"SALAH satu prioritas yang dibahas KTT APEC 2013 di Bali adalah sustainable growth with equity—kesinambungan pertumbuhan yang berkeadilan!" ujar Umar. "Masalah itu sangat penting bagi Indonesia sebab setelah 68 tahun merdeka, pertumbuhan yang diunggulkan penguasa sebagai legitimasi pemerintahannya justru meningkatkan ketimpangan pendapatan hingga indeks gini melewati angka 0,4, dengan skala 0,5 memasuki kondisi berbahaya!"
"Artinya, dalam ketimpangan Indonesia makin dekat ke tubir jurang!" tegas Amir.
"Tepatnya, menurut laporan Agnes Samosir dari ANU Indonesia Project 18 Februari 2013, indeks gini Indonesia lima tahun terakhir terus memburuk dari 2008 pada 0,37, pada 2009 jadi 0,38, 2011 jadi 0,41, tren 2012 selanjutnya cenderung lebih buruk lagi! Samosir melaporkan hal itu terjadi oleh kualitas pertumbuhan masih jauh dari harapan akibat ketimpangan antarsektoral, seperti sektor keuangan tumbuh lebih cepat dari sektor riil dan sektor-sektor lainnya!"
"Laporan Samosir juga mengungkap anomali yang mengiringi penajaman ketimpangan distribusi pendapatan itu di bawah subjudul Indonesia's first-ever annual trade deficit!" tegas Umar.
"Sejarah yang selalu mencatat neraca perdagangan positif tidak terjadi lagi pada 2012! Pertama kali neraca perdagangan Indonesia tahun itu mengalami defisit akibat ekspor merosot 6,61%, sedang impor melonjak 8,2%!"
"Ekspor mencerminkan penurunan pendapatan mayoritas pekerja manufaktur dan hasil bumi di sektor-sektor padat karya, sedangkan impor cermin kebutuhan kelompok (kecil) penikmat pertumbuhan di sektor padat modal dan padat teknologi!" timpal Amir.
"Itu melengkapi gambaran ketimpangan pendapatan juga membawa ekses masalah serius lainnya, seperti defisit neraca perdagangan yang berimbas ke defisit neraca berjalan hingga melampaui batas toleransi, diikuti defisit APBN!"
"Jadi tampak betapa relevan agenda membuat pertumbuhan berkeadilan dalam KTT APEC!" tegas Umar.
"Bantuan rumusan pemikiran, dukungan program, serta aneka partisipasi anggota APEC diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan itu di Indonesia karena terbukti pemerintah domestik tak mampu merealisasikannya! Malah ketimpangan yang terus semakin buruk!" ***
0 komentar:
Posting Komentar