http://lampost.co/berita/daya-saing-indonesia-peringkat-120-

"BANK Dunia menempatkan daya saing doing business (kemudahan mulai bisnis) Indonesia tahun ini pada peringkat 120 dari 189 negara, naik dari peringkat 128 tahun lalu!" ujar Umar. "Meskipun naik delapan tingkat, daya saing Indonesia tetap rendah dibanding sesama negara ASEAN pun—Singapura (1), Malaysia (6), Thailand (18), Brunei (59), Vietnam (99), dan Filipina (108)." (Kompas.com, 29/10) "Meskipun demikian, tetap harus disyukuri peringkat daya saing kita naik delapan poin! Artinya, daya upaya memperbaikinya mencapai hasil!" timpal Amir. 

"Namun, kalau sudah berusaha keras ternyata realitas daya saingnya masih sedemikian rendah, tentu harus tetap bersabar sembari menyadari ternyata baru setingkat itulah kemampuan para pemimpin birokrasi pemerintah di sektor perekonomian kita! 

Karena, kemudahan berbisnis itu diukur dari dukungan layanan birokrasi dan regulasinya, yang untuk Indonesia secara umum layak diakui masih jauh dari memuaskan publik!" "Tepatnya, baru setingkat itulah kemampuan para pemimpin kita!" tegas Umar.

"Penilaian Bank Dunia atas daya saing itu selayaknya dijadikan cermin diri para pemimpin—itulah potret objektif realitas kondisi kita, ibarat atlet binaraga di cermin, kita belum melihat tonjolan otot-otot daya saing bangsa layak diunjuktandingkan ke tingkat global—bahkan di level ASEAN saja pun peringkatnya di bawah!" 

"Namun, perlu disampaikan, selain peringkat daya saing memulai bisnis dari Bank Dunia, juga ada indeks daya saing dari World Economic Forum (WEF) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 50 dari 144 negara pada 2012, turun dari peringkat 46 pada 2011." timpal Amir. 

"Pada indeks daya saing WEF ini peringkat Indonesia 2012 lebih baik dari Filipina dan Vietnam, yakni Singapura (2), Malaysia (25), Brunei (28), Thailand (38), dan Indonesia (50). Sementara peringkat di bawahnya, Filipina (65), Vietnam (75), dan Kamboja (85)." 

"Dari peringkat yang mana pun menunjukkan Indonesia harus bekerja keras memperbaiki peringkatnya sebagai cerminan peningkatan pelayanan publik di negerinya!" tegas Umar. "Satu hal yang penting dicatat dari kedua versi pemeringkatan itu reformasi birokrasi baru berjalan sebatas retorika! Sementara praktik birokrasinya, secara umum masih buruk karena diselimuti kecenderungan untuk koruptif!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/terowongan-bawah-laut-turki-siap-

"TEROWONGAN bawah laut pertama yang menghubungkan dua benua, sisi Asia dan sisi Eropa Kota Istanbul, diresmikan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Selasa (29/10)," ujar Umar. "Terowongan sepanjang 1,4 km di Selat Bosphorus itu menelan biaya 3 miliar euro (Rp42 triliun). 

Menurut Erdogan, proyek itu telah digagas Sultan Abdul Medjid dari imperium Utsmaniyah (Ottoman) tahun 1860, tetapi kala itu tak ada teknologinya." (AFP/Kompas.com, 29/10) "Erdogan itu mantan wali kota Istanbul, kota berpenduduk lebih 15 juta jiwa, 2 juta orang setiap hari melintasi Selat Bosphorus melalui dua jembatan, hingga acap macet!" timpal Amir.

"Pembangunan terowongan dicanangkan 2004, tapi baru terealisasi enam tahun lalu atas bantuan dana dan teknologi Jepang, yang membuat selongsong terowongan tahan gempa! Bank of Japan memasok 735 juta euro (Rp10 triliun). 

PM Jepang Sinzo Abe diundang untuk acara peresmian terowongan itu." "Sebenarnya jadwal proyek empat tahun! Tapi-tertunda akibat penemuan arkeologis di lokasi galiannya!" tukas Umar. "Sekitar 40 ribu benda bersejarah tergali di situ, termasuk kuburan 30 kapal dari era Byzantium!" 

"Pengalaman Turki membangun terowongan 50 meter di bawah dasar laut itu, khususnya dalam mencari sumber dana dan teknologinya, bisa menjadi bandingan bagi kita sesama negeri sedang bangkit (emerging) ekonominya, terutama dalam membangun proyek sejenis—semisal jembatan Selat Sunda (JSS), yang hingga kini belum jelas pendana utama dan pilihan jenis teknologinya!" timpal Amir. 

"Untuk pendana utama, idealnya seperti terowongan Turki, sumbernya resmi didukung pemerintah negaranya! Juga teknologinya, dipilih yang sudah teruji, dikerjakan oleh pembuat atau inventor orisinal pemegang hak patennya!" 

"Sedang jembatan Selat Sunda, hingga kini sumber dana utama dan teknologinya terkesan masih mengambang, malahan dari tangan ke tangan!" tukas Umar. "Soal ini yang harus cepat dituntaskan baik oleh Pemerintah Pusat maupun konsorsium JSS—Pemprov Lampung, Banten, dan Artha Graha Group! 

Tanpa kejelasan dan ketegasan dalam dua hal itu, daya dan dana konsorsium bisa terkuras lebih berkepanjangan seiring pelaksanaan proyeknya yang berlarut-larut!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/melambat-pertumbuhan-jual-mobil-

"MESKI rekor baru penjualan mobil 2013 bisa tercapai, pertumbuhan penjualan mobil akan melambat dari rekor tahun lalu yang tumbuh 24,8 persen—dari 894.164 unit pada 2011 jadi 1,161 juta unit pada 2012!" ujar Umar. 

"Petunjuknya data penjualan di Gaikindo dari Januari—September 2013 sebesar 908.279 mobil yang terjual (detik.com, 28/10), laju pertumbuhannya kurang dari 5 persen, jauh di bawah tahun lalu!" "Andai tingkat penjualan bisa dipertahankan 100 ribu unit per bulan di triwulan IV, rekor baru tercapai dengan angka di atas 1,2 juta unit, melampaui penjualan 2012 sebesar 1,161 juta unit!" timpal Amir.

"Meski demikian, untuk menyamai rekor pertumbuhan penjualan mobil 24,8 persen (di 2012) pada 2013 jelas berat! Selain akibat beban ekonomi kenaikan harga BBM 17 Juli 2013 dan dampak negatif krisis global, juga karena rekor penjualan mobil 2012 itu fantastis sehingga sulit diulang!" 

"Prestasi pertumbuhan penjualan diciptakan sejumlah merek mobil secara luar biasa; Honda (53 persen), Mazda (39 persen), Suzuki (34 persen), Toyota (30 persen), sisanya rata-rata 20 persen!" (Kompas.com, 11/1) tukas Umar. 

"Hingga, meski 2013 bisa mencapai rekor baru, persentasenya sukar menyamai! Artinya, berbagai kebijakan ekonomi yang oleh pemerintah selalu disebut dampak negatifnya tak signifikan itu terbukti memperlambat pertumbuhan penjualan mobil di Tanah Air!" 

"Makna lebih jauh melambatnya pertumbuhan penjualan mobil baru itu, ternyata consuming group—warga kelas menengah dan lapisan elite—negeri ini selaku konsumen utama mobil baru itu juga masih terpengaruh atau malah terpukul kemampuan ekonominya oleh kebijakan ekonomi pemerintah menaikkan harga BBM 17 Juli 2013 maupun dampak krisis global!" simpul Amir. 

"Jadi, kalau kelompok kelas menengah atas dan lapisan elite (teratas) saja merasakan kerasnya pukulan kebijakan pemerintah itu, bisa dibayangkan betapa telak pukulan itu dirasakan warga kelas menengah bawah dan kelas bawah—konon lagi lapisan terbawah yang cuma dilapisi BLSM Rp150 ribu per keluarga per bulan!" "Menarik!" tukas Umar. 

"Pelambatan dalam pertumbuhan penjualan mobil juga bisa jadi petunjuk kian menderitanya kelas menengah bawah, kelas bawah, dan terbawah." ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/aksi-buruh-tuntut-upah-naik-50-

"SENIN, 28 Oktober 2013, buruh menggelar aksi nasional menuntut kenaikan upah 50% dan penghapusan outsourcing!" ujar Umar. "Di Bandar Lampung, polisi, Sabtu, membuat apel siaga menyiapkan pasukan 1.200 untuk menangani aksi tersebut! Artinya, aksi nasional buruh kali ini tidak boleh disepelekan!" "Entah apa catatan intel di balik gerakan buruh kali ini hingga persiapan menyambut aksi buruh dibuat cukup mantap!" timpal Amir. 

"Kemungkinan, gaya aksi buruh Jabodetabek yang pernah menutup jalan tol sampai enam jam dikhawatirkan bisa diulang di mana saja! Kalau aksi seperti itu terjadi, polisi bisa disalahkan karena tidak mengantisupasi dan melakukan pencegahan sejak awal!" "Antisipasi seperti dilakukan polisi Lampung itu jelas amat baik daripada kecolongan hingga malah lebih repot!" tegas Umar.

"Namun, berdasar pengalaman aksi buruh di Lampung selama ini, belum pernah terjadi keonaran! Massa buruh Lampung selalu tertib, tidak menutup sepenuhnya badan jalan yang dilalui sehingga meski tersendat, kendaraan tetap diberi ruang melintas!" 

