"JIKA minder wardigheits complex-rasa rendah diri-mencengkam kaum miskin hingga tak mampu meraih akses mengentaskan diri dari kemiskinan, sebaliknya higher complex membuat usaha barisan penguasa mengentaskan warga miskin terkendala!" ujar Umar.
"Higher complex seperti anak elang belajar terbang, saat melihat hewan sebesar tikus yang disajikan induknya saat ia baru menetas, langsung terjun menukik untuk menangkapnya! Ternyata ia tadi terbang terlalu tinggi, saat dekat hewan itu besar sekali, seekor gajah! Tentu ia tak mampu mengangkatnya!"
"Demikianlah penguasa, apalagi sedang kemaruk, terbangnya tinggi-tinggi dan jauh dari negerinya, dari satu ke lain benua, hingga aneka masalah besar membelit mayoritas warga miskin mereka lihat jadi tampak kecil, bahkan tak terlihat hingga disepelekan lalu dianggap tak ada!" timpal Amir. "Karena terbiasa hidup di negeri asing, elite itu pun lantas bergaya hidup asing, jadi selebritas di samudera kemelaratan rakyatnya, dengan biaya yang bahkan jauh lebih besar dari program untuk puluhan juta warga miskin!"
"Memang, biaya perjalanan ke luar negeri pejabat negara, eksekutif dan legislatif, dalam APBN 2010 sebesar Rp19,7 triliun, biaya Jamkesmas untuk 22 juta warga miskin Rp4,5 triliun dan program pengentasan kemiskinan Rp7 triliun!" tegas Umar. "Dana untuk warga miskin cuma separuh biaya terbang 1.000-an orang pejabat itu, mirip anak elang mengangkat gajah kemiskinan puluhan juta warga! Tak mungkin berhasil!"
"Kalau dalam skala nasional kisah pengentasan kemiskinan begitu, riwayatnya di daerah tak kalah ngenes!" timpal Amir. "Sudahlah Pemprov lepas tangan karena orang miskin itu warga pemkab atau pemkot, masalah pengentasan kemiskinan bukan prioritas pula di tingkat dua! Bahkan dana APBD untuk itu sering tak jelas! Jika pun ada Jamkesmas dan sejenis yang seharusnya turunan APBN lewat DAU, jumlahnya tak lepas dari ulur-tarik kepentingan eksekutif-legislatif!"
"Lebih parah higher complex politisi DPRD!" tegas Umar. "Di kabupaten termiskin provinsi kelompok termiskin, RAPBDP idealnya digarap Agustus agar waktu penyerapan anggaran pelayanan rakyat maksimal, Oktober dasar prinsip dan acuan saja belum selesai, malah prosesnya disendat DPRD! Padahal, jika batas waktu dilampaui, anggaran harus ditutup dan masuk APBD tahun berikutnya, anggaran pemeliharaan terkendala dengan akibat sarana layanan publik semakin buruk! Kabupaten termiskin klop dengan layanan publik terburuk! Kemiskinan dari termiskin, kaprah nian!" ***
0 komentar:
Posting Komentar