Tradisi Baru Pelantikan Gubernur!

PRESIDEN Joko Widodo melantik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta di Istana, Rabu (19/11). Ahok menjadi gubernur kedua Jakarta yang dilantik di Istana, setelah Ali Sadikin yang dilantik Bung Karno. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Ratmadji menyatakan pelantikan Ahok di Istana mengacu pada Pasal 163 Perppu No. 1/2014. Ke depan, pelantikan gubernur dari provinsi lain juga dilakukan di Istana oleh Presiden. (Kompas.com, 19/11) 

Jadi, pelantikan Ahok di Istana merupakan awal tradisi baru pelantikan gubernur. Namun, meski itu pelaksanaan perppu, tak urung tetap mengesankan dukungan Presiden Joko Widodo kepada pengganti dirinya di jabatan Gubernur DKI. Kesan itu menguat dengan adanya kontroversi penolakan pelantikan Ahok, baik oleh FPI maupun Koalisi Merah Putih di DPRD DKI.

Terlepas dari kontroversi itu, pelantikan gubernur di Istana secara langsung oleh Presiden mengandung isyarat penting bagi posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Isyarat yang simbolistik itu diharapkan bisa memperbaiki pandangan bupati-wali kota yang sempat merasa bukan bawahan gubernur. 

Alasannya, mereka sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu, dana anggaran utama daerahnya ditransfer dari pusat. Transfer bagi hasil dari tingkat satu praktis hanya dianggap sebagai tambahan. Dengan pandangan seperti itu, ada bupati yang kurang menghargai gubernur di daerahnya. 

Diundang rapat tak mau hadir, sering merasa cukup diwakilkan pada staf. Akibatnya, koordinasi antarkabupaten-kota dalam membangun daerah juga kacau. Ada kabupaten yang membangun jalan buntu, kabupaten lain membangun jalan buntu ke arah lain, jalan-jalan yang dibangun antarkabupaten tak nyambung akibat tanpa koordinasi! Mengatasi gejala sedemikian, 

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melakukan langkah persuasif menggalang secara khusus koordinasi bupati-wali kota di daerah ini. Sebuah awal pembangunan yang terkoordinasi antarkabupaten-kota pun bisa dilakukan. 

Tapi betapa terlambat koordinasi itu, “hari gini” baru dimulai. Hal serupa di provinsi lain jangan-jangan malah belum dilakukan. Karena itu, pelantikan gubernur di Istana sebagai isyarat wakil pusat di daerah perlu diperkuat dengan hal-hal lain lagi, agar gubernur tak dicueki bupati-wali kota di wilayah kekuasaannya! ***