"Ciri khas massa buruh Lampung yang tertib dan mencerminkan kedewasaan itu harus bisa dipertahankan!" sambut Amir. "Hal itu juga tak terlepas dari kenyataan, hanya sebagian perusahaan yang belum punya perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan dan karyawan—bipartit! Perusahaan yang telah memilikinya bisa merundingkan segalanya secara bipartit sehingga tidak perlu diselesaikan di jalanan!" 

"Dalam PKB itu termasuk penetapan besarnya upah diputuskan bersama sesuai kemampuan perusahaan maupun tingkat kebutuhan hidup buruh yang realistis!" timpal Umar. "Jadi, bagi kalangan buruh yang sudah punya komitmen demikian dengan perusahaan, tidak mudah tergoda dengan tuntutan upah naik 50% yang diusung aksi nasional itu!" 

"Namun, tuntutan aksi buruh nasional itu tetap relevan, terutama bagi buruh yang perusahaan tempatnya bekerja kurang peduli penderitaan buruhnya, tak mengakomodasi partisipasi buruh dalam membuat keputusan menjamin agar perusahaan tetap lancar dan buruhnya hidup makin layak!" tegas Amir. 

"Aksi nasional buruh ini dengan begitu menjadi kesempatan bagi buruh untuk mendesak perusahaan agar menjalankan manajemen partisipatif!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/kapolri-baru-tantangan-lama

"KOMJEN Sutarman dilantik jadi Kapolri di Istana Negara, Jumat (25-10), tapi justru tantangan lama menghadang yang gagal diselesaikan Kapolri-Kapolri sebelumnya, yakni menaikkan citra Polri di mata masyarakat!" ujar Umar. 

"Hingga zaman Timur Pradopo yang digantikan Sutarman, akibat rendahnya citra Polri di mata masyarakat, markas Polri masih menjadi sasaran utama amuk massa!" "Memang, seperti priode Januari-Juni 2013 saja 58 fasilitas Polri dirusak dan dibakar massa dalam 14 peristiwa konflik!" (ROL 25-10) timpal Amir.

"Konyolnya, kebanyakan konflik tersebut sebenarnya bukan menyangkut Polri, tetapi terkait pihak-pihak lain! Seperti di Musi Rawas, Sumsel, tuntutan pemekaran kabupaten! Tapi yang dibakar massa justru dua Mapolsek!" 

"Itu terjadi karena citra Polri yang rendah, hingga dianggap sasaran empuk pelampiasan amarah massa!" tukas Umar. "Coba kalau citra dan wibawa lembaganya tinggi, untuk dekat-dekat saja segan--apalagi merusaknya!" "Titik lemah Polri itu belakangan juga diincar teroris, hingga jika sebelumnya melakukan serangan acak ke masyarakat jadi fokus dan selektif kepada anggota polisi yang sedang bertugas!" lanjut Amir. 

"Modus ini awalnya sebagai balas dendam teroris di Solo dan Poso, tapi kini jadi alternatif di Jabodetabek! Sejauh ini Polri belum berhasil menggulung teroris yang menewaskan banyak anggota Polri ini!" "Sisi lain yang menambah terpuruknya citra Polri, penentangan lembaganya terhadap KPK sejak konflik Cicak versus Buaya di zaman Konjen Susno Duadji sebagai Kabareskrim!" tegas Umar. 

"Gejala itu masih ada sampai era Sutarman sebagai Kabareskrim dalam episoda KPK menggeledah kantor Irjen Djoko Susilo, tersangka korupsi Simulator SIM!" "Untuk itu Sutarman memberi janji yang tepat saat uji kepatutan di DPR! Yakni, reformasi internal di tubuh Polri dan netralitas Polri dalam Pemilu 2014, serta Polri sepenuhnya mendukung KPK!" timpal Amir. 

"Polri akan mengirim penyidik terbaiknya ke KPK, serta mendukung hal-hal lain yang dibutuhkan KPK terutama kerjasama saat kasus yang ditangani KPK melibatkan polisi! Tentu banyak hal lagi yang harus ditanganinya untuk menyelesaikan tantangan lama, menaikkan citra Polri!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/sby-mengingatkan-pers-powerfull

"DALAM silaturahmi dengan wartawan dan tokoh pers di Banjarmasin pekan ini, Presiden SBY mengingatkan bahwa pers powerfull dan dirinya sebagai korban pers!" ujar Umar. "Namun, ia juga berterima kasih karena kritik dan kecaman yang dilakukan pers telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugas lebih baik hingga dirinya bertahan!" 

“SBY berkata, 'Kalau saya tidak dikritik, dikecam sejak hari pertama saya jadi presiden, mungkin saya sudah jatuh, mungkin saya semau-maunya, mungkin gegabah dalam mengambil keputusan, mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh, mungkin saya merasa wah saya bisa memimpin, bisa berbuat apa saja!’" timpal Amir. "Saya berterima kasih terhadap semua itu,” tegas SBY (Kompas.com, 24/10).

"Tapi pada sisi lain SBY mengingatkan media dalam era kebebasan pers ini powerfull, memiliki kekuasaan yang sangat besar!" tukas Umar. "Untuk itu, Presiden meminta agar pers bisa menjaga supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan! 

Ingat Lord Acton, power tend to corrupt, absolut power corrupt absolutly!—kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korupsinya absolut pula!" "Pengingatan dari SBY itu pantas jadi perhatian wartawan!" sambut Amir. "Tapi makna korupsi dalam kekuasaan wartawan tentu berbeda dengan penguasa—pejabat, politikus, pimpro! 

Yakni dalam penyampaian informasi, semisal hanya memuat yang buruk-buruk saja, sedang yang baik-baik dikorup—disembunyikan! Atau dalam keberpihakan, hanya berpihak pada yang banyak duit atau berkuasa sehingga yang miskin kian tertindas dan tambah sengsara!" "Tepatnya introspeksi untuk mengamalkan etika jurnalisme secara baik dan benar!" tegas Amir. 

"Utamanya menghormati hak masyarakat, baik terkait hak universal untuk mendapatkan informasi (people right to know) maupun keadilan dalam pemberitaan (menghindari trial by the press), serta hak kultural dalam hidup berbudaya demi memajukan peradaban!" 

"Dengan eling atau ingat selalu berorientasi pada dasar-dasar jurnalisme universal yang benar itu, diharapkan wartawan tidak terjebak korupsi dengan kekuasaan yang terkandung profesinya dalam tugas kewartawanannya!" timpal Umar. "Sebab dalam idealisme, korupsi dalam prinsip lebih buruk dari korupsi dalam bentuk material!" ***

Selanjutnya.....

"SUATU dewan etik yang dipayungi negara bagi lembaga survei, sejenis Dewan Pers buat media massa, sudah harus dibentuk!" ujar Umar. "Para pengamat menekankan itu dalam diskusi menyoroti hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia yang mengesampingkan nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk calon presiden dengan alasan keduanya cuma capres wacana—demi menaikkan perolehan suara capres tertentu!" (Kompas.com, 22/10) 

"Gejala survei terkait peringkat calon presiden sampai calon kepala daerah dilakukan untuk menyenangkan pihak tertentu (pemesan atau pembayar terselubung) sudah ngetren, bahkan menjadi modus untuk memengaruhi pemilih!" timpal Amir.

"Dengan modus itu—mendongkrak elektabilitas seseorang calon yang menjadi fokus usaha si lembaga survei—suatu klaim biaya besar bisa dipenuhi pemesan! Lembaga survei pun menjadi bisnis beromzet tinggi dengan biaya produksi relatif rendah!" 

"Apa salah lembaga survei mendongkrak naik elektabilitas calon kepala daerah, seperti halnya iklan di media massa yang memuat pujian pada calon tertentu dengan tujuan sama, menaikkan elektabilitas pengiklannya?" tanya Umar. 

"Bukankah media massa juga dituntut untuk objektif atas setiap materi siarannya, seperti objektifnya hasil survei?" "Di media massa ada pemisahan dengan fire wall—dinding api—antara pemberitaan dan iklan! Jadi, sejauh itu dalam bentuk iklan, media boleh menyiarkannya!" jawab Amir. 

"Untuk itu, di media berlaku kode etik, Tidak boleh merugikan atau mencederai pihak lain, seperti dilakukan pada Jokowi dan Prabowo dalam hasil survei tadi! Jadi, dewan etik lembaga survei antara lain untuk menjaga agar kerja lembaga survei tak mencederai pihak lain demi keuntungan salah satu pihak!" 

"Untuk itu, berarti survei politik itu dibuatkan ciri khusus, seperti survei bisnis yang telah berlaku selama ini!" tegas Umar. "Oleh sebab itu, perlu pengaturan tata cara kerja lembaga survei agar tidak mencederai sifat intelektual produknya! 

Sebab, kalau sudah dipengaruhi tujuan khusus, surveinya tak objektif lagi! Rumusan pertanyaan dan pilihan jawaban bisa diarahkan menuju kepentingan tertentu! Data hasilnya pun jadi sebuah produk rekayasa!" ***

Selanjutnya.....

"SEMBARI tes kepatutan calon tunggal Kapolri Komjen Pol. Sutarman, kalangan Komisi III DPR menyarankan Polri membentuk detasemen khusus (densus) antikorupsi, seperti Densus 88 Antiteroris yang sudah ada!" ujar Umar. "Ide itu disambut Sutarman yang langsung berjanji jika jadi dilantik menjadi Kapolri ia akan secepatnya membentuk densus dimaksud!" 

"Sambutan penuh antusiasme Sutarman itu ternyata mengagetkan sementara kalangan di Komisi III sendiri!" timpal Amir. "Salah satunya dicerminkan pernyataan Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli Simabuea yang menyatakan agar pembentukan densus antikorupsi itu harus dengan lebih dahulu melakukan reformasi kultural di tubuh Polri!" (Kompas.com, 20-10).

"Hak setiap orang meragukan kapasitas Polri!" tegas Umar. "Tetapi dihadapkan pada tantangan, korupsi yang merebak makin luas dan masif di seantero negeri, kehadiran densus itu sudah amat mendesak! Luas dan cepatnya korupsi meruyak jelas sukar untuk diimbangi hanya oleh KPK yang tergantung semata pada lima orang komisioner dan cuma berada di pusat! 

Sementara organisasi Polri hadir sampai polsek (kecamatan) dibantu pos di desa sehingga korupsi di lapisan bawah pun terendus!" "Bahkan, kalaupun kurang profesional sedikit penanganan densus antikorupsi itu justru lebih baik!" timpal Amir. 

"Bukan rahasia lagi, polisi kurang profesional justru lebih ditakuti oleh penjahat karena tembak kaki kena kepala!" "Tetapi, anggapan Polri kurang profesional dalam menangani kasus korupsi jika dibentuk densus itu jelas keliru!" tukas Umar. 

"Betapa saat ini justru lebih banyak penyidik kasus korupsi yang sudah kembali ke jajaran kepolisian setelah menyelesaikan masa tugas di KPK, dari penyidik yang tersisa di KPK! Selama bertugas di KPK mereka sudah membuktikan mampu bekerja secara profesional dan jujur!" 

"Jadi, untuk membentuk densus antikorupsi tinggal menyerahkan kepada mereka yang telah berpengalaman bertugas di KPK itu sehingga Polri tidak perlu melakukan reformasi kultural dalam tubuhnya sebagai syarat untuk membentuk densus antikorupsi!" tegas Amir. 

"Karena itu, lebih cepat dibentuk lebih baik! Bahkan, dengan anggota dipilih yang berwajah sangar dari model tembak kaki kena kepala, kehadiran densus antikorupsi lebih ditakuti! Orang pun berpikir ulang untuk korupsi!" ***

Selanjutnya.....

"KINI kelas menengah versi Karl Marx, majikan dan borjuis yang menguasai alat produksi, modal finansial, lahan, dan teknologi produksi sebagai kelompok determinan atas kelas buruh/proletar yang menjual tenaganya untuk mendapat upah sekaligus diperlakukan sebagai alat produksi, sudah lama ditinggalkan sebagai pendekatan analisis! Tapi, wallahualam dalam praktiknya!" ujar Umar. 

"Karena itu, bicara kelas menengah Indonesia juga bisa bias karena analisis lebih maju jauh dari realitas!" "Itu terlihat dari warga di bawah garis kemiskinan versi BPS dengan konsumsi setara 89 sen dolar per orang per hari Maret 2013 masih 28,07 juta jiwa atau 11,37% dari penduduk, sedang kelas menengah versi Asian Development Bank (ADB-2010) dengan pengeluaran 2 dolar sampai 20 dolar AS per orang per hari jumlahnya 56% dari 237 juta penduduk Indonesia! (Yuswohadi.com, 26-11-2012)" timpal Amir.

"Kalau kedua kelompok itu digabung jadi 66% lebih atau dua pertiga dari jumlah penduduk! Masalahnya, mungkinkah warga berkonsumsi di atas 89 sen sampai 2 dolar AS per hari dan warga kelas atas dengan belanja di atas 20 dolar AS per hari jumlahnya kurang dari sepertiga total penduduk?" 

"Padahal justru warga dengan konsumsi di atas 89 sen sampai 2 dolar AS per orang per hari itu yang bisa diduga sebagai mayoritas penduduk Indonesia!" tukas Amir. "Karena itu, mungkin agak lebih dekat dengan realitas hasil survei McKinsey Global Institute yang dirilis tahun lalu yang menyebut kelas menengah dengan consuming class! 

Definisinya, individu yang punya pendapatan sebesar 3.600 dolar AS pada purchasing power parity (PPP, 2005) ke atas. Dengan definisi ini, menurut Yuswohadi (idem) jumlah kelas menengah kita 45 juta di 2010!" 

"Kembali ke awal cerita rendahnya kesadaran partisipasi politik kelas menengah dan realitas gejolak aksi buruh yang mencerminkan euforia booming konsumsi kelas menengah, artinya tak signifikan bagi lingkungannya sehingga secara umum terkesan kebangkitan kelas menengah Indonesia belum bisa menjadi andalan penggerak maju bangsa seperti idealnya!" simpul Umar. 

"Realitasnya kelas menengah masih terlalu asyik dengan kenikmatan dirinya semata, terutama di sektor politik yang mendapat kekuasaan secara transaksional—membelinya dari rakyat!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/dilema-kelas-menengah-indonesia 

"KETUA MPR Sidarto Danusubroto dalam sebuah seminar di Jakarta, Jumat (18-10), menyatakan Indonesia masih sulit membangun demokrasi yang substansial karena kelas menengah belum terbangun!" kutip Umar. 

"Kalau kelas menengah sudah terbangun, tutur Sidarto, aspek ketokohan akan sangat berperan dalam pemilihan pemimpin karena suara masyarakat tidak lagi bisa dibeli!" (Kompas.com, 19-10).

"Dia melihat demokrasi di Indonesia saat ini masih sarat dengan transaksional, khususnya transaksi uang!" timpal Amir. "Demokrasi itu dinilainya menyimpang dari demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa, yakni demokrasi Pancasila, yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat!" 

"Hal yang mengejutkan dari pernyataan Sidarto adalah tentang kelas menengah yang belum terbangun!" tukas Umar. "Padahal, dewasa ini sedang terjadi euforia kebangkitan kelas menengah Indonesia! Referensinya, kafe-kafe dan tempat rendezvouz maupun perbelanjaan buat kelas menengah tumbuh menjamur di kota-kota besar, dalam pembelian mobil baru yang memacetkan jalanan di mana-mana Indonesia menempati peringkat dua dunia setelah China, pembangunan hunian modern baik horizontal maupun vertikal meruyak di pinggiran kota! 

Jadi, aneh jika disebutkan kelas menengah belum terbangun!" "Euforia kebangkitan kelas menengah itu secara ekonomi, yang tak kepalang cenderung materialistik dan hedonis!" sambut Amir. "Sedang suatu barisan kelas menengah yang secara sosial-politik sadar untuk membangun demokrasi substansial guna mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial seperti cita-cita para pendiri bangsa memang belum terbangun! Itulah dilemanya, kenapa kelas menengah materialistik dan hedonis yang tumbuh, bukan kelas menengah sadar politik yang berorientasi demokrasi substansial?" 

"Tapi dilema itu justru buah normal dari pohon besar realitas ekonomi global yang dikuasai kapitalis!" tegas Umar. "Dalam sistem di bawah determinasi kapital itu, mereka yang terkait jaringan rentseeking-nya menikmati buahnya dan terkatrol dalam mobilitas sosial—status sosial naik—sesuai sifat pohon induknya: kapitalisme! Jadi, mendamba kelas menengah yang diidealkan Sidarto itu malah seperti berharap semangka berdaun sirih!" ***

Selanjutnya.....

"MALALA Yousafzai, gadis Pakistan kelahiran 12 Juli 1997, pejuang kelas dunia sebagai penyeru pendidikan untuk anak perempuan!" ujar Umar. "Di hari ulang tahunnya ke-16, Malala pidato di depan 400 utusan pemuda sedunia di markas PBB. Pidatonya menggugah, menegaskan dia tak akan tunduk pada teroris meskipun mereka mengancam membunuhnya karena seruannya untuk pendidikan bagi anak perempuan!" 

"Ketegasannya mengorbitkan dirinya jadi calon penerima Nobel Perdamaian 2013 atas dukungan banyak pihak, termasuk Kristian Berg Harpviken, ketua Institut Penelitian Perdamaian yang berbasis di Oslo!" tukas Amir.

"Namun, berdasarkan pertimbangan yang berbeda, panitia Nobel, Jumat (11/10) lalu, menetapkan organisasi untuk pelarangan senjata kimia (OPCW) yang bermarkas di Den Haag, Negeri Belanda, sebagai penerima Nobel Perdamaian 2013—atas dedikasi organisasinya 16 tahun kampanye pemusnahan senjata kimia dan berhasil memediasi untuk itu di Suriah!" 

"Urungnya Malala menerima Nobel memang mengecewakan banyak orang, terutama di Inggris, yang menjemput ke Pakistan saat peluru bersarang di kepala Malala!" tegas Umar. "Rabu 9 Oktober 2012 kelompok Taliban menyerang bus sekolah untuk membunuh Malala yang bandel tetap sekolah dan menyeru pendidikan untuk anak perempuan, menentang larangan yang diberlakukan Taliban sejak 2009 di kawasan Swat Valley, Pakistan! 

Yakin Malala sudah tewas dengan luka tembak di kepala, kelompok Taliban meninggalkannya!" "Ternyata Malala bisa ditolong! Setelah dirawat di Pakistan, dibawa ke Birmingham!" timpal Amir. "Keluar dari perawatan intensif, ia menulis buku kisah hidupnya berjudul Saya Malala (I am Malala). 

Intinya mengajak sekolah anak perempuan sedunia, terbit awal Oktober 2013! Buku ini membuat Taliban murka, lewat jubirnya, Shaudullah Shahid, 8 Oktober 2013, Taliban mengirim ancaman baru untuk membunuh Malala jika tetap mengikuti ideologi sekuler dan berpropaganda menentang Taliban!" 

"Setahun penembakan Malala, 9 Oktober 2013, CNN mewawancarai bekas menteri luar negeri termuda Pakistan yang juga perempuan, Hina Rabbani Khan, yang menyatakan sikap Taliban tersebut sangat aneh!" tukas Umar. 

