"RESTORASI mengembalikan bangunan ke desain asli. Pada bangunan masyarakat, seperti restorasi Meiji, mengembalikan kekuasaan kaisar dari kekuasaan para pendekar!" ujar Umar. "Dalam restorasi anggaran negara, tentu membersihkan anggaran dari segala jenis embel-embel kepentingan kekuasaan para pejabat dan ‘pendekar politik’, dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat!"
"Tuntutan itu mencuat di balik pernyataan Didik J. Rahbini, beban APBN saat ini sudah terlalu berat lantaran belanja rutin dan subsidi!" timpal Amir. "Kalau tak dibenahi, kata Didik, presiden yang baru tak bisa berbuat apa-apa untuk membangun!" (Kompas.com, 28/4)
"Contoh anggaran embel-embel diungkap Rizal Ramli, biaya perjalanan dinas pejabat saat ini sekitar Rp32 triliun, lebih dua kali lipat dari anggaran sektor pertanian Rp15 triliun!" tukas Umar. "Tak usah ditanya pemerintah prioritasnya pertanian atau pelesiran? Jawabnya pelesiran, ujar Rizal. Sebab itu, tidak aneh kalau Indonesia impor segala macam—komoditas pertanian!"
"Biaya perjalanan dinas pejabat bengkak karena para menterinya pemimpin partai sehingga perjalanan dinasnya sering cuma sambilan, sedang waktu perjalanan yang dibiayai negara itu lebih banyak untuk mengurus partainya!" ujar Amir.
"Apalagi anggota DPR, ruang kerjanya dibangun serbaluks hingga toiletnya saja bernilai miliaran, tapi untuk rapat ini-itu malah mondok ke hotel mewah! Semua berfoya-foya boros anggaran tak karuan, sampai-sampai infrastruktur, terutama jalan di seantero negeri, hancur total tak kebagian anggaran perawatan tepat waktu!"
"Anggaran rutin juga membengkak akibat belanja aparatur oleh terlalu gemuknya birokrasi!" tegas Umar. "Gemuknya birokrasi tak sesuai dengan beban tugas sebenarnya, merupakan ekses penerimaan pegawai baru yang dijadikan sumber pemasukan pribadi pejabat, selain untuk menampung keluarga pejabat!"
"Karena itu, hal penting dalam restorasi anggaran negara adalah perampingan birokrasi, terutama di daerah!" tukas Amir. "Dimulai dari tak ada penerimaan baru dan penyisipan pegawai pensiun serta meninggal, dilanjutkan rasionalisasi setiap seksi sesuai beban tugas dan relevansinya dalam pelayanan publik!
Seleksinya secara adil seperti pada tenaga pendidik dan pelayan kesehatan, yakni lewat uji kompetensi sesuai bidang tugas! Dengan semua itu diharapkan APBN dan APBD bisa benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat!" ***
0 komentar:
Posting Komentar