'Trio Monster'—penguasa (politikus), birokrat, kapitalis—mengorbankan buruh dan petani demi pertumbuhan ekonomi yang mereka nikmati dan dijadikan legitimasi kekuasaan?" tukas Umar. "Benarkah itu implementasi Pancasila, di masa Orde Baru jadi senjata menggilas lawan politik penguasa?" 

"Strategi ekonomi mengorbankan kaum lemah itu penyimpangan serius Pancasila karena bertentangan dengan esensi Ketuhanan Yang Maha Esa dan peri-Kemanusiaan yang adil dan beradab!" tegas Amir. "Menindas petani dengan menekan harga beras produksi mereka semurah mungkin sepanjang masa demi upah buruh termurah di dunia, jelas bukan simpul Pancasila! Itu pemikiran sesat yang membuat simpul gampangan demi nikmat kekuasaan tanpa peduli mengorbankan kaum lemah!"

"Apakah mungkin dan ada contohnya, sistem ekonomi berporos kepentingan kaum lemah, terutama petani dan buruh?" kejar Umar. "Jawabnya mungkin, contohnya Jepang!" tegas Amir. "Harga beras di Jepang dipatok 300 yen/kg—setara Rp30 ribu—lalu upah buruh dan gaji pegawai rendahan serta lainnya disesuaikan ke poros itu! Itu jadi komitmen semua elemen bangsa hingga kesejahteraan petani dan buruh selalu terjamin dekade ke dekade!" 

"Baru ingat aku, Sinzo Abe—kini terpilih lagi jadi perdana menteri—2007 mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri Jepang berkat tekanan publik yang kuat akibat ia membuat kebijakan yang merugikan petani—15 persen dari populasi!" sambut Umar. 

"Itu bertolak dari komitmen tadi tentunya! Dan berporos harga beras tadi, upah buruh bangunan di Prefektur (Provinsi) Nagoya menurut cerita teman 1.500 yen/jam! Jadi sehari 8 jam kerja setara Rp1,2 juta, lebih besar dari UMP buruh Lampung 2013 Rp1.150.000/bulan!" "Upah buruh bangunan itu gambaran upah buruh dan pegawai rendahan di Jepang!" tegas Amir. 

"Dibawa ke cara berpikir elite kita, pasti terlihat itu ekonomi biaya tinggi! Padahal, biaya tinggi ekonomi kita berada pada korupsi, pungli, gratifikasi dan sejenisnya! Kalau kanker KKN elite penguasa dan birokrasi itu bisa disembuhkan, lalu dayanya dialihkan menjadi advantage perekonomian riil petani dan buruh, sistem ekonomi sesuai kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa dan peri-Kemanusiaan yang adil dan beradab bisa diwujudkan!" *** (HABIS)

Selanjutnya.....

"MESKI per rumah tangga rata-rata empat jiwa, 250 juta penduduk jadi 62,5 juta rumah tangga, hingga 26,126 juta rumah tangga petani (RTP) masih sekitar 40 persen penduduk hidup di sektor pertanian, tetap perlu disimak kenapa banyak petani menderita hingga berjuang agar anaknya tak lagi hidup sengsara sebagai petani seperti dirinya?" tukas Umar. 

"Petani sengsara di Republik ini karena secara sistemik ditindas penguasa, sejak Orde Baru berlanjut ke era Reformasi yang dalam bidang pertanian melanjutkan kebijakan Orde Baru!" tegas Amir. 

"Terutama melalui strategi harga komoditas pertanian yang ditekan pada tingkat terendah agar kaum buruh bisa digaji rendah hingga industri menikmati laba yang menawan investor untuk investasi di sini, serta menuai pajak besar untuk negara! Kendali harga dilakukan Bulog berdasar instruksi presiden yang terus diperketat setiap tahun!"

"Penghasilan pajak pada tahun terakhir ini telah mencapai Rp1.000 triliun/tahun!" timpal Umar. "Tapi sayang, penggunaan pajak itu masih didominasi untuk kenikmatan penguasa (politikus) dan birokrat (belanja pegawai), yang pada mayoritas daerah lebih 70 persen dari APBD! Dari 30 persen sisa anggaran yang untuk publik, tak sampai 2 persen dari total anggaran untuk pertanian dan tanaman pangan!" 

"Begitulah nasib petani, diisap lewat harga komoditasnya, tak diberi cukup vitamin pula dalam anggaran nasional dan daerah!" tukas Amir. "Jadi, secara nyata petani dan buruh jadi korban konspirasi tiga monster—kapitalis yang mengeruk laba dengan menggaji buruh murah hingga harus disubsidi petani dengan pangan murah, lalu penguasa (politikus) dan birokrat yang melahap nikmat lebih besar pajak hasil kebijakan buruh dan beras murah!" 

"Itu penyebab proses transformasi dari agraris ke industri amat menyakitkan buruh dan tani negeri kita yang ditindas, tumbal mencapai pertumbuhan ekonomi yang cuma dinikmati para monster dan kelas menengah yang diuntungkan sistem!" timpal Umar. 

"Nikmat dan kemapanan birokrat menjadi dambaan kaum muda—mematikan kreativitas yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan bangsa! Mandulnya kreativitas akibat kaum muda berjubel di antrean rekrutmen birokrat, bisa membuat bangsa kian jauh tertinggal dari kemajuan bangsa-bangsa lain!" ***

Selanjutnya.....

"BANYAK petani bekerja keras menyekolahkan anaknya agar tak lagi menderita hidup sebagai petani seperti dirinya!" ujar Umar. "Sensus Pertanian 2013 BPS menemukan mayoritas usaha petani untuk mentransformasi anaknya beralih hidup dari budaya agraris ke industri itu berhasil! Jumlah rumah tangga petani (RTP) turun dari 31,170 juta pada 2003, jadi 26,126 juta pada 2013, turun 16,18 persen!" 

"Di sisi lain jumlah perusahaan pertanian (PP) yang menjalankan usaha tani secara lebih modern meningkat dari 4.011 pada 2003 menjadi 5.486 pada 2013, naik 36,77 persen!" timpal Amir. "Peningkatan peran korporasi di sektor pertanian ini bisa berarti transformasi sistem pertanian dengan pengelolaan secara industri meningkat, diikuti daya guna dan hasil gunanya—efektif dan efisien!"

"Ciri kemajuan sebuah negara memang terlihat pada semakin kecilnya jumlah warga yang hidup dari sektor pertanian! Di negeri industri maju, keseimbangan tercapai pada 15 persen sampai 25 persen warganya yang hidup di sektor pertanian!" tegas Umar.

"Masalahnya, di negeri industri maju dengan petani sekitar 20 persen itu mereka mampu swasembada bahan pangan pokok mereka! Bahkan Jepang, AS, dan negeri industri lain kelebihan produksi pangan hingga mengekspornya—ironisnya pembeli utamanya Indonesia, negeri agraris!" "Bagaimana transformasi dari agraris ke industri yang sedang terjadi di negeri kita bisa berjalan seperti di negeri industri maju, itu yang penting!

Sehingga, berkurangnya jumlah RTP tak perlu ditangisi karena justru sebagai pertanda kemajuan!" timpal Amir. "Untuk itu, strategi swasembada pangan tak lagi sepenuhnya diletakkan di pundak petani, yang kuantitatif orang dan lahannya terus mengecil! 

Tapi geser tanggung jawab itu ke BUMN pertanian! Bukan cuma padi, melainkan juga kedelai dan lainnya, hingga kita malah bisa ekspor!" 

"Semakin sedikit warga yang bekerja di sektor pertanian semakin baik, karena dengan luas lahan dan produktivitas yang tinggi, secara proporsional penghasilan kaum tani juga akan meningkat signifikan!" tukas Umar. 

"Di sisi lain, semakin banyak anak petani berhasil bekerja di luar pertanian dengan modal pendidikan, kesejahteraan lebih baik seperti harapan orang tuanya, logis adanya! Jadi, dorong transformasi budaya agraris ke industri!" ***

Selanjutnya.....

"KPPU—Komisi Pengawas Persaingan Usaha—mendesak pemerintah mencoret importir terkait kartel kedelai!" ujar cucu membaca running text Metro TV (7-9). "Apa tak terbalik? Bukankah KPPU yang harus menindak setiap korporasi yang melanggar hukum antitrust dari monopoli dan persaingan usaha, sampai segala bentuk praktik kartel di negeri ini?" 