"Padahal, akibat membunuh seorang gadis saja gagal, wibawa Taliban bisa kandas!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/hormatilah-selalu-ibu-negara-kita 

"MEDIA sosial pekan ini dironai perbincangan agar setiap warga bangsa selalu menghormati Ibu Negara!" ujar Umar. "Karena, Ibu Negara itu bagian dari Kepala Negara, yang juga merupakan lambang negara!"

"Ada apa kok demikian serius tekanan untuk menghormati Ibu Negara?" kejar Amir. 

"Ada follower berkomentar di akun Instagram Ibu Negara Ani Yudhoyono yang membuat Ibu Ani merasa terganggu!" jelas Umar. "Komentar atas foto keluatga SBY di Pantai Klayar, Desa Sendang, Pacitan, Jawa Timur. Mereka yang berpose di pantai itu SBY dan Ibu Ani, Agus Harimurti dan Annisa Pohan, serta putrinya Almira Tunggadewi alias Aira, lalu pasangan Edie Baskoro dan Siti Rubi Aliya Rajasa, semua kompak pakai batik!" (Kompas.com, 18/10)

"Dikomentari follower seperti apa foto itu?" potong Amir tak sabar. "Komentar follower dengan akun @erie_nya, 'Baju batik sudah dikenakan di mana-mana, bukan hanya untuk acara resmi saja, melainkan juga acara setengah resmi, bahkan santai," kutip Umar. 

"Ibu Negara merasa terganggu oleh komentar itu dan membalas @erie_nya, 'Subhanallah, komentar Anda yang sangat bodoh. Kok Anda tidak berpikir bahwa kami sedang melakukan kunjungan dan mampir sebentar ke pantai itu sekalian lewat? Come on, apa tak ada komentar lain yang lebih bisa diterima siapa saja?" 

"Jadi perbincangan media sosial pasti karena Ibu Negara menyebut follower-nya itu sangat bodoh!" tebak Amir. "Apa reaksi @erie_nya?" "Tentu @erie_nya segera minta maaf atas komentarnya yang membuat Ibu Ani tak berkenan!" jawab Umar. "Tulis @erie_nya, 'Iya Ibu, saya barangkali memang masuk dalam golongan orang Indonesia yang masih bodoh. 

Semoga ibu berkenan memberi pencerahan agar kelak saya bisa pintar seperti ibu.' Lalu tulis @erie_nya di bagian lain, 'Doa saya selalu, agar Ibu dan Bapak Presiden sekeluarga terus sehat dan senantiasa mampu untuk membuat negara ini maju dan membuat pintar warga negara yang masih bodoh seperti saya!"

"Pengalaman @erie_nya itu pantas diketahui publik, agar warga selalu menaruh hormat pada keluarga Kepala Negara, supaya rasa tak berkenan begitu tak terulang!" tukas Amir. "Untung era Reformasi, cuma disebut bodoh! Kalau zaman Orde Baru, bisa diculik intel!" ***

Selanjutnya.....

"HASIL survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI) mencatat konsumsi masyarakat menurun!" ujar Umar. "Pada September 2013 indeks penjualan eceran turun 14,,3 persen (month to month/mtm). Itu penurunan tajam dari pertumbuhan 11,6 persen (mtm) pada Juli 2013, menjadi 3,2 persen (mtm) pada Agustus 2013! Berarti Juli ke September konsumsi merosot 29,1 persen!" (WE.co.id, 12-10) 

"Sekilas penurunan konsumsi itu wajar karena Juli dan Agustus merupakan puncak belanja tahunan masyarakat Indonesia dalam rangka puasa Ramadan dan Idulfitri!" timpal Amir.

"Tapi BI terkesan mewaspadai penurunan yang terlalu terjal itu, karena saat bersamaan Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat deflasi September 2013 sebesar 0,35 persen yang pertama terjadi selama 12 tahun terakhir! Jadi, ada gejala penurunan konsumsi kebablasan!" 

"BI wajar mengkhawatirkan, karena konsumsi masyarakat merupakan andalan pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan lebih 50 persen PDB!" tegas Umar. "BI sudah memberi catatan kekhawatiran itu sejak indeks penjualan eceran Agustus 2013 yang hanya tumbuh 1,3 persen (year to year/yoy) dibanding Juli 2013 tumbuh 15,2 persen (yoy)! Bahkan pada Agustus 2012 tumbuh 10,6 persen (yoy)." 

"Layak dikhawatirkan, kenaikan harga oleh inflasi akibat kenaikan harga BBM 17 Juli bisa dipikul masyarakat demi puasa dan Lebaran! Dan itu diatasi baik lewat tabungan sepanjang tahun maupun kredit yang harus ditanggung pembayarannya setahun ke depan!" tukas Amir. 

"Namun, setelah itu, mulai September, daya beli masyarakat benar-benar tumpas! Kalau sampai gejala tersebut yang terjadi sehingga penurunan konsumsi berlanjut, jelas akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi—yang tanpa tambahan gejala ini pun memang sedang melambat!" 

"Untuk itu, BI tidak mengada-ada khawatir atas terjun bebasnya indeks penjualan eceran 29,1 persen dari Juli ke September 2013 dan deflasi 0,35 persen pada September 2013, karena hal itu menambah kompleks masalah pelambatan pertumbuhan ekonomi, ruwetnya simultan!" timpal Umar. 

"Apalagi jika masalah utamanya kemerosotan daya beli masyarakat, yang peningkatannya hanya bisa dilakukan lewat pertumbuhan ekonomi yang tinggi—padahal realitasnya justru sebaliknya!" ***

Selanjutnya.....

"RUJUKNYA Demokrat-Republik di Kongres AS mengakhiri krisis fiskal dengan shutdown dan ancaman gagal bayar utang pemerintah—punya buntut pada ekonomi Indonesia!" ujar Umar. "Rujuk yang menguatkan dolar akan menekan rupiah, kian sehatnya ekonomi AS menyedot investasi jangka pendek (di bursa saham) tertarik iklim positif ekonomi negerinya!" 

"Salah satu masalah dalam usaha menciptakan keseimbangan baru atas perubahan di AS itu justru usaha kita menekan impor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, yang ternyata dilakukan dengan mereduksi impor barang modal dan bahan baku!" timpal Amir.

"Dengan itu produksi, penjualan, dan konsumsi domestik menurun! Skala ekonomi domestik mengecil, pertumbuhan pun melambat!" "Melambatnya pertumbuhan oleh mengecilnya skala ekonomi dengan turunnya produksi, penjualan dan konsumsi itu berlawanan arah dengan kewajiban membayar utang yang terus meningkat, hingga defisit neraca pembayaran yang triwulan II 2013 mencapai 4,4% dari PDB (jauh melampaui toleransi 2,5% PDB) itu bisa memburuk!" tegas Umar. 

"Celakanya, pemangkasan barang modal dan bahan baku itu selain mengurangi produksi dan konsumsi yang menjadi andalan PDB, peningkatan PPN-BM sampai 200% membuat harga barang tinggi hingga orang ogah membeli—akibatnya pendapatan pajak (andalan APBN) menurun—memperdalam defisit APBN pula!" "Itu akibat cara berpikir naif pengelolanya!" timpal Amir. 

"Mengira tiga dimensi defisit—defisit neraca pembayaran (inflow/outflow), defisit neraca perdagangan (ekspor/impor), dan defisit APBN—kalau salah satu defisit teratasi suatu kemajuan! Ternyata ketika hanya defisit neraca perdagangan diatasi dengan tarif pajak tinggi membatasi impor barang modal (yang beraspek investasi) justru memperdalam defisit neraca pembayaran karena investasi diperberat bebannya! 

Sementara menaikkan PPN-BM 200% mengurangi penjualan hingga menurunkan pajak, menambah defisit APBN!" "Penguatan dolar dan penyedotan investasi yang makin kuat oleh new deal fiskal AS itu, bisa lebih menekan usaha mengatasi defisit neraca pembayaran dan defisit APBN!" tegas Umar. 

"Sedihnya, defisit APBN selalu cuma diatasi dengan lelang SUN—surat utang negara—laju pertambahan utang pun dahsyat!" ***

Selanjutnya.....

"VERSI kedua Bunda Putri yang fotonya dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro diakui sang menteri pada Kompas.com (16/10) bahwa itu foto dirinya!" ujar Umar. "Menurut Purnomo, itu foto saat ia jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerima tamu dari Petronas yang ada di foto itu! Sedang wanita yang berdiri di pinggir, Bunda Putri, menurut Purnomo waktu itu bernama Saputri disebut sebagai wakil Petronas di Indonesia!" 

"Bunda Putri dengan nama Saputri itu justru nyambung dengan investigasi Republika OnLine (ROL, 15/10) yang memajang foto profilnya!" timpal Amir. "Bunda Putri ini di kartu keluarga bernama Enon Nurlaela Saputri beralamat di RT 18/05 Desa/Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dia punya empat rumah besar dan mewah di desa itu, tapi tinggal menetapnya di Jakarta! Kalau datang, menurut Ketua RT Didi Supriadi, Bunda Putri mendatangi rumah warga miskin bagi-bagi duit!" "Bunda Putri Cilimus ini kata kerabat dekatnya kalau pulang sering pamer kedekatannya dengan pejabat negara dan petinggi partai!" lanjut Umar.

"Kalau teleponan sengaja pakai loadspeaker supaya kerabat dekatnya tahu dengan siapa dia bicara, tutur kerabatnya itu pada Kompas.com (idem). Lebaran kemarin Bunda Putri pulang bersama suaminya yang menjabat Dirjen Hortikultura (Kementerian Pertanian). 

