"OPERASI fajar itu istilah zaman Orde Baru. Orang menggedor rumah warga di akhir malam menjelang pemilu mengingatkan untuk mencoblos partai tertentu!" ujar Umar. "Awas kalau macem-macem! Begitu kata akhirnya, lalu pergi! Tanpa memberi uang atau sembako!"
"Tapi, dengan begitu saja pun warga yang ketakutan rumahnya digedor itu akan mencoblos partai yang disebutkan!
Tak berani macem-macem, takut risikonya!" timpal Amir. "Karena itu, bagi kalangan tertentu, masa lalu—sing mbiyen—itu lebih enak dibanding sekarang! Karena, untuk sekarang, diberi uang atau sembako sekalipun belum tentu orang yang menerima mau mencoblos gambar partai atau calon yang disebutkan si pemberi!"
"Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik (Kompas.com, 6/4) mengatakan politik uang (baik lewat operasi fajar, operasi siang, maupun operasi petang) sekarang kurang efektif!" tegas Umar.
"Menurut hasil survei, ujarnya, ternyata hanya 18,1% warga yang terpengaruh oleh uang yang diberikan! Sedang 42,8% akan memilih sesuai keinginan mereka. Bahkan 21,1% tegas menyatakan tidak akan memilih kandidat yang melakukan politik uang!" "Namun, masyarakat cenderung semakin permisif terhadap politik uang!" tukas Amir.
"Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry (Antara, 5/4) mengungkap hasil surveinya, 69,1% responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dalam Pemilu 2014.
Padahal, pada Pemilu 2009 hasil survei LSN mencatat masih kurang 40% warga yang bersedia menerima. Tapi, 41,5% responden menyatakan meski mau menerima tidak akan memengaruhi pilihannya!" "Enak sing mbiyen—di zaman Orde Baru—itu terutama bagi elite partai politik!" timpal Umar.
"Pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD, sebab itu anggota Dewan itulah yang menikmati 'persaingan' antarcalon! Mereka yang sudah membuat ikatan pada salah satu calon dikarantina di hotel! Bahkan, hotelnya yang jauh dan dirahasiakan agar sang legislator tak terpengaruh lagi oleh tawaran lain!"
"Dengan begitu, rakyat tak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah! Karena itu, tak ada politik uang atau sembako pada rakyat dalam pemilukada!" tegas Amir. "Dalam pemilu legislatif juga yang dipilih partainya! Sedang calon terpilih berdasarkan nomor urut! Jadi caleg tak perlu bagi duit ke rakyat, tapi harus lebih dekat pada penentu nomor urut!"
0 komentar:
Posting Komentar