"Idealnya semua pelanggaran terkait antitrust itu urusan KPPU!" timpal kakek. 

"Tapi nyatanya, kalau malah KPPU yang minta pemerintah bertindak pada kartel kedelai, berarti tak ada lembaga yang mengawasi dan bisa menindak kartel! Jadi wajar, Indonesia menjadi negeri surga bagi segala jenis kartel! Tak aneh jika kartel di negeri ini hidup nyaman dan subur, seperti kartel daging sapi, kartel bawang putih, kartel garam, dan aneka kartel lainnya!"

"Akibat nyamannya praktik kartel itu, warga bangsa membayar dua kali lipat dari harga internasional setiap komoditas yang dikuasai kartel!" tukas cucu. "Bawang putih di pasar dunia Rp15 ribu di pasar domestik Rp40 ribu! Daging di pasar dunia 5 dolar AS, di sini 10 dolar AS! 

Bahkan garam produk rakyat sendiri Rp275/kg, harus beli garam India dan Australia Rp800/kg harga FOB—pelabuhan pengirim—buat lebih 90% konsumsi nasional kita!" "Celakanya, kenaikan harga barang ulah kartel itu malah jadi retorika pejabat pemerintah untuk mengobral janji, semisal Lebaran nanti harga daging akan turun jadi Rp75 ribu/kg! Konyol sekali!" entak kakek. 

"Kalau pejabat itu bisa menurunkan harga, kenapa mesti tunggu Lebaran? Padahal, rakyat sudah tak mampu beli daging, konsumsi daging nasional yang amat rendah (2 kg/kapita/tahun) melorot jauh lebih rendah lagi—apalagi dibanding Malaysia 47 kg/kapita/tahun!" 

"Lucunya, yang disediakan pemerintah Rp75 ribu/kg saat Lebaran itu daging beku, kadar airnya bisa 20%!" timpal cucu. "Jadi, harga asli dagingnya sama dengan daging segar di pasar, Rp100 ribu/kg! Karena itu, warga ogah membeli daging beku yang keras itu!" 

"Mungkin semua itu tak lepas dari konspirator pembuat UU KPPU yang asal ada, tapi tak bisa menyentuh kepentingan konspirator pembuat UU yang menguasai kartel dan sejenisnya!" tegas kakek. "Buktinya, ada UU, ada lembaga, tapi tak berkutik mengatasi penyakitnya!" ***

Selanjutnya.....

"SEBANYAK 700-an warga Jumat unjuk rasa ke rumah dinas Bupati Mesuji menyatakan gerah dengan perambah Register 45, dan meminta pemerintah segera bertindak agar Kabupaten Mesuji kembali damai!" ujar Umar. "Desakan itu mereka sampaikan setelah Rabu perambah memblokir jalan lintas timur (Jalintim), urat nadi perekonomian nasional, selama 9 jam!" 

"Pemblokiran jalan utama nasional oleh para perambah itu menurut warga merusak nama masyarakat Mesuji yang dikesankan suka membuat onar!" timpal Umar. "Padahal itu ulah para pendatang yang merambah hutan negara, memblokir jalan nasional yang tak ada hubungan dengan tuntutan mereka!"

"Untuk itu warga mendesak pemerintah agar menyelesaikan masalah perambah!" tegas Umar. "Mereka sendiri bisa bertindak terhadap perambah untuk mengembalikan ketenangan daerahnya! Tapi mereka menghormati hukum, tak ingin main hakim sendiri, hingga meminta pemerintah yang melakukan penertiban atas tanah negara itu! Jika dalam penertiban itu pemerintah butuh bantuan, mereka siap!" 

"Wakapolda Lampung Kombes Pol. Winarno A.S., yang menerima pengunjuk rasa, menyambut baik bantuan warga Mesuji kepada polisi dalam menjalankan tugas selama ini dan ke depan!" timpal Amir. "Namun, Wakapolda harapkan agar masyarakat menghindari benturan fisik karena bisa merugikan semua pihak!" 

