Revolusi Mental Aparatur Negara!

SASARAN revolusi mental pemerintahan Jokowi-JK yang terpenting tentu aparatur negara, terutama yang aktif mengelola pemerintahan. Alasannya, karena mereka harus bisa menjadi agen dalam proses merevolusi mental masyarakat! 

Dua hal penting revolusi mental pada aparatur adalah mengubah sikap mental korup dalam segala dimensinya menjadi antikorupsi! Lalu, mengubah dari mental priyayi birokrat yang haus dilayani rakyat, menjadi tulus menjadi pelayan rakyat! 

Untuk menanamkan mental antikorupsi, Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) era Presiden SBY membentuk zona integritas wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih. Selama lima tahun telah terbentuk 216 zona dimaksud, dari keseluruhan 600 zone yang harus dibentuk di seluruh Tanah Air, dari kementerian, lembaga tinggi, pemprov, dan pemkab-pemkot.

Deputi Reformasi Birokrasi Menpan-RB Muhammad Yusuf Ateh menyatakan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi memintanya agar melipatduakan zona itu dalam tiga bulan. Yusuf menyampaikan bahwa meluaskan zona integritas tersebut tidak mudah, butuh waktu karena penandatanganannya harus dihadiri menteri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Yuddy meminta ia mencoba terlebih dahulu! (Kompas, 31/10) 

Sedang untuk mengubah sikap mental dari priyayi birokrat menjadi pelayan rakyat, Yuddy menegaskan agar mengubah dari kebiasaan menunggu bola jadi menjemput bola, dari biasa cemberut jadi tersenyum melayani rakyat. 

Aparatur harus sadar, tuannya adalah rakyat! Yuddy yakin usaha mengubah budaya kerja itu bisa dipercepat oleh keteladanan pemimpin. Presiden Jokowi itu merakyat dan ia sebagai menterinya menyatakan akan berusaha menotoknadikan agar gerakan revolusi mental jadi lebih cepat. 

Usaha mempercepat pembentukan zona integritas wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih itu bisa dilakukan lewat tindakan proaktif para kepala daerah seperti telah dilakukan Pemerintah Kota Metro. 

Pembentukan zona integritas itu amat membantu kepala daerah dalam mengurangi gejala korupsi di daerahnya, setelah semua pejabat menandatangani janji untuk tidak korupsi disaksikan KPK! Sebagai langkah awal revolusi mental, penyelesaian pembentukan semua zona integritas tersebut cukup baik. 

Dengan itu, setidaknya sebagai agen revolusi mental, para pejabat birokrat punya sesuatu yang bisa dijadikan bukti kepada masyarakat, dukungan dirinya pada revolusi mental!" ***