Selain 4 rumah di Cilimus, Bunda Putri punya rumah mewah di Jalan Metro, Pondok Indah, Jakarta Selatan!" "Ke rumah Bunda Putri di Cilimus ini seorang mantan menteri yang kini tersandung kasus dugaan korupsi proyek Hambalang pernah datang akhir Desember 2012!" tukas Amir. 

"Itu menurut kerabatnya tadi, yang menambahkan juga para petinggi sebuah partai yang terlibat kasus kuota impor daging sapi, Lebaran 2013 datang ke rumah Bunda Putri di Cilimus!" "Dari lika-liku kisah di balik berita Bunda Putri, setidaknya ada dua Bunda Putri—Bu Pur alias Sylvia Soleha dan Enon Nurlaela Saputri—yang masing-masing punya rangkaian kedekatan dengan kekuasaan, baik birokrasi maupun politik!" ujar Umar. 

"Bunda Putri yang satu sepak terjangnya terekam secara legal dalam BAP dan audit BPK, sedang Bunda Putri yang lain sosoknya secara fisik terkonfirmasi! Tapi Bunda Putri mana yang dimaksud LHI dan disangkal SBY, kita lihat nanti!" ** (Habis)

Selanjutnya.....

"SERIUSNYA Presiden SBY membantah ucapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) di sidang Ahmad Fathanah tentang Bunda Putri yang dekat kekuasaan SBY meyakinkan bahwa nama itu benar-benar tak dikenal di Cikeas—kediaman SBY!" ujar Umar. 

"Namun, itu justru membuat wartawan penasaran investigasi! Salah satu versi dari Intel Imoet di Kompasiana (12/10), tapi Bunda Putri versi ini lebih terkait proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga!"

"Bunda Putri itu lazim sebagai sebutan umum untuk ibu dari seorang anak perempuan. Jadi, ia bisa siapa saja!" tukas Amir. "Karena itu, Bunda Putri versi Kompasiana bisa jadi bukan yang dimaksud LHI juga bukan yang disangkal SBY! Lebih-lebih karena tulisan di Kompasiana tak mengait ke kasus impor daging sapi, pokok masalah dalam polemik LHI dan SBY!" 

"Nama Bunda Putri versi Kompasiana diangkat dari berita acara pemeriksaan (BAP) KPK atas Mindo Rosalina Manulang dalam status sebagai saksi untuk kasus Angelina Sondakh—yang telah menjadi fakta persidangan pengadilan! Juga hasil audit BPK atas proyek Hambalang jilid II," lanjut Umar. "Dalam BAP nama Bunda Putri banyak disinggung terkait percaturan proyek di Kemenpora dengan peran yang di antaranya cukup signifikan, seperti menjadikan Hambalang proyek multiyear!" 

"Hal penting dari versi Kompasiana itu, Bunda Putri sakti—saat Nazaruddin masih sebagai bendahara umum PD saja, terjerembap jika benturan pada suatu proyek dengan Bunda Putri!" timpal Amir. "Kenapa bisa begitu hebat pengaruh Bunda Putri di kalangan pejabat pemerintahan kelas atas? 

Konon karena isu yang berkembang di lingkungan pejabat teras itu, Bunda Putri merupakan pembawa misi yang mewakili kepentingan pusat kekuasaan! Sayangnya, tak disebut dalam laporan itu para pejabat terkait melakukan checking kebenaran isu tersebut ke lingkaran pusat kekuasaan!" 

"Padahal, dari kerasnya bantahan SBY bisa dipastikan nama Bunda Putri sama sekali tidak dikenal di lingkaran pusat kekuasaan!" tukas Umar. 

"Lantas siapa sebenarnya Bunda Putri? Akhirnya itulah titik krusial investigasi Intel Imoet! Bunda Putri ternyata Bu Pur, istri pria bernama Purnomo, nama aslinya Sylvia Soleha! Purnomo kepala rumah tangga di kediaman seorang pejabat negara! Apakah Bunda Putri versi ini nyambung ke versi-versi lain?"

Selanjutnya.....

"WUKUF di Arafah 9 Zulhijah, 14 Oktober 2013, merupakan inti ibadah haji. Tak ada haji tanpa Arafah!" ujar Umar. 

"Untuk itu, lebih tiga juta jemaah haji dari seluruh dunia hari ini menuju Arafah memakai ihram, kain putih tak dijahit—sejenis kain kafan! Arafah memang gambaran Padang Mahsyar, tempat semua manusia kelak dikumpulkan, lalu dinilai amal baik-buruknya untuk ditentukan masuk surga atau neraka!"

"Arafah bernuansa akhirat, jemaah selayak di Mahsyar, agar merenungi dan siap menghadapi hal sama nanti!" timpal Amir. "Pikiran jemaah fokus memuja Kemahabesaran Allah dengan asmaul husna-Nya, membentang semua dosa di hadapan-Nya untuk pasrah diri dan mohon ampunan-Nya! 

Pengakuan jujur dan ikhlas tanpa sombong dan takabur di hadapan Allah saat wukuf, menjadi puncak amalan haji!" "Saat itu di langit Arafah Allah swt. memanggil para malaikat, membanggakan umat-Nya yang wukuf!" tegas Umar. 

"Pada sebuah hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, 'Lihatlah hamba-Ku di Arafah yang lesu dan berdebu. Mereka datang dari segala penjuru dunia memohon rahmat-Ku sekalipun mereka tak melihat-Ku! Mereka minta perlindungan dari azab-Ku, sekalipun mereka tidak melihat Aku!" 

"Allah amat memuliakan hari wukuf di Arafah!" timpal Amir. "Nabi saw. bersabda, 'Ia (Allah) mendekat pada orang-orang yang di Arafah. Dengan bangga menanya para malaikat, Apa yang diinginkan orang-orang yang sedang wukuf itu?' 

Pada hari itu Allah senang jika mereka berdoa kepada-Nya! Ia kabulkan semua doa mereka. Kata Rasul saw., 'Dari berbagai jenis dosa, ada dosa yang tidak akan tertebus kecuali dengan melakukan wukuf di Arafah!" "Bahkan Al Khatib dalam kitab Al-Muttafaq wal Mutfaraq (Wikipedia) menulis, Allah murka ketika manusia tidak yakin dosanya diampuni di Arafah!" tegas Umar. "Rasul saw. bersabda, 

Yang paling besar dosanya di antara manusia adalah seseorang yang berwukuf di Arafah lalu berprasangka Allah tidak memberinya ampun! Allah tanya para malaikat, apa balasan (bagi) hamba-Ku ini, ia bertasbih pada-Ku, ia bertahlil pada-Ku, ia bertakbir pada-Ku, ia mengenali-Ku, ia memuji-Ku, ia berselawat pada nabi-Ku! Wahai para malaikat-Ku, saksikanlah Aku telah mengampuninya!

Aku beri safaat padanya! Jika hamba-Ku meminta tentu akan Kuberikan untuk semua yang wukuf di Arafah ini!" ***

http://lampost.co/berita/arafah-nuansa-padang-mahsyar-

Selanjutnya.....

"SEPULANG dari Brunei, Kamis (10/10) malam, Presiden SBY saat jumpa pers di Bandara Halim membantah kesaksian mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di sidang Ahmad Fathanah yang menyebutkan Bunda Putri sebagai orang dekat SBY, amat tahu soal reshuffle kabinet!" ujar Umar. "Setelah mencari tahu siapa Bunda Putri tak berhasil, SBY menegaskan pernyataan Luthfi itu bohong seribu persen!"

"Sidang pengadilan atas terdakwa Ahmad Fathanah menghadirkan misteri orang-orang yang disebut dekat dengan Presiden SBY!" timpal Amir. "Sebelum Bunda Putri, kesaksian Ridwan Hakim—putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin—menyebut nama Sengman sebagai utusan SBY mengambil Rp40 miliar fee impor daging sapi!"

"Keterangan Ridwan Hakim itu dibantah Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha!" sela Umar. "Kata Julian, SBY tidak kenal dan sama sekali tak ada kaitan dengan orang bernama Sengman, apalagi menjadikannya utusan mengurus impor daging sapi!" 

"Atas semua itu tentu terserah publik percaya pada pernyataan yang mana! Pernyataan di bawah sumpah dari Ridwan Hakim dan Luthfi Hasan Ishaaq atau bantahan Presiden SBY dan juru bicaranya!" tegas Amir. "Lebih penting dari penilaian publik karena pernyataan itu dalam sidang pengadilan, adalah penilaian Majelis Hakim yang secara formal menentukan mana yang benar! 

Tapi di balik itu, inti masalahnya adalah kenapa orang-orang begitu mudah mengaitkan masalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) pada Presiden SBY maupun lingkaran kekuasaannya—dari kasus Century, Nazaruddin, sampai Hambalang?" "Pertanyaan begitu tak mudah dijawab!" tukas Umar. 

"Biarkan publik menilai sendiri dengan segala saluran dan sumber informasi masing-masing! Karena proses penilaian seperti itulah yang terjadi, Presiden SBY langsung yang harus segera membantah isu yang datang dari tokoh sekelas Luthfi Hasan Ishaaq! 

Bobot sumber dan tokoh penyangkal isunya memang harus sebanding! Kalah bobot tokoh bisa mengalahkan resultan penilaian publik!" 

"Tapi, kalau setiap kasus besar dikaitkan orang dengan lingkar kekuasaan Presiden begitu, lama-lama bisa jadi mitos negatif!" timpal Amir. "Mitos lingkar kekuasaan Presiden merupakan sarang kasus!"

Selanjutnya.....

