"INDEKS persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2013 stagnan, tetap 32 seperti tahun lalu, dari skor 100 untuk negara yang sangat bersih korupsi!" ujar Umar. "Itu pertanda pemberantasan korupsi di negeri kita, menurut Transparency International (TI), tidak mencatat kemajuan! Kalau peringkat IPK Indonesia yang diumumkan TI di Berlin, Selasa (3/12), itu naik empat tingkat dari 118, tahun lalu menjadi 114, bukan karena ada perbaikan!
Namun, karena ada negara dari atas peringkat kita yang melorot!"
"Catatan TI, sekitar 70% dari 177 negara yang diperingkat—berarti 120 negara dari peringkat terbawah (termasuk Indonesia) memiliki masalah serius pada pelayanan publik, sistem peradilan dan pelayanan sipil, karena belum bebas dari korupsi!" tukas Amir. "Kata pemimpin peneliti Finn Heinrich ke AFP, yang paling dirugikan korupsi adalah kaum miskin! Lihat di negara-negara peringkat bawah, orang miskin paling menderita! Negara-negara itu takkan pernah keluar dari kemiskinan jika tak mengatasi korupsi!"
"Bisa dibayangkan, jauhnya skor IPK 32 itu dari skor 100, bersih korupsi!" tukas Umar, "Skor kita stagnan bisa jadi karena partai berkuasa saat kampanye pemilu promosi memberantas korupsi, ternyata justru barisan elitenya menjadi tersangka korupsi!"
"Jadi, alih-alih memberantas korupsi!" timpal Amir. "Kalau yang berkuasa sendiri terlibat korupsi, jelas segala sisi pelayanan publik, sosial, dan proses hukum menjadi lepas kontrol! Tak ayal, segesit apa pun KPK menangkap tangan para pelaku korupsi bisa tenggelam dalam gejala korupsi yang luas dan masif di seantero negeri!"
"Posisi KPK jadi seperti bara kecil dalam gunung sekam basah!" tegas Umar.
"Asap terlihat mengepul ke atas, tetapi dengan timbunan sekam basah yang besar dan terus bertambah, gunung sekam basah itu mungkin tak pernah habis terbakar!"
"Apalagi kalau terbukti IPK-nya stagnan, api dalam sekam itu tak merebak berarti!" tukas Amir.
"Karena itu, bisa dipahami jika Ketua KPK Abraham Samad berpikir untuk mengembangkan KPK ke daerah-daerah! Sebab, kalau hanya ada di Jakarta, itu pun cuma lima komisioner, bisa dibayangkan seberapa jauh jangkauannya terhadap korupsi yang masif di seantero negeri!"
"Lebih terbatas lagi hasil kerja KPK karena kasus korupsi harus diungkap dengan bukti-bukti hukum yang kuat, padahal korupsi berjalan sistemik dengan pelaku amat mahir melakukannya tanpa jejak!" timpal Umar.
"Skor IPK itu mungkin baru meningkat jika ganti rezim penguasa yang konsekuen dan konsisten membersihkan birokrasi pemerintahan dari korupsi—bukan cuma retorika janji kampanye!" ***
0 komentar:
Posting Komentar