Parpol, Terjebak Jerat Sendiri!

"JERAT yang dipasang parpol-parpol lama di parlemen buat partai baru agar melalui proses verifikasi fisik yang berat untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2014 ternyata menjebak parpol pembuat jeratnya sendiri!" ujar Umar. "Soalnya, MK mengubah kewajiban verifikasi fisik itu bukan cuma untuk partai baru, melainkan juga berlaku bagi semua parpol peserta Pemilu 2014!" "Kena batunya!" timpal Amir. "Syarat berat yang dibuat itu dengan waktu tersisa yang terbatas terbukti juga tak mudah dipenuhi oleh parpol-parpol di parlemen yang membuatnya, terutama fotokopi kartu tanda anggota (KTA) 1.000 buah setiap kabupaten/kota dari sekitar 500-an kabupaten/kota!"

"Syarat yang harus dilengkapi pada tingkat nasional itu akan dicek langsung kebenarannya di lapangan oleh KPU dalam verifikasi fisik untuk membuktikan KTA itu bukan anggota fiktif, rupanya menyulut kisruh di internal parpol tertentu yang mungkin belum siap!" tegas Umar. "Ketaksiapan itu dijadikan alasan mendongkel pengurus dengan alasan tak mampu memimpin! 

Padahal, tradisi parpol itu sebenarnya partai kader, hingga tak memiliki keanggotaan stelsel aktif perorangan, seperti ketentuan yang mereka buat dalam UU baru itu! Akibat mengada-ada untuk memberi beban berat pada partai baru—yang akhirnya menjadi beban harus dipikul sendiri, mereka kebablasan membuat sistem di luar tradisi partai sendiri!" "Tradisi mayoritas parpol di parlemen jelas partai kader meskipun kadernya sampai ke desa, semisal Partai Golkar! Partai yang lebih siap dengan sistem stelsel aktif perorangan ber-KTA mungkin PKS, PDIP, dan Gerindra—PKS di kota sedang PDIP di desa!" timpal Amir. 

"Kecuali simpatisan militan partai tertentu, tak mudah meng-KTA-kan massa mengambang! Massa mengambang itu produk trauma sejarah, akibat punya KTA partai tertentu masuk daftar hitam wajib lapor ke berwajib atau malah jadi tahanan politik, membuat orang takut menerima KTA parpol!" "Masih dalam jebakan buatan sendiri itu, pencukupan jumlah pengurus kabupaten/kota di setiap provinsi dan pengurus kecamatan di setiap kabupaten/kota tak kalah merepotkan!" tegas Umar. "Semua itu tak terjadi jika politisi tak mentang-mentang berkuasa seenaknya membuat orang lain tersiksa! Terbukti, siksaan itu memantul ke pembuatnya!" ***