Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Cuma Cipratan Tiongkok, Neko-Neko!


"EKONOMI Tiongkok yang sepanjang dekade lalu sampai 2010 tumbuh di atas 10%, menjadi tujuan ekspor utama komoditas Indonesia hingga kecipratan pertumbuhan rata-rata 6% sampai 2012!" ujar Umar. "Ketika pertumbuhan Tiongkok melorot ke 7,7% dua tahun terakhir, pertumbuhan Indonesia juga turun ke bawah 6%!" "Pelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakhir itu, menurut para ekonom yang dijajaki CNN (Kompas.com, 12/4), dalam tiga kuartal terakhir terlihat terjadi akibat pelambatan pertumbuhan kredit!" timpal Amir. 

"Lucunya, bukan cuma pertumbuhan yang menciprat, masalah yang dihadapi juga! Survei Perbankan BI kuartal I 2014 menemukan saldo bersih tertimbang (SBT) periode itu melambat 21,7% lebih rendah dari kuartal sebelumnya! Parahnya, survei itu menunjukkan pelambatan tersebut bersumber dari melambatnya seluruh jenis penggunaan kredit, terutama kredit konsumsi!" (Kompas.com, 14/4)

"Alasan rasional pelambatan pertumbuhan kredit adalah melambatnya kegiatan ekonomi nasional!" tegas Umar. "Salah satu penyebab melambatnya kegiatan ekonomi, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Natsir Mansyur karena pemerintah banyak membuat kebijakan yang menyimpang! 

Contoh kebijakan neko-neko itu, kewajiban memberikan jaminan ke pemerintah 5% untuk membangun smelter (peleburan mineral hasil tambang). Padahal tak satu pun negara di dunia melakukan itu, tapi sebaliknya yang membangun smelter diberi insentif!" "Nilai sebuah smelter umumnya di atas 1 miliar dolar AS! Jaminan 5% itu paling rendah 50 juta dolar!" tukas Amir. 

"Itu jebakan menurunkan kegiatan ekonomi, setelah UU Larangan Ekspor Biji Mineral Mentah berlaku, membangun smelter dibebani membayar jaminan yang tak masuk akal! Itu akal cerdas penguasa!" "Bukan cuma itu!" tegas Umar. 

"Contoh lainnya, hambatan impor barang modal di BKPM—mungkin untuk menekan defisit neraca perdagangan maupun neraca pembayaran! Tapi, menurut Natsir Mansyur, sudah kelewatan hingga berekses negatif bagi perekonomian! Untuk satu izin perlu 3—4 bulan baru selesai! 

Natsir yang suka mengurus sendiri, di BKPM sering jumpa orang-orang asing terutama Jepang, yang mengeluh pusing berurusan dengan birokrasi di Indonesia!" "Lebih parah lagi, tukas Natsir, birokrasi di daerah, di bawah gubernur dan bupati" timpal Amir. "Pelambatan pertumbuhan bisa lebih fatal lagi karena sebenarnya tumbuh cuma akibat cipratan Tiongkok, pemerintah malah neko-neko pula!"

0 komentar: