"SEBAGAI wujud tanggung jawab atas karamnya kapal feri Sewol yang menelan korban tewas dan hilang ratusan orang, Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won, Minggu (27/4), meundur dari jabatannya!" ujar Umar. "Kata Hong-won, ‘Saya meminta maaf karena tak mampu mencegah terjadinya kecelakaan ini dan tak mampu bertanggung jawab dengan layak sesudah tragedi ini terjadi!’" (Kompas.com, 27/4) "Kapal feri Sewol berbobot mati 6.825 ton membawa 476 penumpang tenggelam Rabu (16/4) dalam perjalanan dari pulau wisata Jeju menuju Kota Incheon, di barat Seoul!" timpal Amir.
"Laporan terakhir AFP dikutip detikNews (25/4), jumlah korban yang dipastikan tewas 181 orang, 174 orang termasuk kapten dan awaknya berhasil diselamatkan, sedangkan 121 orang dinyatakan masih dalam pencarian! Lebih dari 300 korbannya murid SMA Danwon, Ansan, yang berwisata ke Pulau Jeju." "Kapten Kapal Sewol, Lee Joon Seok, dan 10 awaknya telah ditahan polisi Korsel didakwa lalai meninggalkan penumpang!" tegas Umar.
"Kapten kapal menunda proses evakuasi hingga kondisi kapal sangat miring dan upaya penyelamatan sulit dilakukan!" "Bahkan, Choi, seorang siswa SMA Danwon, lebih dahulu menyampaikan panggilan darurat ke 119 pukul 08.52, diterima oleh petugas pemadam setempat, diteruskan ke patroli laut! Tiga menit setelah itu, baru awak kapal mengirim sinyal darurat!" ujar Amir.
"Petugas patroli sempat mengira Choi awak kapal, dihujani pertanyaan soal koordinat kapal dan jumlah penumpang! Choi bingung, butuh waktu untuk tahu nama kapal itu Sewol! Jasad Choi ditemukan Kamis (24/4) dan telah diidentifikasi kedua orang tuanya!" "Atas kesan terlambat, ia mundur, Hong-won menyatakan sejak awal sudah berniat mengundurkan diri, tapi menangani situasi itu menjadi prioritas utama dan dia harus membantu sebelum mundur!" kutip Umar.
"Begitu tradisi sikap bertanggung jawab pemimpin pemerintahan di Korsel, Jepang, dan negara lainnya!" "Meskipun itu musibah, di baliknya harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas sistem dan prosedur keselamatan (pelayaran), baik yang diatur negara maupun berlaku universal!" tegas Amir.
"Kesalahan pelaksanaan aturan itulah, ketika berakibat bencana fatal, harus menjadi tanggung jawab pucuk pemerintahan sebagai pusat penjamin semua aturan berjalan semestinya! Itu di sono! Di sini, banyak kilah buat pemimpin mengelak dari tanggung jawab serupa!" ***
0 komentar:
Posting Komentar