"DI negeri maju, kalau ada model manajemen baru yang membuat usaha sukses dalam hal tertentu, banyak ahli membuat buku tentang keistimewaan tersebut!" ujar Umar. "Mungkin sebuah CV di Pontianak bisa dijadikan tempat belajar, dalam empat tahun rekening banknya berisi Rp100 miliar! Istimewanya, rekening CV RS itu yang dominan dana masuk, sedangkan biaya operasional dan pengeluaran lain kecil sekali!" (Kompas.com, 9/10) 

"Kalau di Indonesia, aliran dana istimewa ke rekening tertentu seperti itu masuk laporan pencatat transaksi tak wajar!" timpal Amir. "Aparat hukum pun mencari kaitannya dengan bandar narkoba atau pejabat penting, karena aliran dana seperti itu bisa jadi pencucian uang hasil kejahatan luar biasa! Lalu, telepon pemilik rekening dan jaringan terkaitnya disadap, akhirnya ketahuan sumber uang yang dicuci! Tinggal cari cara tangkap tangan pelakunya!"

"Kayaknya begitu!" tukas Umar. "Sebab, Tamsil Sjoekoer, pengacara ketua nonaktif MK Akil Mochtar menyatakan CV RS di Pontianak itu milik Ratu Rita, istri Akil, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara, dan tambak arwana! Nama Akil tak tercantum dalam pengurus CV itu, dan CV itu hidup seperti perusahaan biasa! 

Namun Kompas.com (idem) menduga dana miliaran rupiah yang masuk ke rekening CV RS itu berasal dari dana pencucian uang hasil korupsi Akil. Dana dari advokat Susi Tur Andayani juga ada masuk rekening itu!" "Kasihan istri Akil!" timpal Amir. 

"Tamsil bisa jadi betul, uang dalam rekening itu hasil usaha CV-nya! Namun, karena dicampur dengan hasil korupsi Akil, seperti air bersih yang dicampur kotoran, jadi kotor semua! Akhirnya, nanti akan disita sebagai barang bukti, lalu diputus pengadilan dirampas untuk negara!" 

"Begitulah kalau sudah terkait kasus korupsi dan pencucian uang! Bukan saja hasil korupsi dari kasus yang disidangkan, kekayaan lain yang diduga sebagai pencucian hasil korupsi sebelumnya semua bisa disita penyidik untuk kemudian diputus untuk negara!" tegas Umar. 

"Itu terjadi pada kasus Irjen Djoko Susilo! Maka itu, para koruptor supaya segera tobat dan merasa cukup pada hasil korupsinya selama ini, berhenti jangan korupsi lagi! Sebab, jika di kesempatan terakhir korupsinya terbongkar, semua hasil korupsi sebelumnya disikat habis penyidik lewat kasus pencucian uang!" ***

Selanjutnya.....

"BUKAN saja harapan memulihkan hubungan Iran dengan Barat hingga blokade ekonomi yang telah menyengsarakan rakyat Iran selama ini bisa diakhiri, Presiden Iran Hasan Rouhani yang dilantik 3 Agustus dipromosikan hasil survei harian Inggris The Guardian layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini!" ujar Umar. "Seperti dilansir Press TV (9/10), 70 persen pemilih online memilih Rouhani di antara sejumlah kandidat!" (detik.com, 9/10) 

"Dukungan itu diraih Rouhani, usai pekan lalu ia bicara per telepon dengan Obama setengah jam! Tulus ia sampaikan niatnya memulihkan hubungan akrab Iran dengan AS maupun Barat yang putus sejak Revolusi Iran 1979!" timpal Amir.

"Itu diulang Rouhani di Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu, menekankan nuklir Iran semata untuk energi dan terbuka bagi inspeksi dari lembaga antarbangsa!" "Akibat dua momentum yang digalang Rouhani dengan AS dan Barat itu, di Sidang MU PBB itu ia langsung diserang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Rouhani musang berbulu ayam!" tukas Umar. 

"Melihat mesranya pembicaraan Obama dengan Rouhani yang gelar magister dan doktornya diraih dari pendidikan Barat, Netanyahu layak cemburu! Kalau AS-Iran mesra seperti dulu, bantuan militer AS ke Israel tak lagi jor-joran seperti saat Israel jadi unggulan AS menangkal Iran!" 

"Semua itu menjadi tumpuan harapan rakyat Iran agar sanksi internasional yang mencekik mereka bisa segera dicabut!" sambut Amir. "Iran dikenai sanksi PBB terkait program nuklirnya. AS dan Uni Eropa memberlakukan embargo atas migas Iran dan pembekuan hubungan perbankan dunia serta berbagai blokade ekonomi terhadap negeri mulah itu!" 

"Menurut menteri ekonomi Iran, Ali Tayyebnia Agustus, pengangguran resmi di negerinya mencapai 3,5 juta orang atau 11,2 persen dari angkatan kerja dan bisa naik jadi 8,5 juta oleh gelombang angkatan kerja baru!" tegas Umar. 

"Meski turun sedikit, inflasi saat ini 39 persen. Harga barang-barang kebutuhan naik hampir dua kali lipat dalam setahun, tepung beras, ayam, minyak goreng terlalu mahal bagi rakyat kebanyakan! Nilai tukar rial Iran merosot sampai 38 ribu riyal untuk satu dolar AS! Kembali jadi 30 ribu setelah bicara telepon Rouhani-Obama!"

Selanjutnya.....

"OPTIMISME kerja sama Asia-Pasifik (APEC) di Bali untuk mampu mengatasi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan mewujudkan pertumbuhan berkeadilan pada 2020 diadang bayangan malapetaka gagal bayar utang Pemerintah AS, akibat konflik politik Republik-Demokrat tak teratasi hingga batasan utang negaranya tak bisa dinaikkan ke atas 16,7 triliun dolar AS pada 17 Oktober!" ujar Umar. 

"Gagal bayar utang Pemerintah AS bisa lebih buruk akibatnya pada awal penyegaran tekad APEC mengatasi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia!" tegas Amir. "Karena, langkah penyegaran APEC baru bersifat konsolidasi gagasan, sedang gagal bayar utang AS nyata labrakannya ke sendi-sendi penggerak ekonomi dunia! Peningkatan gagasan APEC ke tahap implementasi pun bisa terganggu!"

"Shutdown pelayanan Pemerintah AS akibat sengketa anggaran negaranya, yang telah memasuki pekan kedua sejak tahun fiskal baru 1 Oktober, kini dampaknya sudah mengimbas ke pasar domestik negeri itu!" tegas Umar. "Bukan saja pasar saham mulai ikut melorot terseret arusnya, kesulitan 800 ribu pegawai negerinya yang dirumahkan tanpa gaji juga mulai memikat tayangan media! 

Dilengkapi gagal bayar utang negara AS, malapetaka baru bisa dibayangkan dampaknya mendunia!" "Bandingannya 2008, sebuah perusahaan besar AS gagal bayar kewajibannya, secara berantai menyeret sejumlah perusahaan besar lainnya dan mengimbas jadi krisis global!" timpal Amir. "Apalagi kalau Pemerintah AS yang gagal bayar utang negaranya! 

Dampaknya jelas bisa lebih buruk! Malapetaka itu yang harus diatasi APEC, tak cuma lambatnya pertumbuhan ekonomi!" "Masalahnya, apa tak mungkin malapetaka gagal bayar utang AS itu dihindarkan?" tukas Umar. 

"Artinya, para pemimpin AS yang sedang adu keras hati bisa sedikit melunak, rela mengorbankan sedikit kepentingan politiknya demi kepentingan bangsanya agar terhindar dari krisis, atau demi menghindari dampaknya yang lebih luas pada ekonomi dunia?" 

"Kayaknya susah mengharapkan siapa yang lebih dahulu mau mengalah!" sambut Amir. "Sebab, kata Menlu AS John Kerry di Bali (Kompas.com, 5/10), sejarah mencatat shutdown itu unjuk kebodohan para pemimpin AS! Orang bijaksana yang mau mengalah, sedang orang bodoh tak kenal mengalah!"

Selanjutnya.....

"KASUS suap yang menjerat Ketua MK Akil Mochtar memang keterlaluan, meruntuhkan kredibilitas benteng pengawal konstitusi itu!" ujar Umar. "Namun, menempatkan MK di bawah pengawasan eksternal sebagai solusi kecelakaan tersebut kurang bijaksana! Karena, pengawasan dari luar badan terhormat itu bisa menyandera MK dalam menjalankan fungsi dan perannya yang vital!" 

"Rencana menerapkan pengawasan eksternal terhadap MK itu datang dari Presiden SBY yang Sabtu (5-10) menyatakan akan mengeluarkan peraturan pengganti UU (perppu) untuk itu!" timpal Amir. "Rencana itu langsung didukung mantan Ketua MK Mahfud M.D., tetapi ditentang mantan Ketua MK pertama Jimly Asshiddiqqie dan kalangan MK sendiri yang mengancam akan membatalkan perppu tersebut di proses judicial review!" (detikNews, 6/10)

"Jimly menyatakan perppu itu inkonstitusional dan tidak menyelesaikan masalah!" tegas Umar. "Langkah Presiden tidak tepat. Rencana itu emosional! Menurut Jimly, antara masalah dan tindakan yang dilakukan tak nyambung! Kalau soal masyarakat marah tentu dimaklumi, tetapi kita tak boleh menjadikan emosi sesaat sebagai sumber referensi dalam membuat keputusan, seperti ujuk-ujuk membuat perppu!" 

"Sebuah lembaga pengawasan eksternal terhadap MK jelas menjadi masalah baru lagi dengan ketepercayaan (kredibilitas) orang-orangnya yang harus melewati proses seleksi berliku dan berbelit lagi!" tukas Amir. "Padahal saat ini masalahnya hanya menyangkut satu orang sehingga mencari satu orang pengganti mungkin lebih baik dari membentuk lembaga eksternal baru tersendiri lagi!" 

"Di lain pihak, menyerahkan kredibilitas MK pada lembaga baru yang belum teruji jelas menempatkan MK menjadi sandera lembaga baru tersebut!" timpal Amir. "Apalagi lembaga itu eksis dengan perppu, kaitan kepentingan lembaga pada pembuatnya sukar dihindari!" 

"Karena itu, tetap lebih tepat integritas dan kredibilitas MK dikembalikan pada internal lembaga itu untuk menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar!" tegas Amir. "Jabatan ketuanya cukup dipilih dari delapan anggota yang tersisa, begitu pula pelaksanaan tugas selanjutnya, tidak perlu merekrut anggota baru lagi! Selamatkan susu sebelanga setelah nila yang setitik dibuang!" ***

Selanjutnya.....

"GUBERNUR Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih dengan gayanya di Solo, menyelesaikan masalah dengan warga di meja makan!" ujar Umar. "Pertama dia lakukan dengan 500 warga Petukangan, Jakarta Selatan, di Rumah Makan Putra Minang, Kamis (24-4). Warga yang diajak makan penolak penggusuran proyek Tol JORR W2)." (detiknews, 5/10). "Proyek Tol JORR W2 terencana sejak 1993. Akibat krisis moneter 1997—1998 proyek terhenti, dilanjutkan lagi 2008. Namun, pelaksanaannya terganjal warga," timpal Amir. 

"Kelompok lain yang diundang makan Jokowi adalah warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, (Selasa 25/6) dan Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, (Kamis, 26/9). Semua beda pandangan warga dan pemerintah diselesaikan di meja makan, sehingga proyek yang sempat terganjal kembali berjalan dan masalah warga terkait proyek, ganti rugi, dan penampungan diselesaikan tuntas!"

"Menjamu warga makan siang di tempat yang layak, terpenting ngewongke—memanusiakan—dengan mengangkat sederajat warga yang diundang dengan pengundangnya!" tegas Umar. "Kalau dihargai dan dihormati, manusia akan luluh dari keangkuhan maupun keras kepala yang telah berkarat sekalipun!" 

"Jadi, salah kaprah orang yang menyebut gaya Jokowi itu 'lobi perut', karena mengesankan seolah orang lapar diberi makan jadi manut!" tukas Amir. "Padahal, karena diwongke, diangkat derajat, harkat, dan martabatnya, warga jadi bersikap menyesuaikan diri pada posisi yang semestinya itu!" 

"Mengangkat gaya Jokowi sebagai bandingan buat daerah-daerah lain perlu, lebih-lebih daerah yang penguasanya gemar memakai kekerasan dalam menyelesaikan masalah dengan warganya, main bakar lapak warga, mengobrak-abriknya, malah bentrok mengadu fisik aparat yang kuat dan kekar dengan rakyat nan lemah dan ringkih!" timpal Umar. 

"Padahal, tujuannya sama, menyelesaikan masalah! Dengan cara beradab seperti dilakukan Jokowi berhasil menyelesaikan masalah secara tuntas, sedang dengan cara main gebuk, kepruk, dan bakar, justru selalu menyisakan masalah jadi laten—setiap kali muncul lagi!" 

"Biayanya juga lebih murah makan bersama!" tegas Amir. "Apalagi yang dihadirkan hanya wakil representatif warga terkait seperti atas warga Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio!" ***

Selanjutnya.....

"KLIMAKS demoralisasi bangsa dengan Ketua MK ditangkap KPK saat menerima suap layak dijadikan akhir pembusukan negara dan membuatnya sebagai titik tolak momentum perbaikan moral dengan restorasi!" ujar Umar. 

"Seperti restorasi Borobudur memperbarui setiap relief wajah yang rusak, restorasi bangsa memperbarui wajah pimpinan semua tingkat! Pemilu jadi bagian penting momentum itu!"

"Kalau reformasi menata ulang kelembagaan negara, melahirkan Senat (DPD), MK, beraneka Komisi dari KPK sampai KY, restorasi menjadi proses audisi memilih aktor yang tepat pada fungsi dan peran setiap lembaga negara dan pemerintahan!" timpal Amir. 

"Audisi untuk restorasi itu dilakukan langsung oleh rakyat lewat pemilu. Lalu, mereka yang terpilih melakukan audisi lanjutan menyusun barisan pemimpin lembaga negara dan pemerintahan! Semua audisi pemimpin bangsa itu bertujuan memperbarui relief wajah moral bangsa!" 

"Restorasi Meiji di Jepang (1866—1869) secara prinsip jadi proses penggantian aktor dalam kepemimpinan bangsanya, dari keshogunan Tokugawa yang militeristik dengan kelas samurai, dikembalikan kepada Kaisar yang mengalihkan orientasi sosial-ekonominya ke sistem pasar dan membangun industri!" tegas Amir.

"Dengan industrinya itu pula Kaisar Meiji membangun militer yang kuat sehingga pada 1905 mengalahkan tentara Rusia! Ini menjadi ilham negara-megara Asia yang dijajah bangsa Eropa untuk bangkit melawan dan merdeka!" 

"Restorasi bisa menjadi koreksi yang tepat buat kegagalan reformasi akibat lembaga-lembaga negara dan pemerintahan saja yang dirombak, sedang aktor pemerannya mayoritas tetap aktor dari Orde Baru yang berpraktik pembusukan lebih buruk!" tukas Amir. 

"Kalau di Jepang peralihan kekuasaan dari para jagoan (samurai) ke Kaisar, dalam Restorasi Indonesia kekuasaan 'samurai reformasi' yang terbukti gagal akibat terinfeksi korupsi itu harus ditarik kembali oleh rakyat lewat pemilu!" 

"Jelas harus ada gerakan sosial yang efektif menyadarkan rakyat dengan kekuasaannya lewat pemilu menarik mandat mereka dari wajah lama dan menyerahkannya ke wajah baru sebagai aktualisasi sebuah restorasi!" timpal Umar. 

"Jadi, sejauh mana keefektifan gerakan menyadarkan rakyat untuk itu jadi penentu sukses restorasi Indonesia!" ***

Selanjutnya.....

"DEMORALISASI bangsa yang telah meruyak ke segala sendi kehidupan masyarakat sehingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tegas menyatakan harus dilakukan restorasi Indonesia untuk memperbaikinya, justru mencapai klimaks dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK, Rabu (2/10) malam, saat menerima suap di rumah dinasnya!" ujar Umar. 

"Ketika ketua lembaga pengawal kebenaran esensi sendi hukum pada konstitusi terbukti memperjualbelikan putusannya, praktik hukum dan pemerintahan di negara ini menjadi semacam dagelan mirip yang dimainkan Sule dan Nunung di Opera van Java!" timpal Amir. "Celakanya, Ketua MK itu ditetapkan tersangka atas dua kasus suap terkait pemilukada—Gunungmas (Kalimantan Tengah) dan Lebak (Banten)—padahal lebih 90% pemilukada di seluruh Tanah Air berakhir di putusan MK!"

"Betapa malang rakyat seluruh daerah itu yang mengekspresikan harapan dan perbaikan nasibnya di bilik TPS saat memilih pemimpin, ternyata hasil pemilukada dalam praktiknya ditentukan hanya oleh segelintir orang di MK!" tegas Umar. 

"Celaka itu pun menjadi milik rakyat daerah yang kemenangan kepala daerahnya ditentukan lewat suap di MK, karena prioritas kepala daerah itu saat memerintah akan mendahulukan mencari jujul (kelebihan) dari pengembalian suap itu ketimbang memikirkan perbaikan nasib rakyatnya!" 

"Lebih celaka lagi, salah satu tersangka yang ditangkap dan dianggap dekat dengan Akil Mochtar itu Susi Tur Andayani, pengacara asal Lampung, yang selama ini menangani dan memenangkan banyak kasus pemilukada di Lampung di MK!" timpal Amir. 

"Kali ini klien Susi pasangan yang kalah di Pemilukada Lebak, Banten! Kalau Susi dan Akil tak diringkus KPK, mungkin calon yang kalah itu bisa keluar menjadi pemenang lewat putusan MK!" "Mungkinkah klimaks demoralisasi ini dijadikan titik tolak momentum restorasi mengarahkan kehidupan bangsa menjunjung moral dan hukum menuju negara maju, seperti cita-cita kemerdekaan?" tukas Umar. 

"Bergantung kelompok dominan penguasa republik, apakah memiliki kapasitas melakukan restorasi moral bangsa? Soalnya, Partai NasDem, penggagas restorasi Indonesia, masih di luar lingkaran kekuasaan pengelola negara-bangsa!" ***

Selanjutnya.....

"TANAH seluas 1.580 hektare di Pagardewa, Tulangbawang Barat, disepakati sebagai pengganti tukar guling tanah seluas sama di Register 40 Jatiagung, Lampung Selatan, yang oleh Pemprov Lampung dijadikan kota baru!" ujar Umar. "Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan itu Kamis di Bandar Lampung. Kepala Dinas Kehutanan Lampung Syaiful Bachri memperjelas kesepakatan itu hanya atas tanah register, di luar tanah PTPN 7." 

"Tukar guling begitu kan berarti tanah dari Pagardewa yang dijadikan kota baru, sedang tanah register dialihkan ke Pagardewa?" timpal Amir. "Bangga dong warga Pagardewa karena secara prinsip tanah kampungnya yang jadi kota baru, satelit Bandar Lampung!" "Secara prinsip begitu!" tegas Umar.