"Penertiban areal Register 45, seyogianya tak lebih sulit dari penertiban tanah negara di kawasan Waduk Pluit yang telah menjadi permukiman padat dan ramai!" tukas Umar. "Tapi kalau penertiban kawasan Waduk Pluit oleh Gubernur Jakarta selesai dalam waktu singkat, penertiban areal Register 45 sudah bertahun dilakukan Pemprov Lampung tanpa hasil, justru kondisi lapangan kian runyam!" 

"Bandingkan dengan daerah lain menyelesaikan masalah sejenis itu penting, setidaknya kalau dalam waktu dekat ini tak terselesaikan, bisa menjadi 'PR' gubernur terpilih hasil pemilukada mendatang!" tukas Amir. 

"Soal penyelesaian seperti apa idealnya masalah Register 45, seperti kasus Waduk Pluit, sepenuhnya pada kewenangan Pemprov! Tapi untuk itu harus ditangani, diproses, tak dibiarkan malah berkembang jadi gangguan keamanan lalu lintas nasional, menggerahkan masyarakat setempat!" ***

Selanjutnya.....

"SENAT Amerika Serikat (AS), Kamis, menyetujui serangan negaranya ke Suriah lewat voting 10:7 suara!" ujar Umat. "Meski untuk perang harus persetujuan kongres, gabungan Senat dan DPR (House of Representative), lazim kuncinya pada Senat! Persetujuan kongres tinggal soal waktu! Artinya, selangkah lagi AS akan menyerang Suriah meski tanpa putusan DK PBB!" "Putusan DK PBB untuk menyerang Suriah jelas sulit didapat karena dua anggotanya pemilik hak veto, Rusia dan China, merupakan sekutu Suriah!" timpal Amir. 

"Karena itu, sekalipun Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan Obama untuk tidak menyerang Suriah tanpa putusan DK PBB, pihak AS sudah memastikan serangan ke Suriah dengan alasan negara itu menggunakan senjata kimia!" "Suriah yang sempat nyaris kalah dari pasukan oposisi, tapi kemudian bangkit dengan bantuan pasukan Hizbullah—berbasis di Lebanon tapi representasi bantuan Iran—mengancam akan menyerang Yordania dan Turki jika AS menyerang Suriah!" tegas Umar.

"Ancaman menyulut perang kawasan Timur Tengah itu bukan mustahil jika Suriah terdesak!" "Dengan pemilikan dan pasokan rudal buatan Rusia yang cukup pada Suriah, perang besar dengan pengaruh serius terhadap ekonomi global bisa terjadi jika Suriah menghujani dengan rudal fasilitas-fasilas minyak dan gas di kawasan Saudi!" tukas Amir.

"Kemungkinan itu karena Saudi bersama Emirat dan Qatar selama ini acap disebut sebagai pendukung oposisi Suriah! Entah kenapa belakangan ini Saudi aktif mencampuri konflik di negara lain, seperti bersama Emirat dan Kuwait membantu rezim militer Mesir 12 miliar dolar AS untuk menghabisi Ikhwanul Muslimin!"

"Bantuan ketiga negara ke rezim militer Mesir bisa diduga sebagai kepanjangan tangan AS—setidaknya cari muka pada AS—karena tangan AS harus tampak bersih dalam pembunuhan demokrasi di Mesir!" timpal Umar.

"Jadi, meski Saudi tak disebut eksplisit dalam ancaman Suriah terhadap Yordania dan Turki itu, kunci menghentikan serangan AS dan sekutunya ada pada kawasan Saudi yang sumur-sumur minyaknya menjadi penggerak ekonomi AS dan banyak negara maju lainnya! Kecuali, AS menjamin bisa menangkal rudal seri baru Rusia (kalau ada) yang diuji coba di Suriah—lazim perang juga jadi pameran senjata baru!" ***

Selanjutnya.....

"PERAMBAH Register 45 memblokir jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera di kawasan Mesuji, Selasa, pukul 23.00, sampai Rabu, pukul 08.30, dibubarkan pasukan polisi dan TNI!" ujar Umar. "Mereka, 400-an perambah melakukan itu sebagai bargaining untuk membebaskan empat teman mereka yang ditahan polisi sebagai tersangka menganiaya dan membakar rumah perambah lainnya!" 

"Tak kepalang, Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko langsung turun ke Polres Mesuji memastikan pada perambah, keempat tersangka tetap diproses penyidik!" timpal Amir. "Konsekuensinya, 400-an anggota polisi dan TNI yang dikerahkan ke lokasi bertindak tegas membubarkan paksa massa pemblokir jalan dengan tindakan fisik!"

"Sikap tegas Kapolda itu layak dihargai karena sebelumnya modus itu sering digunakan para perambah atau pihak lain di kawasan itu untuk menuntut pembebasan temannya yang ditahan polisi!" tukas Umar. "Di antara tuntutan dengan bargaining aksi massa itu ada yang dipenuhi (waktu itu) Polres Tulangbawang! Ketegasan Kapolda terakhir ini bisa jadi contoh bagi jajaran polisi se-Lampung ke masa depan!" 

"Di sisi lain disesalkan tindakan perambah memblokir jalan lintas Sumatera, urat nadi perekonomian nasional, hingga menghambat ratusan truk dan bus sampai 9 jam, bahkan harus dibubarkan secara paksa!" entak Amir. "Tindakan itu merusak simpati masyarakat pada mereka karena telah jadi pengganggu kepentingan umum! Akibatnya, simpati masyarakat bisa berbalik menjadi antipati!" 

"Padahal, simpati masyarakat terhadap nasib mereka itulah satu-satunya kekuatan mereka menghadapi aparat setiap mau menggusur mereka! Aparat urung menggusur karena mempertimbangkan simpati masyarakat!" timpal Umar. 

"Tapi akibat tindakan mereka yang merugikan masyarakat, mengganggu perekonomian nasional, simpati masyarakat berubah jadi antipati dan memandang mereka sebagai musuh masyarakat—public enemy!" 

"Dengan itu, jika mereka diusir dari kawasan itu, tak ada lagi simpati masyarakat kepada mereka!" tegas Amir. "Masyarakat yang marah dengan ulah mereka mengganggu kelancaran ekonomi nasional, jangan-jangan malah ramai-ramai membantu aparat keamanan menggusur mereka!" ***

Selanjutnya.....

"MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa memvonis kasus pidana pencucian uang dengan asas pembuktian terbalik, merampas untuk negara sejumlah harta Irjen Pol. Djoko Susilo yang telah disita KPK hanya dengan klausul diduga hasil korupsi 2002—2010 dan 2010—2012!" ujar Umar. 

"Kasus korupsi yang dibuktikan di pengadilan hanya terkait kasus simulator SIM, dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta!" "Harta Djoko yang dirampas itu sebanyak 46 item, 40-an item terdiri dari tanah, dengan bangunan di atasnya berupa rumah mewah atau SPBU dengan surat-surat hak milik atas nama orang lain—di antaranya atas nama istri-istri Djoko! 

Juga terdapat uang tunai Rp1 miliar lebih dan dua mobil—Mercy dan jip!" timpal Amir. "Amar perampasan untuk negara itu tanpa dilengkapi pembuktian formal proses perolehan harta yang diduga hasil korupsi tersebut, maupun bukti alih hak dari Djoko ke nama-nama pemilik terakhir harta itu!"

"Semua kewajiban pembuktian formal oleh aparat hukum atas proses perolehan harta secara melawan hukum serta peralihan haknya itu dikesampingkan oleh asas pembuktian terbalik dalam aturan pidana pencucian uang!" tegas Umar. 

"Yakni, pihak terdakwa yang harus membuktikan dari mana saja semua hartanya itu diperoleh, yang menurut logika, gaji dan berbagai pendapatan resminya takkan bisa membeli semua itu! Andai itu diakui sebagai warisan, juga harus bisa dibuktikan kebenaran dan besar warisannya!" 

"Namun, semua itu baru keputusan pengadilan tingkat pertama, belum berkekuatan hukum tetap!" tukas Amir. "Artinya, belum bisa jadi contoh kasus (yurisprudensi) bagi kasus sejenis sebelum ada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menjadikannya berkekuatan hukum tetap! Jadi, masih harus melalui pengujian kebenaran penerapan hukumnya oleh majelis hakim agung di MA!" 

