"DEMORALISASI bangsa yang telah meruyak ke segala sendi kehidupan masyarakat sehingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tegas menyatakan harus dilakukan restorasi Indonesia untuk memperbaikinya, justru mencapai klimaks dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK, Rabu (2/10) malam, saat menerima suap di rumah dinasnya!" ujar Umar.
"Ketika ketua lembaga pengawal kebenaran esensi sendi hukum pada konstitusi terbukti memperjualbelikan putusannya, praktik hukum dan pemerintahan di negara ini menjadi semacam dagelan mirip yang dimainkan Sule dan Nunung di Opera van Java!" timpal Amir. "Celakanya, Ketua MK itu ditetapkan tersangka atas dua kasus suap terkait pemilukada—Gunungmas (Kalimantan Tengah) dan Lebak (Banten)—padahal lebih 90% pemilukada di seluruh Tanah Air berakhir di putusan MK!"
"Betapa malang rakyat seluruh daerah itu yang mengekspresikan harapan dan perbaikan nasibnya di bilik TPS saat memilih pemimpin, ternyata hasil pemilukada dalam praktiknya ditentukan hanya oleh segelintir orang di MK!" tegas Umar.
"Celaka itu pun menjadi milik rakyat daerah yang kemenangan kepala daerahnya ditentukan lewat suap di MK, karena prioritas kepala daerah itu saat memerintah akan mendahulukan mencari jujul (kelebihan) dari pengembalian suap itu ketimbang memikirkan perbaikan nasib rakyatnya!"
"Lebih celaka lagi, salah satu tersangka yang ditangkap dan dianggap dekat dengan Akil Mochtar itu Susi Tur Andayani, pengacara asal Lampung, yang selama ini menangani dan memenangkan banyak kasus pemilukada di Lampung di MK!" timpal Amir.
"Kali ini klien Susi pasangan yang kalah di Pemilukada Lebak, Banten! Kalau Susi dan Akil tak diringkus KPK, mungkin calon yang kalah itu bisa keluar menjadi pemenang lewat putusan MK!"
"Mungkinkah klimaks demoralisasi ini dijadikan titik tolak momentum restorasi mengarahkan kehidupan bangsa menjunjung moral dan hukum menuju negara maju, seperti cita-cita kemerdekaan?" tukas Umar.
"Bergantung kelompok dominan penguasa republik, apakah memiliki kapasitas melakukan restorasi moral bangsa? Soalnya, Partai NasDem, penggagas restorasi Indonesia, masih di luar lingkaran kekuasaan pengelola negara-bangsa!" ***
0 komentar:
Posting Komentar