"Tapi lebih penting lagi Kementerian Kehutanan segera menjadikan lahan pengganti di Pagardewa itu sebagai hutan desa setempat agar tak keburu dirambah pendatang yang tak jelas haknya! Dengan lahan itu jadi hutan desa yang dikelola warga desanya, manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diharap bisa terwujud!" "Itu idealnya!" sambut Amir. 

"Di sisi lain, dengan telah adanya kepastian status tanah kota baru, Pemprov bisa memplot anggaran buat membangunnya sehingga pembangunan fisiknya tak tertunda-tunda lagi!" "Paling tidak bisa disiapkan lebih dulu berbagai infrastruktur dasar, jalan-jalan utama, saluran induk air buangan, jaringan bawah tanah listrik, gas, telepon, dan sebagainya!" tegas Umar. 

"Suatu infrastruktur yang bisa mengakomodasi perkembangan kota jangka panjang ke depan agar tidak ujug-ujug harus bongkar pasang melulu!" "Pokoknya sebuah rancang bangun kota yang benar-benar visioner, keseluruhan bangunan utamanya mencirikan sifat futuristiknya!" ujar Amir. 

"Karena Kota Bandar Lampung sendiri belakangan cenderung berkembang menjadi kota kotak sabun dengan kepesatan tumbuh bangunan ruko di setiap sisi jalannya, sebab itu perencanaan kota baru yang membuat suasana berbeda tak bisa ditawar!" 

"Memang, mumpung masih dalam rancangan, kecenderungan arah perkembangan negatif nantinya harus disiapkan penangkalnya sejak awal!" tegas Umar. 

"Tak kalah pentingnya konsep menjadikan kota baru sebagai green city yang indah dan segar!"

 http://lampost.co/berita/tanah-pagardewa-jadi-kota-baru-

Selanjutnya.....

"PENUTUPAN pemerintah akibat Senat gagal menyepakati anggaran baru tahun fiskal 2013—2014 yang seharusnya berlaku mulai 1 Oktober mengungkap kas negara itu terancam pailit!" ujar Umar. "Setelah sejumlah pelayanan publik dihentikan, Menteri Keuangan AS Jacob Lew mengatakan, Selasa, jika sampai 17 Oktober batasan utang baru tak dinaikkan dari 16,7 triliun dolar AS, pemerintah negaranya akan pailit—tak sanggup memenuhi kewajibannya!" (Kompas.com, 2-10) 

"Menolak untuk menaikkan batasan utang baru itu bargaining pertama Partai Republik, disusul menolak pelaksanaan UU Obamacare!" sambut Amir. "Kedua bargain itulah yang dimaksud Obama, Partai Republik minta jatah! (detikNews-BBC, 2-10) Jatah itu berupa konsesi politik dan fiskal, tapi Obama tegas menolak segala bentuk tawar-menawar terkait pelaksanaan UU Obamacare!"

"Lew mengirim surat ke Ketua Kongres John Boehner—tokoh Republik yang paling keras dalam konflik terakhir ini—penutupan operasi pemerintahan AS tak mengubah proyeksi, jika batas utang AS tak dinaikkan 17 Oktober, Pemerintah AS akan mengalami kegagalan membayar utang!" tukas Umar. 

"Saat ini setiap bulan anggaran Pemerintah AS defisit 60 miliar dolar AS sehingga membutuhkan peningkatan batas utang untuk membiayai defisit! Kata Lew, langkah-langkah khusus kini sudah tak mampu lagi menahan semakin keringnya kas keuangan negara dan membutuhkan utang baru pada 17 Oktober!" 

"Jadi tampak, konflik politik yang menajam itu setelah melumpuhkan pelayanan publik juga segera mengimbas ke krisis keuangan negara, yang dampaknya bisa diperkirakan akan sangat kompleks ke segala sendi kehidupan ekonomi bangsanya, yang kemudian dampaknya meruyak ke seantero jagat!" tukas Amir.

"Kita bisa saja dengan sedikit deflasi setelah inflasi tinggi dan surplus tipis neraca perdagangan setelah defisit fatal lantas berlagak krisis di AS itu tak bakal mengimbas kemari! Namun, jangan lupa, krismon 1977 terjadi menyusul setelah setahun lebih shutdown Pemerintah AS!" 

"Mengantisipasi setiap tekanan yang datang dari pusaran badai lebih bijaksana!" tegas Umar. "Apalagi perekonomian kita sudah erat terkait kompleksitas jaringan ekonomi global! Bahkan, andalan devisa kita dolar AS!"

Selanjutnya.....

"IBARAT warung ditutup karena tak ada uang untuk belanja, Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga ditutup (shutdown) pada pukul 00.00, Selasa 1 Oktober 2013 (Selasa pukul 11.00 WIB) karena Senat tak menyepakati anggaran baru 2013—2014 yang mulai berlaku saat itu!" ujar Umar. 

"Pasalnya, kubu Republik tak setuju program kesehatan Obama (Obamacare), tapi Demokrat mempertahankan program itu!" "Hal seperti itu sampai terjadi di negara besar dedengkot demokrasi jelas merupakan unjuk (demo) kegilaan berpolitik, democrazy!" timpal Amir.

"Sejak penutupan itu, 800 ribu pegawai federal dirumahkan! Banyak hal terjadi secara berantai akibat kejadian di negara ekonomi terbesar dan pusat keuangan dunia itu!" "Dampak penutupan itu pada perekonomian dunia jelas bisa lebih buruk dari penghentian stimulus The Fed yang baru gertak sambal saja menggoncang ekonomi global baru-baru ini!" tukas Umar. 

"Lucunya, program Obamacare yang beranggaran 10 miliar dolar itu bantuan pengobatan gratis buat pengangguran dan pekerja paruh waktu yang tak punya jaminan asuransi, sebenarnya sekadar penajaman dari social security (jaminan sosial) yang telah diterapkan setiap pemerintahan di AS sebagai aktualisasi welfare state! 

Tapi program ini digoreng Republik sepanjang tahun meski tak dilayani Demokrat, sampai berakhir fatal itu!" "Tapi begitulah permainan politik! Hal sepele bisa dipaksakan jadi senjata cari pasal!" timpal Amir. "Tapi akibatnya kurang diperhitungkan Republik, yang mungkin mengira saat-saat terakhir Demokrat akan menyerah agar tak terjadi shutdown! 

Ternyata tidak! Padahal, baru kemungkinan terjadinya shutdown pekan lalu indeks Dow Jones anjlok 4,7%! Akibat shutdown pada ekonomi AS bisa serius!" "Semakin besar kerusakan ekonomi akibatnya pada ekonomi AS, akan semakin besar kerugian politik diderita Partai Republik!" tegas Umar. 

"Sebab, AS negara kapitalis, kerusakan ekonomi pertama menghantam perusahaan-perusahaan besar—yang merupakan penyangga keuangan Partai Republik! Jadi, senjata makan tuan!" "Tapi paling menderita lapisan bawah rakyat AS, terutama yang sedang sakit, tak lagi dapat jaminan pengobatan gratis!" tukas Amir. "Jutaan orang jadi korban telak permainan politik Partai Republik itu!" ***

Selanjutnya.....

"SALAH satu prioritas yang dibahas KTT APEC 2013 di Bali adalah sustainable growth with equity—kesinambungan pertumbuhan yang berkeadilan!" ujar Umar. "Masalah itu sangat penting bagi Indonesia sebab setelah 68 tahun merdeka, pertumbuhan yang diunggulkan penguasa sebagai legitimasi pemerintahannya justru meningkatkan ketimpangan pendapatan hingga indeks gini melewati angka 0,4, dengan skala 0,5 memasuki kondisi berbahaya!" 

"Artinya, dalam ketimpangan Indonesia makin dekat ke tubir jurang!" tegas Amir. 

 "Tepatnya, menurut laporan Agnes Samosir dari ANU Indonesia Project 18 Februari 2013, indeks gini Indonesia lima tahun terakhir terus memburuk dari 2008 pada 0,37, pada 2009 jadi 0,38, 2011 jadi 0,41, tren 2012 selanjutnya cenderung lebih buruk lagi! Samosir melaporkan hal itu terjadi oleh kualitas pertumbuhan masih jauh dari harapan akibat ketimpangan antarsektoral, seperti sektor keuangan tumbuh lebih cepat dari sektor riil dan sektor-sektor lainnya!"

"Laporan Samosir juga mengungkap anomali yang mengiringi penajaman ketimpangan distribusi pendapatan itu di bawah subjudul Indonesia's first-ever annual trade deficit!" tegas Umar. 

"Sejarah yang selalu mencatat neraca perdagangan positif tidak terjadi lagi pada 2012! Pertama kali neraca perdagangan Indonesia tahun itu mengalami defisit akibat ekspor merosot 6,61%, sedang impor melonjak 8,2%!" 

"Ekspor mencerminkan penurunan pendapatan mayoritas pekerja manufaktur dan hasil bumi di sektor-sektor padat karya, sedangkan impor cermin kebutuhan kelompok (kecil) penikmat pertumbuhan di sektor padat modal dan padat teknologi!" timpal Amir. 

"Itu melengkapi gambaran ketimpangan pendapatan juga membawa ekses masalah serius lainnya, seperti defisit neraca perdagangan yang berimbas ke defisit neraca berjalan hingga melampaui batas toleransi, diikuti defisit APBN!" 

"Jadi tampak betapa relevan agenda membuat pertumbuhan berkeadilan dalam KTT APEC!" tegas Umar. 

"Bantuan rumusan pemikiran, dukungan program, serta aneka partisipasi anggota APEC diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan itu di Indonesia karena terbukti pemerintah domestik tak mampu merealisasikannya! Malah ketimpangan yang terus semakin buruk!" ***

Selanjutnya.....