Pengalihan Subsidi BBM Nontunai!

PENGALIHAN subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada 17,1 juta keluarga miskin, Senin (3/11), diluncurkan Presiden Joko Widodo melalui program jaminan sosial nontunai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Berbeda dengan bantuan langsung tunai sebelumnya, penerima akan dikirimi kartu telepon seluler yang nomornya dijadikan nomor rekening bank yang bersangkutan. 

Dananya ditransfer antara tanggal 1—10 setiap bulan ke nomor rekening tersebut. Penerima bisa menarik sebagian dan menabung sisanya! Selain Kantor Pos, penarikan juga bisa dilakukan di agen layanan keuangan digital (LKD) yang akan dihadirkan dekat penerima. Warga yang tak punya telepon seluler boleh meminjam dari keluarga atau tetangga, didampingi orang yang mengerti cara melakukan penarikannya. (Kompas, 3/11)

Bantuan nontunai tersebut telah diuji coba Oktober pada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hasilnya, dinilai lebih memudahkan peserta program. Bantuan ini sebagai pengalihan dari dana subsidi BBM menjadi subsidi langsung ke warga miskin ditegaskan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (Metro TV, 3/11). 

Sebagai pengalihan subsidi, selain menurut logika jumlah jaminan sosialnya lebih besar dari BLT atau BLSM yang cuma bantalan krisis akibat kenaikan harga BBM, jaminannya teratur setiap bulan sepanjang tahun! 

Dengan bantuan diberikan nontunai, bisa diharapkan tidak langsung dihabiskan seperti saat menerima bantuan tunai. Meski demikian, perlu diberikan bimbingan terutama terkait akses yang mereka miliki ke dunia perbankan dengan rekening tersebut.

Bimbingan pertama pemahaman bahwa uang yang disimpan di rekening itu jauh lebih aman dari disimpan di bawah bantal. Kedua bimbingan menggunakan uangnya ke arah lebih produktif, benar-benar untuk kebutuhan keluarganya—jangan sampai, seperti pernah ditegaskan Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak, warga miskin itu menghabiskan uangnya untuk main judi buntut, yang ternyata masih ramai di pelosok-pelosok! 

Untuk itu, diharapkan pamong bisa minta bantuan polisi membersihkan desanya dari judi dan penyakit masyarakat. Sedang agar warga penerima gemar menabung, sebaiknya bank memberi insentif bantuan modal dan bimbingan memulai usaha mereka yang mengelola rekeningnya secara baik. Itu sesuai tujuan dana jaminan sosial guna mengentaskan warga dari kemiskinan! ***