Korupsi itu Justru Bencana Simultan Seantero Negeri!

"TENTU prihatin berbagai bencana silih berganti merundung bangsa kita!" ujar Umar.

"Namun, bencana lebih simultan menyengsarakan rakyat seantero negeri sebenarnya adalah korupsi, yang berdasar indeks persepsi korupsi (IPK) 2010 Transparency Internasional (TI) pemberantasan korupsi di negara kita jalan di tempat pada IPK 2,8 ranking 110 bersama Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo, dan Kepulauan Salomon!"

"Simultannya korupsi sebagai bencana di seantero negeri implisit dalam pernyataan Wakil Ketua KPK M. Jasin dalam peluncuran IPK 2010, stagnannya pemberantasan korupsi disebabkan sistem hukum dan politik di Indonesia masih korup!" timpal Amir. "Kata Jasin, 'Anggota DPR, DPRD dan pemilu kepala daerah harus umbar duit!' (Kompas, 27-10) umbar duit itu terjadi di seantero negeri, dengan konsekuensi, korupsi untuk menarik kembali duit yang diumbar merebak di seantero negeri pula!"

"Stagnannya IPK Indonesia 2010 pada 2,8, jelas berpengaruh pada target Presiden SBY untuk mencapai IPK Indonesia 5,0 pada 2015 seperti ia sampaikan dalam RPJM 2010!" tegas Umar. "IPK 5,0 itu pada 2010 diduduki Lituania dan Makao!"

"Meski tahun ini jalan di tempat, bukan berarti target itu tak bisa dicapai, asalkan Presiden dan aparat hukum serius, bersama seluruh rakyat melancarkan gerakan nasional memberantas korupsi!" timpal Amir. "Gerakan nasional itu diawali kampanye menyadarkan rakyat sebagai korban bencana nasional korupsi! Pesan yang intens—terus-menerus—disampaikan, jika rakyat menerima umbaran duit dalam pemilu atau pilkada, sama dengan menggadai hak-haknya meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena dana untuk kesejahteraannya yang jauh lebih besar dikorupsi sebagai ganti duit yang ia terima! Tepatnya, terima duit dalam pemilu dan pilkada itu menyandera keluarganya dalam kemiskinan!"

"Dari sisi Presiden, selain menggenjot Satgas Mafia Hukum, tak perlu basa-basi lagi pada lembaga hukum subordinatnya—kejaksaan dan kepolisian—seperti selama ini hingga pemberantasan korupsi jadi lamban!" tegas Umar. "Polisi dan jaksa agar mengakomodasi partisipasi rakyat memberantas korupsi! Jika ada warga menyampaikan informasi, ditampung dan ditindaklanjuti, bukan seperti selama ini, diadang dan diusir lewat bentrokan hingga terkesan polisi dan jaksa prokoruptor!"

"Banyak hal lagi bisa dilakukan dalam gerakan nasional memberantas korupsi! Terpenting ada goodwill!" timpal Amir. "Lain hal jika dilakukan setengah hati, sekadar ada koruptor ditindak lewat proses tebang pilih!"