"Sebagai putusan pertama yang menggunakan asas pembuktian terbalik, vonis akhir peradilan kasasinya akan sangat menentukan hasil usaha pemberantasan korupsi dan pidana pencucian uang!" tegas Umar. 

"Semua itu sepenuhnya pada kewenangan majelis hakim agung di MA! Hal itu menjadi ujian penting terkait penapian sejumlah dalil pembuktian formal maupun materiel menurut aturan hukumnya!" ***

Selanjutnya.....

"EKONOMI Filipina kuartal II 2013 tumbuh 7,5 persen, sebagai kuartal keempat berturut tumbuh di atas 7 persen! Dengan itu, semester I 2013 ekonomi negeri itu tumbuh 7,6 persen!" ujar Umar. "Itu luar biasa, karena pada kuartal II 2013, seperti Indonesia dan negara lain, harga saham dan kurs mata uangnya merosot, peso juga sejak Mei terdepresiasi 8,5 persen pada dolar AS!" (detikFinance, 29-8) 

"Dilihat dari kondisi ASEAN yang tengah kurang kondusif, pertumbuhan tinggi di Filipina bisa termasuk ajaib!" timpal Amir. "Keajaiban seperti pada ekonomi Jepang 1970-an, memang bisa terjadi! Di Filipina itu terjadi berkat belanja pemerintahnya yang tinggi didukung konsumsi masyarakat tumbuh signifikan!"

"Di banding negeri-negeri sekawasan di mana Filipina tidaklah mengalami booming tertentu, semisal Indonesia pernah booming minyak dan gas bumi, konsumsi masyarakat negeri itu bisa tumbuh signifikan justru oleh kebijakan upah buruh yang mendorong daya beli rakyat jadi kuat!" tegas Umar.

"Upah minimum buruh Filipina, seperti diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, (detik-Finance, 29-8) tahun terakhir ini setara Rp3,2 juta/bulan, lebih tinggi dari Thailand Rp2,8 juta/bulan! Apalagi Indonesia, di daerah umumnya di bawah Rp1,5 juta/bulan!" "Daya beli rakyat yang tinggi itu mendorong signifikan penjualan produksi industri dalam negeri, yang mirip Indonesia, mayoritas industri substitusi impor untuk pasar dalam negeri!" timpal Amir. 

"Dengan upah minimum tinggi pabrik-pabrik membayar lebih tinggi upah buruh, tapi dengan daya beli masyarakat tinggi mereka menikmati untung yang lebih besar! Pertumbuhan ekonomi negaranya pun meroket—menggeser Indonesia dari posisi setelah China!" "Menurut Dewan Statistik Nasional Filipina, pertumbuhan 7,6 persen semester I 2013 itu naik dari periode sama 2012, 6,4 persen!" tukas Umar. "Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan menyatakan pertumbuhan itu lebih tinggi dari target 2013, 6—7 persen!" 

"Dua pendorong pertumbuhan Filipina itu di Indonesia justru terbalik!" timpal Amir. "Belanja barang pemerintah pada semester I 2013 baru terealisasi di bawah 15 persen, UMP buruh kita di bawah separuh dari Filipina!" ***

Selanjutnya.....

"PENIPUAN berkedok transaksi bisnis online—melalui internet—kian marak dengan skala global!" ujar Umar. "Survei Kaspersky Consumer Security Risks Juni—September 2013 mencatat, 41% korban yang kehilangan uang akibat penipuar siber gagal mendapatkan kembali uang mereka!" (detikNews, 31-8)

"Banyak pihak dirugikan oleh pelaku yang skema kerjanya secara terencana memang untuk melakukan penipuan berkedok bisnis online!" timpal Amir.

"Meskipun sasaran utamanya konsumen pengguna internet, pihak bank (e-banking), pengelola transaksi online (e-payment), sampai toko online harus ikut menanggung kerugian praktik penipuan!" "Survei itu menemukan 45% korban berhasil mendapatkan kembali uang mereka secara penuh, 14% mendapatkan kembali sebagian, tetapi 41% lainnya tak berhasil mendapatkan kembali sepeser pun uang mereka!" tegas Umar. 

