Infrastruktur 'bin' Suprastruktur!

SAAT menyusuri sungai di hutan, relawan lingkungan berhenti di dekat bendungan yang terbuat dari tumpukan ranting ditopang batang kayu tumbang melintang di sungai.

"Ada regul alias berang-berang!" bisiknya ke rekan. "Bendungan ini khas buatan regul untuk menahan jalan ikan ke hulu! Naluri ikan selalu bergerak melawan arus membuat tempat jatuhan air di bawah bendungan ini menjadi lumbuk pangan bagi regul!"

"Jadi eksistensi regul di suatu area bisa diketahui dari bendungan yang dibuatnya?" sambut rekan. "Berarti ini bendungan 'bin'—buah ikhtiar nyata—regul!"

"Manusia, bukan saja para ahli, belajar struktur bendungan dari regul, juga suprastruktur—para pemimpin formal—mendasari keabsahan moral konstitusional posisinya dengan buah ikhtiar nyata berupa infrastruktur!" tegas relawan. "Artiinfra itu dasar—bagi yang berada di atas, supra! Suprastruktur tanpa infrastruktur jadi bangunan kekuasaan tanpa dasar atau fondasi, mengawang! Suprastruktur tanpa infrastruktur seperti regul tanpa bendungan, tanpa buah ikhtiar nyata memajukan kesejahteraan umum—kewajiban eksistensial atau kewajiban asali konstitusional!"

"Kalau begitu, kenapa suprastruktur semua tingkat cenderung mengingkari kewajiban eksistensialnya membangun infrastruktur, yang ada dibiarkan hancur?" tanya rekan.

"Ironis, dalam menyusun anggaran untuk segala macam kepentingan suprastruktur selalu didahulukan hingga serbacukup, tapi untuk infrastruktur ditempatkan di urutan belakang hingga tak kebagian anggaran?"

"Itu pertanda suprastruktur hanya berorientasi pada kepentingannya sendiri saja!" tegas relawan. "Padahal sebagai kewajiban asali, infrastruktur jadi ukuran efektifnya kepemimpinan suatu rezim dalam kawasan yurisdiksi kekuasaannya! Jika infrastruktur dalam yurisdiksi suatu rezim hancur, seperti itu pula ketakefektifan kepemimpinan rezim tersebut! Alasannya, setiap kepemimpinan publik, seperti rezim harus goal oriented—berorientasi tujuan konstitusional, memajukan kesejahteraan umum! Infrastruktur itu dasar (infra) bagi kesejahteraan umum!"

"Konyolnya, untuk ikhtiar mengatasi kehancuran infrastruktur sebagai kewajiban asali itu, solusi dari suprastruktur selalu mengarah ke dana ekstra, dari luar APBD—bukan fix cost atau anggaran tetap! Seperti, dana investor!" timpal rekan. "Bisa berharap dana investor untuk infrastruktur jalan tol, dermaga, atau pasar yang bisa menarik untung dari investasinya! Tapi kalau untuk jalan provinsi, kabupaten-kota, kehancuran jalannya keburu lebur, investornya tak nongol!" ***