"Sayangnya, Kaspersky tak menyebutkan modus-modus penipuan oleh para penjahat siber tersebut, mungkin untuk menghindari peniruan! Namun, survei itu penting untuk mengingatkan pengguna internet agar tak sembarangan melakukan transaksi online, serta pihak terkait terus meningkatkan keamanan sistem transaksi elektronik!" 

"Di Indonesia para pengelola transaksi online menyediakan daftar toko online yang mereka rekomendasi! Artinya, di luar daftar yang sudah teruji kredibilitasnya itu, konsumen sebaiknya berhati-hati!" timpal Amir. "Namun, kebanyakan konsumen enggan menyimak rekomendasi seperti itu! Akibatnya, penipu malah leluasa bermain di belantara dunia maya!" 

"Tantangan itu yang mendorong para pelaku bisnis online untuk meningkatkan terus jaminan keamanan peranti transaksinya!" tukas Umar. "Pihak berwajib juga harus terus meningkatkan kemampuan mengantisipasi perkembangan cyber crime yang relatif pesat! Selalu ada modus baru yang harus bisa cepat ditangkal sebelum banyak jatuh korban!" 

"Meskipun demikian, di balik segala bentuk sistem keamanan online yang disiapkan, faktor utama dalam kasus penipuan justru korbannya, yang mudah terperdaya (oleh gombalan) dan kurang hati-hati!" timpal Amir. "Untuk itu, jangan ceroboh jika melakukan transaksi online!" *** 

Selanjutnya.....

"SETELAH bagi-bagi sembako dan materi lain akhirnya ditentukan pemilih oleh paket siapa paling 'berbobot' saat terakhir, kini muncul modus baru: pemilih pascabayar!" ujar Umar. 

"Transaksinya usai mencoblos, membuktikan ia telah memilih calon yang membayarnya!" 

"Bagaimana cara membuktikan bahwa ia telah memilih pasangan calon tersebut?" sela Amir. "Ia tunjukkan gambar pilihannya dalam bilik suara yang ia potret pakai hape!" jelas Umar.

"Kalau begitu caranya, ia bisa memilih lebih dari satu asal gambar yang dia pilih tidak berjejer!" timpal Amir. "Meski harus bawa hape lebih dari satu, sebab juru bayar pembeli suara pasti sudah dilatih memeriksa file foto hape!" "Tapi menangkalnya mudah!" tegas Umar.

"Cukup melarang setiap pemilih membawa hape ke bilik suara! Itu yang dilakukan KPUD Kota Tangerang pada pemilihan wali kota Sabtu (31-8). Isu pemilih pascabayar itu sempat merebak luas di kota itu sehingga perlu dibuat surat larangan bawa hape ke bilik suara dari KPU Banten!" "Aturan boleh-boleh saja dibuat, tapi kalau niat sudah kuat penyerahan hape dan pemeriksaan tubuh bisa diakali juga!" tukas Amir.

"Bisa saja yang diserahkan ke petugas TPS hape anak, sedang hape yang ia sembunyikan di tempat kurang layak diraba petugas tetap lolos!" "Tapi tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan penyelundupan hape ke bilik suara begitu!" timpal Umar. 

"Artinya, kalaupun kecurangan seperti itu dilakukan, hasilnya tak signifikan dalam menambah suara!" "Jangan dikira hanya jumlah suara besar yang harus diperoleh lewat kecurangan!" tukas Amir. "Pada persaingan amat ketat, selisih suara hanya dalam bilangan kecil, kecurangan untuk mengurangi perolehan suara pesaing dan mengalihkan ke perolehan suara dirinya, justru menjadi penentu kemenangan! 

Atau ketika banyak calon berebut suara hingga untuk meraih suara mencapai batasan minimal saja sulit, sedikit suara yang mendongkraknya melewati batasan minimal dan memenangi pemilukada, jadi amat besar artinya!" "Kebutuhan itu membuat aneka cara curang selalu muncul dalam pemilukada!" ujar Amir. "Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan! 

Dan tujuannya cuma memuaskan nafsu berkuasa, bukan tulus berusaha membebaskan rakyat (utama yang miskin) dari kesengsaraan hidup mereka!" ***

Selanjutnya.....